Kode Etik Profesi 5f373x

1. kode etik profesi? Jawab : Merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional http://yezaksa201012103.student.esaunggul.ac.id/2012/11/20/kode-etik-profesi/

Pengertian Profesi dan Kode Etik Profesional • Etika Profesi

.

Etika adalah : Kata etik (atau etika) berasal dari kata ethos (bahasaYunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimilki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip prinsip moralyang ada. pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepenringan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. • kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini : Drs. O.P. SIMORANGKIR : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia di pandang dari seg baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalamhidupnya.

• Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya prilaku manusia : ETIKA DESKRIPTIF, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil. ETIKA NORMATIF, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. • Kode Etik Profesional Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana seseorang sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi : A. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan. B. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika` profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan keja (kalanggan social). C. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. http://prenggodigdo.blogspot.com/p/pengertian-profesi-dan-kode-etik.html

B. Pengertian kode etik dan profesi Etika berasal dari bahasa yunani yaitu kata “ethos” yang berarti suatu kehendak atau kebiasaan baik yang tetap. Yang pertama kali menggunakan kata-kata itu adalah seorang filosof Yunani yang bernama Aris Toteles ( 384 – 322 SM ). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Etika / moral adalah ajaran tentang baik dan buruk mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya.Menurut K. Bertenes, Etika adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam mengatur tingkah lakunya.

Sedangkan Profesional adalah merupakan yang ahli dibidangnya, yang telah memperoleh pendidikan atau pelatihan khusus untuk pekerjaannya tersebut. Profesional merupakan suatu profesi yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI XIII, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdiannya bekerja sebagai guru (PGRI, 1973). Dari pendapat Ketua Umum PGRI ini dapat ditarik kesimpulan bahawa dalam Kode Etik Guru Indonesia terdapat dua unsur pokok yakni: Sebagai landasan moral, Sebagai pedoman tingkah laku. Dari uraian tersebut kelihatan, bahwa kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat. C. Tujuan Kode Etik Pada dasarnya tujuan merumuskankode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut: 

Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remes terhadap profesi akan melarang. Oleh karenya, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atauk kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segin ini, kode etik juga sering kali disebut kode kehormatan. 

Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya

Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan lahir (atau material) maupun kesejahteraan batin (spiritual atau mental).Dalam hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa-siapa yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan-rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin para anggota profesi, kode etik umumnya memberi petunjuk-petunjuk para anggotanya untuk melaksanakan profesinya. Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. 

Untuk meningkatkan pengabadian para anggota profesi

Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabian profesi, sehingga bagi anggota profesi daapat dengan mudah megnetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuanketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. 

Untuk meningkatkan mutu profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. 

Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartispasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejateraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi.

D. Penetapan Kode Etik Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para naggotanya.Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan

demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut. Kode etik suatu profesi hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut, jika semua orang yang menjalankan profesi tersebut tergabung (menjadi anggota) dalam organisasi profesi yang bersangkutan. Apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung di dalam suatu organisasi atau ikatan profesional, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan seccara murini dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran yang serius terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi.

E. Kode Etik Guru Indonesia Kode Etik Guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematik dalam suatu sistem yang utuh dan bulat.Fungsi Kode Etik Guru Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menuunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarkat.Dengan demikian, maka Kode Etik Guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan. Sebagaimana halnya dengan profesi lainnya, Kode Etik Guru Indonesia ditetapkandalam suatu konges yang dihadiri oleh seluruh utusan Cabang dan Pengurus Daerah PGRI dari seluruh tanah air, pertama dalam Kongres PGRI XVI tahun 1973, dan kemudian disempurnakan dalam Kongres PGRI XVI tahun 1989 juga di Jakarta. Adapun teks Kode Etik Guru Indonesia yang telah disempurnakan tersebut adalah sebagai berikut: KODE ETIK GURU INDONESIA Guru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhdapa Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdian Republik Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut:  

Guru berbakti membimbing peserta didik untukmembentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.

      

Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yangmenunjang berhasilnya proses belajar-mengajar. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhdap pendidikan. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengambangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

E.1 Etika Guru Profesional Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pada butir kesembilan Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa “Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan”. Dengan jelas bahwa dalam kode etik tersebut diatur bahwa guru di Indonesia harus taat akan peraturan perundang-undangan yang di buat oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasonal. Guru merupakan aparatur negara dan abdi negara dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, guru mutlak harus mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan dan melaksanakannya sebagaimana aturan yang berlaku. Sebagai contoh pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu mengubah kurikulum dari kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi dan kemudian diubah lagi menjadi KTSP dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dalam kurikulum tersebut, secara eksplisit bahwa hendaknya guru menggunakan pendekatan kontekstual dalam pembelajarannya. Seorang guru yang profesional taat akan peraturan yang berlaku dengan cara menerapkan kebijakan pendidikan yang baru tersebut dan akan menerima tantangan baru tersebut, yang nantinya diharapkan akan dapat memacu produktivitas guru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. E.2 Etika Guru Profesional Terhadap Anak Didik Dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa pancasila. Dalam membimbing anak didiknya Ki Hajar Dewantara mengemukakan tiga kalimat padat yang terkenal yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani. Dari ketiga kalimat

tersebut, etika guru terhadap peserta didik tercermin. Kalimat-kalimat tersebut mempunyai makna yang sesuai dalam konteks ini. Pertama, guru hendaknya memberi contoh yang baik bagi anak didiknya. Ada pepatah Sunda yang akrab ditelinga kita yaitu “Guru digugu dan Ditiru” (diikuti dan diteladani). Pepatah ini harus diperhatikan oleh guru sebagai tenaga pendidik. Guru adalah contoh nyata bagi anak didiknya. Semua tingkah laku guru hendaknya jadi teladan. Menurut Nurzaman (2005:3), keteladanan seorang guru merupakan perwujudan realisasi kegiatan belajr mengajar, serta menanamkan sikap kepercayaan terhadap siswa. Seorang guru berpenampilan baik dan sopan akan sangat mempengaruhi sikap siswa. Sebaliknya, seorang guru yang bersikap premanisme akan berpengaruh buruk terhadap sikap dan moral siswa. Disamping itu, dalam memberikan contoh kepada peserta didik guru harus dapat mencontohkan bagaimana bersifat objektif, terbuka akan kritikan, dan menghargai pendapat orang lain. Kedua, guru harus dapat mempengaruhi dan mengendalikan anak didiknya. Dalam hal ini, prilaku dan pribadi guru akan menjadi instrumen ampuh untuk mengubah prilaku peserta didik. Sekarang, guru bukanlah sebagai orang yang harus ditakuti, tetapi hendaknya menjadi „teman‟ bagi peserta didik tanpa menghilangkan kewibawaan sebagai seorang guru. Dengan Hal itu guru dapat mempengaruhi dan mampu mengendalikan peserta didik. Ketiga, hendaknya guru menghargai potensi yang ada dalam keberagaman siswa. Bagi seorang guru, keberagaman siswa yang dihadapinya adalah sebuah wahana layanan profesional yang diembannya. Layanan profesional guru akan tampil dalam kemahiran memahami keberagaman potensi dan perkembangan peserta didik, kemahiran mengintervensi perkembangan peserta didik dan kemahiran mengakses perkembangan peserta didik (Kartadinata, 2004:4). Semua kemahiran tersebut perlu dipelajari dengan sungguh-sungguh dan sistematis, secara akademik, tidak bisa secara alamiah, dan semua harus terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku mendidik. Sementara itu, prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini memandang manusia sebagai kesatuan yang bulat, utuh, baik jasmani maupun rohani. Peserta didik tidak hanya dituntut berlimu pengetahuan tinggi, tetapi harus bermoral tinggi juga. Guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani, sosial maupun yang lainnya yang sesuai dengan hakikat pendidikan. Ini dimaksudkan agar peserta didik pada akhirnya akan dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Peserta didik tidak dapat dipandang sebagai objek semata yang harus patuh pada kehendak dan kemauan guru.

E.3 Etika Guru Profesional terhadap pekerjaan Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang mulia. Sebagai seorang yang profesional , guru harus melayani masyarakat dalam bidang pendidikan dengan profesional juga. Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan masyarakat, guru harus dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat. Keinginan dan permintaan ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh sebab itu, guru selalu dituntut untuk secara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan mutu layanannya. Keharusan meningkatkan dan mengembangkan mutu ini merupakan butir keenam dalam Kode Etik Guru Indonesia yang berbunyi “Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya”. Secara profesional, guru tidak boleh dilanda wabah completism, merasa diri sudah sempurna dengan ilmu yang dimilikinya, melainkan harus belajar terus menerus (Kartadinata, 2004:1). Bagi seorang guru, belajar terus menerus adalah hal yang mutlak. Hal ini karena yang dihadapi adalah peserta didik yang sedang berkembang dengan segala dinamikanya yang memerlukan pemahaman dan kearifan dalam bertindak dan menanganinya. Untuk meningkatkan mutu profesinya, menurut Soejipto dan kosasi ada ua cara yaitu cara formal dan cara informal. Secara formal artinya guru mengikuti pendidikan lanjutan dan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Secara informal dapat dilakukan melalui televisi, radio, koran, dan sebagainya. E.4 Etika Guru Profesional Terhadap Tempat kerja Sudah diketahui bersama bahwa suasana yang baik ditempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Ketidakoptimalan kinerja guru antara lain disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak menjamin pemenuhan tugas dan kewajiban guru secara optimal. Dalam UU No. 20/2003 pasal 1 bahwa pemerintah berkewajiban menyiapkan lingkungan dan fasilitas sekolah yang memadai secara merata dan bermutu diseluruh jenjang pendidikan. Jika ini terpenuhi, guru yang profesional harus mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka terwujudnya manusia seutuhnya sesuai dengan Visi Pendidikan Nasional. Disisi lain, jika kita dihadapkan dengan tempat kerja yang tidak mempunyai fasilitas yang memadai bahkan buku pelajaran saja sangat minim. Bagaimana sikap kita sebagai seorang guru? Ternyata, keprofesionalan guru sangat diuji disini. Tanpa fasilitas yang memadai guru dituntut untuk tetap profesional dalam membimbing anak didik. Kreatifitas guru harus dikembangkan dalam situasi seperti ini.

Berkaitan dengan ini, pendekatan pembelajaran kontekstual dapat menjadi pemikiran para guru untuk lebih kreatif. Dalam pendekatan ini, diartikan strategi belajar yang membantu guru mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya drngan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, sikap profesional guru terhadap tempat kerja juga dengan cara menciptakan hubungan harmonis di lingkungan tempat kerja, baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun dengan orang tua peserta didik.

F. SANKSI-SANKSI JABATAN GURU Sering ktia jumpai, bahwa ada kalanya negara mencampuri urusan profesi, seingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik dari suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang.Apabila hanya demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksisanksi hukum yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana. Menurut ketentuan UU RI No. 14 Tahun 2005 dijelaskan sanksi terhadap guru dan dosen yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya pada pasal 77 dan 78 secara bertahap berupa: teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak gurudan dosen, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi yang terberat bagi guru dan dosen adalah sanksi yang diberikan oleh masyarakat. Jabatan atau profesi guru dan dosen sangat mulia di mata masyarakat sebagai pendidik dan pengajar. Kedudukan tersebut dapat berubah menjadi hina ketika guru dan dosen melakukan tindakan yang melanggar aturan agama atau etika yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai contoh dalam hal ini. Jika seseorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggpakecurangan itu serius ia dapat dituntut di muka pengadilan. Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik akan mendapat celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah si pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi tertentu, menandakan bahwa organisasi profesi itu telah mantap.

PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI GURU

KODE ETIK 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila

KASUS PELANGGARAN SOLUSI Guru memposisikan diri sebagai Guru bersifat humanis-demokratik penguasa yang memberikan menekankan konformitas sanksi, mengancam dan internalisasi bagi peserta menghukum peserta apabila didiknya. melanggar aturan atau tidak Pendidikan mendorong mengikuti kehendak guru. berkembangnya kemampuan  Guru memberikan imbalan / yang ada pada diri peserta didik. hadiah semata-mata untuk Situasi pendidikan mendorong membina kepatuhan peserta didik dan menyerahkan kesempatan  Guru menciptakan situasi pengembangan kedirian peserta pendidikan otoriter yang didik kepada peserta didik Pengembangan membentuk manusia dengan sendiri. disertai dengan pribadi pasrah, patuh, penurut, kebebasan dan takluk kepada penguasa pertimbangan rasional, perasaan, (guru). Mengasingkan orang- nilai dan sikap, ketrampilan dan orang yang kreatif, berpendirian pengalaman diri peserta didik dan mandiri 2. Guru berusaha memperoleh  Guru tidak memahami sifat-sifat  Guru dapat menghadapi anak informasi tentang peserta yang khas (karakteristik) peserta didiknya secara tepat sesuai didik sebagi bahan didiknya dengan sifat-sifat khas yang melakukan bimbingan dan  Guru memperlakukan peserta ditampilkan anak didiknya itu. pembinaan  Guru dapat menghadapi anak didiknya secara tidak tepat sehingga membentuk prilaku dengan benar dalam membentuk yang menyimpang tingkah laku yang benar.  Guru memahami peserta didiknya Guru dapat terhindar dari tidak sesuai dengan proses pemahaman yang salah tentang perkembangan anak, sehingga anak, khususnya mengenai dalam melakukan bimbingan dan keragaman proses perkembangan pembinaan sering menimbulkan anak yang mempengaruhi kecelakaan pendidikan. keragaman kemampuannya dalam belajar.  Keengganan guru untuk melakukan bimbingan dan pembinaan 3. Guru menciptakan suasana  Guru tidak mampu  Guru seharusnya memahami sekolah sebaik-baiknya mengembangkan strategi, perkembangan tingkah laku yang menunjang metode, media yang tepat dalam peserta didiknya. Apabila guru berhasilnya PBM pembelajaran disebabkan tidak memahami tingkahlaku peserta memahami tingkahlaku peserta didik dan perkembangan tingkah

4. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional

didiknya. laku itu, maka strategi, metode, media pembelajaran dapat  Guru mematikan kedirian dan dipergunakan secara lebih efektif. kemandirian peserta didik  Guru tidak menumbuhkan rasa  Tugas yang penting bagi guru dalam melakukan pendekatan kepercayaan dan penghargaan kepada peserta didik adalah atas diri peserta didiknya, sehingga mematikan kreativitas si menjadikan peserta didik mampu mengembangkan keyakinan dan anak.  Guru memperlakukan peserta didik penghargaan terhadap dirinya sendiri, serta membangkitkan tidak sesuai dengan konsep kecintaan terhadap belajar secara HMM. Situasi pendidikan yang berangsur-angsur dalam diri tercipta adalah otoriter dan peserta didik. konformitas “membabi buta”  Sesuai dengan pendapat Prayitno, bahwa pembelajaran harus sesuai konsep HMM (Harkat dan Martabat Manusia). Antara guru dan peserta didik terjalin hubungan yang menimbulkan situasi pendidikan yang dilandasi dua pilar kewibawaan dan kewiyataan. Pengaruh guru terhadap peserta didik didasarkan pada konformitas internalisasi.  Guru tidak menunjukkan  Kejujuran adalah salah satu kejujuran sehingga tidak pantas keteladanan yang harus dijaga untuk ditiru, misalnya: suka guru selain prilaku lain seperti ingkar janji, pilih kasih, mematuhi peraturan dan moral, memanipulasi nilai, mencuri berdisiplin, bersusila dan waktu mengajar, dan lain beragama. sebagainya.  Guru harus menjaga keteladanan  Guru mengajar tidak sesuai agar dapat diterima dan bahkan dengan bidang keilmuannya ditiru oleh peserta didik. sehingga sering melakukan kesalahan secara keilmuan.

