Panduan_umum_bimtek_k13_sd_2017.pdf 5i72u

i

PANDUAN UMUM BIMBINGAN TEKNIS DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR

Digandakan oleh

: Subdit Kurikulum, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Alamat

: Kemdikbud Gedung E Lt. 17-18, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp. (021) 5725641, 5725642 Fax. (021) 5725637 Laman: ditpsd.dikdas.kemdikbud.go.id email: [email protected]

Tahun Anggaran

: 2017

ISBN

: -

ii

KATA PENGANTAR Kurikulum 2013 telah digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran mulai tahun 2013 secara bertahap. Sampai dengan tahun 2016, Kurikulum 2013 telah dilaksanakan di 25% sekolah dasar dan pada tahun 2017 ditargetkan tambahan sebanyak 35% sekolah dasar atau sekitar 52.572 sekolah dasar di seluruh Indonesia. Kunci dari pelaksanaan Kurikulum 2013 terletak pada guru, sehingga guru perlu diberikan pembekalan yang cukup dalam bentuk bimbingan teknis (Bimtek) dan pendampingan penerapan Kurikulum 2013 di sekolah. Melalui kegiatan bimtek dan pendampingan kurikulum diharapkan guru mampu dan terampil mengimplementasikan Kurikulum 2013 secara kreatif, inspiratif, dan konsisten. Panduan Umum Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 Sekolah Dasar disusun dalam rangka menyediakan panduan bagi para semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bimtek dan pendampingan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan panduan ini diucapkan terima kasih, semoga panduan ini berfungsi sebagaimana yang diharapkkan. Jakarta, 28 Februari 2017 an. Direktur Jenderal Direktur Pembinaan Sekolah Dasar

Drs. Wowon Widaryat, M.Si NIP. 195801251981031002

iii

iv

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ............................................................... 1 A.

LATAR BELAKANG

1

B.

LANDASAN HUKUM

3

C.

TUJUAN PANDUAN

6

D.

SASARAN PANDUAN

7

BAB II BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 ............................................................ 8 A.

KONSEP DASAR BIMTEK

B.

STUKTUR PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS

16

C.

PENILAIAN PESERTA BIMTEK

21

D.

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGGUNG JAWAB25

E.

MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN LAYANAN INFORMASI

8

28

BAB III PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM ................................................................... 32 A.

KONSEP DASAR PENDAMPINGAN KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR 32

B.

METODE DAN STRATEGI PENDAMPINGAN

35

C.

JADWAL PENDAMPINGAN

42

D.

KRITERIA PENDAMPING (KHUSUS PENDAMPING BARU) 44

E.

SASARAN PENDAMPING

45

v

F.

MATERI PENDAMPINGAN

45

BAB IV PEMBAGIAN TUGAS DAN PEMBIAYAAN ........... 46 A.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI

46

B.

PEMBIAYAAN

48

vi

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 pasal 4, dinyatakan bahwa: Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020. Ketentuan ini memberi kesempatan kepada sekolah yang belum siap melaksanakan K13 untuk tetap melaksanakan Kurikulum 2006 sambil melakukan persiapan-persiapan sehingga selambat-lambatnya pada tahun 2020 sekolah tersebut telah mengimplementasikan K13 setelah mencapai kesiapan yang optimal. Sebagai langkah awal, yang telah dilakukan dalam rangka persiapan Pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah serta unsur-unsur lain yang terlibat langsung dalam proses pendidikan. Kurikulum 2013 telah diterapkan sejak tahun 2014, 2015, 2016 secara berturut-turut di 6,25%, 18,75%, dan 25% sekolah dasar di seluruh Indonesia. Dengan demikian sampai dengan tahun 2016, Kurikulum 2013 telah dilaksanakan di 37.034 sekolah dasar. Pada tahun pelajaran 2017/2018 ditargetkan pelaksanaan Kurikulum 2013 di 35% sekolah dasar sasaran baru atau sebanyak 52.572 sekolah, sehingga diharapkan sebanyak 60% dari seluruh sekolah dasar telah menerapkan Kurikulum 2013. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah dasar, perlu dilakukan pelatihan kepada semua 1

pihak yang melakukan pembinaan, serta pendampingan terhadap pelaksana di tingkat satuan pendidikan, termasuk kepala seokolah, guru, serta pengawas. Bentuk peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan semua instruktur kurikulum mengikuti dinamika perkembangan kebijakan dan peraturan. Merujuk perkembangan kebijakan kementerian, semua pelatih Kurikulum 2013 sekolah dasar, mulai narasumber nasional (NN), instruktur provinsi (IN), dan instruktur kabupaten/kota (IK) penyebutannya pada tahun 2017 disederhanakan menjadi Instruktur Kurikulum. Pelatihan Instruktur Kurikulum pada tahun 2017 perlu dilakukan dengan maksud untuk memberikan penyegaran dan updating terhadap perkembangan terbaru dalam bentuk bimbinga teknis. Dengan kata lain, pelatihan instruktur kurikulum di sekolah dasar dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, sehingga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan, satuan jam yan dipakai dalam kegiatan bimbingan teknis adalah 60 menit. Bimtek dan pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah dasar diselenggarakan secara terkoordinatif antara Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, LPMP, dan satuan pendidikan sesuai dengan tugas dan peran masingmasing. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar akan melaksanakan bimbinga teknis tim pengembang kurikulum 2013 sekolah dasar tingkat pusat yang terdiri atas instruktur kurikulum tingkat pusat dan provinsi, sedangkan LPMP akan menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap instruktur kurikulum tingkat kabupaten/

2

kota serta guru sasaran melalui kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan. Agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Bimtek dan pendampingan tersebut dapat menjalankan peran/tugasnya dengan baik, perlu disusun Panduan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 Sekolah Dasar. Panduan ini antara lain mencakup latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, pendanaan, konsep dasar bimtek, konsep dasar pendampingan, strategi pelaksanaan bimtek dan pendampingan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Dengan panduan ini diharapkan ada persamaan persepsi dan langkah pembinaan dalam melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan penerapan Kurikulum 2013 di sekolah dasar. B. LANDASAN HUKUM 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025;

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo Nomor 66 Tahun 2010;

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya jo Nomor 32 Tahun 2013 jo. Nomor 23 Tahun 2015; 3

6.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum;

7.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota jo Nomor 23 Tahun 2013;

8.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

9.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Mutan Lokal Kurikulum 2013; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2014 tentang Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang 4

Pemberlakuan Kurikulum Kurikulum 2013;

