Kerangka Acuan Kerja Jampersal 174u6u

Lampiran I Nomor Tentang

: : :

Peraturan Bupati Tangerang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) Unit kerja

: Dinas Kesehatan

Program

: Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kegiatan

: Jaminan Persalinan DAK UPT Puskesmas Panongan

Indikator Kinerja Kegiatan : - Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Maskin/ Tidak Mampu -

Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan bag Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas serta bayi baru lahir ke faskes yang kompeten

Jenis Keluaran

: -

Terlaksananya pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas serta bayi baru lahir ke faskes yang kompeten

Volume Keluaran

: -

Tersedianya Akses Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas serta bayi baru lahir ke faskes yang kompeten

Satuan Unit Keluaran

:

Hasil

:

90 % -

Tercapainya Askes Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas serta bayi baru lahir ke faskes yang kompeten

A. Latar Belakang/ Dasar Pemikiran dan Dasar Hukum Terkait Latar Belakang Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, AKI 228 per 100.000 kelahiran hidup, AKB 34 per 1000kelahiran hidup, Angka Kematian Neonatus (AKN) 19 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan kesepakatan global (Millenium Develoment Goals/MDG’s 2000) pada tahun 2015, diharapkan angka

kematian ibu menurun dari 228 pada tahun 2007 menjadi 102 per 100.000 KH dan angka kematian bayi menurun dari 34 pada tahun 2007 menjadi 23 per 1000 KH. Upaya penurunan AKI harus difokuskan pada penyebab langsung kematian ibu, yang terjadi 90% pada saat persalinan dan segera setelah pesalinan yaitu perdarahan (28%), eklamsia (24%), infeksi (11%), komplikasi pueperium 8%, partus macet 5%, abortus 5%, trauma obstetric 5%, emboli 3%, dan lain-lain 11% (SKRT 2001). Kematian ibu juga diakibatkan beberapa faktor resiko keterlambatan (Tiga Terlambat), di antaranya terlambat dalam pemeriksaan kehamilan, terlambat dalam memperoleh pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan, dan terlambat sampai di fasilitas kesehatan pada saat dalam keadaan emergensi. Salah satu upaya pencegahannya adalah melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, upaya penurunan AKI dan AKB tidak dapat lagi dilakukan dengan intervensi biasa, diperlukan upaya-upaya terobosan serta peningkatan kerjasama lintas sektor untuk mengejar ketertinggalan penurunan AKI dan AKB, agar dapat mencapai target MDGs. Salah satu indikasi yang penting adalah perlunya meningkatkan akses masyarakat terhadap persalinan yang sehat dengan cara memberikan kemudahan pembiayaan kepada seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan. Sasaran peserta dari program Jampesal ini ialah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (pasca melahirkan sampai 42 hari) dan bayi baru lahir (0-28 hari) yang belum memiliki jaminan biaya kesehatan. Pelayanan Jampersal ini meliputi pemeriksaan kehamilan ante natal care (ANC), pertolongan persalinan, pemeriksaan post natal care (PNC) oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah (Puskesmas dan jaringannya), fasilitas kesehatan swasta yang tersedia fasilitas persalinan (Klinik/Rumah Bersalin, Dokter Praktik, Bidan Praktik) dan yang telah menanda-tangani

Perjanjian

Kerja

Sama

(PKS)

dengan

Tim

Pengelola

Jamkesmas

Kabupaten/Kota. Selain itu, pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan persalinan dengan penyulit dan komplikasi dilakukan secara berjenjang di Puskesmas dan RS berdasarkan rujukan. Sasaran yang dijamin Jampersal antara lain: 1. Ibu hamil 2. Ibu bersalin 3. Ibu nifas (sampai 42 hari setelah melahirkan) 4. Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari)

Adapun jaminan pembiayaannya meliputi : a. Pemeriksaan kesehatan b. Pertolongan persalinan c. Pelayanan nifas d. Pelayanan KB pasca persalinan e. Pelayanan bayi baru lahir Peserta program Jampersal adalah seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan (tidak tertanggung di dalam kepesertaan ASKES, Jamkesmas, Jamkesda, Jamsostek dan asuransi lainnya). Pelayan yang didapat oleh peserta Jampersal meliputi: 

Pemeriksaan kehamilan (ANC) sekurang-kurangnya 4 kali (1kali di trimester I, 1 kali di trimester II, dan 2 kali di trimester III)