5. Menjaga hubungan baik  Guru tidak pernah  Guru harus bekerjasama dengan dengan orangtua, murid dan mengkomunikasikan orangtua dan juga lingkungan masyarakat sekitar untuk perkembangan anak kepada masyarakat dalam pendidikan. membina peran serta dan orangtuanya, sehingga orangtua Tanggung jawab pembinaan tanggung jawab bersama tidak mengetahui kemajuan terhadap peserta didik ada pada terhadap pendidikan belajarnya. sekolah, keluarga, dan masyarakat.  Guru tidak pernah mengajak orangtua untuk membicarakan  Hal yang menyangkut kepentingan bersama yang menyangkut si anak seyogyanya guru kepentingan anak dan sekolah, (sekolah) mengajak orangtua dan melainkan memutuskan secara bahkan lingkungan masyarakat sepihak, misalnya: pembelian untuk bermusyawarah. buku anak, seragam sekolah, kegiatan anak di luar kurikuler, dan sebagainya 6. Seorang guru harus saling  Hubungan antar guru tidak  Etos kerja harus dijaga dengan menghormati dan harmonis (misalnya: saling menciptakan lingkungan kerja menghargai sesama rekan menjelekkan dan saling yang sehat, dinamis, serta seprofesi menjatuhkan bahkan berkelahi) menjaga hubungan baik dengan saling menghormati dan menghargai dan mau bekerjasama/ saling menolong antar sesame guru. 7. Guru secara pribadi dan  Mutu guru merosot karena guru  Seharusnya guru tetap berusaha bersama-sama tidak mau mengembangkan diri memacu diri untuk selalu mengembangkan dan berupa peningkatan bidang mengembangkan dan meningkatkan mutu dan keilmuan dan kompetensi profesi meningkatkan mutu pendidikan martabat profesinya guru misalnya melalui: studi dengan usaha pengembangan diri lanjutan, pelatihan, penataran, yang optimal melalui pelatihan, dan lain-lain penataran, atau seminar. Jika mutu guru baik, maka martabat  Martabat guru jatuh, misalnya: bekerja tidak disiplin, melakukan profesi guru juga akan meningkat. perbuatan tak senonoh,  Guru juga seharusnya merubah menggelapkan uang sekolah, membocorkan soal, paradigma lama dengan memanipulasi data nilai, dan paradigma baru yang sesuai sebagainya. dengan tuntutan kurikulum serta senantiasa terus melakukan upaya perbaikan dalam meningkatkan mutu pendidikan

 Guru tidak melakukan perbuatan yang bertentangan peraturan Negara dan norma yang berlaku yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat guru. 8. Guru memelihara hubungan  Merendahkan guru lain  Perlu ada hubungan yang harmonis seprofesi, semangat antar sesama profesi guru. Tidak  Tidak memberikan kepercayaan kekeluargaan dan saling merendahkan guru lain. kepada guru lain kesetiakawanan sosial  Tidak menghargai hasil karya guru Justru sebaliknya harus saling menjaga martabat profesi guru. lain Segala persoalan diselesaikan  Tidak mau menolong kesulitan dengan musyawarah dan guru lain semangat kekeluargaan. Terhadap sesama guru harus mau saling bekerjasama dan memiliki kesetiakawanan social (saling menolong). 9. Guru bersama-sama  Bersikap masa bodoh dengan  Sebagai anggota PGRI, guru memelihara dan organisasi PGRI seharusnya aktif terlibat dalam meningkatkan mutu kegiatan organisasi. Berusaha  Melanggar kode etik profesi guru organisasi PGRI sebagai sehingga merendahkan organisasi meningkatkan perjuangan dan sarana perjuangan dan pengabdiannya terhadap dunia PGRI pengabdiannya pendidikan bersama-sama dengan  Tidak mau membantu sesama komponen bangsa lainnya. anggota PGRI  Menjaga martabat PGRI sebagai organisasi guru. 10. Guru bersama-sama  Guru baik sendiri atau bersama-  Seharusnya guru membuat melaksanakan segala sama tidak mengikuti kebijakan perangkat pembelajaran (program kebijakan pemerintah dalam pemerintah dalam pendidikan, tahunan, program semester, bidang pendidikan. misalnya: tidak membuat silabus, RPP, dan sistem perangkat pembelajaran sesuai penilaian) sesuai kurikulum yang dengan kurikulum yang berlaku, berlaku. Perangkat disiapkan tidak berupaya mengubah terencana dan terjadwal. paradigma lama dengan yang  Guru/sekolah dilarang membuat baru dalam pembelajaran sesuai kebijakan yang bertentangan tuntutan kurikulum. dengan pemerintah di bidang  Guru/ sekolah membuat kebijakan pendidikan. yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Misalnya: Guru

menggunakan buku yang tidak disahkan BSNP, guru/sekolah menjual buku ke siswa padahal sudah dilarang. A. Organisasi Profesional Keguruan Seperti yang telah disebutkan salah satu kriteria jabatan profesional, jabatan profesi harus mempunyai wadah untuk meyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi. . Didalam perkembangannya organisasi guru teah banyak mengalami diferensinya dan di versifikasi. Sebagaiaman telah dinyatakan dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat (6) bahwa “ Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususnya seta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan”. Akan tetapi yang perlu di ingat bahwasannya setiap organisasi kependidikan guru/kependidikan dapatnya memberi manfaat bagi anggotanya, baik melindungi anggotanya dan melindungi masyarakat. B. FUNGSI ORGANISASI PROFESI KEPENDIDIKAN Organisasi kependidikan selain sebagai cirri suatu profesi kependidikan, sekaligus juga memiliki fungsi sebagai pemersatu seluruh anggota dalam kiprahnya menjalankan tugasnya, dan memiliki fungsi peningkatan kemampuan professional, kedua fungsi tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut : 1. Fungsi pemersatu Kdorongan yag menggerakkan pada professional untuk membentuk suatu organisasi keprofessian. Secara intrinstik, para professional terdorong oleh keinginanya mendapatkan kehidupan yang layak, sesuai dengan profesi yang diembannya. Kedua motif tersebut sekaligus merupakan tantangan bagi pengembangan suatu profesi yang secara teoritas sangat sulit dihadapi dan diselesaikan. 2. Fungsi Peningkatan Kemampuan Profesional Fungsi ini telah tertuang dalam PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi ; “ Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk peningkatkan dan mengembangkan karier, kemampuan, kewenangan professional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Menurut Johnson (Abin Syamsuddin, 1999 :72), kompetensi kependidikan dibangun oleh enam perangkat kompetensi berikut ini : 

a. Performance component, yaitu unsur kemampuan penampilankinerja yang sesuai dengan profesi kependidikan

    

b. Subject component, yaitu unsur kemampuan penguasaan bahan/substansi pengetahuan yang relevan. c. Profesional component, yaitu unsur kemampuan penguasaan subtansi pengetahuan dan ketarampilan teknis profesi kependidikan. d. Process component, yaitu unsur kemampuan penguasaan proses-proses mental mencakup berpikir logis dalam pemecahan masalah. e. Adjustment component, yaitu unsur kemampuan penyerasian dan penyesuaian diri berdasarkan karakteristik pribadi pendidik. f. Attitudes component, yaitu unsur komponen sikap, nilai, kepribadian pendidik/guru.

C. TUJUAN ORGANISASI PROFESI KEPENDIDIKAN Menurut visinya secara umum ialah terwujudnya tenaga kependidikan yang professional     

1. Meningkatkan dan mengembangkan karier anggota, hal itu merupakan upaya organisasi dalam bidang mengembangkan karir anggota sesuai bidang pekerjannya. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota, merupakan upaya terwujudnya kompetensi kependidikan yang handal pada diri tenaga kependidikan 3. Meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profeional anggota merupakan upaya para professional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai kemampuan. 4. Meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota, merupakan upaya organisasi profesi kependidikan agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi. 5. Meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan merupakan upaya organisasi profesi kependidikan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya.

D. RAGAM BENTUK PARTISIPASI GURU Bentuk partisipasi anggota profesi tidak sebatas terdaftar menjadi anggota dengan memberikan sejumlah iuran rutin, namun lebih dalam bentuk nyata yang bersifat professional. Beberapa bentuk partisipasi dalam organisasi profesi guru bias berupa :  



1. Aktif mengomunikasikan berbagai pikiran dan pengalaman yang mengarah kepada pembaharuan dan perbaikan mutu pendidikan. 2. secara aktif melakukan evaluasi diri, baik secara perorangan mapun kelompok dalam hal praktek professional dengan mengacu kepada standart profesi yang telah ditetapkan oleh organisasi 3. Bentuk partisipasi mewujudkan perilaku dan sikap professional dalam kehidupan dan lingkungan kerja guru

E. MACAM-MACAM ORGANISASI PROFESI KEPENDIDIKAN DI INDONESIA Secara kuantitas, tidak berlebihan jika banyak kalangan pendidik menyatakan ahwa organisasi profesi kependidikan di indonesia berkembang pesat bagaikan tumbuhan di musim penghujan. Sampai sampai ada sebagian pengemban profesi pendidikan yang tidak tahu menahu tentang organisasi kependidikan itu. Yang lebih dikenal kalangan umum adalah PGRI. Disamping PGRI yang satu-satunya organisasi yang diakui oleh pemerinta juga terdapat organisasi lain yang disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang didirikan atas anjuran Departeman Pendidikan dan Kebudayaan. Sayangnya, organisasi ini tidak ada kaitan yang formal dengan PGRI. Selain itu ada juga organisasi profesional guru yang lain yaitu ikatan serjana pendidikan indonesia (ISPI), yang sekarang suda mempunyai nanyak devisi yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Belajar (IPBI), Himpunan Serjana istrasi Pendidikan Indonesia (HSPBI), dan lain-lain, hubungannya secara formal dengan PGRI juga belum tampak secara nyata, sehingga belum didapatkan kerjasama yang saling menunjang dalam meningkatkan mutu anggotanya.[14] K.1 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932. Pada saat didirikannya, organisasi ini disamping memiliki misi profesi juga ada tiga misi lainnya, yaitu misi politis-deologis, misi peraturan organisaoris, dan misi kesejahteraan.[15] Misi profesi PGRI adalah upaya untuk meningkatkan mutu guru sebagai penegak dan pelaksana pendidikan nasional. Guru merupakan pioner pendidikan sehinnga dituntut oleh UUSPN tahun 1989: pasal 31; ayat 4, dan PP No. 38 tahun 1992, pasal 61 agar memasuki organisasi profesi kependidikan serta selalu meningkatkan dan mengembagkan kemampuan profesinya. Misi politis-teologis tidak lain dari upaya penanaman jiwa nasionalise, yaitu komitmen terhadap pernyataan bahwa kita bangsa yang satu yaitu bangsa indonesia, juga penanaman nilai-nilai luhur falsafah hidup berbangsa dan benegara, yaiitu panca sila. Itu sesungguhnya misi politis-ideologis PGRI, yang dalam perjalanannya dikhawatirkan terjebak dalam area polotik praktis sehingga tidak dipungkiri bahwa PGRI harus pernah menelan pil pahit, terperangkap oleh kepanjangan tangan orde baru. Misi peraturan organisasi PGRI merupakan upaya pengejawantahan peaturan keorgaisasian , terutama dalam menyamakan persepsi terhadap visi, misi, dan kode etik keelasan sruktur organisasi sangatlah diperlukan. Dipandang dari segi derajat keeratan dan keterkaitan

antaranggotanya, PGRI berbentuk persatuan (union). Sedangkan struktur dan kedudukannya bertaraf nasional, kewilayahan, serta kedaerahan. Keanggotaan organisasi profesi ini bersifat langsung dari setiap pribadi pengemban profesi kependidikan. Kalau demikian, sesunguhnya PGRI merupakan organisasi profesi yang memiliki kekuatan dan mengakar diseluruh penjuru indonesia. Arrtinya, PGRI memiliki potensi besar untuk meningkatkan hakikat dan martabat guru, masyarakat, lebih jauh lagi bangsa dan negara. K.2 Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antaranggotanya.[16] Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta 17-19 Mei 1984. Kongres tersebut menghasilkan tujuh rumusan tujuan ISPI, yaitu: (a) Menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia; (b) meningkatkan sikap dan kemampuan profesional para angotanya; (c) membina serta mengembangkan ilmu, seni dan teknologi pendidikan dalam rangka membantu pemerintah mensukseskan pembangunan bangsa dan negara; (d) mengembangkan dan menyebarkan gagasan-gagasan baru dan dalam bidang ilmu, seni, dan teknologi pndidikan; (e) meindungi dan memperjuangkan kepentingan profesional para anggota; (f) meningkatkan komunikasi antaranggota dari berbagai spesialisasi pendidikan; dan (g) menyelenggarakan komunikasi antarorganisasi yang relevan. Pada perjalanannya ISPI tergabung dalam Forum Organisasi Profesi Ilmiah (FOPI) yang terlealisasikan dalam bentuk himpunan-himpunan. Yang tlah ada himpunannya adalah Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia (HISPIPSI), Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Alam, dan lain sebagainya. K.3 Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi profesi kependidikan yang bersifat keilmuan dan profesioal ini berhasrat memberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing. Organisasi ini merupakan himpunan para petugas bimbingan se Indonesia dan bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanannya. Secara rinci tujuan didirikannya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) adalah sebagai berikut ini.  

1. Menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah organisasi. 2. Mengidentifikasi dan mengiventarisasi tenaga ahli, keahlian dan keterampilan, teknik, alat dan fasilitas yang telah dikembangkan di Indonesia di bidang bimbingan, dengan



demikian dimungkinkan pemanfaatan tenaga ahli dan keahlian tersebut dengan sebaikbaiknya. 3. Meingatkan mutu profesi bimbingan, dalam hal ini meliputi peningkatan profesi dan tenaga ahli, tenaga pelaksana, ilmu bimbingan sebagai disiplin, maupun program layanan bimbingan (Anggaran Rumah Tangga IPBI, 1975).

Untuk menopang pencapaian tujuan tersebut dicanangkan empat kegiatan, yaitu: 1. Pengembangan ilmu dalam bimbingan dan konseling; 2. Peningkatan layanan bimbingan dan konseling; 3. Pembinaan hubungan dengan organisasi profesi dan lembaga-lembaga lin, baik dalam maupun luar negeri; dan 4. Pembinaan sarana (Anggaran Rumah Tangga IPBI, 1975). Kegiatan pertama dijabarkan kembali dalam anggaran rumah tangga (ART IPBI, 1975) sebagai berikut ini. 1. Penerbitan, mencakup: buletin Ikatan Petugas Bmbingan Indoesia dan brosur atau penerbitan lain. 2. Pengembangan alat-alat bimbingan dan penyebarannya. 3. Pengembangan teknik-teknik bimbingan dan penyebarannya. 4. Penelitian di bidang bimbingan. 5. Penataran, seminar, lokakarya, simposium, dan kegiatan-kegiatan lain yang sejenis. 6. Kegiatan-kegiatan lain untuk memajukan dan mengembangkan bimbingan.

G. Daftar Pustaka

     

Soetjipta dan Kosasi Raflis. 2007. Profesi Keguruan . Jakarta: Rineka Cipta Organisasi Profesi Guru http://id.shvoong.com/books/dictionary/1968825-organisasiprofesi-guru/#ixzz1Io7jMlur http://beautifulindonesiaandpeace.blogspot.com/2009/01/makalah-profesi-keguruan.html http://qade.wordpress.com/2009/02/11/profesi-keguruan/ http://trieelangsutajaya2008.wordpress.com/2009/02/16/kode-etik-guru-2008/ http://pai-smpn21padang.blogspot.com/

Etika Profesi Etika dan Moral Kita sering mendengar istilah etika bukan? Namun sudah benarkan pengertian kita tentang etika? Jika kita artikan menurut asal bahasa, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "Ethos" yang artinya watak kesusilaan atau adat. Etika dapat dimaknakan sebagai watak kesusilaan atau

dikaitkan dengan adat. Dalam kesehariannya memang etika ini sering disamakan dengan moral. Tidak salah memang, namun terdapat sedikit perbedaan dalam penerapan. Penggunaan istilah moral sering diterapkan pada sikap atau perilaku terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Sedangkan etika itu sendiri dalam penerapannya lebih tepat digunakan pada suatu sistem atau tata cara terhadap nilai-nilai yang ada. Etika lebih condong ke arah ilmu tentang baik atau buruk menurut adat masyarakat, berbeda dengan moral yang lebih ke arah baik atau buruk menurut hati nurani seseorang. Dapat digambarkan jika seorang batur(pembantu) di lingkungan keraton, saat bertemu dengan Sultan maka etika batur itu adalah menunduk tidak baik jika dia hanya berjalan lenggang biasa saja. Berbeda saat seorang anak muda melihat nenek yang kesulitan menyeberang di jalan raya, maka jika anak muda itu punya moral, dia akan membantu nenek itu menyeberang jalan, karena hati nuraninya berkata bahwa menolong orang itu baik. Jadi berdasarkan contoh kedua kejadian di atas, dapat dilihat bahwa etika dan moral sedikit berbeda. Etika tergantung pada lingkungan/adat suatu masyarakat atau komunitas, sedangkan moral itu hanya tergantung pada hati nurani manusia. Etika Profesi Sering kita mendengar kata profesi, namun apakah kita memahami arti kata profesi ini? Istilah profesi adalah suatu hal yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang dalam bidang tertentu yang dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Seseorang yang bekerja dengan keahliannya saja belum dapat dikatakan sebagai profesi. Sebuah profesi yang menuntut sebuah profesionalisme diharuskan menguasai teori secara teknis tentang pekerjaannya itu. Jadi sebuah profesi harus memiliki unsur yang lengkap dan seimbang antara teori/teknis dan praktek keahlian di lapangan. Di dalam menjalani sebuah profesi, sesorang harus bisa melaksanakan tugas atau pekerjaannya itu dengan baik dan tentunya benar menurut aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kerjanya. Etika dalam berprofesi merupakan hal yang sangat penting keberadaannya karena etika ini yang akan menuntun seseorang untuk bekerja menjalankan tugasnya dengan baik. Orientasi utama profesi adalah untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan keahlian yang dimiliki. Akan tetapi tanpa disertai suatu kesadaran diri yang tinggi, profesi dapat dengan mudahnya disalahgunakan oleh seseorang seperti pada penyalahgunaan profesi seseorang dibidang komputer misalnya pada kasus kejahatan komputer yang berhasil mengcopy program komersial untuk diperjualbelikan lagi tanpa ijin dari hak pencipta atas program yang dikomersikan itu. Sehingga perlu pemahaman atas etika profesi dengan memahami kode etik profesi. Manusia dan Kebutuhannya Sebagai makhluk yang istimewa, untuk melengkapi kehidupannya, manusia harus bekerja keras dan berkarya. Karya tersebut dilakukan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam kehidupannya. Bicara tentang kebutuhan manusia, Abdulkadir Muhammad (2001) mengklasifikasikan kebutuhan manusia menjadi empat kelompok sebagai berikut : 1.kebutuhan ekonomi, misal sandang, pangan dan papan