Tahun

2006

dan

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah; 5

22. Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5496/C/KR/2014 dan Nomor 7915/D/KP/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 pada Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. C. TUJUAN PANDUAN Penyusunan panduan secara umum bertujuan untuk menyediakan acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 sekolah dasar tahun 2017. Secara khusus penyusunan panduan ini bertujuan untuk: 1. Menyediakan acuan bagi semua lembaga tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 di Sekolah dasar; 2. Memfasilitasi semua pihak dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan bimtek dan pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 tahun anggaran 2017; 3. Menyediakan acuan teknis termasuk struktur program dan materi bimbingan teknis di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah sasaran agar pelaksanaan bimtek implementasi Kurikulum 2013 dapat berjalan secara efektif dan efisien. 4. Memfasilitasi semua pihak dalam rangka penguatan, penyegaran, dan peningkatan pemahaman pengawas, 6

kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan orangtua serta komite sekolah, untuk mendukung penerapan kurikulum secara efektif dan efisien. D. SASARAN PANDUAN Sasaran pengguna Panduan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 Tahun 2017 antara lain: 1. Penyelenggara bimtek instruktur pusat; 2. Penyelenggara bimtek instruktur kabupaten/kota; 3. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar; 4. Pusat Kurikulum dan Perbukuan; 5. Pusat Penilaian Pendidikan; 6. P4TK, LPPKS, dan LPMP; 7. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 8. Kepala sekolah dasar pelaksana Kurikulum 2013; 9. Pengawas SD; dan 10. Guru kelas, guru mata pelajaran agama, guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di sekolah dasar.

7

BAB II BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 A. KONSEP DASAR BIMTEK 1. Pengertian Bimtek kurikulum dalam panduan ini dimaknai sebagai proses fasilitasi pemerolehan dan/atau peningkatan kompetensi implementasi Kurikulum 2013 oleh narasumber/instruktur. Bimtek kurikulum tahun 2017 dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut. 

Peserta bimtek kurikulum di pusat berjumlah 650 orang instrukur kurikulum yang merupakan gabungan dari narasumber nasional, instruktur nasional, dan instruktur provinsi. Komposisi instruktur kurikulum terdiri dari widyaiswara P4TK, LPPKS, LPMP, Pengawas, dan/atau Dosen LPTK yang pernah mengikuti bimtek atau pelatihan Kurikulum 2013.



Peserta bimtek Kurikulum 2013 di tingkat kabupaten/kota berasal dari seluruh kabupaten/ kota berjumlah 12.547 orang yang terdiri dari unsur LPMP/P4TK, widyaiswara, kasi kurikulum dinas pendidikan kab/kota, dan praktisi pendidikan yang pernah mengikuti bimtek atau pelatihan Kurikulum 2013.



Peserta bimtek kurikulum di sekolah sasaran berjumlah 262.680 orang yang terdiri dari guru kelas 1, guru kelas 4, guru agama/guru PJOK, dan 8

kepala sekolah dari sekolah sasaran Kurikulum 2013 tahun 2017. Narasumber atau instruktur bimtek pelaksanaan kurikulum 2013 berasal dari unsur tim pengembang kurikulum, praktisi pendidikan, akademisi, dan manajemen bidang pendidikan, dengan rincian sebagai berikut. a. Tim Pengembang Kurikulum (TPK) dengan kriteria: 

Penulis KI, KD, Silabus, dan pedoman tematik/ mata pelajaran



Penulis pedoman penilaian



Penulis buku teks tematik/matapelajaran

b. Praktisi pendidikan seperti guru, kepala sekolah, pengawas, pegiat pendidikan dengan kriteria: 

Telah mengikuti ToT bimtek dan pendampingan Kurikulum 2013 yang diselenggarakan oleh Direktorat PSD, LPMP atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan hasil sekurangkurangnya BAIK.



Memiliki sertifikat pendidik.



Memiliki pengalaman sebagai narasumber minimal tingkat kabupaten sebagai guru inti atau guru pemandu mata pelajaran.



Bila memungkinkan berasal dari sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013.

c. Akademisi seperti Dosen LPTK, Widyaiswara P4TK, Widyaiswara LPMP dengan kriteria: 

Memiliki latar belakang pendidikan sesuai mata pelajaran yang difasilitasi. 9



Telah mengikuti ToT bimtek dan pendampingan Kurikulum 2013 yang diselenggarakan oleh Direktorat PSD, LPMP atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan hasil sekurang-kurangnya BAIK.



Bersedia melaksanakan tugas

d. Manajemen bidang pendidikan yang berasal dari lembaga/instansi: 

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar



Pusat Kurikulum dan Perbukuan



Pusat Penilaian Pendidikan



Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota



Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

2. Prinsip Bimbingan Teknis Bimtek pelaksanaan kurikulum 2013 diberikan oleh fasilitator dengan prinsip-prinsip berikut: a. Menyeluruh, yaitu diikuti oleh semua pemangku kepentingan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sebagai peserta dengan materi semua komponen pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah; b. Kolegial, yaitu hubungan kesejawatan pemberi dan penerima bimtek;

antara

c. Profesional, yaitu fasilitator memiliki kompetensi (penguasaan mengenai pelaksanaan kurikulum) yang memadai dan memberikan bimtek dan pendampingan dengan baik; 10

d. Sikap percaya, yaitu yang menerima bimtek dan pendampingan memiliki sikap percaya kepada fasilitator bahwa informasi, saran, solusi, dan contoh yang diberikan adalah yang memang sesuai dengan kurikulum dan fasilitator percaya bahwa para peserta bimtek dan pendampingan memiliki kemauan kuat untuk memahami dan akan melaksanakan kurikulum dengan baik; e. Berdasarkan kebutuhan, yaitu materi bimtek dan pendampingan adalah materi yang relevan dan masih belum dikuasai dan/atau memerlukan penguatan; f. Berkelanjutan, yaitu bahwa bimtek dan pendampingan pelaksanaan kurikulum dilanjutkan oleh guru/sekolah sendiri dan/atau melalui KKG dan KKKS di gugus sekolah, forum Komite Sekolah, dan forum lainnya yang relevan. 3. Tujuan Bimbingan Teknis Tujuan umum bimtek Kurikulum 2013 sekolah dasar adalah untuk memberikan penyegaran kepada semua instruktur kurikulum dalam rangka meningkatkan wawasan dan updating sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebijakan terkini. Secara khusus kegiatan bimbingan teknis penerapan Kurikulum 2013 sekolah dasar bertujuan untuk: a. Meningkatkan pemahaman instruktur kurikulum dalam melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 sekolah dasar;

