Makalah. Peran Kepala Sekolah 4u6

1

PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

A. Latar Belakang Masalah Faktor terpenting dalam kegiatan menggerakkan orang lain untuk menjalankan istrasi atau manajemen adalah kepemimpinan (leadership). Mengapa demikian? Sebab, kepemimpinanlah yang menentukan arah dan tujuan, memberikan bimbingan dan menciptakan iklim kerja yang mendukung pelaksanaan proses istrasi secara keseluruhan. Kesalahan dalam kepemimpinan dapat mengakibtakan gagalnya lembaga dalam menjalankan misinya.1 Sebagai pemimpin di lingkungannya, kepala sekolah tidak hanya wajib melaksanakan tugas-tugas istratif tapi juga menyangkut tugas-tugas bagaimana harus mengatur seluruh program sekolah. Dia harus mampu memimpin dan mengarahkan aspek-aspek baik istratif maupun proses kependidikan di sekolahnya, sehingga sekolah yang dipimpinnya menjadi dinamis dan dialektis dalam usaha inovasi. Peranan kepemimpinannya di sekolah harus digerakkan sedemikian rupa sehingga pengaruhnya dapat dirasakan di kalangan staf dan guru-guru langsung atau tidak langsung. Oleh karenanya, perilakunya sebagai orang yang memegang kunci dalam perbaikan istrasi dan pengajaran harus mampu menggerakkan kegiatan-kegiatan dalam rangka inovasi di bidang metode pengakaran, teknik mengajar, dalam mencobakan ide-ide baru dan mencobakan praktek baru, serta dalam bentuk manajemen kelas yang lebih efektif dan sebagainya.2 Lebih-lebih di era globalisasi ini, kemenangan ditentukan oleh mutu SDM. Mutu SDM itu sendiri ditentukan oleh pendidikan bermutu baik pada tingkat dasar, menengah maupun tinggi. Pendidikan memegang peranan kunci 1 Burhanuddin, Analisis istrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan, cet. I., (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 61. 2 M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum), cet. III., (Bandung: Bumi Aksara, 1995), hal. 155.

2

dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai dengan cita-cita dan sumpah dari founding fathers kita untuk membangun suatu masyarakat Indonesia yang kuat, demokratis, mandiri, menghayati nilai-nilai untuk bersatu dalam kebhinekaan, menguasai ilmu dan teknologi, dan mampu bersaing dalam era kehidupan domestik dan global. Bertitik dari hal ini, sebagai pemimpin tunggal di sekolah, seorang kepala sekolah dituntut memiliki tanggung jawab untuk mengajar dan mempengaruhi semua yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di sekolah, untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan sekolah. Ukuran keberhasilan kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya, adalah dengan mengukur kemampuannya di dalam menciptakan “iklim belajar mengajar”, dengan mempengaruhi, mengajak, dan mendorong guru, siswa dan staf lainnya untuk menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaikbaiknya. Terciptanya iklim belajar mengajar secara tertib, lancar dan efektif ini tidak terlepas dari kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam kapasitasnya sebagai (baca: supervisor) dan pemimpin pendidikan di sekolah.3 Hal ini, dilakukan dalam rangka untuk menciptakan iklim yang kondusif di sekolah, sehingga akan terwujud suatu perubahan dan pengembangan yang akhirnya akan mampu menghasilkan sekolah yang efektif dan produktif. Namun, harus diingat, bahwa upaya ini tidak akan berhasil dan tepat sasaran jika tidak ditunjang dengan pemahaman dan penerapan prinsipprinsip peningkatan mutu, seperti; keterpaduan, sistem strategis untuk memenuhi kepuasan stakeholders (peran serta masyarakat dalam pendidikan), melibatkan (supervisor) serta unsur-unsur sekolah lainnya dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Peningkatan mutu berkelanjutan (continous quality improvement) merupakan suatu formula atau pendekatan yang diharapkan dapat mengatasi masalah rendahnya mutu pendidikan yang tidak hanya mengandalkan pendekatan yang bersifat konvensional, melainkan dibutuhkan suatu 3 Nanang Fattah, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah, cet. I., (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 125-126.

3

pendekatan dalam rangka optimalisasi sumber daya dan sumber dana. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran secara efektif, efisien, kreatif dan inovatif yang berorientasi kepada peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan adalah sebagai prioritas di dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan. Di dalam UU No. 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (propernas) tahun 2000-2004, menyebutkan bahwa program peningkatan mutu telah menjadi prioritas kedua setelah peningkatan pemerataan kesempatan di semua jenjang pendidikan. Kemudian kebijakan pemerintah tentang kurikulum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional (sisdiknas) bahwa kurikulum untuk pendidikan formal harus menggunakan pendekatan kompetensi. Dari adanya undang-undang tersebut di atas, tentunya memberikan alternatif bagi terciptanya lulusan (out put, out come) pendidikan yang berkualitas. Upaya peningkatan mutu berkelanjutan, melibatkan semua personil sekolah, yang di dalam prosesnya menuntut komitmen bersama terhadap masalah mutu pendidikan di sekolah. Tumbuhnya komitemen di kalangan personil sekolah melalui peranan kepala sekolah sebagai pimpinan pendidikan. Adanya pemahaman dan komitmen yang kuat dari kepala sekolah merupakan unsur yang amat penting, bahkan Sellis mengemukakan adanya kegagalan pada proses penerapan teori peningkatan mutu utamanya disebabkan oleh kurangnya komitmen dari pemimpin (baca: kepala sekolah). Peranan kepala sekolah selaku pimpinan dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu berkelanjutan di sekolah, cenderung lebih banyak menggunakan waktu untuk kegiatan memimpin, merencanakan ide-ide baru dan bekerja lebih dekat dengan para guru maupun stafnya. Menurut Fakry Gaffar, ada beberapa faktor kunci yang perlu diperoleh seorang manager; pertama, pemahaman terhadap filosofi mutu; kedua, visi tentang peningkatan mutu

berkelanjutan;

ketiga,

gaya

kepemimpinan

yang

tepat

untuk

membudayakan mutu; keempat, peran strategis sesuai dengan, lingkup, wewenang dan tanggung jawab; kelima, empowering teacher atas dasar