2.kebutuhan psikis, misal agama, pendidikan, hiburan 3.kebutuhan biologis 4.kebutuhan pekerjaan Pekerjaan dan Profesi Pada hakikatnya, bekerja adalah kodrat manusia. Sejak kecilpun manusia sebenarnya sudah bekerja, meskipun tidak dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupannya. Mereka berintereaksi dengan manusia lain dan melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dalam kehidupannya. Thomas aquinas seperti dikutip sumaryono (1995) menyatakan bahwa setiap wujud kerja mempunyai empat macam tujuan, yaitu : 1.memenuhi kebutuhan hidup 2.mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas 3.melayani sesama 4.mengontrol gaya hidup Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja pada orang yang terlebih dahulu mengusasai keterampilan tersebut, dan terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Dalam kaitan pekerjaan dan profesi, hakikat pekerjaan menuntut manusia untuk memilih profesi atau keahliannya secara bertanggungjawab sesuai kemampuannya. Untuk itu, sebelum bekerja dan menjalankan profesi, manusia dituntut untuk memiliki persiapan yang matang dan sebaikbaiknya Profesi dan Profesional Orang yang profesional menurut Kahlil Gibran adalan orang yang mencintai profesinya. Dengan mencintai profesi, orang akan terpacu untuk terus mengembangkan kemampuan yang mendukung profesi tersebut. Seorang profesi harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut : 1.menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya 2.mampu mengkonversikan ilmu menjadi keterampilan 3.selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi Seorang yang profesional adalah seseorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis profesionalisme yang berlaku pada profesinya tersebut. Untuk menjadi seorang profesional, seseorang yang melakukan pekerjaan dituntut untuk memiliki beberapa sikap seperti: 1.komitmen tinggi 2.tanggung jawab 3.berpikir sistematis 4.penguasaan materi 5.menjadi bagian masyarakat profesional

Titik penekanan dari profesionalisme adalah penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya Mengukur Profesionalisme Sebelum mengukur profesionalisme, harus dipahami terlebih dahulu bahwa profesionalisme diperoleh melalui suatu proses. Proses tersebut dikenal dengan istilah “proses profesional”. Proses profesional atau profeionalisasi adalah proses evolusi yang menggunakan pendekatan organisasi dan sistematis untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional. Untuk mengukur sebuah profesionalisme, tentunya perlu diketahui terlebih dahulu standar profesional. Secara teoritis menurut Gilley Dan England (1989), standar profesional dapat diketahui dengan empat perspektif pendekatan, yaitu : 1.pendekatan berorientasi filosofis. Ada 3 hal pokok yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat profesionalisme : - Pendekatan lambang profesional Lambang profesional yang dimaksud antara lain seperti sertifikat, lisensi, dan akreditasi. - Pendekatan sikap individu Pendekatan ini melihat bahwa layanan individu pemegang profesi diakui oleh umum dan bermanfaat bagi penggunanya - Pendekatan electic Pendekatan ini melihat bahwa proses profesional dianggap sebagai kesatuan dari kemampuan, hasil kesepakatan dan standar tertentu. 2.Pendekatan perkembangan bertahap Orientasi perkembangan menekankan pada enam langkah dalam proses berikut : - berkumpulnya individu-individu yang memiliki minat yang sama terhadap suatu profesi. - melakukan identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu untuk mendukung profesi yang dijalaninya. - setelah individu-individu berkumpul, selanjutnya para praktisi akan terorganisasi secara formal pada suatu lembaga yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat sebagai sebuah organisasi profesi. - membuat kesepakatan mengenai persyaratan profesi berdasarkan pengalaman dan kualifikasi tertentu - menentukan kode etik profesi yang menjadi aturan main dalam menjalankan sebuah profesi yang harus ditaati oleh semua anggota profesi yang bersangkutan - revisi persyaratan berdasarkan kualifikasi tertentu seperti syarat akademis dan pengalaman melakukan pekerjaan di lapangan 3.Pendekatan berorientasi karakteristik Ada delapan karakteristik pengembangan proses profesional yang saling terkait, yaitu : - kode etik profesi yang merupakan aturan main dalam menjalankan sebuah profesi - pengetahuan yang terorganisir yang mendukung pelaksanaan sebuah profesi - keahlian dan kompetensi yang bersifat khusus - tingkat pendidikan minimal dari sebuah profesi

- sertifikat keahlian yang harus dimiliki sebagai salah satu lambang profesional - proses tertentu sebelum memangku profesi untuk bisa memikul tugas dan tanggung jawab dengan baik - adanya kesempatan untuk menyebarluaskan dan bertukar ide di antara anggota - adanya tindakan disiplin dan batasan tertentu jika terjadi malpraktik dan pelanggaran kode etik profesi 4.Pendekatan berorientasi non-tradisional Menyatakan bahwa seseorang dalam bidang ilmu tertentu diharapkan mampu melihat dan merumuskan karakteristik yang unik dan kebutuhan sebuah profesi Dengan pendekatan-pendekatan yang dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa mengukur profesionalisme bukanlah hal yang mudah karena profesionalisme tersebut diperoleh melalui suatu proses profesional, yaitu proses evolusi dalam mengembangkan profesi ke arah status profesional yang diharapkan. Kejujuran dalam etika profesi Dalam menjalani sebuah profesi kunci utama adalah kejujuran. Kejujuran merupakan hal yang sangat mendasar dari manusia yang akan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Kejujran pasti diajarkan oleh seluruh agama melalui kitab-kitabnya. Kejujuran dan keadilan merupakan kunci pokok dalam berbuat, bekerja dan berinteraksi dengan lingkungan. Hal ini sangat disadari mengingat suatu hasil kerja bila tidak dilandasi dengan kejujuran, merupakan suatu awal yang buruk dan malapetaka Kejujuran ini juga termasuk dalam langkah-langkah beretika profesi. Orang bijak mengatakan kejujuran adalah mata uang di mana-mana dan kejujuran itu mahal harganya. Memang tepat sekali jika kejujuran itu mahal. Seorang kepala desa yang mencoba menggunakan uang rakyat untuk kepentingannya sendiri, dia akan menerima akibat dari perbuatannya itu. Selain dari Tuhan yang Maha Tahu, dia juga akan dikucilkan oleh masyarakat, mendapat pembalasan dari hukum dan tidak lagi diberi kepercayaan oleh semua orang. Itulah mengapa sebuah kejujuran sangat menentukan keberhasilan seseorang menjalani sebuah profesi. Ada beberapa pelanggaran etika profesi menyangkut kejujuran ini, antara lain: a.Bohong Seseorang dikatakan berbohong apabila dia mengetahui informasi sebagaimana mestinya, tetapi tidak menatakan demikian. Atau bila terjadi suatu kesalahan yang dia ketahui, tetapi dia tidak mau melakukan upaya untuk menyampaikan kebenaran atau pembenaran. b.Kecurangan Sengaja Hal ini terjadi, misalnya bila pada kondisi melamar pekerjaan, dan dia menyampaikan sesuatu yang tidak mempunyai pengalaman. Namun masih saja dilakukan agar dapat memperoleh pekerjaan. c.Mempergunakan data Orang Lain / Klien Seringkali seorang ahli dengan sengaja mempergunakan data/ informasi yang nyata-nyata bukan hasil karyanya, meskipun mungkin data / informasi tersebut didapat dari mantan kliennya. d.Menahan Informasi

Informasi yang sebenarnya harus disampaikan malah disimpan atau tidak disampaikan. Misalnnya seorang atasan tidak memberi informasi pada bawahan dan sebaliknya . e.Tidak Menyebarkan Informasi Tujuan pokok seorang ahli berada di tengah-tengah masyarakat adalah untuk melindungi dan menjaga keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Untu iitu diperlukan penyebaran informasi kepada masyarakat yang memang membutuhkan informasi tersebut, bukan mallah tidak menyebarkannya, apalagi bila informasi itu sangat berharga dan mendedsak bagi masyarakat. Peran Etika dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kita tahu bahwa saat ini perkembangan ilmu dan teknologi berkembang sangat cepat. Di era yang serba cepat, modern dan canggih ini, banyak sekali pekerjaan ataupun profesi yang ditawarkan terutama di bidang teknologi dan informasi. Namun tak semua pekerjaan atau profesi itu dilaksanakan sebaik-baiknya. Ada beberapa penyimpangan etika dalam menggunakan data dalam istilah keilmuan: a.Trimming Juga dikenal dengan sebutan smoothing, yakni memperhalus data data sehingga tampilannya nampak lebih akurat dan baik. b.Cooking Merupakan usaha membuat / merekayasa data sedemikian rupa sehingga menjadi "Fit - Cook" (sesuai) dengan suatu Theorema/toeri yang sudah ada. Sehingga terlihat kebearannya. c.Forging Pengertian sederhana forging adalah merekayasa data seola-olah telah melakukan eksperimen. Data yang ada sebagian atau seluruhnya dibuat seolah-olah didapat dari hasil eksperimen. d.Plagiat Kasus inilah yang sering muculdi kalangan masyarakat, dimana seseorang mengambil, memakai data/hasil karya orang lain tanpa seizin orang yang membuatnya. Selain itu dalam publikasi hasil karya biasanya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak mengindahkan etika, misalnya : a.Plagiat, Seseorang mengambil, memakai data/hasil karya orang lain tanpa seizin orang yang membuatnya. b.Referencing Kecurangan berupa penukilan dalam penulisan karya ilmiah tapi tidak mencantumkan nama pengarang atau sumber penukilan itu diambil. Hakl tersebut sangat bertentangan dengan etika. c.Authorship dan Kontrtribusi Permasalahan muncul pada saat menetapkan siapa yang akan dicantumkan dalam penulis hasil penelitian baik dalam report ataupun paper-paper. Problem ini nmakin nampak sewaktu penelitian dikerjakan oleh grup dan diantara mereka ada yang tidak aktif, pertanyaan yang muncul apakah orang tersebut pantas untuk dicantumkan namanya dalam karya itu. sumber : http://proudtobecreative.blogspot.com/

Sumber: http://www.vilila.com/2010/10/etika-profesi.html#ixzz2MzYsoHTZ

Pengertian Etika, Profesi, Etika Profesi dan Kode Etik Profesi Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu “Ethikos” yang berati timbul dari kebiasaan, adalah cabang utama dari filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk dan tanggung jawab. Berikut ini merupakan dua sifat etika, yaitu : Ø Non-empirisFilsafat digolongkan sebagai ilmu non empiris. Ilmu empiris adalah ilmu yang didasarkan pada fakta atau yang kongkret. Namun filsafat tidaklah demikian, filsafat berusaha melampaui yang kongkret dengan seolah-olah menanyakan apa di balik gejala-gejala kongkret. Demikian pula dengan etika. Etika tidak hanya berhenti pada apa yang kongkret yang secara faktual dilakukan, tetapi bertanya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Ø Praktis Cabang-cabang filsafat berbicara mengenai sesuatu “yang ada”. Misalnya filsafat hukum mempelajari apa itu hukum. Akan tetapi etika tidak terbatas pada itu, melainkan bertanya tentang “apa yang harus dilakukan”. Dengan demikian etika sebagai cabang filsafat bersifat praktis karena langsung berhubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia. Tetapi ingat bahwa etika bukan praktis dalam arti menyajikan resep-resep siap pakai. Etika tidak bersifat teknis melainkan reflektif. Maksudnya etika hanya menganalisis tema-tema pokok seperti hati nurani, kebebasan, hak dan kewajiban, dan sebagainya, sambil melihat teori-teori etika masa lalu untuk menyelidiki kekuatan dan kelemahannya. Diharapakan kita mampu menyusun sendiri argumentasi yang tahan uji. Perbedaan antara Etika dengan Etiket yaitu, Etika menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Contohnya : Dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa izin karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin sama artinya dengan mencuri. “Jangan mencuri” merupakan suatu norma etika. Di sini tidak dipersoalkan apakah pencuri tersebut mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Sedangkan Etiket hanya berlaku dalam situasi dimana kita tidak seorang diri (ada orang lain di sekitar kita). Bila tidak ada orang lain di sekitar kita atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Contohnya : Saya sedang makan bersama bersama teman sambil meletakkan kaki saya di atas meja makan, maka saya dianggap melanggat etiket. Tetapi kalau saya sedang makan sendirian (tidak ada orang lain), maka saya tidak melanggar etiket jika saya makan dengan cara demikian. Pengertian Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian (expertise), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggung jawabkan. Seseorang yang menekuni suatu profesi tertentu disebut professional, sedangkan professional sendiri mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengn profesinya. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari profesi, yaitu : 

Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis

Seorang professional harus memiliki pengetahuan teoretis dan keterampilan mengenai bidang teknik yang ditekuni dan bisa diterapkan dalam pelaksanaanya atau prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. 

Asosiasi Profesional

Merupakan suatu badan organisasi yang biasanya diorganisasikan oleh anggota profesi yang bertujuan untuk meningkatkan status para anggotanya. 

Pendidikan yang Ekstensi

Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Seorang professional dalam bidang teknik mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi baik itu dalam suatu pendidikan formal ataupun non formal. 

Ujian Kompetisi

Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis. 

Pelatihan institutional

Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan istitusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan. 

Lisensi

Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.



Otonomi kerja

Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar. 

Kode etik

Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. 

Mengatur diri

Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi. 

Layanan publik dan altruism

Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. 

Status dan imbalan yang tinggi

Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat. Pengertian Etika Profesi Etika profesi menurut keiser dalam ( Suhrawardi Lubis, 1994:6-7 ) adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah system norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar professional memberikan jasa sebaikbaiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak professional. Tiga Fungsi dari Kode Etik Profesi

1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan 2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan 3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi

Sumber : http://www.idoub.com/doc/53705586/39/Pengertian-Profesi-dan-ciri-cirinya http://id.wikipedia.org/wiki/Etika http://felix3utama.wordpress.com/2008/12/01/pengertian-dalam-etika-profesi/

       

Tujuan Kode Etik Profesi Menjunjung tinggi martabat profesi. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Meningkatkan mutu profesi. Meningkatkan mutu organisasi profesi. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Menentukan baku standarnya sendiri. http://rizqtea.blogspot.com/2012/07/tujuan-kode-etik-profesi.html

Pengertian, Hakikat dan Fungsi Kode Etik Profesi Guru Ilyas Chambera

Pengertian Kode Etik Kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebeagai pedoman dalam berprilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekolompok orang atau masyarakat tertentu.

Dalam kaitannya dengan Istilah profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Gibson and Mitchel (1995;449): suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan dalam standar prilaku anggotanya. Nilai profesional tadi ditandai adanya sifat altruistis artinya lebih mementingkan kesejahteraan orang lain dan berorientasi pada pelayanan umum dengan prima. Kode etik dijadikan standar aktivitas anggota profesi, kode etik itu sekaligus dijadikan pedoman tidak hanya bagi anggota profesi tetapi juga dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk menjaga bias/kesewenangan penggunaan kode etik. Fungsi Kode Etik Pada dasarnya kode etik berfungsi sebagai, perlindungan dan pengembangan bagi profesi itu, dan sebagai pelindung bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan suatu profesi. Gibson and Mitchel (1995;449), sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional anggota suatu profesi dan pedoman bagi masyarakat pengguna suatu profesi dalam meminta pertanggungjawaban jika anggota profesi yang bertindak di luar kewajaaran. Secara umum fungsi kode etik guru berfungsi sebagai berikut: 1. Agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi; 2.Agar guru bertanggungjawab atas profesinya; 3.Agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal; 4.Agar guru dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan 5.Agar profesi ini membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri; 6.Agar profesi ini terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah http://blog.uin-malang.ac.id/ilyasbima/2011/06/17/pengertian-hakikat-dan-fungsi-kode-etikprofesi-guru/ I. Pendahuluan

Kode etik bagi suatu organisasai sangat penting dan mendasar, sebab kode etik merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku yang dijunjung tinggi oleh setiap anggotanya. Dalam menunaikan tugasnya sebagai seorang guru, kode etik merupakan salah satu elemen penting yang mampu menopang kinerja guru sehingga terjadi transformasi diri yang optimal menuju pribadi yang profesional. Pada kesempatan ini, kelompok 4 mencoba memaparkan materi tentang kode etik profesi guru dengan berfokus pada beberapa poin, yakni pengertian kode etik, tujuan kode etik dan butir-butir kode etik. Semoga materi ini mengantar kita ke dalam diskusi alot tentang kode etik profesi guru dan di akhir diskusi, kita dapat memperoleh pemahaman yang tepat mengenai kode etik profesi guru. II. Pengertian Kode Etik dan Kode Etik Guru  

 

Menurut Konvensi Nasional IPBI I kode etik adalah pola ketentuan, aturan, tata cara yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas maupun tugas suatu profesi. Menurut UU no.8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari. Pidato pembukaan kongres PGRI XIII, kode etik guru Indonesia terdiri dari dua unsur pokok, yakni sebagai pedoman moral dan sebagai pedoman tingkah laku. Menurut Oteng Sutisna (1986: 364), kode etik guru sesungguhnya merupakan pedoman yang mengatur hubungan guru dengan teman kerja, murid dan wali murid, pimpinan dan masyarakat serta dengan misi tugasnya.

III. Tujuan Kode Etik Guru Pada dasarnya, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum, tujuan kode etik (R. Hermawan S, 1979) adalah sebagai berikut: 

untuk menjunjung tinggi martabat profesi

Dalam hal ini, kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karenanya, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindakan atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga seringkali disebut kode kehormatan. 

untuk menjaga dan memeihara kesejahteraan para anggotanya

Yang dimaksud dengan kesejahteraan di sini, meliputi baik kesejahteraan lahir (material) maupun kesejahteraan batin (spiritual atau mental). Dalam hal kesejahteraan lahir, kode etik memuat umumnya larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatanperbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya, misalnya dengan menetapkan tariftarif minimum honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya sehingga siapa-siapa yang menetapkan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan-rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin, kode etik umumnya memberi petunjuk-petunjuk kepada anggotanya untuk melaksanakan profesinya. Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dan berinteraksi dengan sesama anggota profesi. 

untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan pengabdian kegiatan profesi sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggungjawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merupakan ketentuanketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. 

untuk meningkatkan mutu profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. 

untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan pada setiap anggota untuk secara arif, aktif, berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan organisasi. Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi serta mutu organisasi profesi. IV. Butir-Butir Kode Etik Guru Berikut ini merupakan butir-butir kode etik guru yang dirumuskan oleh Kongres PGRI tahun 1989. Adapun butir-butir tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia yang seutuhnya.