11

b. Meningkatkan keterampilan instruktur kurikulum dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 sekolah dasar sesuai dengan perkembangan; c. Memberikan bekal kepada semua instruktur dengan bahan dan materi yang diperlukan untuk mendampingi sekolah dalam menerapkan Kurikulum 2013; d. Memfasilitasi dan mendampingi satuan pendidikan dalam menerapkan Kurikulum 2013 secara efektif dan efisien, sesuai dengan landasan psikologis pengembangan kurikulum; e. Memberikan penguatan kepada peserta bimtek berkenaan dengan materi pokok, materi umum, dan materi penunjang terkait dengan implementasi Kurikulum 2013. f. Mengembangkan keterampilan peserta bimtek dalam melaksanakan pendampingan terhadap guru, kepala sekolah, pengawas, dan pemangku pendidikan di sekolah dalam implementasi Kurikulum 2013. g. Memberikan fasilitasi kepada sekolah sasaran dalam menerapkan Kurikulum 2013. h. Memberikan bantuan konsultasi, pemodelan (modelling) dan penguatan secara personal, dan spesifik (coaching) bagi guru, kepala sekolah, pengawas, dan pemangku pendidikan dalam implementasi Kurikulum 2013 secara langsung di sekolah. i. Membantu memberikan solusi kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sekolah 12

sasaran dalam implementasi Kurikulum 2013 di sekolah. j. Meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan buku guru dan siswa, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), mengelola pembelajaran, melakukan penilaian pembelajaran, mengisi buku rapor, dan menerapkan literasi serta penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran. 4. Tahapan Pelaksanaan Bimtek Bimtek Kurikulum 2013 jenjang SD tahun 2017 dilaksanakan secara bertahap, tergambar seperti pada diagram berikut. a. Bimtek Tim Pengembang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar Tingkat Pusat Penyelenggara : Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Tempat

: Jakarta/Pusat

Peserta

: 650 orang

Unsur Peserta : Instruktur Kurikulum 2013 tingkat pusat, provinsi, tim manajemen Direktorat PSD, Puskurbuk, Puspendik, LPTK, P4TK, dan LPMP Tahapan

: 4 tahap, tahap I untuk 140 orang, dan tahap II – IV untuk instruktur 510 instruktur provinsi sisanya.

13

b. Bimtek Tim Pembina Kurikulum 2013 Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten/Kota Penyelenggara : LPMP Tempat

: LPMP/Provinsi

Peserta

: sekitar 16.352 orang instuktur kurikulum kabupaten/kota

Unsur Peserta : widyaiswara P4TK, LPMP, tim manajemen LPMP, Kasi Kur Dinas Pendidikan Kab/Kota, Pengawas, dan praktisi pendidikan c. Bimtek Tim Pembina Kurikulum 2013 Sekolah Dasar Tingkat Sekolah Penyelenggara : LPMP Tempat

: LPMP/Kab/Kota/Gugus

Sasaran

: 52.572 SD dan sekitar 210.288 orang guru

Unsur Peserta : Kepala sekolah, guru kelas I, guru kelas IV, dan guru agama 5. Pendekatan dan Pola Bimtek Bimtek kurikulum 2013 menggunakan pendekatan andragogi dengan menerapkan pola diskusi dan praktik. Paparan isi dilakukan sebagai sisipan untuk memperkuat dan memperkaya materi dalam proses diskusi atau pengambilan kesimpulan.

14

POLA BIMTEK K-13 DI SD TAHUN 2017 Penyelenggara: Dit. PSD

PUSAT

Tempat: Jakarta

Narsum: Narasumber dan Instruktur Kurikulum



Jumlah: 650 orang

Penyelenggara: LPMP

KAB/KOTA

Tempat: Provinsi/LPMP/Hotel

Narsum: LPMP, Widyaiswara, Instruktur, LPTK, Pengawas, Kepsek, Praktisi Pendidikan



Jumlah: + 12.547 orang

Penyelenggara: LPMP

GURU SASARAN

Narsum: Unsur LPMP, WI, Instruktur, Kasikur Kab/Kota

Peserta: Instruktur Kurikulum, raktisi, Dit. PSD, Puskurbuk, Puspendik, LPTK, P4TK, LPMP

Peserta: Unsur LPMP, Widyaiswara, Instruktur, Kasi Kur Kab/Kota, Praktisi Pendidikan

Tempat: Prov/LPMP/Sek/ Gugs Jumlah + 210.288 orang [52.272 SD x 4 org (kepsek, guru kls 1 & 4, guru agama)]

Bagan 1. Pola Bimtek Pelaksanaan Kurikulum 2013 Bimtek direncanakan secara bertahap, diawali dengan bimtek untuk Instruktur Kurikulum di Pusat. Berikutnya adalah bimtek di Kabupaten/Kota (IK), dengan Instruktur Pusat. Terakhir adalah bimtek untuk Guru Sasaran (GS) dengan instruktur kab./kota (IK). 15

Pola Bimtek Pelaksanaan Kurikulum 2013 Sekolah Dasar, dapat menggunakan pola bimtek dengan alokasi waktu 30 JP, @ 60 menit atau 39 JP @ 60 menit. Pelaksanaan bimtek guru sasaran dapat dilakukan dengan sistem swakelola atau sistem bantuan pemerintah. Pelaksanaan bimtek guru sasaran dengan sistem bantuan pemerintah peruntukannya termasuk prosedurnya mengacu apda sistem swakelola B.

STUKTUR PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS Kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan Kurikulum 2013 sekolah dasar tahun 2017 dapat menggunakan struktur program dan pola sebagaimana di bawah ini. Perlu dicatat bahwa struktur program dan pola yang tertera di bawah merupakan contoh, sehingga lembaga penyelenggara bimbingan teknis dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. 1. Bimtek Tim Pengembang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar Tingkat Pusat Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar Tingkat Pusat menggunakan pola 30 jam @60 menit, selama 4 hari, dengan struktur sebagai berikut.

No

Materi

1

Materi Umum 1.1 Kebijakan dan Dinamika Perkembangan Kurikulum 1.2 Penguatan Pendidikan Karakter 1.3 Penerapan Literasi Dalam Pembelajaran 1.4 Penyelenggaraan Bimtek dan Pendampingan

Alokasi Waktu*) 6 (1) (2) (2) (1) 16

No 2

Materi Materi Pokok 2.1 Kompetensi, Materi, Pembelajaran dan Penilaian: a. Praktik Analisis Kompetensi, Materi Pembelajaran, Pembelajaran ,dan Penilaian (Tematik Terpadu) b. Praktik Analisis Kompetensi, Materi Pembelajaran, Pembelajaran, dan Penilaian: - Matematika - PJOK 2.2 Bimbingan Psiko-edukatif 2.3 Perancangan Pembelajaran dan Penilaian: a. Praktik Penyusunan Program Tahunan (Prota) dan Program Semester (Promes), Pemetaan KD, dan silabus b. Penyusunan RPP 2.4 Inspirasi Pembelajaran melalui Tayangan Video Pembelajaran 2.5 Praktik Penyusunan Instrumen Penilaian: a. Penulisan Soal HOTS b. Penilaian tingkat kelas 2.6 Praktik Pembelajaran dan Penilaian di sekolah, mencakup: a. Pelaksanaan literasi di sekolah b. Pelaksanaan psiko-edukatif di sekolah c. Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter 2.7 Pengolahan dan Pelaporan Penilaian