4

learner focus.4 a. Permasalahan Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka nalar pikir penulis

semakin

tergelitik

dan

mencoba

untuk

mengejawantahkan

permasalahan tentang seberapa jauhkah peran kepala sekolah dalam mewujudkan mutu pendidikan. B. Pembahasan Masalah Kepala sekolah merupakan pendidikan yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya. Oleh karenanya, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, kepala sekolah hendaknya memahami, menguasai, dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan fungsinya sebagai pendidikan.5 Kegiatan pendidikan tersebut yang mana di dalamnya terkandung fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengawasan, kepegawaian, dan pembiayaan. Dengan demikian, kepala sekolah sebagai strator dituntut untuk mampu mengaplikasikan fungsifungsi tersebut ke dalam pengelolaan sekolah yang dipimpinnya. 1. Membuat perencanaan Salah satu fungsi utama dan pertama yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah adalah membuat atau menyusun perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga dan bagi setiap kegiatan, baik perorangan dan atau kelompok. Tanpa perencanaan atau planning, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan mungkin juga kegagalan. Oleh karena itu, setiap kepala sekolah paling tidak harus membuat rencana tahunan. Setiap tahun, menjelang dimulainya tahun ajaran baru, 4 Ibid., hal. 126-127. 5 M. Ngalim Purwanto, istrasi dan Supervisi Pendidikan, cet. V., (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), hal. 106.

5

kepala sekolah hendaknya sudah siap menyusun rencana yang akan dilaksanakan untuk tahun ajaran berikutnya. Sesuai dengan ruang lingkup istrasi sekolah, maka rencana atau program tahunan hendaklah mencakup bidang-bidang, seperti; a) program pengajaran, seperti kebutuhan tenaga guru sehubungan kepindahan dan lain-lain, pembagian tugas mengajar, pengadaan buku-buku pelajaran, alat-alat pelajaran, dan alat peraga, pengadaan dan pengembangan laboratorium sekolah, pengadaan atau pengembangan perpustakaan sekolah, sistem penilaian hasil belajar, kegiatan kokurikuler, dan lain-lain, b) kesiswaan, seperti syarat-syarat dan prosedur penerimaan siswa baru, pengelompokan siswa dan pembagian kelas, bimbingan atau konseling siswa, pelayanan kesehatan siswa (UKS), dan sebagainya, c) kepegawaian, seperti penerimaan dan penempatan guru atau pegawai baru, pembagian tugas guru dan pegawai sekolah, mutasi dan atau promosi guru dan pegawai sekolah, dan sebagainya, d) keuangan, yang mencakup pengadaan dan pengelolaan keuangan untuk berbagai kegiatan yang telah direncanakan, baik uang yang berasal dari pemerintah, atau dari BP3, atau sumber lainnya, dan e) perlengkapan, yang meliputi perbaikan atau rehabilitasi gedung sekolah, penambahan ruang kelas, perbaikan atau pembuatan pagar pekarangan sekolah, perbaikan atau pembuatan lapangan olah raga, perbaikan atau pengadaan bangku siswa, dan sebagainya.6 2. Menyusun organisasi sekolah Kepala sekolah sebagai pendidikan perlu menyusun organisasi sekolah yang dipimpinnya, dan melaksanakan pembagian tugas serta wewenangnya kepada guru-guru dan pegawai sekolah sesuai dengan struktur organisasi sekolah yang telah disusun dan disepakati bersama. Untuk menyusun organisasi sekolah yang baik perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Mempunyai tujuan yang jelas, b. Para anggota menerima dan memahami tujuan tersebut, 6 Ibid., hal, 106-107.

6

c. Adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindakan, kesatuan pikiran, dan sebagainya, d. Adanya kesatuan perintah (unity of command), para bawahan/anggota hanya mempunyai seorang atasan langsung, dan daripadanya ia menerima perintah atau bimbingan, serta kepadanya ia harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya, e. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang di dalam organisasi tersebut. Sebab, tidak adanya keseimbangan tersebut akan memudahkan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti: 1) jika wewenang lebih besar daripada tanggung jawab, mudah menimbulkan penyalahgunaan wewenang, 2) jika tanggung jawab lebih besar daripada wewenang, mudah menimbulkan banyak kemacetan, merasa tidak aman atau ragu-ragu dalam tindakan. f. Adanya pembagian tugas pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan atau bakat masing-masing. g. Struktur organisasi hendaknya disusun sesederhana mungkin, sesuai dengan kebutuhan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. h. Pola organisasi hendaknya relatif permanen. Artinya, meskipun struktur organisasi dapat dan memang harus diubah sesuai dengan tuntutan perkembangan, fleksibilitas dalam penyesuaian itu jangan bersifat prinsip. Oleh karena itu, pola dasar struktur organisasi perlu dibuat sedemikian rupa sehingga sedapat mungkin permanen. i. Adanya jaminan keamanan dalam bekerja (security of tunere), bawahan atau anggota tidak merasa gelisah karena takut dipecat, ditindak sewenang-wenang dan sebagainya, j. Garis-garis kekuasaan dan tanggung jawab serta hierarki tata kerjanya jelas tergambar di dalam struktur atau bagan organisasi.7 3. Bertindak sebagai koordinator dan pengarah Adanya koordinasi serta pengarahan yang baik dan berkelanjutan 7 Ibid., hal. 108-109.