2.

Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.

3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan. 4. Guru harus dapat menciptakan suasana yang dapat diterima peserta didik untuk berhasilnya proses belajar mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar supaya terjalin hubungan dan kerjasama yang baik dalam pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7.

Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.

8.

Guru bersama-sama meningkatkan mutu dari organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan.

9.

Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

V. Sanksi terhadap pelanggar Kode Etik 

Sanksi Moral

Sanksi moral di sini maksudnya bahwa si pelanggar kode etik mendapat celaan dan dikucilkan dari masyarakat atau teman seprofesi. 

Sanksi dikeluarkan dari organisasi (etika di suatu organisasi)

Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik. Berkaitan dengan ini, pelanggar kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Pelanggaran berat terhadap kode etik profesi dapat menyebabkan si pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi tertentu. VI. Penutup

Setelah kita menyimak pemaparan dari kelompok 4 mengenai kode etik profesi guru, kita mungkin sepakat bahwa kode etik profesi guru sangatlah penting. Kode etik yang merupakan aturan dan pedoman etis, dapat menjadi pengontrol sikap dan tingkah laku guru sebagai peserta didik yang perlu mematuhi aturan-aturan yang ada sehingga menjadikannya pribadi bermartabat dan profesional bagi anak didik dan masyarakat serta negara. Di akhir bahan makalah ini, pemakalah menyisipkan buah pemikiran Andrias Harefa dari bukunya yang berjudul Sekolah Saja Tidak Pernah Cukup: Seandainya sekolah, universitas, pengajaran, dan pelatihan di dunia kerja itu kita kepada kehidupan nyata, maka apakah yang seharusnya kita pelajari? Mungkin ini:     

kembalikan

Kita akan belajar bahwa tidaklah penting apa yang kita miliki, tetapi yang penting adalah siapa diri kita ini sebenarnya. Kita akan belajar bahwa lingkungan dapat mempengaruhi pribadi kita tetapi kita harus bertanggungjawab untuk apa yang telah kita lakukan. Kita akan belajar bahwa tidak ada yang instan atau serba cepat di dunia ini, semua butuh proses dan pertumbuhan, kecuali kita ingin sakit hati dan dikecewakan. Kita akan belajar bahwa kata-kata manis tanpa tindakan adalah kemunafikan psikospiritual. Kita akan belajar bahwa dua manusia dapat melihat hal-hal yang sama persis, tetapi terkadang dari sudut pandang yang amat berbeda, dan itu manusiawi.

http://niek2japn.wordpress.com/2011/02/12/kode-etik-profesi-guru/

Makalah Kode Etik Guru BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Akhir-akhir ini pendidikan menjadi masalah yang ramai dibicarakan.Berbicara mengenai pendidikan berarti berbicara tentang profesiguru. Pada saat ini profesi guru merupakan salah satu profesi yang banyak diminati oleh kebanyakan siswa dan siswi, hal tersebut karena guru merupakan profesi yang dapat menentukan masa depan bangsa ini, guru yang baik dan berkualitas dapat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang berkualitas juga, begitu pun sebaliknya, seorang guru yang tidak berkualitas akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang tertinggal dan bahkan bisa menjadi bangsa yang terjajah lagi, selain itu saat ini profesi guru dijamin kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, orang-orang

berlomba-lomba untuk menjadi seorang guru. Namun, menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah syarat istrasi, teknis, psikis, dan fisik, selain itu seorang guru juga harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional. Namun,kebanyakan orang-orang yang telah menjadi seorang guru dalam menjalankan profesinya tersebut tidak jarang melakukan penyimpangan atau pun pelanggaran terhadap norma-norma menjadi seorang guru, sehingga pemerintah menetapkan suatu aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi oleh para guru di Indonesia yang dikenal dengan “Kode Etik Guru”. Dengan adanya Kode Etik Guru ini, diharapkan para guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana telah ditetapkan dalam Kode Etik Guru tersebut. 1.2 Rumusan Masalah     

Apakah pengertian Kode Etik Guru? Apakah isi dari kode etik guru? Apakah hakikat kode etik guru terhadap guru di Indonesia? Apakah tujuan kode etik guru? Apakah fungsi kode etik terhadap guru di Indonesia? 1.3 Tujuan

    

Untuk menjelaskan pengertian Kode Etik Guru Untuk menjelaskan isi dari kode etik guru Untuk menjelaskan hakikat kode etik guru terhadap guru di Indonesia Untuk menjelaskan tujuan kode etik guru Untuk menjelaskan fungsi kode etik terhadap guru di Indonesia 1.4 Manfaat

    

Dapat mengetahui pengertian Kode Etik Guru Dapat mengetahui isi dari Kode Etik Guru Dapat mengetahui hakikat Kode Etik Guru terhadap guru di Indonesia Dapat mengetahui tujuan Kode Etik Guru Dapat mengetahui fungsi Kode Etik Guru di Indonesia

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Kode Etik Guru Kode Etik Dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.

Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standaart perilaku anggotanya. Nilai professional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Berikut beberapa pengertian kode etik : 



Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pasal 28 menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku perbuatan di dalam dan di luar kedinasan". Dalam Penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya Kode Etik ini, Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil itu digariskan pula prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri. Dari uraian ini dapat di simpulkan, bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari- hari. Kongres PGRI ke XIII, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdiaan bekerja sebagai guru (PGRI, 1973). Dari pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kode Etik Guru Indonesia terdapat dua unsur pokok yakni: (1) sebagai landasan moral, dan (2) sebagai pedoman tingkah laku. 2.2 Isi Kode Etik Guru Adapun rumusan kode etik guru yang merupakan kerangka pedoman guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu sesuai dengan hasil kongres PGRI XIII, yang terdiri dari Sembilan item berikut:

       

Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berPancasila. Guru memiliki kejujuran professional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Guru secara sendiri dan/atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antarsesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru professional sebagai sarana pengabdiannya.



Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. 2.3 Hakikat Kode Etik Guru Pada dasarnya guru adalah tenaga professional di bidang kependidikan yang memiliki tugas mengajar, mendidik, dan membimbing anak didik agar menjadi manusia yang berpribadi (pancasila).Dengan demikian, guru memiliki kedudukan yang sangat penting dan tanggung jawab yang sangat besar dalam menangani berhasil atau tidaknya program pendidikan.Kalau boleh dikatakan sedikit secara ideal, baik atar buruknya suatu bangsa di masa mendatang banyak terletak di tangan guru. Sehubungan dengan itu guru sebagai tenaga professional memerlukan pedoman atau kode etik guru agar terhidar dari segala bentuk penyimpangan. Kode etik menjadi pedoman baginya untuk tetap professional (sesuai dengan tuntutan dan persyaratan profesi).Setiap guru yang memegang keprofesionalannya sebagai pendidik akan selalu berpegang epada kode etik guru. Sebab kode etik guru ini sebagai salah satu ciri yang harus ada pada profesi itu sendiri. Kode etik yang memedomani setiap tingkah laku guru senantiasa sangat diperlukan. Karena dengan itu penampilan guru akan terarah dengan baik, bahkan akan terus bertambah baik. Ia akan terus menerus memperhatikan dan mengembangkan profesi keguruannya. Kalau kode etik yang merupakan pedoman atau pegangan itu tidak dihiraukan berarti akan kehilangan pola umum sebagai guru. Jadi postur kepribadian guru akan dapat dilihat bagaimana pemanfaatan dan pelaksanaan dari kode etik yang sudah disepakati bersama tersebut. Dalam hubungan ini jabatan guru yang betuk-betuk professional selalu dituntut adanya kejujuran professional. Sebab kalau tidak ia akan kehilangan pamornya sebagai guru atau boleh dikatakan hidup diluar lingkup keguruan. 2.4 Tujuan Kode Etik Guru Pada dasarnya tujuan merumuskankode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut:



Untuk menjunjung tinggi martabat profesi Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remes terhadap profesi akan melarang. Oleh karenya, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atauk kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segin ini, kode etik juga sering kali disebut kode kehormatan.



Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan lahir (atau material) maupun kesejahteraan batin (spiritual atau mental). Dalam hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa-siapa yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan-rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin para anggota profesi, kode

etik

umumnya memberi petunjuk-petunjuk para anggotanya untuk melaksanakan profesinya. Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. 

Untuk meningkatkan pengabadian para anggota profesi Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabian profesi, sehingga bagi anggota profesi daapat dengan mudah megnetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.



Untuk meningkatkan mutu profesi Untuk meningkatkan mutu profesi kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.



Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartispasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejateraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi.

2.5 Fungsi Kode Etik Guru Pada dasarnya kode etik berfungsi sebagai, perlindungan dan pengembangan bagi profesi itu, dan sebagai pelindung bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan suatu profesi. Gibson and Mitchel (1995;449), sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional anggota suatu profesi dan pedoman bagi masyarakat pengguna suatu profesi dalam meminta pertanggungjawaban jika anggota profesi yang bertindak di luar kewajaaran. Secara umum, fungsi kode etik guru adalah sebagai berikut:      

Agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Agar guru bertanggungjawab atas profesinya. Agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Agar guru dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Agar profesi ini membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri. Agar profesi ini terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah.

BAB III PENUTUP 3.1 kesimpulan

Adapun kesimpulan dari makalah tersebut adalah :   





  

bahwa Kode Etik Guru merupakan aturan tata-susila keguruan. Aturan-aturan tentang keguruan (yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan guru) melibatkan dari segi usaha. Aturan yang terdapat dalam Kode Etik Guru dirumuskan oleh PGRI dan para guru di Indonesia Kode etik sangatlah penting bagi para guru di Indonesia karena dengan kode etik penampilan guru akan terarah dengan baik, bahkan akan terus bertambah baik. Dan akan terus menerus memperhatikan dan mengembangkan profesi keguruannya. Tujuan kode etik guru antara lain adalah menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, pedoman berperilaku, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, meningkatkan mutu profesi dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Fungsi kode etik guru antara lain adalah agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab atas profesinya, terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri dan terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah. 3.2 Saran Sebaiknya sebagai sseorang guru yang professional harus mematuhi kode etik guru. Dengan adanya kode etik guru, sebaiknya seorang guru tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kode etik guru. Dalam melaksanakan profesi keguruannya, sebagai seorang orang guru harus sesuai dengan kode etik guru yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA Sardiman A.M.2007.Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar.PT Raja Grafindo Persada:Jakarta Purwanto Ngalim.2005.istrasi dan Supervisi Pendidikan.PT Remaja Rosdakarya Offset:Bandung

Home > profesi keguruan > Fungsi Kode Etik

Fungsi Kode Etik Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi seperti itu sama seperti apa yang dikemukakan Gibson dan Michel yang lebih mementingkan pada kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas prosefional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang professional.

Biggs dan Blocher mengemukakan tiga fungsi kode etik yaitu :

1. Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. 2. Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. 3. Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi.

Sutan Zahri dan Syahmiar Syahrun mengemukakan empat fungsi kode etik guru bagi guru itu sendiri, antara lain :

1. Agar guru terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat dan pemerintah. 3. Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. 4. Penberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas.

Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya Kode etik guru sesungguhnya merupakan pedoman yang mengatur hubungan guru dengan teman kerja, murid dan wali murid, pimpinan dan masyarakat serta dengan misi tugasnya. Menurut Oteng Sutisna bahwa pentingnya kode etik guru dengan teman kerjanya difungsikan sebagai penghubung serta saling mendukung dalam bidang mensukseskan misi dalam mendidik peserta didik. , salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Seperti misalnya kode etik guru peofesional haru dibuat oleh dirinya sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi lain; karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.

Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan barang kali dapat juga membantu dalam merumuskan, tetapi pembuatan kode etik itu sendiri harus dilakukan oleh profesi yang bersangkutan. Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode etik itu sendiri harus menjadi hasil self regulation (pengaturan diri) dari profesi. Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari

luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya di awasi terus menerus.

Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Dalam proses pendidikan, banyak unsur-unsur yang terlibat agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah guru sebagai tenaga pendidik. Guru sebagai suatu profesi kependidikan mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Dalam hal itu, guru sebagai jantung pendidikan dituntut semakin profesional seiring perkembangan ilmu dan teknologi

http://www.sarjanaku.com/2010/11/fungsi-kode-etik.html

Pengertian Kode Etik Guru :: Pengertian Kode Etik Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik Agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa dan perilaku tenaga profesional. Jadi ketaatan itu terbentuk dari masing-masing orang bukan karena paksaan. Dengan demikian tenaga profesional merasa bila dia melanggar kode etiknya sendiri maka profesinya akan rusak dan yang rugi adalah dia sendiri. Kode etik bukan merupakan kode yang kaku karena akibat perkembangan zaman maka kode etik mungkin menjadi usang atau sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Misalnya kode etik tentang euthanasia (mati atas kehendak sendiri), dahulu belum tercantum dalam kode etik kedokteran kini sudah dicantumkan. Kode etik disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri. Misalnya kode etik dokter, guru, pustakawan, pengacara, Pelanggaran kde etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar kode etik tidak selalu berarti melanggar hukum. Sebagai contoh untuk Ikatan Dokter Indonesia terdapat Kode Etik Kedokteran. Bila seorang dokter dianggap melanggar kode etik tersebut, maka dia akan diperiksa oleh Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia, bukannya oleh pengadilan. KODE ETIK GURU INDONESIA Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha

Esa, Bangsa, dan Negara serta pada kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada UUD 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, oleh kerena itu, Guru Indonesia terpangil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut: 1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila. a. Guru menghormati hak individu dan kepribadian anak didiknya masing-masing b. Guru berusaha mensusseskan pendidikan yang serasi (jasmaniyah dan rohaniyah) bagi anak didiknya c. Guru harus menghayati dan mengamalkan pancasila d. Guru dengan bersunguh-sunguh mengintensifkan Pendidikan Moral Pancasila bagi anak didiknya e. Guru melatih dalam memecahkan masalah-masalah dan membina daya krasai anak didik agar kelak dapat menunjang masyarakat yang sedang membangun f. Guru membantu sekolah didalam usaha menanamkan pengetahuan keterampilan kepada anak didik. 2. Guru memiliki kejujuran professional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. a. Guru menghargai dan memperhatikan perbedaan dan kebutuhan anak didiknya masing-masing b. Guru hendaknya luwes didalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masingmasing c. Guru memberi pelajaran di dalam dan di luar sekolah berdasarkan kurikulum tanpa membedabedakan Janis dan posisi orang tua muridnya 3. Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik,. Tetapi menghindarkan diri dari segtsala bentuk penyalah gunaan a. Komunikasi Guru dan anak didik didalam dan diluar sekolah dilandaskan pada rasa kasih saying b. Untuk berhasilnya pendidikan, maka Guru harus mengetahui kepribadian anak dan latar belakangt keluarganya masing-masing. c. Komunikasi Guru ini hanya diadakan semata-mata untuk kepentingan pendidikan anak didik 4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik a. Guru menciptakan suasana kehidupan sekol;ah sehingga anak didik betah berada dan belajar di sekolah b. Guru menciptakan hubungan baik dengan orang tua murid sehingga dapat terjalin pertukaran informasi timbale balik untuk kepentingan anak didik c. Guru senantiasa menerima dengan lapang dada setiap kritik membangun yang disampaikan orang tua murid/ masyarakat terhadap kehidupan sekolahnya. d. Pertemuan dengan orang tua murid harus diadakan secara teratur 5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan a. Guru memperluas pengetahuan masyarakat mengenai profesi keguruan b. Guru turut menyebarkan program-progaram pendidikan dan lkebudayaan kepada masyarakat seketernya, sehingga sekolah tersebut turut berfubgsi sebagai pusat pembinaan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan ditempat itu c. Guru harus berperan agar dirinya dan sekolahnya dapat berfungsi sebagai unsur pembaru bagi

kehidupan dan kemajuan daerahnya. d. Guru turut bersama-sama masyarakat sekitarnya didalam berbagai aktifitas e. Guru menusahakan terciptanya kerjasama yang sebaik-bainya antara sekolah, orang tua murid, dan masyarakat bagi kesempurnaan usaha pendidikan atas dasar kesadaran bahwa pendidikan merupakan tangung jawab nersama antara pemerintah, orang t5ua murid dan masyarakat. 6. Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. a. Guru melanjutkan setudinya dengan : - Membaca buku-buku - Mengikuti loka karya, seminar, gterakan koperasi, dan pertemuan-pertemuan - pendidikan dan keilmuan lainnya - Mengikuti penataran - Mengadakan kegiatan-kegiatan penelitian b. Guru selalu bicara, bersikap dan bertindak sesuai dengan martabat profesinya, 7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun didalam hubungan keseluruhan. - Guru senantiasa saling bertukar informasi pendapat, salung menasehatri dan Bantu-membantu satu sama lainnya, baik dalam hubungan kepentingan pribadi maupun dalam menuaikan tugas profgesinya - Guru tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nama baik rekan-rekan seprofesinya dan menunjang martabat guru baik secara keseluruhan maupun secara pribadi 8. Guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan organisasi guru professional sebagai sarana pengabdiannya. - Guru menjadi anggota dan membantu organisasi Guru yang bermaksud membina profesi dan pendidikan pada umumnya - Guru senantiasa berusaha bagi peningkatan persatuan diantara sesame pengabdi pendidikan - Guru senantiasa berusaha agar menghindarkan diri dari sikap-sikap ucapan, dan tindakan yag merugikan organisasi 9. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan - Guru senantiasa tunduk terhadap kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang pendidikan - Guru melakukan tugas profesinya dengan disiplin dan rasa pengabdian - Guru berusaha membantu menyebarkan kebijak sanaan dan program pemerintah dalam bidang pendidikan kepada orang tua murid dan masyarakat sekitarnya - Guru berusaha menunjang terciptanya kepemimpinan pendidikan dilingkungan atau didaerahnya sebaik-baiknya. Pengertian, tujuan, dan Fungsi Pasal 1 Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia . Sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota maasyarakat dan warga negara.

Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas- tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar,membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah. Pasal 2 Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan. TUJUAN KODE ETIK PROFESI 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. 5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. 6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. 7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. 8. Menentukan baku standarnya sendiri. Adapun Fungsi Dari Kode Etik Profesi adalah : 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. 3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dlam berbagai bidang. Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Umumnya pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional, misalnya Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), kode etik Ikatan Penasehat HUKUM Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Kode Etik Advokasi Indonesia dan lain-lain. Ada sekitar tiga puluh organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki kode etik.

http://funavie.blogspot.com/2011/05/pengertian-kode-etik-guru.html

TUJUAN KODE ETIK PROFESI April 10th, 2010 • Related • Filed Under

Kode Etik memiliki beberapa tujuan yaitu seperti sebagai berikut:

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan mutu profesi. 5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. 6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. 7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. 8. Menentukan baku standarnya sendiri. Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang professional. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah: 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yangdigariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. 3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dlam berbagai bidang. Suatu gejala agak baru adalah bahwa sekarang ini perusahaan-perusahan swasta cenderung membuat kode etik sendiri. Rasanya dengan itu mereka ingin memamerkan mutu etisnya dan sekaligus meningkatkan kredibilitasnya dan karena itu pada prinsipnya patut dinilai positif. Dikutip dari R.Rizal Isnanto, ST, MM, MT. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/04/tujuan-kode-etik-profesi/

Pengertian dan Fungsi Kode Etik Posted by pakgalih on April 7, 2009 A. PENGERTIAN KODE ETIK Kode Etik Dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standaart perilaku anggotanya. Nilai professional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Nilai professional dapat disebut juga dengan istilah asas etis.(Chung, 1981 mengemukakan empat asas etis, yaitu : (1). Menghargai harkat dan martabat (2). Peduli dan bertanggung jawab (3). Integritas dalam hubungan (4). Tanggung jawab terhadap masyarakat. Kode etik dijadikan standart aktvitas anggota profesi, kode etik tersebut sekaligus sebagai pedoman (guidelines). Masyarakat pun menjadikan sebagai perdoman dengan tujuan mengantisipasi terjadinya bias interaksi antara anggota profesi. Bias interaksi merupakan monopoli profesi., yaitu memanfaatkan kekuasan dan hak-hak istimewa yang melindungi kepentingan pribadi yang betentangan dengan masyarakat. Oteng/ Sutisna (1986: 364) mendefisikan bahwa kode etik sebagai pedoman yang memaksa perilaku etis anggota profesi. Konvensi nasional IPBI ke-1 mendefinisikan kode etik sebagai pola ketentuan, aturan, tata cara yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktifitas maupun tugas suatu profesi. Bahsannya setiap orang harus menjalankan serta mejiwai akan Pola, Ketentuan, aturan karena pada dasarnya suatu tindakan yang tidak menggunakan kode etik akan berhadapan dengan sanksi. B. FUNGSI KODE ETIK Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi seperti itu sama seperti apa yang dikemukakan Gibson dan Michel (1945 : 449) yang lebih mementingkan pada kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas prosefional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang professional. Biggs dan Blocher ( 1986 : 10) mengemukakan tiga fungsi kode etik yaitu : 1. Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. (2). Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. (3). Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi.

Sutan Zahri dan Syahmiar Syahrun (1992) mengemukakan empat fungsi kode etik guru bagi guru itu sendiri, antara lain : 1. Agar guru terhindar dari penyimpangan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Untuk mengatur hubungan guru dengan murid, teman sekerja, masyarakat dan pemerintah. 3. Sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku guru agar lebih bertanggung jawab pada profesinya. 4. Penberi arah dan petunjuk yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan tugas. Kode etik guru sesungguhnya merupakan pedoman yang mengatur hubungan guru dengan teman kerja, murid dan wali murid, pimpinan dan masyarakat serta dengan misi tugasnya. Menurut Oteng Sutisna (1986 : 364) bahwa pentingnya kode etik guru dengan teman kerjanya difungsikan sebagai penghubung serta saling mendukung dalam bidang mensukseskan misi dalam mendidik peserta didik. Etika hubungan guru dengan peserta didik menuntut terciptanya hubungan berupa helping relationship (Brammer, 1979), yaitu hubungan yang bersifat membantu dengan mengupayakan terjadinya iklim belajar yang kondusif bagi perkembangan peserta didik. Dengan ditandai adanya perilaku empati,penerimaan dan penghargaan, kehangatan dan perhatian, keterbukaan dan ketulusan serta kejelasan ekspresi seorang guru. Seorang guru apabila ingin menjadi guru yang professional harusnya mendalami serta memiliki etika diatas tersebut. Etika Hubungan garis dengan pimpinan di sekolah menuntut adanya kepercayaan. Bahwa guru percaya kepada pimpinan dalam meberi tugas dapat dan sesuai dengan kemampuan serta guru percaya setiap apa yang telah dikerjakan mendapatkan imbalan dan sebaliknya bahwa pimpinan harus yakin bahwa tugas yang telah diberikan telah dapat untuk dilaksanakan. Guru sangat perlu memelihara hubungan baik dengan masyarakat untuk kepentingan pendidikan. Guru juga harus menghayati apa saja yang menjadi tanggung jawab tugasnya. C. CONTOH PENERAPAN KODE ETIK 1. Kode Etik Guru “ Guru memiliki kewajiban untuk membimbing anak didik seutuhnya dengan tujuan membentuk manusia pembangunan yang pancasila”. Inilah bunyi kode etik guru yang perrtama dengan istilah “bebakti membimbing” yang artinya mengabdi tanpa pamrih dan tidak pandang bulu dengan membantu (tanpa paksaan, manusiawi). Istilah seutuhnya lahir batin, secara fisik dan psikis. Jadi

guru harus berupaya dalam membentuk manusia pembangunan pancasila harus seutuhnya tanpa pamrih. 1. Kode Etik Guru Pembimbing/ Konselor Sekolah “ Konselor harus menghormati harkat pribadi, integritas dan keyakinan kliennya”. Apabila kode etik itu telah diterapkan maka konselor ketika berhadapan dalam bidang apapun demi lancarnya pendidikan diharapkan memiliki kepercayaan dengan clientnya dan tidak membuat clientnya merasa terseinggung.

http://pakgalih.wordpress.com/2009/04/07/pengertian-dan-fungsi-kode-etik/

tujuan kode etik guru Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut: 1. Menjunjung tinggi martabat profesi Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat, agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu setiap kode etik suatu profesi akan melarang bernagai bentuk tindak tanduk atau kelakuan anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi. 2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya Kesejahteraan mencakup lahir (material) maupun batin (spiritual, emosional, dan mental). Kode etik umumnya memuat laranganlarangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dalam menetapkan tariff-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa saja yang mengadakan tariff di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan teman seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin kode etik umumnya member petunjukpetunjuk kepada anggotanya untuk melaksanakan profesinya. 3. Pedoman berperilaku Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesame rekan anggota profesi. 4. Untuk meningkatkan pengabdian anggota profesi Kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdianya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. 5. Untuk meningkatkan mutu profesi Kode etik memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. 6. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi Kode etik mewajibkan seluruh anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.>Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi serta mutu organisasi

profesi. B. penetapan kode etik Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya, lazimnya dilakukan dalam suatu kongres organisasi profesi.Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh organisasi, sehingga orang-orang yang tidak menjadi anggota profesi tidak dapat dikenakan. Kode etik hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin ditangan profesi tersebut, jika semua orang yang menjalankan profesi tersebut bergabung dalam profesi yang bersangkutan. Jika setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis bergabung dalam suatu organisasi, maka ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran serius tyerhadap kode etik dapat dikenakan sanksi. C. sanksi pelanggaran kode etik Seringkali Negara mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik suatu profesi tertentu dapat meningkat dan menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Dengan demikian maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun pidana. Sebagai contoh dalam hal ini jika seorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesame anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius, maka dituntut dipengadilan. Pada umumnya karena kode merupakan landasan moral pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral. Barang siapa melanggar kode etik, akan mendapat cela dari rekan-rekannya, sedfangkan sanksi yang dianggap terberat adalah pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut. Kesimpulan Kode etik keprofesian pada hakikatnya merupakan suatu system peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keprilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Adapun maksud dan tujuan pokok diadakanya kode etik ialah untuk menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Pihak penerima layanan keprofesian diharapkan dapat terjamin haknya untuk memperoleh jasa pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kewajibanya untuk memberikan imbalanya, baik yang bersifat financial, maupun secara sosial, moral, kultur dan lainya. Pihak pengemban tugas pelayan keprofesian juga diharapkan terjamin martabat, wibawa, dan kredibilitas pribadi dan keprofesianya serta hak atas imbalan yang layak sesuai dengan kewajiban jasa pelayananya. Sedangkan profesi, pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Profesional, merujuk pada penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya dan menunjuk pada orangnya. Profesionalisasi, proses menjadikan seseorang sebagai professional melalui inservice, training, dan atau preservice training. Profesionalisme, merujuk pada derajat penampilan seseorang sebagai professional dan penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi, dan juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dank ode etik profesinya. Etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofis yang sangat diperlukan dalam interaksi sesama manusia dalam memilih dan memutuskan pola-pola perilaku yang sebaik-baiknya berdasarkan timbangan moral-moral

yang berlaku. Kode etik guru di Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan normanorma profesi guru yang tersusun dengan baik, sistematik dalam suatu system yang utuh. Kode etik guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap professional para anggota profesi keguruan. Tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian profesi, dan meningkatkan mutu profesi, dan mutu organisasi profesi. Penetapan kode etik tidak boleh dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh organisasi yang berwenang sesuai dengan profesinya

http://cakulil.blogspot.com/2012/02/tujuan-kode-etik-guru_16.html BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Akhir-akhir ini pendidikan menjadi masalah yang ramai dibicarakan.Berbicara mengenai pendidikan berarti berbicara tentang profesiguru. Pada saat ini profesi guru merupakan salah satu profesi yang banyak diminati oleh kebanyakan siswa dan siswi, hal tersebut karena guru merupakan profesi yang dapat menentukan masa depan bangsa ini, guru yang baik dan berkualitas dapat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang berkualitas juga, begitu pun sebaliknya, seorang guru yang tidak berkualitas akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang tertinggal dan bahkan bisa menjadi bangsa yang terjajah lagi, selain itu saat ini profesi guru dijamin kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi seorang guru. Namun, menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah syarat istrasi, teknis, psikis, dan fisik, selain itu seorang guru juga harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional. Namun,kebanyakan orang-orang yang telah menjadi seorang guru dalam menjalankan profesinya tersebut tidak jarang melakukan penyimpangan atau pun pelanggaran terhadap norma-norma menjadi seorang guru, sehingga pemerintah menetapkan suatu aturan atau normanorma yang harus dipatuhi oleh para guru di Indonesia yang dikenal dengan “Kode Etik Guru”. Dengan adanya Kode Etik Guru ini, diharapkan para guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana telah ditetapkan dalam Kode Etik Guru tersebut. 1.2 Rumusan Masalah 1. Apakah pengertian Kode Etik Guru? 2. Apakah isi dari kode etik guru? 3. Apakah hakikat kode etik guru terhadap guru di Indonesia? 4. Apakah tujuan kode etik guru? 5. Apakah fungsi kode etik terhadap guru di Indonesia? 1.3 Tujuan 1. Untuk menjelaskan pengertian Kode Etik Guru

2. Untuk menjelaskan isi dari kode etik guru 3. Untuk menjelaskan hakikat kode etik guru terhadap guru di Indonesia 4. Untuk menjelaskan tujuan kode etik guru 5. Untuk menjelaskan fungsi kode etik terhadap guru di Indonesia 1.4 Manfaat 1. Dapat mengetahui pengertian Kode Etik Guru 2. Dapat mengetahui isi dari Kode Etik Guru 3. Dapat mengetahui hakikat Kode Etik Guru terhadap guru di Indonesia 4. Dapat mengetahui tujuan Kode Etik Guru 5. Dapat mengetahui fungsi Kode Etik Guru di Indonesia

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1.1

2.1 Pengertian Kode Etik Guru Interpretasi tentang kode etik belum memiliki pengertian yang sama. Berikut ini ada beberapa pengertian mengenai kode etik: Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pasal 28 menyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku perbuatan di dalam dan di luar kedinasan". Dalam Penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya Kode Etik ini, Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, Abdi

2.1.2

2.1.3

Negara, dan Abdi Masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil itu digariskan pula prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri. Dari uraian ini dapat di simpulkan, bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari- hari. Kongres PGRI ke XIII, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdiaan bekerja sebagai guru (PGRI, 1973). Dari pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kode Etik Guru Indonesia terdapat dua unsur pokok yakni: (1) sebagai landasan moral, dan (2) sebagai pedoman tingkah laku. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD), Pasal 43, dikemukakan sebagai berikut: (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan, dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik; (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Secara harfiah, “kode etik” berarti sumber etik.Etik berasal dari perkataan ethos, yang berarti watak.Istilah etik (ethica) mengandung makna nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia.Term etik berasal dari bahasa filsafat, bahkan menjadi salah satu cabangnya.Etik juga disepadankan dengan istilah adab, moral, atau pun akhlaq.Etik artinya tata susila (etika) atau halhal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman dalam berprilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekolompok orang atau masyarakat tertentu.Dalam kaitannya dengan Istilah profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Menurut Gibson and Mitchel (1995;449), suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan dalam standar prilaku anggotanya.Nilai profesional tadi ditandai adanya sifat altruistis artinya lebih mementingkan kesejahteraan orang lain dan berorientasi pada pelayanan umum dengan prima.Kode etik dijadikan standar aktivitas anggota profesi, kode etik itu sekaligus dijadikan pedoman tidak hanya bagi anggota profesi tetapi juga dijadikan pedoman bagi masyarakat untuk menjaga bias/kesewenangan penggunaan kode etik. Jadi “kode etik guru” diartikan sebagai aturan tata-susila keguruan.Aturan-aturan tentang keguruan (yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan guru) melibatkan dari segi usaha.Maksud dari kode etik guru di sini adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan (relationship) antar guru dengan lembaga pendidikan (sekolah); guru dengan sesama guru; guru dengan peserta didik; dan guru dengan lingkungannya.Sebagai sebuah jabatan pekerjaan, profesi guru memerlukan kode etik khusus untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut. 2.2 Isi Kode Etik Guru

Adapun rumusan kode etik guru yang merupakan kerangka pedoman guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu sesuai dengan hasil kongres PGRI XIII, yang terdiri dari Sembilan item berikut: 2.2.1 Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila. Maksud dari rumusan ini, sesuai dengan roeping-nya, guru harus mengabdikan dirinya secara ikhlas untuk menuntun dan mengantarkan anak didik seutuhnya, baik jasmani maupun rohani, baik fisik maupun mental agar menjadi insan pembangunan yang menghayati dan mengamalkan serta melaksanakan berbagai aktivitasnya dengan mendasarkan pada sila-sila pada Pancasila. Guru harus membimbing anak didiknya kearah hidup yang selaras, serasi dan seimbang. 2.2.2 Guru memiliki kejujuran professional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing Berkaitan dengan item ini, maka guru harus mendesain program pengajaran sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setiap anak didik.Yang lebih penting lagi guru harus menerapkan kurikulum secara benar, sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak didik.Kurikulum dan program pengajaran untuk tingkat SD harus juga diterapkan di SD, kurikulum untuk tingkat perguruan tinggi harus juga diterapkan untuk perguruan tinggi begitu seterusnya. Bukan asal gampangnya saja, kurikulum untuk program SMP dapat digunakan di SD, SMA dan bahkan digunakan untuk perguruna tinggi. Hal semacam ini berarti guru sudah melanggar kejujuran profesional. 2.2.3 Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Dalam kaitan belajar-mengajar, guru perlu mengadakan komunikasi dan hubungan baik dengan anak didik.Hal ini terutama agar guru mendapatkan informasi secara lengkap mengenai diri anak didik. Dengan mengetahui keadaan dan karakteristik anak didik ini, maka akan sangat membantu bagi guru dan siswa dalam upaya menciptakan proses belajar-mengajar yang optimal. Untuk ini ada ha-hal yang perlu diperhatikan, yakni: a. Segala bentuk kekakuan dan ketakutan harus dihilangkan dari perasaan anak didik, tetapi sebaliknya harus dirangsang sedemikian rupa sehingga sifat terbuka, berani mengemukakan pendapat dan segala masalah yang dihadapinya. b. Semua tindakan guru terhadap anak didik harus selalu mengandung unsur kasih sayang, ibarat orang tua dengan anaknya. Guru harus bersifat sabar, ramah, terbuka. c. Diusahakan guru dan anak didik dalam satu kebersamaan orientasi agar tidak menimbulkan suasana konfli. Sebab harus dimaklumi bahwa sekolah atau kelas merupakan kumpulan subjeksubjek yang heterogen, sehingga keadaannya cukup kompleks. Kemudian yang harus diingat oleh guru adalah dalam mengadakan komunikasi.Hubungan yang harmonis dengan anak didik itu tidak boleh disalahgunakan.Dengan sifat ramah, kasih sayang dan saling keterbukaan dapat diperoleh informasi mengena diri anak didik secara lengkap.Ini

2.2.4

1. 2.

a. b. c. d.

