BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Koperasi dikenal sebagai suatu bentuk perusahaan yang bukan milik perseorangan, bukan milik investor tetapi milik anggota. Dengan adanya koperasi, perekonomian di Indonesia berkembang semakin baik, sehingga dapat memajukan usaha bersama dan mensejahterakan kehidupan anggotanya. Pada dasarnya setiap usaha, koperasi dalam menjalankan usahanya selalu membutuhkan dana atau modal. Dengan modal yang ada digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang dikelola secara lebih efisien. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dalam hal mensejahterakan seluruh anggota yang mana melalui pemenuhan semua kebutuhan yang layak dan memadai. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan, selain digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan, misalnya untuk menentukan tingkat gaji karyawan maupun reward yang layak. Pihak manajemen juga dapat menggunakan pengukuran kinerja perusahaan sebagai alat untuk mengevaluasi pada periode yang lalu. Apabila pengukuran kinerja yang salah pada koperasi akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan koperasi tersebut sehingga koperasi tersebut gagal.

Seperti di Kabupaten Karangasem yang memiliki koperasi gagal akibat kesalahan pengukuran kinerjanya. KKM (Koperasi Karangasem Membangun) berdiri tahun 2006 berkantor di Jalan sudirman No 1 amlapura Bali. KKM mempunyai produk unggulan seperti : Simpanan Karangasem Sejahtera, Simpanan Masa Depan, Simpanan Karangasem Berjangka, Capital Investment, Kredit Konsumtif, Kredit Umum Multiguna dan Perdagangan Umum. Dan yang paling diminati oleh masyarakat adalah Capital Investment, dimana uang yang diinvestasikan akan memperoleh tingkat pengembalian investasi (play) sebesar 150% setiap 4 bulan selama setahun ternyata adalah penipuan.

1

1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah variable pengukuran kinerja koperasi dan prinsip pengukuran kinerja koperasi ? 2. Bagaimanakah kelembagaan, keanggotaan, volume usaha, permodalan, asset dan sisa hasil usaha itu dalam perkoperasian? 3. Apakah itu efisien koperasi ? 4. Bagaimanakah klasifikasi koperasi tersebut ? 5. Masalah apa yang menyebabkan Koperasi Karangasem Membangun menjadi gagal dan bagaimana penyelesaian masalahnya? 1.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui pengukuran kinerja koperasi dan prinsip pengukuran kinerja koperasi. 2. Untuk mengetahui kelembagaan, keanggotaan, volume usaha, permodalan, asset dan sisa hasil usaha dalam perkoperasian. 3. Untuk mengetahui efisien koperasi. 4. Untuk mengetahui klasifikasi koperasi. 5. Untuk mengetahui masalah yang menyebabkan

Koperasi

Membangun menjadi gagal dan cara penyelesaian masalahnya.

BAB II PEMBAHASAN

2

Karangasem

2.1

VARIABEL

PENGUKURAN

KINERJA

KOPERASI

DAN

PRINSIP

PENGUKURAN KINERJA KOPERASI 2.1.1 Variabel Kinerja Koperasi Secara umum, variable kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (growth) koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per provinsi, jumlah koperasi per jenis/kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif), keanggotaan, volume usaha, permodalan, asset, dan sisa hasil usaha. Variabelvariable tersebut pada dasarnya belumlah dapat mencerminkan secara tepat untuk dipakai melihat peranan atau pangsa (share) koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Demikian pula dampak dari koperasi (cooperative effect) terhadap peningkatan kesejahteraan anggota atau masyarakat belum tercermin dari variabel-variabel yang disajikan. Dengan demikian, variabel kinerja koperasi cenderung hanya dijadikan sebagai salah satu alat untuk melihat perkembangan koperasi sebagai badan usaha. 2.1.2 Pengertian Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akusisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Pengukuran kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran. Sedangkan menurut Junaedi (2002:380-381) “Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun proses”. Artinya, setiap kegiatan perusahaan harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah perusahaan di masa yang akan dating yang dinyatakan dalam misi dan visi perusahaan.