7

dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat anatarbagian atau antarpersonal sekolah, dan atau kesimpangsiuran dalam tindakan. Dengan kata lain, adanya pengkoordinasian yang baik memungkinkan semua bagian atau personal bekerjasama saling membantu ke arah satu tujuan yang telah ditetapkan seperti kerjasama antara urusan kurikulum dan pengajaran dengan guru-guru, bimbingan dan konseling dengan para wali kelas, TU dengan wali kelas dan guru-guru, kerjasama antara BP3 dengan bagian bimbingan dan konseling dan para wali kelas, dan sebagainya. 4. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian Tugas-tugas yang menyangkut pengelolaan kepagawaian ini sebagaian besar dikerjakan oleh bagian TU sekolah seperti pengusulan guru dan atau pegawai baru, kenaikan pangkat guru, pegawai sekolah, dan sebagainya. Hal yang termasuk kegiatan pengelolaan kepagawaian ialah masalah kesejahteraan personel. Yang dimaksud kesejahteraan personel bukan sekedar kesejahteraan yang berupa materi atau uang, akan tetapi juga kesejahteraan yang bersifat rohani dan jasmani, yang dapat mendorong para pesonel sekolah bekerja lebih giat dan bergairah. Banyak cara dan usaha yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan personel sekolah. Di samping pemberian insentif dan atau gaji yang layak, usaha meningkatkan kesejahteraan personel dapat pula dilakukan dengan usaha-usaha lain.8 Selain harus menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengawasan, kepegawaian, dan pembiayaan tersebut, kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai supervisor juga harus 8 Usaha-usaha lain ini bisa berupa; a) Membentuk semacam ikatan keluarga sekolah yang bersifat sosial, b) Membentuk koperasi keluarga personel sekolah, c) Mengadakan kegiatankegiatan seperti olah raga, diskusi-diskusi yang berhubungan dengan pengembangan profesi guruguru atau pegawai sekolah, d) Memberikan kesempatan dan bantuan dalam rangka pengembvangan karier, seperti kesempatan melanjutkan pendidikan, kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan, selama tidak mengganggu atau merugikan jalannya sekolah, dan e) Mengusulkan dan menguruskan kenaikan gaji atau pangkat guru-guru dan pegawai tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8

bertolak pada beberapa prinsip, seperti yang diungkapkan oleh Rifa’i yang dikutip oleh M. Ngalim Purwanto,9 yaitu: 1. Hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif, yaitu pada yang dibimbing dan diawasi harus dapat menimbulkan dorongan untuk bekerja, 2. Harus berdasarkan atas keadaan dan kenyataan yang sebenarnya (realistis, mudah dilaksanakan), 3. Harus sederhana dan informal dalam pelaksanaannya, 4. Harus dapat memberikan perasaan aman dan pada guruguru dan pegawai-pegawai sekolah yang disupervisi, 5. Harus didasarkan atas dasar profesional, bukan atas dasar hubungan pribadi, 6. Harus selalu memperhitungkan kesanggupan, sikap, dan mungkin prasangka-prasangka guru dan pegawai sekolah, 7. Tidak

bersifat

mendesak

(otoriter)

karena

dapat

menimbulkan perasaan gelisah atau bahkan antipati dari guru-guru, 8. Tidak boleh didasarkan atas kekuasaan pangkat, atau kedudukan pribadi, 9. Tidak boleh mencari-cari kesalahan dan kekurangan, 10. Tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil, dan tidak boleh lekas merasa kecewa, dan 11. Hendaknya bersifat preventif,10 korektif,11 dan kooperatif.12 Di samping itu, dalam melaksanakan tugas (baca: usaha) secara umum, kepala sekolah harus berorientasi ke arah “membangun” kepada orang yang dipimpinnya, misalnya, antara lain: 1.

Membangkitkan dan merangsang guru-guru dan

9 M. Ngalim Purwanto, … Op.Cit., hal. 117. 10 Preventif berarti berusaha mencegah jangan sampai timbul hal-hal yang negatif, mengusahakan atau memenuhi syarat-syarat sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan. 11 Korektif berarti memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. 12 Kooperatif berarti bahwa mencari kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dan usaha memperbaikinya dilakukan bersama-sama oleh supervisor dan orang-orang yang diawasi.

9

pegawai sekolah di dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya, 2.

Berusaha mengadakan dan melengkapi alat-alat perlengakapan

sekolah

termasuk

media

instruksional yang diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar, 3.

Bersama guru-guru berusaha mengembangkan, mencari,

dan

menggunakan

metode-metode

mengajar yang lebih sesuai dengan tuntutan kurikulum yang sedang berlaku, 4.

Membina kerjasama

yang baik dan harmonis di

antara guru-guru dan pegawai sekolah lainnya, 5.

Berusaha mempertinggi mutu dan pengetahuan guru-guru dan pegawai sekolah, antara lain dengan mengadakan menyediakan

diskusi-diskusi perpustakaan

sekolah,

kelompok, dan

atau

menegirim mereka untuk mengikuti pelatihan, seminar, sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan 6.

Membina hubungan kerja sama antara sekolah dengan BP3 dan instansi-instansi lain dalam rangka peningkatan mutu pendidikan para siswa.

Sedangkan secara khusus dan lebih kongkrit lagi, usaha-usaha yang mungkin dapat dilakukan oleh kepala sekolah sebagai supervisor dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Menghadiri rapat atau pertemuan organisasi-organisasi profesional, seperti PGRI, dan sebagainya, 2. Mendiskusikan tujuan-tujuan dan filsafat pendidikan dengan guru-guru, 3. Mendiskusikan metode dan teknik-teknik dalam rangka pembinaan dan pengembangan proses belajar mengajar, 4. Membimbing guru-guru dalam penyusunan Program Semester dan