2.2.5

semata-mata demi kepentingan belajar anak didik, tidak boleh untuk kepentingan guru, apalagi untuk maksud-maksud pribadi guru itu sendiri. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah, maksudnya bagaimana guru itu dapat menciptakan kondisi-kondisi optimal, sehingga anak itu bisa belajar, harus belajar, perlu dididik dan perlu bimbingan. Usaha menciptakan suasana kehidupan sekolah sebagaimana dimaksud diatas, akan menyangkut dua hal. Pertama, yang berkaitan dengan proses belajar-mengajar di kelas secara langsung. Untuk ini meliputi hal-hal berikut: Pengaturan tata-ruang kelas yang lebih kondusif untuk kepentingan pengajaran. Menciptakan iklim atau suasana belajar-mengajar yang lebih serasi dan menyenangkan, misalnya pembinaan situasi keakraban di dalam kelas. Untuk menciptakan iklim yang lebih serasi ini antara lain dengan: Adanya keterikatan antara guru dengan anak didik, anak didik dengan anak didik; Menetapkan standar tingkah-laku; Diadakan diskusi-diskusi kelompok; Memberi penghargaan dan pemeliharaan sengat kerja. Kedua, menciptakan kehidupan sekolah dalam arti luas yakni meliputi sekolah secara keseluruhan.Dalam hubungan ini dituntut adanya hubungan baik dan interaksi antara guru dengan guru, guru dengan anak didik, guru dengan pegawai, pegawai deengan anak didik. Dengan demikian, memang dituntut adanya keterlibatan semua pihak di dalam lembaga kependidikan, sehingga dapat menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar. Selanjutnya dalam mengusahakan keberhasilan proses belaja-mengajar itu, guru juga harus membina hubungan baik dengan orang tua murid. Melalui hal ini diharapkan dapat mengetahui keadaan anak didiknya dan bagaimana kegiatan belajarnya di rumah.Juga untuk mengetahui beberapa hal tentang anak didik melalui orang tuanya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kegiatan belajar-mengajar yang lebih baik.Hubungan baik antara guru dengan orang tua murid merupakan factor yang tidak dapat ditinggalkan, karena keberhasilan belajar anak didim tidak dapat dipisahkan dengan bagaimana keadaan dan usaha orang tua murid.Apalagi kalau ada kaitannya dengan tugas dan kewajiban guru sebagai pendidik, dalam upaya membina kepribadian anak didik, maka andil orang tua sangat menentukan (ingat tri pusat pendidikan). Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Sesuai denga tri pusat pendidikan, masyarakat ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu,gru juga harus membina hubungan baik dengan masyarakat, agar dapat menjalankan tugasnya sebagai pelaksana proses belajar mengajar. Dalam hal ini mengandung dua dimensi penglihatan, yakni masyarakat disekitar sekolah, bagi guru sangat penting untuk selalu memelihara hubungan baik, Karena guru akan mendapat masukan,

2.2.6

1. a.

b. c. d. e. 2. a. b. c. 2.2.7

pengalaman serta memahami berbagai kejadian atau perkembangan masyarakat itu. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai usaha pengembangan sumber belajar yang lebih mengena demi kelancaran proses belajar mengajar. Sebagai contoh guru yang sedang menerangkan sesuatu pelajaran, kemudian untuk memperjelas dapat diberikan ilustrasi dengan beberapa perkembanganyang terjadi di masyarakat sekitar.Di samping itu jika sekolah mengadakn berbagai kegiatan, sanagt memerlukan kemudahan dari masyarakat sekitar. Selanjutnya jika dilihat dari masyarakat secara luas, kererikan atau hubungan baik guru dengan masyarakat luas itu akan mengembangkan pengetahuan guru tentang persepsi kemasyarakatan yang lebih luas. Misalnya tentang budaya masyarakat dan bagaimana masyarakat sebagai pemakai lulusan. Guru secara sendiri dan/atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, guru harus selalu meningkatkan mutu profesinya, baik dilaksanakan secara perseorangan ataupun secara bersamasama. Hal ini sangat penting, karena baik buruknya layanan kan mempengaruhi vitra guru ditenga-tengan masyarakat. Adapun cara-cara meningkatkan mutu profesi guru dapat dilakukan sebagai berikut: Secara sendiri-sendiri, yaitu dengan jalan: Menekuni dan mempelajari secaa kontinu pengetahuan-pengetahuan yang berhubunga dengan teknik atau proses belajar-mengajar secara umum, misalnya pengetahuan-pengetahuan tentang PBM (Proses Belajar Mengajar), ilmu-ilmu lain yang relevan dengan tugas keguruanya; Mendalami spesialisasi bidang studi yang diajarkan; Melakukan kegiatan-kegiatan mandiri yang relevan denga tugas keprofesiannya; Mengembangkan materi dan metodologi yang sesuai denga kebutuhan pengajaran; Melakukan supervisi dialog dan konsultasi denga guru-guru yang sudah lebih senior. Secara bersama-sama,dapat dilakukan misalnya dengan: Mengikuti berbagai bentuk penataran dan lokakarya; Mengikuti program pembinaan keprofesian secara khusus, misalnya program akta ataupun reedukasi bagi yang merasa belum memenuhi kompetensinya; Mengadakan kegiatan diskusi dan salig tukar pikiran dengan teman sejawata terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu profesi. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antarsesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. Kerja sama dan pembinaan hubungan antar guru di lingkungan tempat kerja, merupakan usaha yang sangat penting. Sebab dengan pembinaan kerja sama antar guru di suatu lingkungan kerja akan dapat meningkatkan kelancaran mekanisme kerja, bahkan juga sebagai langkahlangkah peningkatan mutu profesi guru secara kelompok. Bergayut dengan ini guru juga perlu membina hubungan dengan sesama guru secara keseluruhan, termasuk guru-guru di luar lingkungan tempat kerja. Hal ini dapat memberi masukan dan menambah pengalaman masing-

masing guru, karena mungkin perkembangan di suatu daerah berbeda dengan perkembangan daerah yang lain (study komperasi). 2.2.8 Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru professional sebagai sarana pengabdiannya. Salah satu ciri profesi adalah dimilikinya organisasi professional.Begitu juga guru sebagai tenaga professional kependidikan, juga memiliki organisasi professional.Di Indonesia wadah atau organisasi professional itu adalah PGRI, atau juga ISPI.Untuk meningkatkan pelayanan dan sarana pengabdiannya organisasi itu harus tetap dipelihara, dibina bahkan ditingkatkan mutu dan kekompakkan. Sebab denga peningkatan mutu organisasi berarti akan mampu merencanakan dan melaksanakan program yang bermutu dan yang sesuai denga kebutuhan masyarakat. Karena itu organisasi PGRI dan ISPI harus lebih ditingkatkan dan perlu setiap kali mengadakan pertemuan antarpara guru di berbagai daerah atau mungkin secaraa nasional.Dalam pertemuan itu dibicarakan berbagi program yang bermanfaat, terutam bagaimana upaya meningkatkan mutu organnisasi tersebut.Peningkatan mutu organisasi professional itu, di samping untuk melindungi kepentingan anggota (para guru) juga sebagai wadah kegiatan pembinaan dan peningkatan mutu profesionalisme guru. 2.2.9 Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Guru adalah bagian warga negara dan warga nasyarakat yang merupakan aparat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Atau aparat pemerintah di bidang pendidikan.Pemerintah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengelola bidang pendidikan sudah pasti memiliki ketentuan-ketentuan yang merupakan policy, agar pelaksanaan dapat terarah. Guru sebagai aparat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan pelaksanaan langsung kurikulum dan proses belajar-mengajar, harus memahami dan melaksanakan ketentuanketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah mengenai bagaimana menangani persoalanpersoalan pendidikan. Dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan itu, diharapkan proses pendidikan berjalan lancer sehingga bisa menopang pelaksanaan pembangunan bangsa secara integral. Tetapi harus diingat bahwa kebijaksanaan atau ketentuan-ketentuan pemerintah itu biasanya bersifat umum.Oleh karena itu guru sebagai pelaksana yang paling operasional harus memahami secara cermat dan kritis serta mengembangkannya secara rasional dan kreatif yang akhirnya dapat mendukung policy pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Untuk mengarahkan kepada maksud-maksud sebagaiman disebutkan diatas, maka perlu dilakukan hal-hal antara lain sebagai berikut: 1. Guru harus memahami betul-betul maksud dan arah kebikjasanaan pendidikan nasional, agar dapat mengambil langkah-langkah secara tepat. 2. Guru harus terus-menerus meningkatkan profesi dan kesadaran guru untuk memenuhi hakikat keprofesiannya.

3. Dilkuakn penilaian, pengawasan dan sanksi yang objektif dan rasional. 4. Pemimpin lembaga-lembaga pendidikan harus bersifat terbuka, dalam upaya menerjemahkan setiap ketentuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Guru yang semata-mata sebagai kiat dan pelaksana pemerintah di bidang kurikulum dan proses belajar-mengajar, perlu netral, tidak memihak pada golongan politik apa pun. 6. Dalam melaksanakan kebijakan pemerintah (Departemen Pendidika dan Kebudayaan), yang berkenaan dengan pembaruan di bidang pendidikan, perlu diupayakan kerja sama antara pemrintah dan organisasi professional guru (PGRI) dan juga dengan ISPI. Dengan memahami Sembilan butir kode etik guru seperti diuraikan di atas, diharapka guru mampu berperan secara aktif dalam upaya memberikan motivasi kepada subjek belajar yang dihadapi oleh anak didik/subjek belajar berarti akan dapat dipecahkan atas bimbingan guru dan kemampuan serta kegairahan mereka sendiri.Dengan demikian, kegiatan belajar-mengajar akan berjalan degan baik, sehingga hasilnya optimal. Adapun menurut kesepakatan para guru Indonesia, dalam melaksanakan tugas profesinya guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral danetika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa. Sehingga Kode Etik Guru Indonesia pun dirumuskan sebagai berikut: Bagian Satu Pengertian, tujuan, dan Fungsi Pasal 1 1) Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia. Sebagai pedoman sikap dan perilaku dalammelaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota maasyarakat dan warga negara. 2) Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah nilainilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar,membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah. Pasal 2 1) Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. 2) Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan. Bagian Dua Sumpah/Janji Guru Indonesia Pasal 3 1) Setiap guru mengucapkan sumpah/janji guru Indonesia sebagai wujud pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik

2) 3) 1) 2)

1) 2) 3)

1) a) b) c) d) e)

f) g) h) i)

Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sumpah/janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi guru dan pejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing. Setiap pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara satuan pendidikan. Pasal 4 Naskah sumpah/janji guru Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kode Etik Guru Indonesia. Pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok sebelumnya melaksanakan tugas. Bagian Tiga Nilai-nilai Dasar dan Nilai-nilai Operasional Pasal 5 Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari : Nilai-nilai agama dan Pancasila Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual, Pasal 6 Hubungan Guru dengan Peserta Didik: Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tuga didik, mengajar, membimbing, mengarahkan,melatih,menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat. Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.

j) Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya. k) Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya. l) Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisikondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan. m) Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi serta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan. n) Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama o) Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. 2) Hubungan Guru dengan Orangtua/wali Siswa : a) Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan Orangtua/Wali siswa dalam melaksannakan proses pedidikan. b) Guru mrmberikan informasi kepada Orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik. c) Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya. d) Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpatisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. e) Guru berkomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya. f) Guru menjunjunng tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasin dengannya berkaitan dengan kesejahteraan kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan. g) Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungna-keuntungan pribadi. 3) Hubungan Guru dengan Masyarakat : a) Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. b) Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembnagkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. c) Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat d) Guru berkerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya. e) Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya f) Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat. g) Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat.

h) 4) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) 5) a) b) c) d) e)

Guru tidak boleh menampilkan diri secara ekslusif dalam kehidupam masyarakat. Hubungan Guru dengan sekolah: Guru memelihara dan eningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan. Guru menciptakan melaksanakan proses yang kondusif. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar sekolah. Guru menghormati rekan sejawat. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat Guru menjunung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya untuk tumbuh secara profsional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesionalberkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran Guru membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat. Guru memliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya. Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyaan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarnya. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan-pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum. Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat. Hubungan Guru dengan Profesi : Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya dan bertanggungjawab atas konsekuensiinya. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindkan-tindakan profesional lainnya.

f) g) h) 6) a) b) c) d) e) f) g) h) 7) a)

b) c) d) e)

1) 2)

Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan proesionalnya Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran. Hubungan guru dengan Organisasi Profesinya : Guru menjadi anggota aorganisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensis organisasi profesinya. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan Hubungan Guru dengan Pemerintah : Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UndangUndang Tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan Perundang-Undang lainnya. Guru membantu Program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan berbudaya. Guru berusaha menciptakan, memeliharadan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD1945. Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugian negara. Bagian Empat Pelaksanaan , Pelanggaran, dan sanksi Pasal 7 Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan Kude Etik Guru Indonesia. Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepada rekan sejawat Penyelenggara pendidikan, masyarakat dan pemerintah.

1) 2) 3) 1) 2) 3) 4) 5)

6)

1) 2) 3)

Pasal 8 Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan protes guru. Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan sedang dan berat. Pasal 9 Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang. Setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasehat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Bagian Lima Ketentuan Tambahan Pasal 10 Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Bagian Enam Penutup Pasal 11 Setiap guru secara sungguh-sungguh menghayati,mengamalkan serta menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia. Guru yang belum menjadi anggota organisasi profesi guru harus memilih organisasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dewan Kehormatan Guru Indonesia menetapkan sanksi kepada guru yang telah secara nyata melanggar Kode Etik Guru Indonesia. 2.3 Hakikat Kode Etik Guru Pada dasarnya guru adalah tenaga professional di bidang kependidikan yang memiliki tugas mengajar, mendidik, dan membimbing anak didik agar menjadi manusia yang berpribadi (pancasila).Dengan demikian, guru memiliki kedudukan yang sangat penting dan tanggung

jawab yang sangat besar dalam menangani berhasil atau tidaknya program pendidikan.Kalau boleh dikatakan sedikit secara ideal, baik atar buruknya suatu bangsa di masa mendatang banyak terletak di tangan guru. Sehubungan dengan itu guru sebagai tenaga professional memerlukan pedoman atau kode etik guru agar terhidar dari segala bentuk penyimpangan. Kode etik menjadi pedoman baginya untuk tetap professional (sesuai dengan tuntutan dan persyaratan profesi).Setiap guru yang memegang keprofesionalannya sebagai pendidik akan selalu berpegang epada kode etik guru. Sebab kode etik guru ini sebagai salah satu ciri yang harus ada pada profesi itu sendiri. Kode etik yang memedomani setiap tingkah laku guru senantiasa sangat diperlukan. Karena dengan itu penampilan guru akan terarah dengan baik, bahkan akan terus bertambah baik. Ia akan terus menerus memperhatikan dan mengembangkan profesi keguruannya. Kalau kode etik yang merupakan pedoman atau pegangan itu tidak dihiraukan berarti akan kehilangan pola umum sebagai guru. Jadi postur kepribadian guru akan dapat dilihat bagaimana pemanfaatan dan pelaksanaan dari kode etik yang sudah disepakati bersama tersebut. Dalam hubungan ini jabatan guru yang betuk-betuk professional selalu dituntut adanya kejujuran professional. Sebab kalau tidak ia akan kehilangan pamornya sebagai guru atau boleh dikatakan hidup diluar lingkup keguruan. 2.4 Tujuan Kode Etik Guru Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi.profesi itu sendiri.Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut. 2.4.1 Menjunjung tinggi martabat profesi. Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat, agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atau kelakuan anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi. 2.4.2 Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan mencakup lahir (atau material) maupun batin (spiritual, emosional, dan mental).Kode etik umumnya memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa saja yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin, kode etik umumnya memberi petunjuk-petunjuk kepada anggotanya untuk melaksanakan profesinya. 2.4.3 Pedoman berperilaku Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota prof'esi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. 2.4.4. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.

Kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatanpengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesidapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggungjawabpengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya.Olehkarena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuanyang perlu dilakukan para anggota profesi dalammenjalankan tugasnya. 2.4.5 Untuk meningkatkan mutu profesi Kode etik memuat norma norma dan anjuran agar paraanggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutupengabdian para anggotanya. 2.4.6 Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi Kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktifberpartisipasi dalam membina organisasi profesi dankegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwatujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi. 2.5 Fungsi Kode Etik Guru Pada dasarnya kode etik berfungsi sebagai, perlindungan dan pengembangan bagi profesi itu, dan sebagai pelindung bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan suatu profesi. Gibson and Mitchel (1995;449), sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional anggota suatu profesi dan pedoman bagi masyarakat pengguna suatu profesi dalam meminta pertanggungjawaban jika anggota profesi yang bertindak di luar kewajaaran. Secara umum fungsi kode etik guru adalah sebagai berikut: 1. Agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. 2. Agar guru bertanggungjawab atas profesinya. 3. Agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. 4. Agar guru dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. 5. Agar profesi ini membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri. 6. Agar profesi ini terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah.