3

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer perusahaan menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur keuangan dan non keuangan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaianpenyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. 2.1.3 Prinsip Pengukuran Kinerja Dalam pengukuran kinerja terdapat beberapa prinsip-prinsip yaitu: 1) Seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. 2) Pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena tidak ada informasi yang bersifat obyektif untuk menentukan nilainya. 3) Kerja yang tak diukur sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. 4) Keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. 5) Hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih-alih sekedar mengetahui tingkat usaha. 6) Mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan kerja operasional. 7) Pelaporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara periodik. 8) Pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu. 9) Tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen kendali yang efektif. 2.2 KELEMBAGAAN, KEANGGOTAAN, VOLUME USAHA, PERMODALAN, ASET DAN SISA HASIL USAHA 2.2.1 Kelembagaan Koperasi Sebelum membahas tujuan dan fungsi sebuah lembaga koperasi, secara garis besarnya lembaga koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang berazaskan kekeluargaan dan bergotong-royong. Dan tujuannya pun tak lain untuk meningkatkan taraf ekonomi anggotanya dan masyarakat sekitar. Ada 3 hal penting tujuan sebuah lembaga didirikan : 1) Memaksimumkan keuntungan, sebuah lembaga harus mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat untuk meningkatkan kualitasnya, anggota maupun sekitarnya.

4

2) Memaksimumkan nilai perusahaan, setelah sebuah lembaga mendapatkan keuntungan maksimal, lembaga itupun harus melaksanakan nilai-nilai yang diemban sejak didirikan. 3) Meminimumkan biaya, untuk melaksanakan kedua poin tersebut sebuah lembaga harus mampu memanfaatkan resource yang ada ataupun yang terbatas untuk mengefisiensikan pelaksanaannya. 2.2.2 Keanggotaan Koperasi Anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi ada pula anggota luar biasa. Dikatakan luar biasa bila persyaratan untuk menjadi anggota tidak sepenuhnya dapat dipenuhi seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar. 1) Syarat Keanggotaan Koperasi: a) Setiap warga negara Indonesia (WNI) yang mampu melakukan tindakan hokum atau badan hukum koperasi yang memenuhi persyaratan. b) Menerima landasan dan asas koperasi. c) Bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota. 2) Sifat Keanggotaan Koperasi: a) Terbuka dan sukarela. b) Dapat diperoleh dan diakhiri setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar terpenuhi. c) Tidak dapat dipindahtangankan. 3) Berakhirnya Keanggotaan Koperasi: a) Meninggal dunia. b) Meminta berhenti karena kehendak sendiri. c) Diberhentikan pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan. 4) Kewajiban Anggota Koperasi tercantum dalam Pasal 20 UU No. 25 Tahun 1992. a) Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati rapat anggota. b) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi. c) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan

atas

asas

kekeluargaan. 5) Hak Anggota Koperasi Menurut Pasal 20 UU No. 25 Tahun 1992. a) Menghadiri dan menyatakan pendapat serta memberikan suara dalam rapat anggota. b) Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas. c) Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar. d) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta. e) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar anggota. f) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar. 5

2.2.3 Volume Usaha Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dan barang dan/atau jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian, volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku (Januari) sampai dengan akhir tahun buku (Desember). Pada hakekatnya, aktivitas ekonomi koperasi dapat dilihat dari besaran volume usaha koperasi itu sendiri. Menurut Suwandi (1988:38), bahwa “Volume usaha merupakan totalitas kegiatan yang tercermin dalam bentuk nilai uang dan merupakan titik sentral dari interaksi dari berbagai perubah dalam koperasi sehingga volume usaha merupakan ukuran jumlah seluruh kegiatan yang diukur dalam satuan uang sekaligus dapat memberikan apa saja yang dilakukan koperasi selama kurun waktu tertentu”. Aktivitas ekonomi koperasi pada hakekatnya dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Usaha atau kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dilihat dari besarnya volume usaha yang nantinya akan berpengaruh terhadap perolehan laba atau sisa hasil usaha koperasi. 2.2.4 Permodalan Koperasi 1) Sumber – Sumber Modal Koperasi A. Modal Dasar Tujuan utama