10

Program Satuan Pelajaran, 5. Membimbing guru-guru dalam memilih dan menilai buku-buku untuk perpustakaan sekolah dan buku-buku pelajaran bagi siswa, 6. Membimbing guru-guru dalam menganalisis dan menginterpretasikan hasil tes dan penggunaannya bagi perbaikan proses belajar mengajar, 7. Melakukan kunjungan kelas atau classroom visitation dalam rangka sipervisi klinis, 8. Mengadakan kunjungan obeservasi atau observation visit bagi guru-guru demi perbaikan cara mengajarnya, 9. Mengadakan peretemuan-pertemuan individu dengan guru-guru tentang masalah-masalah yang mereka hadapi atau kesulitan-kesulitan yang mereka alami, 10. Menyelenggarakan manual atau buletin tentang pendidikan dalam ruang lingkup bidang tugasnya, dan 11. Berwawancara dengan orang tua siswa dan pengurus BP3 tentang hal-hal yang mengenai pendidikan anak-anak mereka.13 Jika item-item yang tersebut di atas dapat dijalankan dengan baik oleh semua komponen sekolah, maka tidak mustahil mutu pendidikan dalam rangka mencapai hasil yang maksimal akan bisa tercapai dan direalisasikan. Mutu dalam pendidikan mempunyai dimensi yang khas, yang membedakannya dengan dunia industri. Dalam pendidikan, mutu menunjuk pada dua hal, yaitu proses dan produk. Mutu proses pendidikan di lembaga pendidikan dapat diartikan sebagai kemampuan lembaga baik teknis maupun profesional pengelolaan yang mendukung proses belajar siswa agar dapat mencapai prestasi seoptimal mungkin. Sedangkan produk pendidikan termasuk bermutu, jika memenuhi ciri-ciri sebagai berikut; 1) Siswa menunjukkan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap tugas belajar sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan (kompetensi), 2) Hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan lingkungan khususnya dunia kerja (relevansi), 3) Hasil 13 M. Ngalim Purwanto, … Op.Cit., hal. 119-120.

11

pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga dapat melakukan sesuatu untuk keperluan hidupnya dalam rangka penyesuaian diri dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat (fleksibilitas), 4) Hasil pendidikan tidak mengakibatkan adanya pemborosan ekonomi maupun pemborosan sosial (efisiensi), 5) Hasil pendidikan dapat menghasilkan sesuatu yang

produktif

(berdaya

hasil),

6)

Hasil

pendidikan

memberikan

kepastian/jaminan mutu, 7) Hasil pendidikan dapat dipertanggungjawabkan (kredibilitas dari segi kemampuannya), 8) Hasil pendidikan memberikan sesuatu

yang

mengakibatkan

memenuhi

spesifikasi

dan

bernilai

tinggi

sehingga

justifikasi uang yang dikeluarkan pemakainya, 9) Hasil

pendidikan dapat merespon (responsiveness) tuntutan kebutuhan masyarakat, 10) Hasil pendidikan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang realtif lama (durability), 11) Hasil pendidikan dapat memberikan sesuatu yang menarik dan berseni (estetik), 12) Hasil pendidikan dapat dilihat dari unjuk kerja (performance) dan etos kerja, dan 14) Hasil pendidikan bebas dari bahaya dan resiko atau keraguan (security).14 Menurut Barnett15 ada tiga aliran dalam mendekati konsep mutu pendidikan, yaitu aliran obyektivitas, relativitas dan perkembangan. Aliran objektivitas

berangkat

dari

asumsi

bahwa

dimungkinkan

untuk

mengidentifikasi dan menghitung aspek-aspek tertentu dari masukan (in put) dan luaran (out put) pendidikan yang menggambarkan mutu pendidikan. Sedangkan aliran relativitas berpandangan bahwa tidak ada kriteria yang absolut yang dapat diterapkan untuk menggambarkan mutu pendidikan secara valid karena pada hakekatnya setiap institusi pendidikan itu berbeda baik tujuan,

tradisi,

maupun

kondisi sosialnya.

Sedangkan

untuk

aliran

perkembangan lebih mendekati kualitas pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu kinerja dari lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, fokus pendekatannya adalah kualitas dalam arti aktivitas yang berkaitan dengan proses pendidikan. Maka dari itu, dalam pendekatan terakhir ini yang 14 Ibid. 15 Muljani A. Nurhadi, Paradigma Baru Pengelolaan Pendidikan di Daerah Dalam Rangka Desentralisasi Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 12.

12

dievaluasi adalah prosesnya bukan masukan atau luarannya, dengan menggunakan indikator kualitatif bukan kuantitatif. Kemudian menurut berbagai literatur yang lain menunjukkan bahwa mutu pendidikan dapat dilihat dari berbagai sisi: masukan, proses, luaran, dan bahkan dampaknya16, tetapi dalam kenyataan sehari-hari mutu hanya didekati dari segi masukan instrumental dan luarannya saja dan bersifat ekstrinsik. Bahkan mutu luaran hanya ditafsirkan dengan nilai hasil belajar yang bersifat kognitif saja yang tertera pada hasil nilai indek prestasi komulatif akhir. Pendekatan seperti ini mengandung tiga kelemahan. Pertama, pendekatan mutu pendidikan dari segi masukan instrumental saja ternyata bisa menyesatkan karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa bukan masukan instrumental yang menunjang mutu pendidikan, tetapi lebih kepada proses, yaitu bagaimana masukan instrumental itu digunakan dalam proses pendidikan. Begitu pula dengan melihat mutu pendidikan dari luaran yang hanya mengandalkan pengukuran hasil belajar kognitif, sangat menyederhanakan makna mutu pendidikan. Kedua, mengacu mutu pendidikan dari kacamata luar saja, misalnya pengusaha, instansi pemerintah, dan swasta (stakeholders) sebagai pengguna lulusan, juga tidak memberikan gambaran yang komplit tentang mutu hasil pendidikan, karena justru orang di dalam sekolah, seperti tenaga pendidik, supervisi dan lai-lain. Yang paling tahu bagaimana mutu pendidikan itu berkembang di dalam proses pendidikan. Ketiga, penelitian terhadap mutu pendidikan secara ekstrinsik, misalnya mengatakan mutu pendidikan rendah karena banyak sarjana yang menganggur, banyak lulusan tidak bisa bekerja dan sebagainya, hanya mampu melihat kulit luarnya saja, bersifat parsial, tidak lengkap dan bias. Penilaian terhadap mutu pendidikan sebaiknya tidak hanya melihat yang ekstrinsik tetapi juga yang intrinsik terkandung di dalamnya. Mutu pendidikan harus ditafsirkan lebih luas yaitu didasarkan kepada efektifitas program pendidikan, yaitu seberapa besar pengaruh pendidikan yang 16 Ace Suryadi Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan, Suatu Pengantar, (Banduung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 159-164.