Alokasi Waktu*) 21 (3)

(1) (5) (3) (2)

(2) (2)

(6)

(2) 17

No

Materi

Hasil Belajar 3. Materi Penunjang 3.1 Kuisioner tingkat pemahaman 3.2 Pembukaan: Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan 3.3 Penutupan: Review dan Evaluasi Bimtek Jumlah *) 1 jam bimtek = 60 menit

Alokasi Waktu*) 3 (1) (1) (1) 30

2. Struktur Program Bimbingan Teknis Tim Pembina Kurikulum 2013 Sekolah Dasar Tingkat Kab/Kota Bimbingan Teknis Tim Pembina Kurikulum 2013 Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten/Kota menggunakan pola 30 jam @60 menit, selama 4 hari, dengan struktur sebagai berikut. Alokasi Waktu*)

No

Materi

1

Materi Umum 1.1 Kebijakan dan Dinamika Perkembangan Kurikulum

6 (1)

1.2 Penguatan Pendidikan Karakter

(2)

1.3 Penerapan Literasi Dalam Pembelajaran

(2)

1.4 Penyelenggaraan Bimtek dan Pendampingan Materi Pokok 2.1 Kompetensi, Materi, Pembelajaran dan Penilaian: a. Praktik Analisis Kompetensi, Materi

(1)

2

21 (3)

18

No

Materi Pembelajaran, Pembelajaran, dan Penilaian (Tematik Terpadu) b. Praktik Analisis Kompetensi, Materi Pembelajaran, Pembelajaran, dan Penilaian: - Matematika - PJOK 2.2 Bimbingan Psiko-edukatif

3.

2.3 Perancangan Pembelajaran dan Penilaian: a. Praktik Penyusunan Program Tahunan (Prota) dan Program Semester (Promes), Pemetaan KD, dan silabus b. Penyusunan RPP 2.4 Inspirasi Pembelajaran melalui Tayangan Video Pembelajaran 2.5 Praktik Penyusunan Instrumen Penilaian: - Penulisan Soal HOTS - Penilaian tingkat kelas 2.6 Praktik Pembelajaran dan Penilaian di sekolah, mencakup: a. Pelaksanaan literasi di sekolah b. Pelaksanaan psiko-edukatif di sekolah c. Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter 2.7 Pengolahan dan Pelaporan Penilaian Hasil Belajar Materi Penunjang

Alokasi Waktu*)

(1) (5) (3)

(2) (2) (2)

(6)

(2) 3 19

No

Materi

Alokasi Waktu*)

3.1 Kuisioner tingkat pemahaman

(1)

3.2 Pembukaan: Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan 3.3 Penutupan: Review dan Evaluasi Bimtek

(1)

Jumlah Keseluruhan

30

(1)

*) 1 jam bimtek= 60 menit 3. Struktur Program Bimtek Sekolah Dasar Sasaran Kurikulum 2013 Bimbingan Teknis Sekolah Dasar Sasaran Kurikulum 2013 dapat mengunakan pola 39 jam @60 menit. Berikut adalah struktur program bimtek sekolah dasar sasaran Kurikulum2013 untuk pola 39 jam @60 menit.

No 1

2

Materi Materi Umum 1.1 Kebijakan dan Dinamika Perkembangan Kurikulum 1.2 Penguatan Pendidikan Karakter 1.3 Penerapan Literasi Dalam Pembelajaran 1.4 Penyelenggaraan Pendampingan Materi Pokok 2.1 Kompetensi, Materi, Pembelajaran dan Penilaian 2.2. Praktik Analisis Kompetensi, Materi Pembelajaran, Pembelajaran, dan

Alokasi Waktu*) 7 (2) (2) (2) (1) 28 (2) (4) 20

No

Materi

Alokasi Waktu*)

Penilaian (Tematik Terpadu, Matematika dan PJOK) 2.3. Psiko-edukatif (1) 2.4. Perancangan Pembelajaran dan (6) Penilaian (3) a. Praktik Penyusunan Program Tahunan (Prota) dan Program Semester (Promes), Pemetaan KD, dan silabus (3) b. Penyusunan RPP 2.5. Inspirasi Pembelajaran melalui (2) Tayangan Video Pembelajaran 2.6. Praktik Penyusunan Instrumen (3) Penilaian 2.7. Praktik Pembelajaran dan Penilaian di (6) sekolah 2.8. Praktik Pengolahan dan Pelaporan (4) Penilaian Hasil Belajar 3 Materi Penunjang 4 3.1. Tes Awal (1) 3.2. Pembukaan: Kebijakan Peningkatan (1) Mutu Pendidikan 3.3. Tes Akhir (1) 3.4. Penutupan: Review dan Evaluasi Bimtek (1) Jumlah Keseluruhan 39 *) 1 jam bimtek = 60 menit C. PENILAIAN PESERTA BIMTEK 1. Penilaian Kinerja Bimtek dengan Peserta Instruktur 21

Aspek Penilaian peserta bimtek Kurikulum 2013 dengan peserta adalah instruktur kurikulum, baik bimtek pusat maupun kabupaten/kota, bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif tentang pencapaian hasil kinerja. Hasil penilaian untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta. Selain itu, penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan bimtek dalam mencapai tujuan dan sasarannya, serta sebagai usaha penyempurnaan bimtek selanjutnya. 2. Penilaian Peserta Bimtek untuk Sekolah Sasaran Untuk mendapatkan gambaran kemampuan kinerja sekolah sasaran terutama yang terdiri atas guru sasaran (GS) dilakukan penilaian pada aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan dengan pembobotan sebagai berikut. Tabel 1. Pembobotan Kategori Nilai

Bobot

Bobot

Nilai Sikap (NS)

40 %

70%

Nilai Keterampilan (NK)

60%

Tes Akhir (TA)

30%

Nilai akhir diperoleh dari: NA = [{(NS x 40%) + (NK x 60%)} x 70% ] + [(TA x 30%)] Hasil penilaian tersebut dikategorikan dengan skala kualifikasi sbb.