Persalinan normal



Pelayanan nifas normal



Pelayanan bayi baru lahir normal



Pemeriksaan kehamilan resiko tinggi



Pelayanan pasca keguguran



Persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar



Pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar



Pemeriksaan rujukan kehamilan pada kehamilan resiko tinggi



Penanganan rujukan pasca keguguran



Penanganan kehamilan ektopik terganggu (KET)



Persalinan dengan tindakan emergensi komprehensif



Pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi komprehensif



Pelayanan KB pasca persalinan



Pelayanan Jampersal tidak mengenal batas wilayah, artinga peserta berhak mendapatkan pelayanan dimanapun berada dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Identitas diri lainnya

Dasar Hukum

-

Undang – undang dasar tahun 1945 pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 tahun 1992 tentang kesehatan

-

Landasan Idiil adalah Pancasila sedangkan landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945. Peningkatan sumber daya manusia merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Diperlolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak yang fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, politik, yang dianut dan tingkat sosial ekonominya.

-

UU RI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal (1) Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan anga kematian bayi dan anak, pasal (2) Upaya pemeliharaann kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai usia 18 tahun.

-

UU No. 23 Tahun 2002 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhanfisik, mental, spiritual, dan sosial.

-

UU No. 23 Tahun 2003 Pasal 44 Ayat 1 : Pemerintah Wajib menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kendungan. Pasal 44 Ayat 2 : Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara konprehensih segai mana di maksudkan dalam ayat (1) di dukung oleh peran serta masayarakat. Pasal 44 Ayat 3 : Upaya Kesehatan yang konprehensif sebagai mana di maksud ayat

(1) meliputi upaya

Promotif,Prefentif,kuratif dan rehabilitative, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Pasal 45 : Tentang pelaksanaan UKS -

Keputusan Menteri Kesehatan No.852/IX/2008 Tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat B.

Penerima Manfaat

-

7 Desa dan 1 Kelurahan di wilayah Puskesmas Panongan

-

Masyarakat di wilayah Puskesmas Panongan

C.

Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan Menggunakan sumber daya setempat.

2. Tahapan dan Jadwal/ Waktu Pelaksanaan

Bulan Ja n

Kegiatan

Feb

Mar t

Apr

Mei

Juni

Julli

Agust

Sept

Okt

Nov

Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Honorariium Tim Pemeriksaaan Barang dan Jasa Honorarium Ahli

Tenaga

Honorarium tim penolong persalinan PNS Honorarium tim penolong persalinan non PNS Belanja ATK Belanja Barang Habis Pakai Teknologi Informasi Belanja Barang Habis Pakai Kesehatan Belanja Listrik Belanja Cleaning Servis Belanja cetak penggandaan

dan

Belanja Spanduk Belanja sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir Belanja Makan Minum Belanja Perjalanan Dalam Daerah

D. Pihak – Pihak Yang Terlibat No 1.

Uraian Sosialiasi gizi

Pihak Terlibat -. Kader

Tugas Pelaksana Revitaliasi psoyandu

-. Kepala Puskesmas

Penanggung Jawab Kegiatan Monitoring & Evaluasi

Des

-. Petugas Gizi

Pembinaan & Pelaksana istrasi kegiatan

2.

Transport Kader

-. Bidan Desa

Pembinaan

-. Kader sebanyak 455

Penerima dana, melengkapi

orang kader

istrasi dan membuat laporan kegiatan

3.

4.

Penjaringan UKS

Pembentukan desa

-. Kepala Puskesmas

Penanggung Jawab Kegiatan

-. Bidan Desa

Monitoring & Evaluasi

-

Petugas UKS

Pelaksana Kegiatan

-

Kepala Puskesmas

Penanggung Jawab Kegiatan

-

Petugas Kesling

Pelaksana Kegiatan

-

Petugas Pomkes

-

Kepala Puskesmas

Penanggung Jawab Kegiatan

5

Monitoring & Evaluasi -

E. Biaya Yang Diperlukan Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Panongan menigkatnya aian program kesehatan terutama Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dengan output berupa meningkatnya kunjungan balita ke posyandu diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan gizi balita baik di wilayah Kecamatan Panongan sesuai dengan tahapan kegiatan tersebut diatas memerlukan ketersediaan alokasi anggaran sebesar Rp 611.834.823, - (Enam ratus sebelas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) yang diuraikan dalam Rincian Anggaran Biaya.

Kepala UPT Puskesmas Panongan

dr Netty M Tambunan Nip 19721116 200012 2 002