13

diperoleh oleh siswa dalam bentuk perkembangan pengetahuan, sikap, nilai dan tingkah laku. Ada beberapa faktor yang dapat menunjang mutu pendidikan yaitu: 1) Pengaruh latar belakang keluarga, 2) Pengaruh komponen pendidikan17. Lebih lanjut dijelaskan Nurhadi, bahwa pengaruh latar belakang keluarga meliputi keadaan sosial ekonomi, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan orang tua, harapan dan sikap masyarakat terhadap pendidikan dan sebagainya. Namun toh demikian, yang besar pengaruhnya terhadap mutu pendidikan adalah keadaan sosial ekonomi keluarga. Lebih jauh Woussman18 menererangkan dalam hasil penelitiannya, sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi mutu hasil pendidikan yaitu: 1) Komponen guru yang meliputi lama mengajar di kelas, lamanya persiapan mengajar, pemilihan metode mengajar, memberikan pekerjaan rumah, pengalaman, tingkat pendidikan, 2) Komponen buku yang meliputi digunakannya buku untuk belajar, jumlah jam membaca di rumah, digunakan untuk pekerjaan rumah, penggunaan lembar kerja, 3) Laboratorium yang meliputi kelengkapan sarana prasarana, efektifitas penggunaan laboratorium, 4) Manajemen

yang meliputi kreasi meningkatkan demand, kreasi

mengoptimalkan sumber daya, membagi informasi, pemberdayaan dan komitmen, mobilisasi masyarakat, struktur organisasi yang mendukung, kepemimpinan sekolah. Posisi, tugas, tanggung jawab dan peran guru dalam pendidikan formal di sekolah sebagai ujung tombak dalam menentukan keberhasilan kurikulum. Seperti yang dikatakan E. Mulyasa19, bahwa komponen pendidik merupakan faktor penting yang pengaruhnya sangat besar terhadap keberhasilan kurikulum. Misalnya, hubungan fungsi guru dengan kemampuan mengajar yang mengfungsikan berbagai perangkat media mengajar, sangat dipenuhi oleh kualitas profesionalisme guru. Artinya bahwa kedewasaan siswa sangat 17 Muljani A. Nurhadi, …Op. Cit., hal. 45. 18 Ibid., … hal. 47. 19 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik dan Implementasi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 185.

14

tergantung dari fungsi guru di kelas maupun di luar kelas. Lebih-lebih dalam konteks pendidikan modern dewasa ini, guru harus mampu menempatkan diri sebagai motivator dan fasilitator, bukan sebagai pemegang otoritas. Menurut M. Gobel20, terdapat beberapa perubahan fungsi dan peran guru dalam konteks pengembangan pendidikan di masa depan, yaitu: a. Guru harus lebih menunjukkan tanggung jawabnya sebagai perantara bagi siswa untuk mengakses pengetahuan daripada sebagai pemegang otoritas dalam memegang mata pelajaran atau sebagai nara sumber, b. Fungsi guru tidak selamanya harus difahami sebagai informatory tunggal bagi siswa, sebab dalam konteks pendidikan dialogis guru harus mampu menghidupkan suasana belajar yang komunikatif dengan memancing interaksi dan partisipasi peserta didik dalam proses belajar, c. Fungsi guru yang selama ini selalu mendominasi penentuan arah pengembangan minat dan bakat anak didik, untuk masa depan harus mulai diperhatikan dan melibatkan anak didik dalam menentukan arah dan minat mereka masing-masing, d. Proses pengajaran sudah mulai ditandai oleh penggunaan metode dan sarana yang lebih modern dengan tingkat kemajuan teknologi yang tinggi, e. Hubungan

kerjasama

antara

guru

seharusnya

sudah

mulai

dipertimbangkan untuk lebih meningkatkan kemampuan mengajar guru dan memperkaya wawasan pengajaran guru. Dengan demikian jelaslah bahwa, tugas, tanggung jawab dan peran yang diemban guru di sekolah semakin kompleks. Bahkan pada era global ini proses belajar mengajar tidak lagi dibatasi pada ruang yang sempit, tetapi dapat dilaksanakan dan diakses dengan teknologi modern, tanpa batas. Hal ini menuntut seorang guru untuk meningkatkan kualitas dalam menghadapi berbagai tantangan globalisasi.21 Dari hasil penelitian Woussman tersebut nampaknya tenaga pendidik 20 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktek, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 194. 21 Norman M. Gobel, Perubahan Peranan Guru, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hal. 4.

15

memegang peranan penting dalam mempengaruhi mutu hasil pendidikan, tetapi yang paling besar pengaruhnya bukanlah tingkat pendidikan guru tetapi berapa jam guru mengajar di kelas yang menggambarkan intensitas proses mengajar guru. Lamanya persiapan mengajar di rumah menggambarkan kesiapan guru dalam menguasai materi yang akan diberikan, dan ini menggambarkan

kualitas

pengajaran.

Guru

yang

mampu

dan

mau

mengembangkan metode mengajar berarti telah mencari kesesuaian antar materi yang diajarkannya dengan metode penyampaiannya agar selaras dengan kharasteristik dan tingkat berfikir peserta didik agar mudah dipahami. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman mengajar riil yang dilakukan di depan kelas. Beberapa hasil penelitian tentang hubungan antara pengalaman kerja dengan produktivitas optimalnya kalau sudah berpengalaman melakukan tugas ini antara 5 sampai 8 tahun, dan tergantung dari percepatan belajarnya masing-masing. Pengaruh buku juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengaruh ini tidak terletak kepada berapa buah buku yang telah disediakan atau dibeli, tetapi seberapa besar intansitas buku itu dibaca, digunakan dan dicerna baik di dalam kelas maupun di rumah. Untuk itu sangat besar pengaruh guru agar buku tersebut digunakan, misalnya dengan memberikan pekerjaan rumah yang mengharuskan membaca buku tersebut. Pengaruh laboratorium juga hampir sama dengan buku, yaitu bukan mahal dan lengkapnya laboratorium yang memberikan kontribusi terhadap mutu pendidikan tetapi lebih kepada seberapa intensif laboratorium itu digunakan untuk melakukan berbagai percobaan dan praktik sehingga dapat diperoleh pengetahuan dan ketrampilan melalui pembuktian dan pengamatan gejala lapangan di laboratorium. Pengaruh manajemen pendidikan. Pengaruh ini sangat penting dalam menghasilkan mutu pendidikan. Mutu hasil pendidikan lebih banyak ditentukan oleh kualitas proses pendidikan dari pada kualitas masukan instrumental pendidikan sebagaimana telah diuraikan di atas. Ini berarti bahwa kemampuan untuk mengelola masukan instrumental secara integratif menjadi

