Telaahan Staf Perhubungan 4n4sw

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN Jalan Raya Dua Jalur Komplek Perkantoran Tubei – Lebong

Kepada Dari Tanggal Tentang

I.

: : : :

Yth. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kepala Bidang Perhubungan 19 September 2017 Telaah Staf Bidang Perhubungan

Pokok Persoalan : Sehubungan dengan Tugas Pokok dan fungsi Bidang Perhubungan serta meningkatkan pelayanan di Bidang Perhubungan bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut : 1. Pengujian dan pengawasan Kendaraan Bermotor (KIR) Kendaraan umum, penumpang dan barang yang selama ini dilakukan dikantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong akan di pindahkan ke gedung terminal Muara Aman hal tersebut akan mempermudah para pemilik kendaraan untuk pengurusan KIR. 2. Pengendalian, pengawasan dan pengaturan sistem sirkulasi lalu lintas kendaraan serta kegiatan lain di terminal Muara Aman khususnya perparkiran. 3. Pelaksanaan koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan masyarakat di terminal. 4. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah, yang berkaitan dengan pengelolaan pelayanan umum terminal untuk di setor ke kas daerah. 5. Penyelenggaraan dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat.

II.

Pra Anggapan : Terkait hal tersebut diatas Bidang Perhubungan belum dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut dikarenakan saat ini gedung terminal Muara Aman pakai sebagai Sekretariat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DPC Kabupaten Lebong dan dijadikan Direksi keet pembangunan pasar Tradisional Modern (PTM).

III. Fakta-Fakta Yang Mempengaruhi : 1. Bidang Perhubungan tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai unit pelaksana teknis kegiatan di terminal Muara Aman. 2. Berubahnya fungsi gedung termial Muara Aman beserta aset lainnya 3. Tidak terlaksananya pelayanan transportasi yang prima kepada masyarakat Kabupaten Lebong.

IV. Tindakan Yang Telah dilakukan : 1. Menegur secara lisan Pelaksana Kegiatan dan Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan PTM dan KSPSI pada saat sosialisasi Pembangunan PTM di gedung Bina Praja Pemda Kabupaten Lebong hari Jum’at , tanggal 08 September 2017 2. Menegur secara tertulis berupa surat pemberitahuan untuk mengosongkan gedung terminal kepada Pelaksana Kegiatan dan Pengguna Anggaran Pekerjaan Pembangunan PTM dengan nomor surat : 551.21/026/DPUPRHUB/IX/2017, Tanggal 11 September 2017 3. Menegur secara tertulis berupa surat pemberitahuan untuk mengosongkan gedung terminal kepada Pimpinan konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesaia (KSPSI) dengan nomor surat : 551.21/027/DPUPRHUB/IX/2017,Tanggal 11 September 2017 V. Pembahasan : A. Uu no 14 tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan. 1. Pasal 13 ayat (1) tentang pengujian kendaraan bermotor, yang berbunyi ;setiap kendaraan bermotor , kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan dijalan wajib diuji. 2. Pasal 13 ayat (2) tentang pengujian kendaraan bermotor, yang berbunyi : pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) meliputi uji tipe dan /atau uji berkala. 3. Pasal 13 ayat (3) tentang pengujian kendaraan bermotor, yang berbunyi : kendaraan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tanda bukti. B. Uu No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pasal 69 ayat (1) yang berbunyi: setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagimana di maksud yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 ( tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). C. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 Tentang terminal transportasi. D. Berdasarkan Petunjuk Teknis LLAJ ,1995, Terminal transportasi adalah : a. Merupakan simpul tempat terjadinya putus arus yang merupakan prasarana angkutan, tempat kendaraan umum menaikkan dan menurunkan penumpang. b. Tempat pengendalian pengawasan pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang. c. Prasarana angkutan dan merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus angkutan penumpang. VI. Simpulan : Dari pembahasan tersebut di atas, maka disimpulkan : 1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maka, Pengujian dan pengawasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan dijalan akan dilakukan di gedung Unit Pelaksana Terminal Muara Aman. 2. Penyelenggaraan terminal dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II untuk terminal tipe C.