BAB 3 PENUTUP 3.1 kesimpulan Adapun kesimpulan dari makalah tersebut adalah : 1. bahwa Kode Etik Guru merupakan aturan tata-susila keguruan. Aturan-aturan tentang keguruan (yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan guru) melibatkan dari segi usaha. 2. Aturan yang terdapat dalam Kode Etik Guru dirumuskan oleh PGRI dan para guru di Indonesia 3. Kode etik sangatlah penting bagi para guru di Indonesia karena dengan kode etik penampilan guru akan terarah dengan baik, bahkan akan terus bertambah baik. Dan akan terus menerus memperhatikan dan mengembangkan profesi keguruannya. 4. Tujuan kode etik guru antara lain adalah menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, pedoman berperilaku, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, meningkatkan mutu profesi dan meningkatkan mutu organisasi profesi. 5. Fungsi kode etik guru antara lain adalah agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab atas profesinya, terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri dan terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah. 3.2 Saran 1. Sebaiknya sebagai sseorang guru yang professional harus mematuhi kode etik guru. 2. Dengan adanya kode etik guru, sebaiknya seorang guru tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kode etik guru. 3. Dalam melaksanakan profesi keguruannya, sebagai seorang orang guru harus sesuai dengan kode etik guru yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. DAFTAR PUSTAKA Sardiman A.M.2007.Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar.PT Raja Grafindo Persada:Jakarta Purwanto Ngalim.2005.istrasi dan Supervisi Pendidikan.PT Remaja Rosdakarya Offset:Bandung http://syadiashare.com/kode-etik-guru-di-indonesia.html(di posting tanggal 11 Maret 2011, pada hari minggu pukul 10:30) wrks.itb.ac.id/app/images/files_produk_hukum/uu_14_2005.pdf(di posting tanggal 11 Maret 2011, pada hari minggu pukul 10:30) www.4shared.com/office/Bod3Ajru/kode-etik-guru-indonesia.htmldi posting tanggal 12 Maret 2011, pada hari Senin pukul 13:30)

file.upi.edu/.../ETIKA.../pert_4_dan_5_kode_etik_guru.pdfdi posting tanggal 12Maret 2011, pada hari Senin pukul 13:30) www.uin-malang.ac.id/index.php?...kode-etik-guru.di posting tanggal 12Maret 2011, pada hari Senin pukul 13:30) . Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik.

Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari control ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran.

Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbanganpertimbangan lain. Lebih lanjut masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya.

Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci normanorma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi.

Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang guru professional.

http://www.sarjanaku.com/2010/11/sanksi-pelanggaran-kode-etik-guru.html Home > profesi keguruan > Etika Guru Profesional

Etika Guru Profesional Dalam Kode Etik Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa pancasila. Dari ketiga kalimat tersebut, ada beberapa etika guru diantaranya :

1. Etika guru terhadap peserta didik tercermin.

Dalam membimbing anak didiknya Ki Hajar Dewantara mengemukakan tiga kalimat padat yang terkenal yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani.Kalimat-kalimat tersebut mempunyai makna yang sesuai dalam konteks ini.

Pertama, guru hendaknya memberi contoh yang baik bagi anak didiknya. Ada pepatah Sunda yang akrab ditelinga kita yaitu “Guru digugu dan Ditiru” (diikuti dan diteladani). Pepatah ini harus diperhatikan oleh guru sebagai tenaga pendidik. Guru adalah contoh nyata bagi anak didiknya. Semua tingkah laku guru hendaknya jadi teladan. Menurut Nurzaman (2005:3), keteladanan seorang guru merupakan perwujudan realisasi kegiatan belajr mengajar, serta menanamkan sikap kepercayaan terhadap siswa. Seorang guru berpenampilan baik dan sopan akan sangat mempengaruhi sikap siswa. Sebaliknya, seorang guru yang bersikap premanisme akan berpengaruh buruk terhadap sikap dan moral siswa. Disamping itu, dalam memberikan contoh kepada peserta didik guru harus dapat mencontohkan bagaimana bersifat objektif, terbuka akan kritikan, dan menghargai pendapat orang lain.

Kedua, guru harus dapat mempengaruhi dan mengendalikan anak didiknya. Dalam hal ini, prilaku dan pribadi guru akan menjadi instrumen ampuh untuk mengubah prilaku peserta didik. Sekarang, guru bukanlah sebagai orang yang harus ditakuti, tetapi hendaknya menjadi ‘teman’ bagi peserta didik tanpa menghilangkan kewibawaan sebagai seorang guru. Dengan hal itu guru dapat mempengaruhi dan mampu mengendalikan peserta didik.

Ketiga, hendaknya guru menghargai potensi yang ada dalam keberagaman siswa. Bagi seorang guru, keberagaman siswa yang dihadapinya adalah sebuah wahana layanan profesional yang diembannya. Layanan profesional guru akan tampil dalam kemahiran memahami keberagaman potensi dan perkembangan peserta didik, kemahiran mengintervensi perkembangan peserta didik dan kemahiran mengakses perkembangan peserta didik (Kartadinata, 2004:4). Semua kemahiran tersebut perlu dipelajari dengan sungguh-sungguh dan sistematis, secara akademik, tidak bisa secara alamiah, dan semua harus terinternalisasi dan teraktualisasi dalam perilaku mendidik.

Sementara itu, prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini memandang manusia sebagai kesatuan

yang bulat, utuh, baik jasmani maupun rohani. Peserta didik tidak hanya dituntut berlimu pengetahuan tinggi, tetapi harus bermoral tinggi juga. Guru dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani, sosial maupun yang lainnya yang sesuai dengan hakikat pendidikan. Ini dimaksudkan agar peserta didik pada akhirnya akan dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Peserta didik tidak dapat dipandang sebagai objek semata yang harus patuh pada kehendak dan kemauan guru. 2. Etika Guru Profesional terhadap pekerjaan

Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang mulia. Sebagai seorang yang profesional , guru harus melayani masyarakat dalam bidang pendidikan dengan profesional juga. Agar dapat memberikan layanan yang memuaskan masyarakat, guru harus dapat menyesuaikan kemampuan dan pengetahuannya dengan keinginan dan permintaan masyarakat. Keinginan dan permintaan ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh sebab itu, guru selalu dituntut untuk secara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan mutu layanannya. Keharusan meningkatkan dan mengembangkan mutu ini merupakan butir keenam dalam Kode Etik Guru Indonesia yang berbunyi “Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya”.

Secara profesional, guru tidak boleh dilanda wabah completism, merasa diri sudah sempurna dengan ilmu yang dimilikinya, melainkan harus belajar terus menerus (Kartadinata, 2004:1). Bagi seorang guru, belajar terus menerus adalah hal yang mutlak. Hal ini karena yang dihadapi adalah peserta didik yang sedang berkembang dengan segala dinamikanya yang memerlukan pemahaman dan kearifan dalam bertindak dan menanganinya.

Untuk meningkatkan mutu profesinya, menurut Soejipto dan kosasi ada ua cara yaitu cara formal dan cara informal. Secara formal artinya guru mengikuti pendidikan lanjutan dan mengikuti penataran, lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Secara informal dapat dilakukan melalui televisi, radio, koran, dan sebagainya.

3. Etika Guru Profesional Terhadap Tempat kerja

Sudah diketahui bersama bahwa suasana yang baik ditempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Ketidakoptimalan kinerja guru antara lain disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak menjamin pemenuhan tugas dan kewajiban guru secara optimal.

Dalam UU No. 20/2003 pasal 1 bahwa pemerintah berkewajiban menyiapkan lingkungan dan fasilitas sekolah yang memadai secara merata dan bermutu diseluruh jenjang pendidikan. Jika ini terpenuhi, guru yang profesional harus mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dalam rangka terwujudnya manusia seutuhnya sesuai dengan Visi Pendidikan Nasional.

Disisi lain, jika kita dihadapkan dengan tempat kerja yang tidak mempunyai fasilitas yang memadai bahkan buku pelajaran saja sangat minim. Bagaimana sikap kita sebagai seorang guru? Ternyata, keprofesionalan guru sangat diuji disini. Tanpa fasilitas yang memadai guru dituntut untuk tetap profesional dalam membimbing anak didik. Kreatifitas guru harus dikembangkan dalam situasi seperti ini.

Berkaitan dengan ini, pendekatan pembelajaran kontekstual dapat menjadi pemikiran para guru untuk lebih kreatif. Dalam pendekatan ini, diartikan strategi belajar yang membantu guru mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya drngan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, sikap profesional guru terhadap tempat kerja juga dengan cara menciptakan hubungan harmonis di lingkungan tempat kerja, baik di lingkungan sekolah, masyarakat maupun dengan orang tua peserta. Etika profesional seorang guru sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Seorang guru baru dapat disebut profesional jika telah menaati Kode Etik Keguruan yang telah ditetapkan.

http://www.sarjanaku.com/2010/11/etika-guru-profesional.html  Kode Etik Guru di IndonesiaPEMBUKAANDengan rahmat Tuhan yang Maha Esa guru Indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatuprofesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskankehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia indonesia yang bermain, bertakwa danberakhlak mulia serta mengusai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkanmasyarakat yang maju, adil,makmur, dan beradap.Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,membimbing, mengarahkan. Melatih menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikananak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. GuruIndonesia memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuanpendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yangberiman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.Guru indonesia adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara, khususnya oleh peserta didik yang dalam melaksanakan tugas berpegang teguh padaprinsip “ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”. Dalam usahamewujudkan prinsip-prinsip tersebut guru indonesia ketika menjalankan tugas-tugas

profesionalsesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.Guru indonesia bertanggung jawab mengatarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagaicalon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yangberkepentingan selayaknya tidak mengabaikan peranan guru dan profesinya, agar bangsa dannegara dapat tumbuh sejajar dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarangmaupun masa yang akan datang. Kondisi seperti itu bisa mengisyaratkan bahwa guru danprofesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara inisepanjang zaman. Hanya dengan tugas pelaksanaan tugas guru secara profesional hal itu dapatdiwujudkan eksitensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat dan dihormati dalampergaulan antar bangsa-bangsa di dunia ini.Peranan guru semakin penting dalam era global. Hanya melalui bimbingan guru yang profesional,setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kompetetif dan produktifsebagai aset nasional dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat sekarang dandimasa datang.Dalam melaksanakan tugas profesinya guru indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perluditetapkan Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yangmengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidikputera-puteri bangsa.Bagian SatuPengertian, tujuan, dan FungsiPasal 1(1) Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guruIndonesia. Sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagaipendidik, anggota maasyarakat dan warga negara.(2) Pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak bolehdilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik,  2. mengajar,membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, sertasikap pergaulan sehari-hari di dalam dan luar sekolah.Pasal 2(1) Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku bertujuan menempatkanguru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang.(2) Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yangmelandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan pesertadidik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuaidengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika dan kemanusiaan.Bagian DuaSumpah/Janji Guru IndonesiaPasal 3(1) Setiap guru mengucapkan sumpah/janji guru Indonesia sebagai wujud pemahaman,penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat didalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku, baik di sekolahmaupun di lingkungan masyarakat.(2) Sumpah/janji guru Indonesia diucapkan di hadapan pengurus organisasi profesi guru danpejabat yang berwenang di wilayah kerja masing-masing.(3) Setiap pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dihadiri oleh penyelenggara satuanpendidikan.Pasal 4(1) Naskah sumpah/janji guru Indonesia dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dariKode Etik Guru Indonesia.(2) Pengambilan sumpah/janji guru Indonesia dapat dilaksanakan secara perorangan ataukelompok sebelumnya melaksanakan tugas.Bagian TigaNilai-nilai Dasar dan Nilai-nilai OperasionalPasal 5Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari :(1) Nilai-nilai agama dan Pancasila(2) Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi

sosial, dan kompetensiprofesional.(3) Nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatanjasmaniah, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual,Pasal 6(1) Hubungan Guru dengan Peserta Didik:a. Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tuga didik, mengajar, membimbing,mengarahkan,melatih,menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati dan mengamalkan hak-hak dankewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakatc. Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual danmasing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran.d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentinganproses kependidikan.  3. e. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan,memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkunganbelajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik.f. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang danmenghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan.g. Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhiperkembangan negatif bagi peserta didik.h. Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didikdalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya.i. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabatpeserta didiknya.j. Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil.k. Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hakpeserta didiknya.l. Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagipertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya.m. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan.n. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi serta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak adakaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan.o. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionallnya kepada peserta didikdengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama.p. Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknyauntuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.(2) Hubungan Guru dengan Orangtua/wali Siswa : 1. Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan Orangtua/Wali siswa dalam melaksannakan proses pedidikan. 2. Guru mrmberikan informasi kepada Orangtua/wali secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik. 3. Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain yang bukan orangtua/walinya. 4. Guru memotivasi orangtua/wali siswa untuk beradaptasi dan berpatisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan. 5. Guru berkomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya. 6. Guru menjunjunng tinggi hak orangtua/wali siswa untuk berkonsultasin dengannya berkaitan dengan kesejahteraan kemajuan, dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan. 7. Guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan

profesional dengan orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungna-keuntungan pribadi.(3) Hubungan Guru dengan Masyarakat : 1. Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif dan efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan. 2. Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam mengembnagkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. 3. Guru peka terhadap perubahanperubahan yang terjadi dalam masyarakat 4. Guru berkerjasama secara arif dengan masyarakat untuk meningkatkan prestise dan martabat profesinya.  4. 5. Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan peserta didiknya 6. Guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat. 7. Guru tidak boleh membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya kepada masyarakat. 8. Guru tidak boleh menampilkan diri secara ekslusif dalam kehidupam masyarakat.(4) Hubungan Guru dengan seklolah 1. Guru memelihara dan eningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah. 2. Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan proses pendidikan. 3. Guru menciptakan melaksanakan proses yang kondusif. 4. Guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan luar sekolah. 5. Guru menghormati rekan sejawat. 6. Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat 7. Guru menjunung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional. 8. Guru dengan berbagai cara harus membantu rekanrekan juniornya untuk tumbuh secara profsional dan memilih jenis pelatihan yang relevan dengan tuntutan profesionalitasnya. 9. Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan pendapat-pendapat profesionalberkaitan dengan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran 10. Guru membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat. 11. Guru memliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional pendidikan dan pembelajaran. 12. Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesionalnya. 13. Guru tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyaan keliru berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi sejawat atau calon sejawat. 14. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional sejawatnya 15. Guru tidak boleh mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarnya. 16. Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawat kecuali untuk pertimbangan- pertimbangan yang dapat dilegalkan secara hukum. 17. Guru tidak boleh menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.(5) Hubungan Guru dengan Profesi : 1. Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi 2. Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan 3. Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya 4. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya dan bertanggungjawab atas konsekuensiinya. 5. Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk

tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindkan-tindakan profesional lainnya. 6. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya. 7. Guru tidak boleh menerima janji, pemberian dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan proesionalnya  5. 8. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.(6) Hubungan guru dengan Organisasi Profesinya :a. Guru menjadi anggota aorganisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalammelaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan.b. Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagikepentingan kependidikanc. Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi pusat informasi dankomunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat.d. Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugasorganisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya.e. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatifindividual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya.f. Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkanmartabat dan eksistensis organisasi profesinya.g. Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntunganpribadi dari organisasi profesinya.h. Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasanyang dapat dipertanggungjawabkan.(7) Hubungan Guru dengan Pemerintah :a) Guru memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan program pembangunan bidang pendidikansebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, dan ketentuan Perundang-Undang lainnya.b) Guru membantu Program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan berbudaya.c) Guru berusaha menciptakan, memeliharadan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalamkehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD1945.d) Guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satuanpendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran.e) Guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat pada kerugiannegara.Bagian EmpatPelaksanaan , Pelanggaran, dan sanksiPasal 7(1) Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan Kude Etik GuruIndonesia.(2) Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia kepadarekan sejawat Penyelenggara pendidikan, masyarakat dan pemerintah.Pasal 8(1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakan Kode Etik GuruIndonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan protes guru.(2) Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuanperaturan yang berlaku.(3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan sedang dan berat.Pasal 9  6. (1) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap KodeEtik Guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia.(2) Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus objektif(3) Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajibdilaksanakan oleh organisasi profesi guru.(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan kepada guru yangmelakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.(5) Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melaporkepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yangberwenang.(6) Setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasiprofesi guru dan/atau penasehat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukandihadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia.Bagian LimaKetentuan TambahanPasal 10Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajibmematuhi Kode Etik Guru Indonesia dan peraturan perundang-undangan.Bagian EnamPenutupPasal 11(1) Setiap guru secara sungguhsungguh menghayati,mengamalkan serta menjunjung tinggi KodeEtik Guru Indonesia.(2) Guru yang belum menjadi anggota organisasi profesi guru harus memilih organisasi profesiguru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(3) Dewan Kehormatan Guru Indonesia menetapkan sanksi kepada guru yang telah secara nyatamelanggar Kode Etik Guru Indonesia. http://www.slideshare.net/shandyslideshare/kode-etik-guru-di-indonesia

Kode Etik Profesi Keguruan ( Profesi Kependidikan ) Filed under: Pendidikan — 1 Comment November 28, 2010