mendirikan

sebuah

organisasi

koperasi

adalah

untuk

mengakumulasikan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya yang meskipun pada awalnya berjumlah kecil tetapi tetap ada. B. Modal Sendiri a) Simpanan Pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi tersebut selama yang bersangkutan masih tercatat menjadi anggota koperasi. b) Simpanan Wajib. Konsekuensi dari simpanan ini adalah harus dilakukan oleh semua anggota koperasi yang dapat disesuaikan besar kecilnya dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan, arena itu akumulasi simpanan wajib para anggota harus diarahkan mencapai jumlah tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan menjalankan usaha koperasi. c) Dana Cadangan. 6

Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota; tujuannya adalah untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak atau menutup kerugian dalam usaha. d) Hibah. Hibah adalah bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Siapa pun dapat memberikan hibah kepada koperasi dalam bentuk apapun sepanjang memiliki pengertian seperti itu; untuk menghindarkan koperasi menjadi tergantung dengan pemberi hibah sehingga dapat mengganggu prinsip-prisnsip dan asas koperasi. C. Modal Pinjaman a) Pinjaman dari Anggota. Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. Sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota. b) Pinjaman dari Koperasi Lain. Pada dasarnya diawali dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerja sama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit, tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan. c) Pinjaman dari Lembaga Keuangan. Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat khususnya usaha koperasi. d) Obligasi dan Surat Utang. Untuk menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat umum diluar anggota koperasi. Mengenai persyaratan untuk menjual obligasi dan surat utang tersebut diatur dalam ketentuan otoritas pasar modal yang ada. e) Sumber Keuangan Lain. Semua sumber keuangan, kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal. 7

D. Distribusi Cadangan Koperasi Cadangan menurut UU No. 25/1992, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Sesuai Anggaran Dasar yang menunjuk pada UU No. 12/1967 menentukan bahwa 25% dari SHU yang diperoleh dari usaha anggota disisihkan untuk cadangan, sedangkan SHU yang berasal bukan dari usaha anggota sebesar 60% disisihkan untuk cadangan. Banyak sekali manfaat distribusi cadangan, seperti contoh di bawah ini: a) Memenuhi kewajiban tertentu b) Meningkatkan jumlah operating capital koperasi c) Sebagai jaminan untuk kemungkinan kemungkinan rugi di kemudian hari d) Perluasan usaha

2.2.5 Aset dalam Koperasi Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh koperasi. Aset yang diperoleh dari sumbangan, yang tidak terikat penggunaannya, diakui sebagai aset tetap. Adapun komponen asset sebagai berikut. 1) Aset lancar yaitu aset yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun. Pengklasifikasian aset lancar antara lain: A. Diperkirakan akan dapat direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas; B. Dimiliki untuk diperdagangkan (diperjualbelikan); C. Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. 2) Aset tidak lancar adalah aset yang terdiri dari beberapa macam aset, masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dimiliki serta digunakan dalam kegiatan operasional dengan kompensasi penggunaan berupa biaya depresiasi (penyusutan). 2.2.6 Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi SHU Koperasi adalah sebagai selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue) atau biasa dilambangkan (TR) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost) dengan lambang (TC) dalam satu tahun waktu.

8

SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Berikut prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi: 1) SHU yang dibagi berasal dari anggota. Pada umumnya SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi, bersumber dari anggota itu sendiri. Sedangkan SHU yang sifatnya bukan berasal dari transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, tetapi dijadikan sebagai cadangan koperasi.