3. 4. 5. 6. 7.

Penyelenggaraan terminal meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal. Terminal harus dipelihara untuk menjamin agar terminal dapat berfungsi sesuai dengan fungsi pokoknya. Penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis terminal Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Gedung terminal Muara aman merupakan Kantor unit pelaksana teknis terminal Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang di pimpin oleh seorang kepala Terminal. Kepala terminal bertanggung jawab atas pemanfaatan dan pemeliharaan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya.

VII. Saran : Maka dengan ini, kami mengharapkan kiranya gedung terminal Muara Aman yang merupakan aset Perhubungan yang harus dimanfaatkan untuk kegiatan perhubungan agar segera dikambalikan fungsinya sebagaimana mestinya. Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perkenaan Bapak diucapkan terimakasih.

Kepala Bidang Perhubungan

UMMI HAIDAR RAMBE, ST, M.Si Penata/III.c NIP.19830705 200903 2 013

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN Jalan Raya Dua Jalur Komplek Perkantoran Tubei – Lebong

Tubei, 19 September 2017 Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : Penting :: Permohonan Pemakaian Gedung

Kepada yth. Kepala Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong diTEMPAT

Menanggapi surat Kepala Dinas Perindag Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong, Tanggal 13 September 2017, Nomor : 518/07/DPPKUKM/B/IX/2017, Perihal: Permohonan Pemakaian Gedung, bersama ini kami sampaikan bahwa Gedung yang Bapak maksud digunakan sebagai sarana peningkatan pelayanan di Bidang Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong, yang mana kegiatannya adalah: 1. Pengujian dan pengawasan Kendaraan Bermotor (KIR) Kendaraan umum, penumpang dan barang. 2. Pengendalian, pengawasan dan pengaturan sistem sirkulasi lalu lintas kendaraan serta kegiatan lain di terminal Muara Aman khususnya perparkiran. 3. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah, yang berkaitan dengan pengelolaan pelayanan umum terminal untuk di setor ke kas daerah. 4. Penyelenggaraan dan pengawasan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan uraian kegiatan tersebut, maka kami tidak dapat meminjamkan gedung tersebut. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih. Kepala

Tembusan Kepada Yth: 1. Bupati Lebong (Sebagai Laporan) 2. Ketua DPRD Kabupaten Lebong 3. Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kabupaten Lebong 4. Kepala BKD Kabupaten Lebong 5. Kepala Bappeda Kabupaten Lebong 6. Inspektur Inspektorat Kab. Lebong 7. Yth. Kakan Satpol PP Kab. Lebong 8. Arsip

Ir. EDDY RAMLAN, M.Si Pembina TK.I/IV.b NIP.196501281996031001

BUPATI LEBONG Tubei, Nomor : Lampiran : 1 (satu) lembar. Perihal : Permohonan Operasional Angkutan Umum (DAMRI).

September 2017

Kepada Yth. Kepala Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Kabupaten Lebong diJAKARTA

Sehubungan dengan kurangnya kendaraan angkutan penumpang umum yang beroperasi di Kabupaten Lebong dan tingginya permintaan masyarakat akan mobilisasi angkutan penumpang, dengan hormat bersama ini Kami mohon dapat dioperasikan Angkutan Penumpang umum keperintisan (DAMRI) tahun 2018 untuk memperlancar arus penumpang dan menunjang pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Demikian disampaikan dan atas bantuan serta perhatiannya diucapkan terima kasih. BUPATI LEBONG

Tembusan Kepada Yth :

1. 2. 3. 4. 5.

Gubernur Bengkulu; Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Bengkulu; Kepala Balai PTD Wilayah VI Bengkulu/Lampung; Kepala Satker Perhubungan Darat Propinsi Bengkulu. Kepala Stasiun DAMRI Propinsi Bengkulu;

H. ROSJONSYAH, S.IP, M.Si