22

Tabel 2. Skala Kualifikasi Penilaian Nilai

Predikat

86 – 100

Baik sekali

75 – 85

Baik

65 – 74

Cukup

55 – 64

Kurang

≤ 54

kurang sekali

3. Teknik dan Instrumen Penilaian Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang keberhasilan peserta setelah mengikuti bimtek dilakukan evaluasi melalui pengamatan, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian tersebut dilakukan oleh setiap narasumber/instruktur pada setiap mata bimtek. Pengukuran pada ranah sikap dilakukan melalui lembar pengamatan yang dilakukan selama peserta mengikuti bimtek. Aspek yang dinilai dalam sikap adalah disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Penilaian aspek sikap dilakukan mulai awal sampai akhir bimtek secara terus menerus yang dilakukan oleh narasumber/instruktur pada saat peserta melakukakan hal-hal berikut. a. Menerima materi bimtek. b. Melaksanakan tugas individu dan kelompok. c. Berinteraksi dengan narasumber/instruktur. d. Mengemukakan pendapat, bertanya, dan menjawab. Penilaian keterampilan dilakukan dari kegiatan peserta dalam mendemonstrasikan atau melakukan tugas yang 23

diminta oleh narasumber/instruktur/fasilitator. Penilaian keterampilan dilakukan melalui lembar pengamatan. Penilaian pengetahuan diukur dari pemahaman peserta terhadap materi bimtek yang diketahui melalui tes awal dan tes akhir. 4. Tes Awal dan Tes Akhir (untuk bimtek Sekolah Sasaran) Tes awal dilakukan pada awal bimtek untuk mengukur pengetahuan awal peserta bimtek sebelum proses pembelajaran dimulai. Tes akhir dilakukan pada akhir bimtek untuk mengukur pengetahuan secara menyeluruh peserta bimtek setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian bimtek menggunakan metode penilaian acuan patokan (PAP). Tes awal dan tes akhir mencakup materi, kompetensi, indikator pada ranah pengetahuan dari setiap mata bimtek dalam struktur program bimtek. Tes awal dan tes akhir dimaksudkan untuk mengukur kesiapan dan penguasaan peserta bimtek yang menerima materi bimtek, hasil penyekoran tes awal dan tes akhir dimasukkan ke dalam rekapitulasi penghitungan total yang digunakan untuk penentuan kelayakan pada ranah pengetahuan peserta bimtek. 5. Sertifikat Peserta yang mengikuti seluruh proses bimtek akan mendapatkan sertifikat. Peserta bimtek yang dilaksanakan oleh pusat (Direktorat Pembinaan SD) akan memperoleh sertifikat dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, peserta bimtek yang 24

dilaksanakan oleh LPMP akan memperoleh sertifikat dari Kepala LPMP setempat sebagai instruktur kurikulum tingkat kabupaten/kota atau sebagai guru sasaran pelaksana Kurikulum2013. D. PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGGUNG JAWAB 1. Tugas dan Tanggung Jawab Direktorat Pembinaan SD a. Menyiapkan panduan dan materi pelaksanaan bimtek dan pendampingan pelaksanaan kurikulum 2013; b. Melakukan sosialisasi kegiatan bimtek pendampingan pelaksanaan kurikulum;

dan

c. Melakukan pendataan terkait jumlah sekolah sasaran, jumlah guru kelas 1, jumlah guru kelas 4, jumlah guru agama, jumlah pengawas sekolah sasaran, jumlah SD Inti atau gugus sekolah sasaran; d. Menyiapkan nara sumber dan instruktur nasional; e. Menyelenggarakan bimbingan teknis Instruktur Kurikulum; f.

Melakukan penjaminan kualitas pelaksanaan bimtek implementasi kurikulum baik di tingkat pusat, kabupaten/kota, dan bimtek guru sasaran;

g. Melakukan koordinasi dengan LPMP; h. Merangkum laporan bimtek pelaksanaan bimtek kurikulum dari LPMP. i.

Melaksanakan monitoring dan pelaksanaan bimtek dan pendampingan.

Evaluasi

25

2. Tugas dan Tanggung Jawab LPMP a. Melakukan koordinasi pendataan terkait jumlah sekolah sasaran, jumlah guru kelas 1, jumlah guru kelas 4, jumlah guru agama/guru PJOK, jumlah pengawas, jumlah SD Inti atau gugus sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; b. Mengirim data sekolah sasaran pelaksana kurikulum ke Direktorat Pembinaan SD; c. Melakukan validasi data SD pada saat Asistensi Pendataan Pendampingan pelaksanaan kurikulum; d. Membuat data base di setiap kabupaten/kota; e. Mengikuti Sosialisai tentang Bimtek dan Pendampingan Kurikulum 2013 dari Ditjen Dikdasmen Kemdikbud; f.

Mengirimkan data Instruktur Direktorat Pembinaan SD;

Kurikulum

ke

g. Melakukan bimtek kabupaten/kota implementasi Kurikulum 2013 bagi instruktur kabupaten/kota (IK); h. Melakukan bimtek kepada Guru Sasaran implementasi Kurikulum 2013 bagi guru kelas 1, guru kelas 4, guru agama dan kepala sekolah sasaran implementasi kurikulum 2013 pada tahun 2017; i.

Menetapkan Sekolah Penerima Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2017;

j.

Menyalurkan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2017; 26

k. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan bimtek dan pendampingan implementasi kurikulum; l.

Mengumpulkan laporan pertanggungjawaban akhir dari sekolah inti dan sekolah imbas terkait pemanfaatan dana bantuan pemerintah (blockgrant) implementasi kurikulum;

m. Membuat laporan pelaksanaan bimtek implementasi kurikulum. 3. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Kab/Kota a. Mengusulkan data sekolah pelaksana kurikulum 2013; b. Menghimpun data Gugus SD; c. Menetapkan SK Penetapan Gugus SD; d. Membantu validasi data Gugus SD pada saat Asistensi Pendataan bimtek implementasi kurikulum; e. Mengikuti sosialisasi kegiatan bimtek pendampingan implementasi kurikulum; f.

dan

Mengikuti bimtek kurikulum Kabupaten/Kota;

g. Memfasilitasi sekolah lain dari kabupaten/kota terdekat yang ingin bergabung dalam bimtek Kurikulum 2013 (terutama di daerah perbatasan); h. Mengkoordinir pelaksanaan bimtek Instruktur kabupaten/kota (IK).

27

4. Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah Inti dan Sekolah Imbas a. Mengusulkan data guru yang akan mengikuti bimtek kurikulum2013; b. Mengikuti asistensi implementasi kurikulum;

pendataan

bimtek

c. Menandatangani MoU Bantuan Dana Pemerintah untuk Bimtek Guru Sasaran dan atau Dana Bantuan Pemerintah untuk Pendampingan dengan LPMP; d. Melakukan pertemuan di perencanaan penggunaan pendampingan kurikulum;

SD Inti untuk dana bantuan

e. Mengambil dana dan melaporkan penerimaan dana bantuan f.