2) SHU anggota dibayar secara tunai. SHU yang dibagikan per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya. 3) SHU anggota merupakan jasa modal dan transaksi usaha. SHU yang diterima oleh setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penentuan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang akan dibagikan kepada para anggota koperasi. 4) SHU anggota dilakukan transparan. Proses perhitungan SHU per-anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan dan terbuka, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa besaran partisipasinya kepada koperasi. 2.3 EFISIEN KOPERASI Pada dasarnya koperasi sebagai perusahaan tidak berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya, artinya tidak boleh dikatakan koperasi boleh bekerja secara tidak efisien untuk mencapai tujuan organisasi sebagai kumpulan orang. Koperasi tidak boleh terlepas dari ukuran efisiensi bagi usahanya, meskipun tujuannya adalah untuk melayani anggota. Pada koperasi, tingkat efisiensi juga harus dilihat secara berimbang dengan tingkat efektifitasnya, sebab biaya pelayanan yang tinggi bagi anggota diimbangi dengan keuntungan untuk memperoleh pelayanan setempat yang lebih baik, misalnya biaya pelayanan dari pintu ke pintu yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya. 9

Kunci utama efisiensi koperasi adalah pelayanan usaha kepada anggotanya. Koperasi yang dapat menekan biaya serendah mungkin tetapi anggota tidak memperoleh pelayanan yang baik dapat dikatakan usahanya tidak efisian di samping tidak memiliki tingkat efektifitas yang tinggi, sebab dampak kooperatifnya tidak dirasakan anggota. Untuk mengukur efisiensi organisasi dan usaha ada bebrapa rasio yang dapat dipergunakan yang didasarkan pada keragaan koperasi yang bersangkutan. Sarana yang dapat digunakan adalah neraca dqn catatan keragaan lain yang dimiliki koperasi. Hal itu lah yang dapat memberikan gambaran kuantitatif tentang keragaan koperasi. Pembahasan mengenai efisiensi, Thoby Mutis (1992) menunjukkan 5 lingkup efisiensi koperasi, yaitu efisiensi intern masyarakat, efisiensi alokatif efisiensi ekstern, efisiensi dinamis dan efisiensi sosial. Pengertian efisiensi tersebut adalah: 1) Efisiensi intern masyarakat merupakan perbandingan terbaik dari akses biaya dengan biaya yang sebenarnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan perbandingan nilai bersih pemasukan dan nilai bersih pengeluaran 2) Efisiensi alokatif adalah efisiensi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya dan dana dari semua komponen koperasi tersebut. Misalnya, penyaluran tabungan anggota untuk pinjaman anggota, penyaluran simpanan sukarela untuk investasi jangka pan.lang dan pendek. Hal ini biasanya dilihat pada perbandingan pertumbuhan simpanan sukarela dan modal sendiri dengan pertumbuhan pinjaman, silang pinjam atau investasi tahunan. Sebagai dasar tingkat pengukuran efisiensi digunakan laporan keuangan koperasi sampel (neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahaan modal) di samping tentu saja data-data lain vang diperlukan seperti yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban pengurus. 3) Efisiensi ekstern menunjukkan bagaimana efisiensi pada lembaga-lembaga dan perseorangan di luar koperasi yang ikut memacu secara tidak langsung efisiensi di dalam koperasi. 4) Efisiensi dinamis adalah efisiensi yang biasa dikaitkan dengan tingkat optiniasi karena adanya perubahan teknologi yang dipakai. Setiap perubahan teknologi akan membawa dampak terhadap output yang dihasilkan. Tentu saja teknologi baru akan dipakai jika menghasilkan produktivitas yang lebih baik dari semula. 5) Efisiensi sosial sering dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya dan dana secara tepat, karena tidak menimbulkan biaya-biaya atau beban. 2.4 KLASIFIKASI KOPERASI Penilaian kinerja Koperasi yang merupakan salah satu program prioritas Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2005-2009 terkait dengan upaya pemberdayaan koperasi adalah 10

