Mou Sampah Non Medis Pkm 21v2e

PERJANJIAN KERJA SAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMENEP DENGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMENEP TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH NON MEDIS

Nomor : Nomor :

Pada hari ini jum’at tanggal dua puluh enam Mei tahun dua ribu tuju belas yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep selaku penanggungjawab puskesmas se Kabupaten Sumenep yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Cipto No. 33 Sumenep yang untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”, 2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KH. Mansur No.25 Sumenep yang untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut “Perjanjian“) dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian ini.

PASAL 1 PENUNJUKAN PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan pengelolaan sampah non medis di Puskesmas se Kabupaten Sumenep meliputi pengangkutan dari Puskesmas ke tempa pembuangan akhir (TPA) sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk melakukan pengelolaan sampah non medis di Puskesmas se Kabupaten Sumenep yang belum mempunyai tempat pembuangan akhir (TPA). 2. Tujuan Perjanjian ini adalah agar sampah non medis tidak mencemari lingkungan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA Fasilitas dan sarana yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini adalah pengangkutan ke tempa pembuangan akhir (TPA).

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA 1. PIHAK PERTAMA berhak: a. Memperoleh jasa pengangkutan sampah non dari PIHAK KEDUA 2. PIHAK PERTAMA berkewajiban: a. Mengumpulkan sampah non medis agar memudahkan PIHAK KEDUA dalam pengangkutan b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA c. Membayar jasa pengangkutan yang dilakukan PIHAK KEDUA

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak: a. Memperoleh umpan balik atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh

PIHAK PERTAMA b. Melakukan klarifikasi jika terdapat keluhan atau pengaduan dari PIHAK PERTAMA

2. PIHAK KEDUA berkewajiban: a. Memberikan jasa pengangkutan sampah non medis ke tempat pembuangan akhir

PASAL 6 TARIF PENGELOLAAN

1. Atas Pelayanan pengolahan sampah non medis yang diberikan oleh PIHAK KEDUA , maka

PIHAK

KEDUA

berhak

sampah non medis yang telah PIHAK pelayanan

KEDUA

sewaktu

mengenakan

tarif

pelayanan pengolahan

disetujui dan disepakati oleh PARA PIHAK, dimana waktu

berhak

melakukan perubahan

pengolahan sampah non medis dengan pemberitahuan

atas

secara

tarif tertulis

pada PIHAK PERTAMA selambat lambatnya 1 (satu ) bulan sebelum perubahan tarif di lakukan. 2. Atas perubahan diadakan

tarif

pelayanan

pengolahan sampah non medis tersebut wajib

kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK dimana kesepakatan tersebut

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini serta secara otomatis membatalkan tarif pelayanan pengolahan sampah non medis yang berlaku sebelumnya.

PASAL 7 JANGKA WAKTU BERLAKU

a. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan ditinjau kembali apabila ada ketidak sesuaian.

b. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini.

c. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) a. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut “Force Majeure”) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

b. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

c. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.

d. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

a. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

b. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

PASAL 10 ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Bersama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum kerjasama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep Sebagai Pihak Pertama

dr. H. Fatoni, M.Si

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Sebagai Pihak Kedua