Menyelenggarakan pendampingan implementasi kurikulum dengan menggunakan dana bantuan

g. Membuat dan mengirim Laporan Pertanggungjawaban dana bantuan pemerintah pendampingan implementasi kurikulum ke LPMP dan tembusan ke Dinas Pendidikan Kab./Kota. E.

MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN LAYANAN INFORMASI 1. Monitoring

a. Tujuan Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk: 28

1) memantau kemajuan pelaksanaan kurikulum;

program

bimtek

2) mengetahui tingkat keberhasilan bimtek pelaksanaan kurikulum; dan

program

3) mengidentifikasi lesson learned (kendala, solusi, dan good practice) selama bimtek pelaksanaan kurikulum.

b. Aspek Monitoring dan Evaluasi Beberapa aspek yang dilihat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi: 1) Kesesuaian antara rancangan dan pelaksanaan kegiatan bimtek pelaksanaan kurikulum dalam hal waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, pelaksana, narasumber/instruktur, sasaran, cakupan materi, mekanisme/skenario, dan output (ketercapaian tujuan); 2) Kendala/masalah yang dihadapi penyelesaian yang telah dan/atau dilaksanakan;

serta akan

3) Hal-hal yang mempermudah/mendukung terlaksananya bimtek pelaksanaan kurikulum; 4) Lesson learned.

c. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, LPMP, dan unsur Dinas Pendidikan Kab/Kota.

29

d. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Pembinaan SD dilaksanakan pada saat kegiatan bimtek guru sasaran pelaksana kurikulum. Sejumlah sekolah sasaran ditetapkan sebagai sampel. 2. Pelaporan Pelaporan kegiatan Bimtek Kurikulum 2013 akan dilakukan oleh masing-masing instansi pelaksana bimtek. LPMP menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program bimtek pelaksanaan kurikulum tingkat Kabupaten/Kota dan bimtek guru sasaran, yang mencakup Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Keuangan. Pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara nasional disusun oleh Direktorat Pembinaan SD berdasarkan laporan yang disusun oleh masingmasing petugas yang melaksanakan monitoring dan evaluasi di semua provinsi di Indonesia. 3. Layanan Informasi Layanan informasi dapat menghubungi: a) Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan alamat: Subdit Kurikulum, Direktorat Pembinaan SD Gd. E Lantai 18 Kemendikbud Telp. 021 5725989 30

b) LPMP setempat; c) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

31

BAB III PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI KURIKULUM A. KONSEP DASAR PENDAMPINGAN KURIKULUM 2013 SEKOLAH DASAR 1. Pengertian dan Cakupan Pendampingan 

Pendampingan implementasi Kurikulum adalah proses pemberian bantuan penguatan pelaksanaan Kurikulum yang diberikan oleh pengawas kepada kepala sekolah dan guru yang telah dilatih Kurikulum 2013.



Pendampingan juga dapat diikuti oleh tenaga kependidikan lainya, orang tua/komite sekolah, dan pemangku kepentingan di sekolah dasar sesuai kurikulum yang berlaku.



Pendampingan menjadi alat pemberdayaan dan pengembangan personal yang ampuh dan efektif dalam membantu seseorang mengembangkan karirnya.



Pendampingan dapat menciptakan kerjasama antara dua orang (pendamping dan sasaran) yang biasanya bekerja di bidang yang sama atau berbagi pengalaman yang mirip.



Pendampingan dapat menciptakan hubungan kerja yang bermanfaat didasarkan pada sikap saling percaya dan menghormati.

2. Tujuan Pendampingan Tujuan umum Kurikulum 2013

pendampingan implementasi adalah memberikan penguatan 32

pemahaman tentang konsep dan strategi implementasi kurikulum kepada kepala sekolah dan guru yang telah dilatih oleh pendamping dalam hal ini pengawas sekolah untuk menjamin keterlaksanaan kurikulum secara efektif dan efisien. Secara khusus tujuan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 sebagai berikut. a. Memberikan fasilitasi kurikulum di sekolah.

dalam

implementasi

b. Memberikan bantuan konsultasi, pemodelan (modelling) dan penguatan secara personal, dan spesifik (coaching) dalam pelaksanaan kurikulum secara langsung di sekolah. c. Membantu memberikan solusi kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kurikulum di sekolah. d. Membangun budaya mutu sekolah kepada pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orangtua/komite sekolah, dan pemangku kepentingan di sekolah melalui program pendampingan yang dilakukan secara inovatif, kontekstual, dan berkelanjutan. e. Meningkatkan pemahaman guru berkenaan dengan isi buku guru dan siswa, rencana pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian, pengelolaan program muatan lokal, dan kegiatan ekstrakurikuler, serta interaksi orang tua dalam pembelajaran anak. f. Meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan buku guru dan siswa, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 33

mengelola pembelajaran, melakukan penilaian pembelajaran, mengisi buku rapor, serta mengelola interaksi orang tua dalam pembelajaran. 3. Prinsip-prinsip Pendampingan Pendampingan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Profesional: yaitu hubungan yang terjadi antara pemberi pendampingan dan penerima pendampingan adalah untuk peningkatan kemampuan profesional dan bukan atas dasar hubungan personal. b. Kolegial: yaitu hubungan kesejawatan antara pemberi dan penerima pendampingan. Dengan prinsip ini maka antara pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru pemberi bantuan serta pengawas, kepala sekolah, dan guru yang menerima bantuan memiliki kedudukan setara, yang satu tidak lebih tinggi dibandingkan lainnya. c. Sikap saling percaya: yaitu pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru yang menerima pendampingan memiliki sikap percaya kepada pemberi pendampingan bahwa informasi, saran, dan contoh yang diberikan adalah yang memang dikehendaki Kurikulum. d. Berkelanjutan: yaitu hubungan profesional yang terjadi antara pemberi dan penerima pendampingan berkelanjutan setelah pemberi pendampingan secara fisik sudah tidak lagi berada di lapangan, dilanjutkan melalui e-mail, sms, atau alat lain yang tersedia. 34