Pengembangan Kelembagaan dalam rangka mewujudkan 70.000 unit koperasi berkualitas. Sampai dengan awal April 2007 pelaksanaan penilaian kinerja koperasi adalah melalui Klasifikasi Koperasi, mengacu pada Permen KUKM No. 129/KEP/M.KUKM/XI/2002 tanggal 29 Nopember 2002). Mulai April 2009 sampai saat ini pelaksanaan penilaian kinerja koperasi dilakukan melalui

Pemeringkatan

No.22/KEP/M.KUKM/IV/2007

Koperasi,

mengacu

tanggal

16

April

pada 2007,

Permen

KUKM

dan

Permen

Nomor:06/Per/M.KUKM/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Perubahan atas Permen No.22/KEP/M.KUKM/IV/2007 tanggal 16 April 2007 tentang Pemeringkatan Koperasi. Memasuki tahun anggaran 2010 s/d 2014, Program Pemeringkatan Koperasi masih terus dilakukan baik melalui anggaran APBN maupun APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Tujuan klasifikasi koperasi adalah: 1) Mengetahui kinerja koperasi dalam satu periode tertentu 2) Menetapkan peringkat kualifikasi koperasi 3) Mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisinis yang sehat. Dengan kata lain, melalui upaya klasifikasi ini diharapkan secara internal koperasi mampu mempertegas jati dirinya sebagai sokoguru perekonomian rakyat sebagaimana diamanatkan oleh International Cooperative Alliance (ICA) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, namun juga secara eksternal mampu tetap menunjukkan kinerjanya sebagai pelaku bisnis yang kompetitif. Secara internal sudah jelas arti dan fungsi Koperasi namun secara eksternal inilah yang menimbulkan terjadinya sedikit pergeseran sistem, dimana dinamisasi kondisi perekonomian terkadang berbanding terbalik ataupun berbanding lurus dengan kebijakankebijakan yang diambil pemerintah untuk mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan ekonomi. Untuk itu, diperlukan penyesuaian/penyempurnaan terhadap sistem dan instrument klasifikasi yang selama ini telah digunakan agar mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan, khususnya kepentingan setiap koperasi yang bersangkutan dalam mengakses sumber pembiayaan dan sebagai alat pembinaan. Sistem pemeringkatan yang akan dihasilkan ini diharapkan mampu memetakan kinerja koperasi dan menjadi prasyarat untuk mengakses sumberdaya produktif serta dapat dimanfaatkan sebagai strategi pengelolaan. Pedoman klasifikasi koperasi tersebut disempurnakan menjadi sistem pemeringkatan koperasi yang dilandasi dasar hukum dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 06/PER/M.KUKM/III/2008 tentang Perubahan 11

atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 22/PER/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi.

Klasifikasi jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan berbagai hal: 1) Pertama, penggolongan koperasi berdasarkan pada ketentuan pemerintah yang diberlakukan pada koperasi. Pada penggolongan ini koperasi dibedakan sebagai berikut: A. Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi ini diarahkan khusus untuk masyarakat pedesaan. B. Koperasi Umum. Koperasi umum dapat didirikan oleh siapa saja dan dimana saja. 2) Kedua, berdasarkan banyaknya jenis usaha: A. Koperasi Single Purpose. Koperasi yang hanya mempunyai satu jenis usaha. B. Koperasi Multi Purpose. Koperasi yang mempunyai lebih dari satu macam jenis usaha yang dikelola secara bersamaan. 3) Ketiga, koperasi dibedakan menurut jenis lapangan usaha : Secara umum, berdasarkan jenis lapangan usahanya koperasi dapat dibedakan menjadi empat, yakni terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Produksi. A. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan mengangsur. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.” B. Koperasi Serba Usaha (KSU) Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang terdiri atas berbagai jenis usaha. Misalnya, melayani simpan pinjam dan pelayanan jasa, menjual barang-barang hasil produksi anggota, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit wartel. C. Koperasi Konsumsi 12