16

sangat penting. Bukan latar belakang pendidikan guru yang lebih utama dalam mempengaruhi mutu hasil pendidikan, tetapi seberapa lama interaksinya dengan siswa di kelas. Agar interaksi itu intensif maka pola manajemen yang dilakukan haruslah mengarah kepada terjadinya proses pendidikan. Begitu pula pengaturan jam pelajaran yang baik sehingga memberikan peluang kepada siswa untuk dapat memanfaatkan perpustakaan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Begitu pula laboratorium tidak akan pernah digunakan kalau guru praktek tidak cukup dihargai reputasinya dan tidak disediakan anggaran untuk membeli bahan-bahan paraktikum yang tidak murah. Dari beberapa konsep sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan kaitannya dengan faktor-faktor penunjang mutu pendidikan adalah sebagai berikut : 1. Keadaan sosial ekonomi keluarga siswa, 2. Tersedianya tenaga pendidik yang profesional, 3. Tersedianya buku untuk belajar pada guru dan siswa, 4. Tersedianya buku dan sumber bacaan lain, seperti perpustakaan dan jika dimungkinkan dan atau dijangkau dilengkapi dengan internet, 5. Kelengkapan alat dan efektivitas penggunaan laboratorium, dan 6. Manajemen kelas yang efektif oleh tenaga pendidik. Pelaksanaan pendidikan, hanya akan berfungsi efektif bila para kepala sekolah, supervisor dan guru-guru mau dan mampu menerapkan prinsipprinsip manajemen yang efektif.22 Sehingga dalam sebuah organisasi leadership (pemimpin) mempunyai peranan yang sangat penting dalam pergerakan lembaga (baca: sekolahan). Seorang kepala sekolah, harus memiliki sifat-sifat yaitu; mempunyai kapasitas dan kapabilitas, mengetahui manajemen sekolah, mempunyai konsep visioner, jujur, amanah, bertanggung jawab, dan sederhana.23 Kalau ketujuh hal tersebut ada pada pimpinan, maka organisasi itu kemungkinan akan berkembang secara dinamis. Begitu juga 22 Ibid., hal. 27-28. 23 Departemen Agama RI, Panduan Pesantren Kilat, (Jakarta: Direktorat PAIS Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2004), hal. 123 – 124.

17

kalau pemimpin tidak mempunyai ciri sebagaimana di atas, maka sekolah tersebut lambat laun akan mengalami kemunduran atau tidak berkembang. Oleh karena itu, kepala sekolah di semua jenjang dan jenis pendidikan, dalam mengelola pendidikan yang dipimpinnya tidak bisa lagi bertindak dengan asal jadi atau serampangan. Atau dengan kata lain, kepala sekolah dalam mengelola pendidikannya tidak bisa dilkaukan secara “rutinitas” saja. Akan tetapi sebaliknya, untuk menuju sekolah yang bermutu dan berhasil kepala sekolah harus mampu memunculkan terobosan-terobosan baru guna mengoptimalkan sumber daya pendidikan yang dimiliki dengan dukungan kemampuan menjalankan kepemimpinan pendidikan secara efektif. Tuntutan tersebut penting sekali dipenuhi agar sekolah menjadi efektif dalam membina sumber daya manusia yang berkualitas guna menjamin kemampuan bangsa Indonesia melakukan daya saing (kompetisi) dan daya sanding (kerjasama) dengan bangsa lain. Untuk mewujudkan dan merealisasikan hal itu kepala sekolah mempunyai visi sebagaimanan peran seorang manajer. Peran manajer (dalam konteks ini adalah kepala sekolah) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mengambil keputusan dalam menentukan masa depan sekolah. Dengan pilihan manajemen strategik kepala sekolah akan melahirkan tindakan yang signifikan bagi perubahan sekolah yang dipimpinnya. Banyak hal yang perlu mendapat perhatian untuk diubah atau diperbaiki dalam sekolah. Untuk itu, setiap kepala sekolah, dituntut agar mampu

dan

pengembangan

kreatif

melakukan

kurikulum,

peningkatan

pengembangan

kualitas

mutu

guru,

pembelajaran, peningkatan

pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pembinaan kepribadian dan keterampilan peserta didik.24 Kepala sekolah harus pandai mencari terobosan-terobosan yang berguna bagi pengembangan sekolah, bisa dilakukan dengan mengikuti pelatihan, membangun link (koneksi) dengan pihak luar, memaksimalkan kegiatan ekstra kurikuler, dan sebagainya. Hal ini harus dilakukan, karena Kepala sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan maju dan mundurnya sekolah, karena 24 Ibid., hal. 6.