e. Kolektif dan menyeluruh: yaitu pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan semua unsur yang meliputi pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lain, orangtua/komite sekolah, dan pemangku kepentingan lain. f. Berdasarkan kebutuhan: yaitu materi pendampingan adalah materi teridentifikasi sebagai aspek yang masih memerlukan penguatan dan kegiatan penguatan akan memantapkan pengetahuan dan ketrampilan penerima pendampingan. g. Semangat Maju Bersama: yaitu bahwa semua unsur yang terlibat dalam pendampingan memiliki semangat maju untuk meningkatkan pendidikan Indonesia. B. METODE DAN STRATEGI PENDAMPINGAN Pelaksanaan pendampingan implementasi Kurikulum 2013 jenjang SD tahun 2017 dilakukan oleh instruktur kurikulum yang telah mengikuti bimtek yang diselenggarakan oleh pusat, pengawas dan kepala sekolah yang telah mengikuti bimtek kurikulum 2013 di kab/kota. Pendampingan diikuti oleh guru kelas 1, guru kelas 4, kepala sekolah yang telah mengikuti bimtek implementasi Kurikulum 2013 di tingkat sekolah sasaran, serta guru agama dan guru PJOK. Pendampingan dilakukan dengan melakukan workshop mini peserta pendampingan di sekolah Inti (IN); kemudian dilanjutkan dengan pendampingan oleh pengawas dan kepala sekolah kepada peserta pendampingan saat melakukan pembelajaran di kelas (ON). Pendampingan implementasi Kurikulum 2013 35

dilaksanakan dengan IN minimal 2 kali, dan ON minimal 2 kali. 1. Pola Pendampingan Pendampingan Kurikulum 2013 dilaksanakan dengan menggunakan sistem kombinasi antara in-service training (IN) dan on the job training (ON). Pendampingan dimulai dengan pertemuan di gugus (IN-1 Persiapan), sebagai awal sosialisasi Kurikulum 2013 diikuti oleh seluruh kepala sekolah guru dari sekolah sasaran. Pendampingan berikutnya (ON-1) dan (ON-2) adalah pendampingan oleh pendamping pada saat pembelajaran secara operasional di sekolah sasaran, khususnya guru kelas yang melaksanakan Kurikulum 2013. Pola pendampingan Kurikulum 2013 sebagai berikut.

Gambar 2. Pola Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013

36

2. Tahapan Pendampingan Tahapan pendampingan Kurikulum 2013 di sekolah dasar terdiri dari (a) persiapan, (b) pelaksanaan, (c) monitoring dan evaluasi,dan (d) pelaporan. a.

Persiapan Pendampingan, meliputi : 1) Penyusunan Panduan Kurikulum 2013.

Pendampingan

2) Penyusunan bahan dan materi pendampingan yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan melibatkan sejumlah unsur seperti perguruan tinggi, Puskurbuk, Puspendik, LPMP, dan tenaga kependidikan, (pengawas, kepala sekolah, guru), praktisi pendidikan dan unsur lain terkait. Bahan pendukung pendampingan antara lain contoh silabus, contoh RPP, contoh penilaian, contoh rapor, contoh pembelajaran berbasis masalah (PBL), contoh pembelajaran berbasis proyek, contoh pembelajaran berbasis penemuan, dan instrumen tentang pemahaman peserta pendampingan dan instrumen observasi kelas. 3) Penetapan sekolah sasaran pendampingan. 4) Penyiapan narasumber pendampingan. 5) Pendataan guru sasaran, yang meliputi data tentang nama guru, pangkat dan golongan, jenjang guru, dan guru kelas yang diampu serta data lain yang diperlukan. 6) Bimtek bagi pendamping. 37

b.

Pelaksanaan Pendampingan 1) Pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 dilaksanakan di gugus dan sekolah pelaksana Kurikulum 2013 melaui kegiatan IN di gugus/SD Inti dan ON di kelas. Pelaksanaan IN dijadwalkan di luar jam pembelajaran. 2) Waktu pelaksanaan pendampingan (ON di kelas) selama 2,5 hari per sekolah. Setengah hari pertama kegiatan persiapan pendampingan yang dilaksanakan setelah selesai pembelajaran. Hari kedua, pendampingan dilakukan melalui observasi pembelajaran bagi guru kelas I. Hari ketiga pendampingan dilakukan melalui observasi pembelajaran bagi guru kelas IV. 3) Guru Agama dan/ Guru PJOK sebagai guru sasaran pendampingan tetap mengikuti kegiatan pendampingan di sekolah inti sesuai dengan Topik yang terkait muatan pelajaran Agama dan pelajaran PJOK, misalnya RPP, Pelaksanaan Pembelajaran Tematik, dan Penilaian. Pelaksanaan Pendampingan di sekolah tergambar pada diagram berikut:

38

Gambar 3. Skema Pelaksanaan Pendampingan Kurikulum 2013 39

4) Sosialisasi hasil pendampingan dilakukan di SD Inti pelaksana Kurikulum 2013. Peserta sosialisasi juga berasal dari SD pelaksana Kurikulum 2013 dan SD yang belum melaksanakan Kurikulum 2013. Apabila lokasi sekolah sasaran pelaksana Kurikulum 2013 tidak terjangkau oleh Sekolah Inti (Gugus) maka pendampingan dapat dilaksanakan di sekolah masing- masing.

c.

Monitoring dan evaluasi Pendampingan 1) Monitoring dan Evaluasi (Monev) pendampingan pelaksanaan kurikulum merupakan serangkaian kegiatan menilai, membandingkan, dan memutuskan himpunan data yang diperoleh secara otentik pada saat pendampingan, oleh petugas monev terhadap sasaran, yaitu pengawas dan Guru Sasaran. 2) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dimaksudkan untuk menggali berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum, yaitu: buku, sistem dan dampak bimtek, proses pembelajaran tematik terpadu dengan pendekatan saintifik di kelas, proses penilaian otentik, manajemen pelaksanaan kurikulum, dan layanan kesiswaan. - Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diawali dengan penyusunan panduan dan instrumen, bimtek bagi calon petugas 40

monev agar data dan informasi yang diperoleh lebih tepat, akurat, dan obyektif. - Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan instrumen dalam bentuk hardcopy. Instrumen diisi dan ditandatangani petugas, diketahui oleh Kepala Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah. Kemudian dipindahkan ke dalam bentuk instrumen elektronik, di mana petugas monev mengisi langsung data dan informasi yang diperoleh ke dalam format aplikasi digital yang telah disiapkan, sehingga pelaksanaannya lebih efisien dan efektif serta hasilnya dapat lebih cepat diketahui. - Petugas monev berasal dari unsur Direktorat Pembinaan SD, Puskurbuk, Puspendik, Puslitjak, LPMP, LPTK, Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, dan pengawas. - Responden monitoring dan evaluasi meliputi semua unsur yang terlibat dengan pelaksanaan pendampingan kurikulum yaitu pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, dan warga sekolah, serta komite sekolah. d.

Pelaporan 1) Pada setiap tahap kegiatan pendampingan Kurikulum 2013 wajib disusun laporan pelaksanaan baik secara online maupun offline. Laporan secara offline diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 41

setempat, kemudian dikirim ke LPMP. Sedangkan instrumen monev yang telah diisi oleh pendamping secara online diolah dan dianalisis oleh Kemendikbud. 2) Laporan pelaksanaan pendampingan oleh pengawas mencakup informasi kegiatan IN dan ON. C. JADWAL PENDAMPINGAN Jadwal pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah dasar disusun oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan proses pencairannya dengan rencana sebagai berikut. NO

KEGIATAN

WAKTU

A.