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga. Barang-barang yang disediakan harganya lebih murah dibandingkan dengan toko-toko lainnya. D. Koperasi Produksi Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama yang merupakan hasil produksi anggota koperasi. Bagi para anggota yang memiliki usaha, dapat memasok hasil produksinya ke koperasi, dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran. Ada bermacam-macam koperasi produksi. Misalnya koperasi produksi para petani, koperasi produksi peternak sapi, koperasi produksi pengrajin, dan sebagainya. Koperasi produksi membantu anggota menghadapi kesulitan-kesulitan dalam berusaha. Misalnya koperasi membantu menyediakan bahan baku untuk kerajinan, menyediakan bibit dan pupuk untuk petani, dan lain-lain. Selain itu, anggota koperasi mencari jalan keluar dari permasalah secara bersama-sama. Koperasi produksi juga menampung hasil usaha para anggotanya. Dengan demikian, anggota tidak mengalami kesulitan menjual hasil usahanya. Anggota koperasi produksi dalam bidang pertanian dapat menjual hasil bumi padi, jagung, kacang, kedelai, dan lailainnya ke koperasi. Demikian juga para peternak dan pengrajin. 4) Keempat, didasarkan pada jenis anggota: A. Koperasi Primer. Koperasi yang anggotanya orang-perorang, jumlah minimal anggota koperasi ini dua puluh orang. B. Koperasi Sekunder. Koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi. Koperasi sekunder meliputi: a) Pusat Koperasi Pusat koperasi merupakan koperasi yang anggotanya oaling sedikit lima buah koperasi primer dan berada di satu kabupaten/kota. b) Gabungan Koperasi Gabungan koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit tiga buah pusat koperasi. Wilayahnya meliputi satu provinsi atau lebih. c) Induk Koperasi Induk koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit tiga buah gabungan koperasi. 5) Kelima, koperasi didasarkan pada status anggota : Dilihat dari status keanggotaannya dikenal beberapa bentuk koperasi, antara lain koperasi petani, koperasi pensiunan, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Sekolah 13

dan Koperasi Mahasiswa (Kopma), Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pasar (Koppas) antara lain sebagai berikut: A. Koperasi Petani Koperasi ini beranggotakan para petani, buruh tani, dan orang orang yang terlibat dalam usaha pertanian. Koperasi pertanian melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, misalnya penyuluhan pertanian, pengadaan bibit unggul, penyediaan pupuk, obat-obatan dan lain-lainnya. B. Koperasi Pensiunan Berbeda dengan Koperasi pertanian yang beranggotakan para petani, anggota Koperasi pensiunan berisikan para pensiunan pegawai negeri. Koperasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pensiunan dan menyediakan kebutuhan para pensiunan. C. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Sebelum KPRI, koperasi ini lebih dikenal dengan nama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup department atau instansi. D. Koperasi Sekolah dan Koperasi Mahasiswa (Kopma) Koperasi Sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain latihan kepemimpinan, latihan tanggung jawab, latihan kejujuran, latihan mengenal lingkungan, serta latihan belajar berorganisasi dalam bentuk usaha bersama. Koperasi sekolah diusahakan diurus oleh siswa, hal ini dimaksudkan agar tujuan koperasi sebagai media pendidikan dapat tercapai. Sama seperti koperasi sekolah, di tingkat universitas terdapat koperasi mahasiswa atau KOPMA, koperasi ini beranggotakan para mahasiswa. Koperasi ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana penunjang perkuliahan di kampus. Selain itu, koperasi mahasiswa ini juga menyediakan simpan pinjam, bagi para mahasiswa yang mempunyai kesulitan keuangan, usaha simpan pinjam ini akan sangat membantu. Dengan adanya koperasi mahasiswa ini juga akan melatih serta meningkatkan tanggung jawab, dan melatih kepemimpinan mahasiswa di dalam berorganisasi. E. Koperasi Unit Desa (KUD)