18

dialah “nahkoda” yang akan membawa ke arah mana sekolah yang diawakinya itu akan dibawa,25 Agar terwujud sekolah yang maju dan berkualitas, maka kepala sekolah harus memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan secara optimal. Setiap kepala sekolah harus memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Perhatian tersebut harus ditunjukkan dalam kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan diri sekolahnya secara optimal. Kalau itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh kepala sekolah, maka ia telah benar-benar menjadi kepala sekolah profesional dalam paradigma baru manajemen pendidikan, dan ini sudah menjadi tuntutan. Tuntutan yang harus dimiliki bagi seorang kepala sekolah yang baik, sebagaimana yang diungkapkan oleh M.N. Nasution26 adalah; 1) Mempunyai tanggung jawab yang seimbang antara dirinya dan pekerjaan yang telah men jadi amanat; 2) Mempunyai model peranan yang positif yang dapat dijadikan teladan bagi karyawannya; 3) Memiliki komunikasi yang baik dalam penyampaian ide-idenya dengan jelas, ringkas dan tepat; 4) Memiliki pengaruh positif terhadap karyawannya dan mempergunakannya dengan positif pula; 5) Mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Jika sifat ini dimiliki dan mampu dilaksanakan dengan paripurna, maka tidak mustahil akan membuahkan hasil yang positif. Hasil positif itu adalah; terciptanya proses pendidikan yang efektif, tumbuhnya kepemimpinan sekolah yang kuat, tenaga kependidikan dapat 25 Departemen Agama RI, Sekolah Aliyah Kejuruan; Arah dan Prospek Pengembangan, (Jakarta: Dirjend Bagais, 2004), hal. 51. 26 M.N. Nasution, Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management), cet. I., (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 150-151. Penulis dalam hal ini hanya mengambil apa yang dikatakan oleh Nasution, karena tentang syarat-syarat pemimpin banyak lagi dikemukakan oleh para pakar manajemen, antara lain; 1) Ordway Tead, ia memberi patokan bahwa seorang pemimpin harus mempunyai sifat-sifat; energi fisik dan ketegapan tubuh, perhatian pada tuyjuan dan pemberian petunjuk, semangat yang bergelora, keramahan dan kasih saying, kejujuran, keahlian teknis, ketegasan, keahlian mengajar dan setia atau iman yang teguh. 2) Chaster I. Barnard, membagi menjadi dua kelompok, yaitu; pertama, keunggulan dalam cara-cara kepemimpinan, yang meliputi; keunggulan fisik, keahlian, teknologi, pengetahuan, ingatan dan khayalan. Kedua, Keunggulan dalam psychis, meleiputi, keteguhan, kegigihan, kesabaran dan keberanian. Dan masih banyak lagi para pakar ( Henri Fayol, Koontz & O’Dannel, Terry, dan Selo Sumardjan), yang menentukan syarat-sayarat seorang pemimpin yang berbeda-beda. Baca Harbangan Siagian, Manajemen Sebuah Pengantar, cet. IV., (Semarang: Satya Wacana, 1993), hal. 138-146.

19

terkelola dengan efektif, tertanamnya budaya mutu dalam sanubari setiap warga sekolah, terwujudnya network yang kompak, cerdas dan dinamis, terbinanya

partisipasi

warga

sekolah

dan

masyarakat,

terwujudnya

akuntabilitas dalam seluruh proses pendidikan dan pengelolaan sekolah, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran akan terus berkelanjutan. Proses pembelajaran yang berekelanjutan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah semata, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab tenaga kependidikan yang lain. Karena tanpa bantuan tenaga kependidikan yang lain (Guru, Tata Usaha [TU], Pustakawan, dan Laboran), maka kerjanya tidak akan maksimal. Guru juga mempunyai peran yang fital dalam mewujudkan peningkatan mutu dan kemandirian sekolah. Sebab, guru adalah jiwa dari sekolah. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme guru mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kerja, hubungan kerja, sampai pada imbal jasa, harus mendapat perhatian yang baik dari kepala sekolah. Peningkatan profesionalisme guru ini harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus, dan hal yang juga harus diberikan kepada karyawan yang lain, misalnya, TU, Pustakawan, maupun karyawan. Selain melibatkan karyawan, Nurkholis27 lebih lanjut menambahkan siswa, orang tua siswa, dan masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam peningkatan mutu dan kemandirian sekolah. Penulis setuju dengan pendapat ini, karena dengan pelibatan siswa dalam pengelolaan pendidikan maka akan tercipta suatu proses pembelajaran pendewasaan kepada siswa sehingga akan mampu dijadikan bekal ketika ia sudah keluar dari bangku sekolah. Sedangkan peran orang tua yang dimaksud adalah, orang tua juga harus menyediakan waktunya untuk memantau proses belajar anaknya dengan berkunjung ke sekolah dan ke kelas. Lalu dikembangkan dengan disksusi dengan guru dan pembimbing peserta didik. Langkah ini sangat efektif karena, akan mampu menyelesaikan hambatan-hambatan dan kemajuan yang dialami anaknya. Selain itu juga mampu mengantisipasi dan mengeliminasi 27 Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah; Teori, Model dan Aplikasi, cet.II., (Jakarta: Grasindo, 2005), hal. 123.

20

kemungkinan kegagalan anaknya dalam proses pendidikan. Sehingga mempunyai keuntungan dan manfaat, yaitu: 1.

Pencapaian akademik dan perkembangan pengetahuan siswa akan lebih berkembang ke arah yang lebih bagus dan signifikan,

2.

Orang tua akan mengetahui perkembangan anaknya secara langsung, sehingga akan tahu upaya apa yang harus dilakukan. Misalnya, jika anaknya dalam proses pembelajaran itu tidak semangat, maka orang tua akan mengambil sikap dan memberi motivasi agar lebih giat untuk belajar, sehingga peserta didik akan lebih percaya diri ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas,

3.

Orang tua akan menjadi guru yang baik ketika di rumah, karena pendidikan dari orang tua itu tidak bisa diwakilkan kepada pihak lain. Pendidikan di sekolah hanyalah

kepanjangan

dari

pendidikan

di

dalam

keluarga, 4.

Orang tua akan menaruh perhatian yang positif terhadap sekolah, dan ini bisa dijadikan sebagai masukan pihak sekolah untuk menentukan langkah selanjutnya.

Proses pendidikan juga membutuhkan peran masyarakat karena akan memiliki banyak keuntungan-keuntungan, setidaknya ada enam keuntungan28, yaitu: 1. Penyelenggaraan pendidikan akan lebih baik dan berkualitas, sehingga akan menghasilkan output yang siap menghadapi tantangan zaman, 2. Mampu meningkatkan relevansi pendidikan, sebagaimana yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia selama ini, kurang 28 Ibid., hal. 126-127.