Persiapan Pendampingan

1.

Penyiapan Bahan, Materi, dan Panduan Pandampingan Kurikulum 2013

Januari s.d April 2017

2.

Penyiapan Narasumber Pendampingan

Pebruari s.d Maret 2017

3.

Penetapan Sekolah Inti Pendampingan

April-Mei 2017

4.

Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah untuk Pendampingan

Agustus 2017

5.

Pendataan guru calon peserta pendampingan

Mei 2017

6.

Bimtek Tim Pengembang Kurikulum 2013 42

NO

KEGIATAN

WAKTU

a. Pusat

Maret 2017

b. Kabupaten/Kota

April s.d Mei 2017

c. Tingkat Sekolah (Guru Sasaran)

Mei s.d Juni 2017

B.

Pelaksanaan Pendampingan

Agustus s.d Oktober 2017

C

Monitoring dan Evaluasi

Oktober s.d Nopember 2017

D

Pelaporan

Oktober s.d Nopember 2017

Berikut diberikan contoh jadwal pelaksanaan pendampingan yang pelaksanaannya secara IN dan ON sebagai berikut.

43

Contoh ON: Bulan Agustus 2017 Minggu ke-4 (ON-1) dan September 2017 Minggu-1 (ON-2) No

Minggu

Senin

Selasa

Rabu

1

Minggu 4 Agustus 2017 (ON-1)

Persiapan kelas I dan IV SD Sasaran (SD Inti)

Pendampingan di kelas I SD Inti

Pendampingan kelas IV SD Inti

2

Minggu 4 September 2017 (ON-2)

Persiapan kelas I dan IV SD Imbas 1

Pendampingan di kelas I SD Imbas 1

Pendampingan kelas IV SD Imbas 1

Kamis

Jumat

Sabtu

D. KRITERIA PENDAMPING (KHUSUS PENDAMPING BARU) Pendamping Kurikulum 2013 mempunyai kriteria sebagai berikut: 1. Pernah mengikuti bimtek Kurikulum 2013 dengan; 2. Dapat berasal dari unsur pengawas, widyaiswara, kepala sekolah; 3. Pendidikan sekurang-kurangnya S1/D4, diutamakan di bidang pendidikan dan memiliki prestasi akademik; 4. Diutamakan bagi yang memiliki pengalaman sebagai narasumber/pendamping/fasilitator dalam bidang pendidikan; 5. bersedia melaksanakan pendampingan dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar; 44

6. direkomendasikan berwenang;

oleh

atasan/pejabat

yang

7. dapat mengoperasikan komputer/laptop/notebook; 8. memiliki kemampuan berkomunikasi sebagai master teacher yang profesional. E. SASARAN PENDAMPING 1. Sasaran pendampingan adalah Guru SD Kelas I, II, III, IV, V, VI, guru agama, serta guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (PJOK) di sekolah sasaran, dan pelaksanaan pendampingan dilakukan melalui metode kunjungan pendamping ke gugus dan sekolah sasaran. 2. Jumlah sekolah sasaran pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 setiap tahun ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disesuaikan dengan sasaran program jangka menengah. F. MATERI PENDAMPINGAN Materi pendampingan disusun berdasarkan kebutuhan pendamping maupun guru sasaran dalam penerapan Kurikulum 2013. Materi pendampingan telah disiapkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, yang meliputi materi materi umum, pokok dan penunjang sesuai dengan struktur program bimbingan teknis. Materi pendampingan pelaksanaan Kurikulum 2013 sekolah dasar tahun 2017 telah dilakukan revisi oleh tim pengembang tingkat pusat, untuk disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebijakan kementerian. 45

BAB IV PEMBAGIAN TUGAS DAN PEMBIAYAAN A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI 1. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi pusat memiliki tugas dan tanggung jawab: a.

Menyusun disain pelaksanaan pendampingan

b.

Menetapkan sasaran pendampingan

c.

Merumuskan kriteria calon pendamping

d.

Koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Kabupaten/Kota terkait Program Pendampingan.

e.

Menyusun draf panduan teknis pendampingan

f.

Menyiapkan materi pendampingan

g.

Melakukan monitoring pelaksanaan pendampingan

h.

Menyusun laporan pelaksanaan pendampingan tingkat nasional.

2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab: a.

Mensosialisasikan program pendampingan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

b.

Mengajukan calon tim pendamping ke Direktorat Pembinaan SD 46

c.

Melaksanakan Workshop Koordinasi Pendampingan Tim Pendamping Kab/Kota.

d.

Menyalurkan Dana Bantuan Pemerintah (Bantah) Pendampingan ke sekolah sasaran.

e.

Membuat laporan pelaksanaan pendampingan yang akan dilaporkan ke Direktorat Pembinaan SD

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab: a. Mensosialisasikan gugus.

teknis

pendampingan

ke

b. Mengajukan calon tim pendamping ke LPMP. c. Memberikan pendamping.

pertimbangan

penetapan

tim

d. Menyiapkan dana mandiri bagi gugus yang belum mendapatkan dana pendampingan dari LPMP. e. Membuat laporan pelaksanaan pendampingan yang akan dilaporkan ke LPMP. 4. Pengawas Sekolah tanggung jawab:

Dasar

memiliki

tugas

dan

a. Mengikuti bimtek pendampingan pelaksanaan kurikulum yang diselenggarakan oleh LPMP. b. Menyusun jadwal kegiatan pendampingan. c. Melaksanakan pendampingan di gugus. d. Melakukan pendampingan kepada SD Pelaksana Kurikulum 2013.

47

5. Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar Sasaran memiliki tugas dan tanggung jawab: a. Mengikuti pendampingan yang diselenggarakan di gugus. b. Mendapatkan pendampingan oleh pengawas di sekolah. c. Menerima Dana Bantuan Pemerintah (Bantah) Pendampingan. d. Membuat laporan pelaksanaan pendampingan. B. PEMBIAYAAN 1. Sumber pembiayaan program pendampingan pelaksanaan Kurikulum di Sekolah Dasar, bersumber dari APBN yang dilaksanakan melalui Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bantuan Pemerintah (Bantah). 2. Bimtek Instruktur Kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh pusat dengan sumber dana dari APBN 3. Bimtek Instruktur Kurikulum 2013 Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, atau bentuk lain yang ditetapkan. 4. Pendampingan sekolah sasaran dilaksanakan oleh sekolah dengan dukungan dana bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN dan/atau APBD atau sumber lainnya.

48

49

50