Sk Izin Operasional (pendirian) Sekolah Swasta 3v522

PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

DINAS PENDIDIKAN Jalan Ki Hajar Dewantara Komplek Perkantoran Padang Kempas Kode Pos 38563 Telepon/ Fax : (0739) 61483 E-mail : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR NOMOR : TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT TAHUN 2018 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR

Menimbang

: a.

b.

c. d.

Mengingat

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah; ketentuan Pasal 182 ayat (11), dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ; bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan; bahwa sekolah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan istratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur tentang Penerbitan dan Pemberian Izin Pendirian/ Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah merupakan perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 15. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor:105/C/Kep/Ln/2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Dasar Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Di Indonesia Memperhatikan : 1. Permohonan Ketua Yayasan Wasi’atul ‘ulum tanggal 21 Mei 2018; 2. Hasil Analisis dan Telaah Bidang Pembinaan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur

MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT KELIMA

KEENAM

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR TENTANG PENERBITAN DAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. : Memberikan izin pendirian / operasional kepada satuan pendidikan (sekolah) yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. : Pemberian izin operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi kewajiban dengan ketentuan Setelah jangka waktu 6 (enam) tahun, Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib : a. menyampaikan laporan perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur, yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.. : Dalam hal perkembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai : a. memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diperpanjang dan tetap berlaku. b. Tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut. dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian kepada pihak lain yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko menjadi tanggung jawab pemegang izin. Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur maka keputusan ini dicabut dan batal demi hukum. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pada tanggal : Kepala Dinas

Bintuhan Mei 2018

THREE MARNOPE, S.Pd, M.TPd Pembina Tk I, NIP. 19781110 200312 1 005 Tembusan disampaikan Kepada Yth : 1. 2. 3. 4.

Bupati Kaur Dirjend. Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta Ketua DPRD Kabupaten Kaur di Bintuhan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu di Bengkulu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAUR NOMOR : TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT TAHUN 2018

IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KABUPATEN KAUR TAHUN 2018

1. Nama Satuan Pendidikan

: Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) Al-Wasi’

2. Nomor Statistik Sekolah

: 101260609011

3. Alamat Satuan Pendidikan

: Desa Manau IX Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu

4. Nama Organisasi Penyelenggara

: Yayasan Wasi’atul Ulum

5. Akte Notaris

: Nomor 30

Organisasi Penyelenggara

Tanggal 16 Maret 2018

6. Pengesahan Akte Notaris Organisasi : SK Menteri Hukum dan HAM RI Penyelenggara Nomor : AHU-0003784.AH.01.04 Tahun 2018

Kepala Dinas

THREE MARNOPE, S.Pd, M.TPd Pembina Tk I, NIP. 19781110 200312 1 005