21

berhasilnya pendidikan karena adanya masalah relevansi yang mengakibatkan

pendidikan

selalu

ter(ke)tinggal-an

dari

perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu cepat di dalam masyarakat, 3. Mendorong terselenggaranya sistem pendidikan yang adil, 4. Mampu mengurangi konflik yang sering terjadi di dalam sekolah/sekolah, 5. Mencipatkan pendidikan yang berbasis masyarakat, sehingga masyarakat tidak ada kendala dan alasan hanya karena tidak mempunyai sumber daya finansial mereka tidak melaksanakan pendidikan. Lain daripada itu, kepala sekolah juga bertanggung jawab untuk melakukan perubahan manajemen ke arah yang lebih efektif. Hal itu dapat dilakukan dengan mengandalkan peranan para manajer dalam mengambil keputusan efektif sehingga dapat berimplikasi terhadap pembuatan misi, visi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dalam suatu formulasi manajemen strategis lembaga pendidikan kontemporer (kekinian) tetapi benar-benar dijalankan dengan penuh komitmen terhadap pencapaian kualitas. Sehingga mampu menciptakan dan menjadikan siswa menjadi kaffah di segala bidang. Maka yang dibutuhkan saat ini adalah pengelolaan pendidikan yang berorientasi kepada SDM yang profesional. Tilaar menjelaskan, bahwa dalam mengelola sistem pendidikan nasional ada beberapa prinsip dasar untuk menuju masyarakat Indonesia baru, yaitu : pertama, partisipasi masyarakat di dalam mengelola pendidikannya (community based education), kedua, demokratisasi proses pendidikan, ketiga, sumber daya pendidikan yang profesional, dan keempat, sumber daya penunjang yang mememadai. Keempat faktor ini perlu dikembangkan dan dioptimalkan kemampuannya agar sistem dan manajemen pendidikan mampu memberdayakan manusia Indonesia di masa depan.29 29 Ibid.,… hal. 22-23.

22

Kalau kita perhatikan secara mendalam, sistem manajemen pendidikan yang ditempuh selama ini masih bersifat masal, yang memberikan perlakuan dan layanan pendidikan yang sama kepada semua siswa. Padahal, mereka berbeda tingkat kecakapan, kecerdasan, minat, bakat dan kreativitasnya. Sistem manajemen pendidikan seperti ini memang sahih dan sangat tepat dalam konteks pemerataan kesempatan, akan tetapi kurang menunjang usaha mengoptimalisasikan pengembangan potensi SDM secara cepat dan tepat. Di samping guru mengembangkan manajemen kelas yang efektif, perlu juga dukungan dari para pimpinan sebagai supervisi pendidikan untuk menunjang mutu pendidikan. Beberapa hasil penelitian30, menunjukkan bahwa setidak-tidaknya ada empat peran supervisi (pimpinan) untuk mendukung agar guru memiliki kemampuan dalam mengelola kelas, yaitu: 1) Kemampuan mengarahkan proses dan fokus pengajaran (instruksional leader) dalam hal ini pimpinan bukanlah birokrat tetapi lebih kepada pemimpin dalam sistem pengajaran yang lebih bertumpu kepada nilai-nilai pendidikan dari pada nilainilai

istrasi

publik,

2)

Memimpin

program

perubahan

dan

pengembangan kelas, ini merupakan upaya agar fakultas selalu lebih maju dari sebelumnya,

3) Mengembangkan

kepemimpinan

kolektif

(distributed

leadership) yaitu dengan membagi wewenang dan tanggung jawab dengan stafnya. Sehingga dengan ini keputusan menjadi lebih legitimate dan menghasilkan komitmen yang sangat diperlukan dalam implementasinya, 4) Menjadi pusat penegakan moral.

a. Kesimpulan Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kepala sekolah sebagai seorang supervisor dan atau dituntut dan 30 Piet A Sahertian, Prinsip dan Tehnik Supervisi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hal. 23-30.

23

bertanggung jawab untuk selalu mampu melakukan terobosan-terobosan ke arah perbaikan mutu pendidikan, baik terobosan dalam melakukan perubahan manajemen ke arah yang lebih efektif yang berpegang pada filosofis pendidikan. Sebab dialah “nahkoda” yang akan membawa ke arah mana sekolah yang diawakinya itu akan dibawa. Tentunya upaya itu tidak dapat dilakukan sendiri, akan tetapi harus dibantu dan melibatkan semua personil sekolah yang ada (staf/karyawan, guru, siswa, orang tua siswa dan stakeholders). C. Penutup Demikian makalah ini penulis buat, kritik konstruktif sangat diharapkan untuk kesempurnaan selanjutnya. Dan, semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca budiman yang menaruh perhatian besar kepada dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA Ace Suryadi Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan, Suatu Pengantar, Bandung:

24

Remaja Rosdakarya, 1993 Arifin, M., Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum), cet. III., Bandung: Bumi Aksara, 1995 Burhanuddin, Analisis istrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan, cet. I., (Jakarta: Bumi Aksara, 1994 Departemen Agama RI, Panduan Pesantren Kilat, Jakarta: Direktorat PAIS Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2004 -------------, Sekolah Aliyah Kejuruan; Arah dan Prospek Pengembangan, Jakarta: Dirjend Bagais, 2004 Fattah, Nanang, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah, cet. I., (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004 Gobel, M., Norman, Perubahan Peranan Guru, Jakarta: Gunung Agung, 1983 Mulyasa, E., Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik dan Implementasi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004 Nasution, M.N.., Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management), cet. I., Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001 Nurhadi, A., Muljani, Paradigma Baru Pengelolaan Pendidikan di Daerah Dalam Rangka Desentralisasi Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002 Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah; Teori, Model dan Aplikasi, Jakarta: Grasindo, 2005

cet.II.,

Purwanto, Ngalim, M., istrasi dan Supervisi Pendidikan, cet. V., Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992 Sahertian, A., Piet, Prinsip dan Tehnik Supervisi Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional, 1981 Sukmadinata, Syaodih, Nana, Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktek, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004