14

Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama yang berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan). Beberapa usaha KUD, antara lain: a) Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti menyediakan pupuk, obat pemberantas hama, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian. b) Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani. Di tingkat kabupaten dan provinsi terdapat Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) yang bertugas memberikan bimbingan kepada KUDKUD. Di tingkat pusat terdapat Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) yang bertugas memberikan bimibingan kepada PUSKUD di seluruh Indonesia. F. Koperasi Pasar (Koppas) Koperasi ini beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan para pedagang. Misalnya modal dan penyediaan barang dagangan. Di tingkat kabupaten atau provinsi terdapat Pusat Koperasi Pasar (Puskoppas) yang bertujuan memberikan bimbingan kepada koperasi pasar yang ada di wilayah binaannya. 2.5 IMPLEMENTASI (Studi Kasus Investasi Koperasi Karangasem Membangun) Masalah : Iming-iming layanan capital investment dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 150% setelah 3 bulan menanamkan modal adalah penipuan model piramida uang, menjadi masalah pengukuran kinerja koperasi yang gagal. Kabupaten

Karangasem

adalah

salah

satu

kabupaten

di

provinsi

Bali.

Kabupaten ini masih tergolong kabupaten yang tertinggal, dengan tingkat pendidikan masyarakatnya yang rendah dan juga kondisi perekonomian daerah yang relatif ‘moratmarit’. Data dari Pemda Karangasem menyebutkan, pendapatan per kapita masyarakat hanya sekitar Rp. 6 juta per tahun. Pada tahun 2006, di kabupaten ini lahirlah sebuah koperasi yang bernama Koperasi Karangasem Membangun (KKM). KKM ini dalam operasinya mengusung beberapa nama besar di daerah tersebut. Pengurus KKM misalnya, diketuai oleh Direktur Utama PDAM Karangasem yang bernama I Gede Putu Kertia, sehingga banyak anggota masyarakat yang tidak meragukan kredibilitas koperasi tersebut. Dengan bekal kredibilitas tersebut, KKM mampu menarik nasabah dari golongan pejabat dan masyarakat yang berpendidikan tinggi. KKM sebenarnya bergerak pada beberapa bidang usaha, antara lain simpan pinjam, toko, dan 15

capital investment. Salah satu layanan KKM yang menjadi primadona adalah Capital Investment yaitu Investasi Modal. Layanan capital investment yang dikelola oleh KKM, sangat menjanjikan tingkat pengembalian investasi sebesar 150% setelah 3 bulan menanamkan modal. Dengan kondisi sosial yang mayoritas masyarakatnya tergolong ekonomi kurang mampu dan juga pendidikan yang relatif rendah, dengan diiming-imingi keuntungan sebesar itu tentunya sangat menggiurkan. Dan lucunya, ada juga beberapa anggota DPRD kabupaten Karangasem yang ikut berinvestasi di KKM tersebut, bahkan ada yang menanamkan modalnya sampai sebesar Rp. 400 juta. Anehnya walaupun KKM menawarkan produk investasi, koperasi tersebut sama sekali tidak mengantongi izin dari Bank Indonesia ataupun Bapepam. Pada kenyataannya, sebenarnya layanan capital investment tersebut adalah penipuan model piramida uang. Sebagian nasabah yang masuk duluan, memang berhasil mendapatkan kembali uangnya sekaligus dengan keuntungannya. Seorang pemodal misalnya, memberikan testimoni bahwa hanya dengan bermodalkan Rp. 500 ribu, dalam waktu 3 bulan ia akan mendapatkan hasil Rp. 1,5 juta. Dengan iming-iming 150% tersebut, antara bulan November 2007 sampai dengan bulan Februari 2009, KKM berhasil menjaring 72.000 nasabah dengan nilai total simpanan Rp. 700 milyar. Terjadinya penipuan ini menjadi salah satu pengukuran kinerja KKM yang salah. Beruntung Bupati Karangasem yang bernama I Wayan Geredeg cepat bertindak, dengan meminta kepolisian segera menutup bisnis investasi ala KKM tersebut. Hasil penyitaan asset, hanya berhasil menyita asset senilai Rp. 321 milyar atau hanya separuh dari simpanan total nasabah yang berjumlahkan Rp. 700 milyar. Dan lebih dari Rp. 400 milyar uang nasabah, tidak dapat dipertanggung jawabkan. Sayangnya tindakan Bupati Karangasem tersebut justru ditentang oleh para nasabah. Ironis sekali, mereka tidak merasa tertipu dan menganggap Bupati Karangasem melakukan fitnah sehingga pengurus KKM ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun nasabah malah meminta pengurus KKM dibebaskan, agar dana mereka yang telah disetorkan tersebut dapat dikembalikan. Penyelesaian : Seharusnya para petinggi di daerah setempat bisa memberi penyuluhan kepada masyarakat mengenai cara bernasabah di koperasi yang sehat agar mereka tau dan terhindar dari penipuan atau pun kerugian dari iming-imingan keuntungan yang menggiurkan sepertidalam contoh kasus tersebut. Karena kita tau tentunya sangat tidak masuk akal bahwa produk investasi KKM bisa menawarkan keuntungan yang begitutinggi (150% per tiga bulan alias 600% per tahun). Perlu diingat, return 150% hanya untuk 16

