Mou Bidan Jejaring 71w38

PERJANJIAN KERJA SAMA KLINIK AMANAH DENGAN BIDAN PRAKTEK MANDIRI TENTANG PEMBERIAN PELAYANAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pada hari ini, .......... tanggal ..........bulan ............ tahun dua ribu tujuh belas (...–...–2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Pemilik Klinik.

:

Nama Bidan yang kerjasama.

:

Pengelola Klinik Amanah yang beralamat di jalan..................... dalam hal ini bertindak selaku pemilik Klinik Amanah yang untuk selanjutnya disebut sebagai “ PIHAK PERTAMA “ Pengelola Kilinik Bidan Praktik mandiri di Jalan..................................................... yang selanjutnya disebut “ PIHAK KEDUA “

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut “ PIHAK “. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 RUJUKAN PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh Ibu Hamil bersalin, Ibu Nifas, bayi Baru Lahir dan Keluarga Berencana kepada peserta yang sudah memiliki kartu jaminan yang dikeluarkan oleh BPJS pada Klinik Bidan Praktik Mandiri....................... dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan tersebut. Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan jaminan kesehatan nasional dimana PIHAK KEDUA merupakan jejaring dari PIHAK PERTAMA. (2). Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memberikan pelayananprogram jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sebaik-baiknya yang memenuhi syarat pelayanan sebagaimana petunjuk teknis program Jaminan Kesehatan Nasional No.71 tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan nasional. (1).

Pasal 3 RUANG LINGKUP PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN (1). Pemeriksaankehamilan (ANC): dengan tatalaksana pelayanan mengacu pada buku pedoman KIA (2). Pelayanan Persalinan Normal (3). Pelayanan selama masa nifas dan pelayanan neonatus (4). Pelayanan Pra-Rujukan (5). Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (6). Pelayanan Keluarga Berencana Pasal 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA (1). PIHAK PERTAMA berhak :

a. Melakukan verifikasi tahap pertama sebelum disampaikan kepada Badan penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) atas pemverian pelayanan kebidanan dan neonatus serta kesesuaian besarnya klaim biaya yang akan di bayarkan oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) atas pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA. b. Memperoleh laporan pelayanan dan pengajuan berkas klaim dari PIHAK KEDUA yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi dan disampaikan kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) c. Menerima keluhan dari pengguna program dan meneruskan keluhan tersebut kepada PIHAK KEDUA sepanjang hal tersebut menyangkut pelayanan melalui mekanisme yang berlaku d. Memperoleh laporan pelayanan kebidanan dan neonatus menggunakan program jaminan kesehatan nasional dari PIHAK KEDUA dan meneruskan ke Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur (2). PIHAK PERTAMA berkewajiban :

a. Melakukan pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA yang diperoleh dari BPJS b. Melakukan monitoring dan evaluasi keuangan/pembiayaan pelayanan kesehatan yang diterima oleh PIHAK KEDUA yang terkait JKN c. Menerima usulan dari keluhan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA Pasal 5 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA (1) PIHAK KEDUA berhak : a. Memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas nama Badan penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) atas biaya pelayanan yang telah dilaksanakan sebagai jejaring dari PIHAK PERTAMA b. Mengajukan klaim tagihan/pertanggung-jawaban atas biaya pelayanan kebidanan yang telah diberikan

c. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim d. Memperoleh umpan balik atas hasil monitoring dan evaluasi tentang kepesertaan pelayanan kesehatan, dan keuangan dari PIHAK PERTAMA (2) PIHAK KEDUA berhak : a. Memberikan pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasioanal kepada pengguna program mengacu kepada petunjuk teknis program jaminan kesehatan nasioanal yang hanya dibatasi pada pelayanan kebidanan dan Neonatus dengan PMK 59 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif pelayanan JKN b. Menyediakan fasilitas rawat jalan serta fasilitas pertolongan persalinan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku c. Tidak menarik biaya tambahan kepada pengguna program jaminan kesehatan nasional di luar tarif yang ditentukan dengan alesan apapun d. Mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku e. Menyerahkan klaim tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA untuk diverifikasi. Selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya f. Menyampaikan laporan pelayanan program jaminan persalinan kepada PIHAK PERTAMA Pasal 6 TARIF PELAYANAN Besaran tarif pelayanan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Peraturan Kementerian Kesehatan Dalam penyelenggaraan Program JKN yang diberikan oleh PIHAK KEDUA Pasal 7 TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN Proses klaim bagi jejaring adalah : PIHAK KEDUA mengajukan klaim kepada Klinik yang menjadi induk jejaring dengan melengkapi bukti pelayanan yang sah dan harus di tanda tangani oleh peserta (ibu hamil, bersalin, nifas). Tim verifikasi PIHAK PERTAMA melakukan verifikasi dan mengajukan berkas klaim kepada Badan penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Pasal 8 PEMBAYARAN KLAIM/PERTANGGUNG JAWABAN (1) Klaim tagihan yang sudah diverifikasi oleh PIHAK PERTAMA dibayar kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK PERTAMA memperoleh pembayaran dari BPJS (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh PIHAK PERTAMA secara tunai

PASAL 9 JANGKA WAKTU (1). Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku untuk ...... tahun / bulan........... terhitung sejak tanggal.................... sampai dengan........................... (2). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Kesepakatan Bersama ini (3). Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang waktu perjanjian, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA (1)

(2)

(3)

(4)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut “Force Majeure”) adalah satu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kakuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibanya dalam kesepakatan ini. Force majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan ini Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena Force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibanya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ni segera setelah peristiwa Force majeyre berakhir Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force najeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kesepakan ini Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeyre bekan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1). Setiap perselisihan, pertentangan dan perdebatan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK (2). Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk meyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan (3). Mengenai kesepakatan ini segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Cianjur (setempat)

Pasal 12 Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam addendum Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini\

PIHAK KEDUA Nama Bidan

PIHAK PERTAMA Klinik Amanah

............................................

................................................