nasabah saja, belum termasuk biaya operasional dan margin bagi KKM. Artinya, KKM harus menginvestasikan modal nasabah dengan return di atasangka 150% tersebut dalam waktu tiga bulan, agar skema capital investment tidak ambruk. Ini tentunya boleh di katakan mustahil bisa bertahan lama. Dan bagi para pengurus KKM menurut kami, polisi harus menindak lanjuti kasus ini karena pengurus KKM selain di curigai dalam masalah penipuan, serta sudah menyalahi aturan dalam mendirikan koperasi dengan tidak adanya ijin dari Bank Indonesia ataupun Bapepam. Dan ini berarti para polisi dan para petinggi yang terkait dalam kasus ini, harus bisa mencegah kasus seperti ini lagi di daerah yang mayoritas penduduknya masih awam dan kurangya pendidikan .

BAB III KESIMPULAN 17

3.1 Kesimpulan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pengukuran kinerja koperasi merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran. Masalah pengukuran kinerja koperasi yang gagal seperti yang dialami Koperasi Karangasem Membangun dengan iming-iming layanan capital investment dan tingkat pengembalian investasi sebesar 150% setelah 3 bulan menanamkan modal adalah penipuan model piramida uang. Permasalahan ini seharusnya ditindaklanjuti oleh para petinggi di daerah setempat bisa memberi penyuluhan kepada masyarakat mengenai cara bernasabah di koperasi yang sehat agar mereka tau dan terhindar dari penipuan atau pun kerugian dari iming-imingan keuntungan yang menggiurkan sepertidalam contoh kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA 18

1) Hendar, Kusnadi. 1999. Ekonomi Koperasi. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI. 2) Sitip, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. Koperasi, Teori dan Praktek. Jakarta: Erlangga. 3) Mutis, Thoby. 1992. Pengembangan Koperasi, Kumpulan Karangan. Jakarta: PT Gramedia 4) Pedoman Klasifikasi Koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Republik Indonesia. 5) http://www.e-jurnal.com/2016/03/pengaruh-modal-sendiri-total-aset-dan.html/ (Diakses pada tanggal 28 September 2017) 6) https://www.coursehero.com/file/12692448/Kinerja-Koperasidoc/ (Diakses pada 28 September 2017) 7) http://www.slideshare.net/darminliya/proposal-penelitian-koperasi (Diakses pada 28 September 2017) 8) lib.unnes.ac.id/2611/1/6477.pdf (Diakses pada 1 Oktober 2017) 9) http://niaaanggraini.blogspot.co.id/2015/10/andai-saya-jadi-mentri-koprasi.html (Diakses pada 6 Oktober 2017)

19