2 Votes

PENDAHULUAN Dalam percakapan sehari-hari sering terdengar istilah profesi atau professional. Ada kecenderungan dalam masyarakat untuk menuntut profesionalisme dalam bekerja. Walaupun istilah ini sering digunakan serampangan tanpa jelas konsepnya, namun hal tersebut menunjukkan refleksi dari adanya tuntutan yang makin besar dalam masyarakat akan proses dan

hasil kerja yang bermutu, penuh tanggung jawab, bukan hanya sekedar asal dilaksanakan. Profesionalisme berkembang sesuai kemajuan dalam mayarakat modern. Masalah profesi kependidikan sampai sekarang masih banyak diperbincangkan baik dalam pendidikan maupun di luar pendidikan. Walaupun berbagai pandangan terhadap masalah ini telah banyak dikemukakan oleh pakar pendidikan, namun hal yang telah pasti, bahwa mayarakat merasakan perlunya suatu lembaga pendidikan guru yang khusus berfungsi mempersiapkan tenaga guru yang terdidik dan terlatih dengan baik. Implikasi dari gagasan tersebut adalah perlunya dikembangkan program pendidikan guru yang berkualifikasi professional serta dapat dilaksanakan secara efisien dalam kultural masyarakat Indonesia. Setiap profesi harus mempunyai kontrol yang ketat atas para anggotanya. Profesi tersebut ada dan diakui masyarakat karena para anggotanya mempunyai usaha untuk menghimpun diri dalam suatu wadah organisasi. Melalui organisasi tersebut, profesi dilindungi dari penyalahgunaan yang dapat membahayakan keutuhan dan kewibawaan profesi itu. Kode etikpun disusun dan disepakati oleh para anggotanya. Maka suatu organisasi profesi menyerupai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan harmonis. Jadi dalam organisasi profesi, ada aturan yang jelas dan sanksi bagi pelanggar aturan. PEMBAHASAN A. Pengertian Profesi Dikalangan profesi yang ada, terdapat kesepakatan tentang pengertian profesi, yaitu suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan terhadap profesi. Namun, ketika diselidiki secara mendalam apa dibalik batasan itu, terdapat banyak perbedaan ditemukan. Menurut Yunita Maria YM, secara etimologis profesi berasal dari bahasa latin, yaitu “proffesio”. Ia menjelaskan bahwa proffesio mempunyai dua pengertian, yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Dalam arti luas menjadi “ kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan keahlian tertentu”. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti suatu kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut darinya pelaksanaan normanorma yang baik. Good‟s Dictionary of Education mendefinisikan profesi sebagai suatu pekerjaan yang meminta persiapan spesialisasi yang relative lama di perguruan tinggi dan dikuasai oleh kode etik yang khusus. Webster‟s New World Dictionary mendefinisikan profesi adalah suatu pekerjaan yang meminta pendidikan tinggi dalam liberal art atau science dan biasanya meliputi pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. Menurut Dr.Sikun pribadi adalah : profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu perjanjian terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan/ pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Rumusan yang singkat ini mengandung sejumlah makna atau pengertian: 1. Hakikat profesi adalah suatu pernyataan/suatu janji yang terbuka. Pernyataan professional mengandung makna terbuka yang sungguh-sungguh, yang keluar dari lubuk hatinya. Pernyataan janji itu bukan hanya sekedar keluar dari mulutnya, tetapi merupakan ekspresi kepribadiannya dan tampak pada tingkah lakunya sehari-hari. 2. Profesi mengandung unsur pengabdian

Profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi untuk pengabdian pada masyarakat. Profesi harus berusaha menimbulkan kebaikan, keuntungan dan kesempurnaan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Pengabdian diri berarti lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. 3. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan Suatau profesi dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan tertentu pula. Dari berbagai penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi itu pada hakikatnya merupakan suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan dari pihak yang memerlukannya. Bisa juga dikatakan bahwa profesi adalah sebuah sebutan yang di dapat seseorang setelah mengikuti pendidikan, pelatihan keterampilan dalam waktu yang cukup lama, sehingga orang tersebut punya kewenangan memberikan suatu keputusan mandiri berdasarkan kode etik tertentu yang harus di pertanggung jawabkan. Hal yang sangat diperlukan oleh suatu profesi adalah pengakuan masyarakat atas jasa yang diberikannya. Beberapa istilah yang berkaitan dengan profesi, menurut Sanusi et.al ( 1991:19) : 1. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (experties) dari para anggotanya. Suatu profesi secara teori tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih/disiapkan untuk itu. 2. Professional menunjuk pada dua hal. Pertama, oarng yang menyandang suatu profesi, misalnya “ Dia seorang professional”. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Pengertian yang kedua ini biasa dikontraskan dengan “non professional” atau “amatir”. 3. Profesionalisme menunjuk kepada komitmen para anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan mengembangkan strategi yang digunakan sesuai dengan profesinya. 4. Profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki. 5. Profesionalisasi menunjukkan pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar. Profesi kependidikan Profesi ini dapat disebut sebagai profesi yang sedang tumbuh (emerging profession) yang tingkat kematangannya belum sampai pada yang telah dicapai oleh profesi-profesi yang sudah mapan (old profession). Tidak mengherankan bila ada yang mengatakan keguruan sebagai suatu profesi dan ada yang menganggapnya bukan profesi. Ada yang mengambil jalan tengah dengan menyebut mengajar sebagai “semi-profesional”. Profesi yang paling tua adalah kedokteran dan hukum. Ia berkembang dari tradisi pengobatan tradisional yang mencampuradukkan pseudo science dengan science. Hukum berkembang dari kebutuhan masyarakat akan adanya rasa aman dan kepastian hukum bagi pelanggar aturan. Profesi kependidikan diatur dalam UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Pasal 1, berisi : Guru dan Dosen adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menegah. Profesi kependidikan di Indonesia memiliki banyak kelemahan-kelamahan, antara lain: • Masih rendahnya kualifikasi Pendidikan guru dan Tenaga Kependidikan.

• Sistem Pendidikan dan tenaga Kependidikan yang belum terpadu. • Organisasi Profesi yang rapuh. • Sistem imbalan dan penghargaan yang kurang memadai B. Ciri-ciri Profesi dan Syarat Profesi Robert W.Richey (Arikunto, 1990 : 235) mengemukakan ciri-ciri dan syarat profesi sebagai berikut : 1. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi. 2. Seorang pekerja professional, secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep serta prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. 3. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. 4. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja. 5. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. 6. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi serta kesejahteraan anggotanya. 7. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dan kemandirian. 8. Memandang profesi sebagai suatu karier hidup (alive career) dan menjadi seorang anggota yang permanen. Dilain pihak, menurut D.Westby Gibson (1965) ciri-ciri yang melekat pada profesi, yaitu: 1. Pengakuan oleh masyarakat terhadap layanan tertentu. 2. Mempunyai bidang ilmu yang menjadi landasan. 3. Adanya persiapan yang sengaja dan sistematik. 4. Mempunyai organisasi professional yang melindungi kepentingan anggotanya dan meningkatkan kualitas layanan masyarakat. Menurut Supriadi, ciri-ciri profesi itu meliputi: 1. Memiliki fungsi dan signifikasi sosial karena mengabdi pada masyarakat. 2. Menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang serius dan intensif. 3. Didukung oleh suatu disiplin ilmu. 4. Ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya. 5. Sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan pada masyarakat, maka anggota profesi memperoleh imbalan financial. Menurut Huole dalam Suyatno ( 2003 ), ciri0ciri profesi guru yaitu: 1. Memiliki landasan pengetahuan yang kuat. 2. Harus berdasarkan kompetensi individual bukan atas dasar KKN 3. Memiliki sistem seleksi dan sertifikasi 4. Ada kerjasama dan kompetensi yang sehat antar sejawat. 5. Adanya kesadaran profesional yang tinggi 6. Memiliki prinsip-prinsip etik yang berupa kode etik 7. Memiliki sistem sanksi profesi 8. Adanya militasi individual dan 9. Memiliki organisasi profesi. Di bidang pendidikan, Komisi Kebijaksanaan Pendidikan NEA Amerika Serikat menyebut

beberapa kriteria atau syarat bagi profesi keguruan: 1. Melibatkan kegiatan intelektual. 2. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. 3. Memerlukan persiapan professional yang lama. 4. Memerlukan latihan dalam jabatan yang bersinambungan. 5. Menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen. 6. Menentukan baku (standarnya) sendiri. 7. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. 8. Mempunyai organisasi professional yang kuat dan terjalin erat. Sedangkan ciri-ciri guru sebagai suatu profesi yang dikemukakan oleh Robert Richie, 1962 yaitu: 1. Memiliki komitmen bahwa dalam jabatan profesi mengharuskan untuk menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. 2. Mengikuti persiapan profesional dalam jangka waktu tertentu 3. Memiliki kode etik jabatan 4. Memiliki kemampuan intelektual untuk menjawab masalah – masalah yang dihadapi 5. Menjadi anggota organisasi profesi 6. Memiliki pemahaman bahwa jabatannya merupakan suatu karir 7. Memiliki komitmen, tanggung jawab, kepedulian, dedikasi terhadap jabatannya. Dari ciri profesi di atas, walupun dalam kata yang berbeda, pada hakikatnya memperlihatkan persamaan yang besar dalam substansinya. Kiranya dapat disimpulkan bahwa profesi memiliki ciri atau unsur sebagai berikut: 1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun. 2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. 3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. 4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. 5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Landasan Profesionalisme Guru Peran guru sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari upaya mencerdaskan kehidupan peserta didik. Guru memiliki banyak tugas baik di dalam maupundi luar sekolah. Tugas itu tidak hanya sebagai profesi, tetapi juga sebagai duatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan profesionalitasnya meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Konsekuensi logis dari tugas tersebut adalah guru harus mempunyai banyak peran diantaranya: sebagai korektor, inspirator, informatory, fasilitator, pembimbing, mediator, supervisor dsb. Dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bab 3 pasal 7 dinyatakan bahwa prinsip profesionalitas guru sebagai berikut: a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme.

b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai denga bidang tugas. e. Memilki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. f. Memiliki penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. h. Memiliki jaminan perlindungan hokum dan melaksanakan tugas keprofesionalan, an i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas kerprofesionalan guru Dari rumusan di atas diharapkan bahwa landasan guru dalam pelaksanaannya di sekolah menjadi tenaga professional guna meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang selanjutnya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan demikian secara normative seperti diukur dalam UU No. 14 Tahun 2005 BAB II Pasal 6, bahwa kedudukan guru sebagai tenaga professional bertujuan untuk melaksanakan system pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman,bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratif dan bertanggung jawab. C. Perkembangan Profesi Keguruan Kalau kita ikuti perkembangan profesi keguruan di Indonesia, jelas bahwa pada mulanya guruguru di Indonesia diangkat dari orang-orang yang tidak berpendidikan khusus untuk memangku jabatan guru. Dalam bukunya Sejarah Pendidikan Indonesia, Nasution ( 1987 ) secara jelas melukiskan pendidikan di Indonesia terutama dalam zaman kolonial Belanda, termasuk juga sejarah profesi keguruan. Guru-guru pada mulanya diangkat dari orang-orang yang tidak dididik secara khusus menjadi guru, secara berangsur-angsur dilengkapi dan ditambah dengan guru-guru yang lulus dari sekolah guru ( Kweekschool ) yang pertama kali didirikan di Solo tahun 1852. Karena kebutuhan guru yang mendesak maka Pemerintah Hindia Belanda mengangkat lima macam guru, yakni: 1. Guru lulusan sekolah guru. 2. Guru bukan lulusan sekolah guru tetapi lulus ujian untuk menjadi guru. 3. Guru bantu yang lulus ujian menjadi guru bantu. 4. Guru yang dimagangkan oleh guru senior ( calon guru ). 5. Guru yang diangkat karena keadaan mendesak. Walaupun jabatan guru tidak harus disebut sebagai jabatan profesional penuh, statusnya mulai membaik. Di Indonesia telah ada Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ) yang mewadahi persatuan guru, dan juga mewakili perwakilan di DPR/MPR. Dalam sejarah pendidikan guru di Indonesia, guru pernah mempunyai status yang sangat tinggi dalam masyarakat, mempunyai wibawa yang sangat tinggi, dan dianggap sebagai orang yang serba tahu. Peranan guru saat itu tidak hanya mendidik anak di depan kelas, tetapi mendidik masyarakat, tempat bagi masyarakat untuk bertanya, baik memecahkan masalah pribadi ataupun sosial. Namun kewibawaan guru memudar seiring berkembangnya zaman, IPTEK, dan kepedulian guru yang meningkat tentang imbalan atau balas jasa.

Di era teknologi sekarang, guru bukan lagi satu-satunya tempat bertanya masyarakat. Pendidikan masyarakat mungkin lebih tinggi dari guru, dan kewibawaan guru berkurang antara lain karena status guru dianggap kalah gengsi dari jabatan lainnya yang mempunyai pendapatan yang lebih baik. D. Kode Etik Profesi Keguruan Salah satu ciri profesi adalah kontrol yang ketat atas para anggotanya, ada dan diakui masyarakat karena usaha dari para anggotanya untuk menghimpun diri dalam wadah organisasi. Melalui organisasi, profesi dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan yang dapat membahayakan keutuhan profesi itu. Maka kode etikpun disusun dan disepakati oleh para anggotanya. Istilah etik (ethica) mengandung makna nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia. Etik juga disepadankan dengan istilah adab, moral ataupun akhlak. Etik berasal dari kata ethos, yang berarti watak. Sementara adab adalah keluhuran budi, yang berarti menimbulkan kehalusan budi atau kesusilaan baik batin maupun lahir. Dari pengertian ini, diharapkan dalam jiwa seseorang terdapat watak dan keluhuran budi yang selalu menyinari para peserta didik, menjadi tauladan bagi kolega atau sejawat, serta menjadi panutan masyarakat luas. Pengertian Kode Etik a. Menurut UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pasal 28 UU ini menjelaskan bahwa ”PNS mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatandi dalam dan di luar kedinasan”. Dengan adanya ini PNS mempunyai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. b. Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI XIII, Basuni sebagai ketua umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru dalam melaksanakan panggilan pengabdiannya bekerja sebagai guru. Dari uraian tersebut terlihat bahwa kode etik merupakan norma-norma yang berisi petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksnakan oleh mereka dalam tugas dan pergaulan sehari-hari. Maksud, Tujuan dan Fungsi Kode Etik Maksud dari kode etik guru adalah norma yang mengatur hubungan kemanusiaan (relationship) antar guru dan lembaga pendidikan (sekolah); sesama guru; guru dan peserta didik; dan guru dengan lingkungannya. Secara umum tujuan kode etik adalah sebagai berikut (R. Hermawan S, 1979): a. Untuk menjunjung tinggi profesi b. Untuk menjaga dan memelihara keseahteraan bagi para anggotanya c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi d. Untuk meningkatkan mutu profesi e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi Fungsi adanya kode etik adalah untuk menjaga kredibilitas dan nama baik guru dalam menyandang status pendidik. Diharapkan para guru tidak melakukan pelanggaran terhadap tugas dan kewajiban. Diberlakukannya kode etik juga untuk menambah kewibawaan dan memelihara image citra profesi guru tetap baik. Kode etik mengatur tentang apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Penetapan Kode Etik dan Sanksi Pelanggaran Penetapan kode etik lazim dilakukan pada kongres organisasi profesi yang telah diatur dalam

AD/ART. Dengan demikian penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh oring-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota profesi dari organisasi tersebut. Pada organisasi asosiasi professional biasanya terdapat suatu Dewan atau Majelis Kode Etik yang mempunyai tugas untuk bertindak sebagai penegaknya sehinga kode etik tersebut berlku secara efektif dengan kekuatan hukumnya. Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral. Bagi yang melanggar akan mendapatkan celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah sipelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi. Kode Etik Guru Indonesia Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan Negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa pancasila dan setia pada UUD 1945, turut bertangung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan berpedoman pada dasar-dasar berikut : 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meingkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, kesetiakawanan social. 8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI, sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. E. Penerapan Kode Etik Dewasa Ini Perilaku guru profesional dalam perkembangan negara dewasa ini seharusnya, • Menentukan tujuan pembelajaran yang harus dicapai, baik yang bersifat umum maupun khusus • Menjabarkan materi pembelajaran atas sejumlah unit pembelajaran yang dirangkaikan • Memberi pelajaran secara klasikal sesuai dengan unit pelajaran yang sedang dipelajari • Memberikan pertolongan khusus kepada siswa yang belum mencapai tingkat penguasaan yang ditentukan. F. Beberapa Organisasi Profesi Sebagai suatu organisasi, organisasi asosiasi profesi keguruan menyerupai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis. Ia akan menolak keluar komponen sistem yang tidak mengikuti arus atau meluruskannya. Kelahiran suatu organisasi tidak terlepas dari perkembangan jenis bidang pekerjaan yang

bersangkutan, karena organisasi yang pada dasarnya dan lazimnya dapat terbentuk atas prakarsa dari para pengemban bidang pekerjaan. Bentuk organisasi para pengemban tugas keprofesian itu ternyata cukup bervariasi dipandang dari segi derajat keeratan dan keterikatan dengan/antar anggotanya. Dalam bidang pendidikan, dapat ditemukan berbagai bentuk keorganisasian, antara lain. 1. Persatuan (Union), antara lain: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Australian Education Union, Singapore Teacher‟s Union, National Union of the Teaching Profession Malaysia, Japan Teacher‟s Union. 2. Federasi (Federation), antara lain: All India Federation of Teachers Organisations, Bangladesh Teacher‟s Federation, Federation of Elementary Education Teachers‟ Association of Thailand. 3. Aliansi (Alliance), anatara lain: Alliance of Concered Teachers Philipina. 4. Asosiasi (Association) yang terdapat di kebanyakan Negara. Tujuan Suatu Organisasi Profesi Demi berlangsungnya organisasi profesi ini, maka dalam organisasi profesi memiliki beberapa tujuan, yaitu:  Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.  Mejaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.  Meningkatkan pengabdian anggota profesi.  Meningkatkan mutu profesi.  Meningkatkan mutu organisasi profesi. Organisasi Profesional Keguruan Jabatan profesi harus mempunyai wadah untuk menyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi, yakni organisasi profesi. Bagi guru di Indonesia, wadah ini telah ada yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). PGRI didirikan di Surakarta pada tanggal 25 November 1945. Salah satu tujuan PGRI adalah mempertinggi kesadaran, sikap, mutu dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Empat misi utama PGRI, yakni: a. Misi politis/ideology b. Misi persatuan organisatoris c. Misi profesi d. Misi kesejahtreaan Dalam kaitan pengembangan professional guru, PGRI sampai saat ini masih mengandalkan pihak pemerintah, misalnya dalam merencanakan dan melakukan program penataran guru serta program peningkatan mutu lainnya. Jenis-Jenis Organisasi Keguruan Disamping PGRI sebagai satu-satunya organisasi guru yang diakui pemerintah sampai saat ini, ada organisasi guru yang disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sejenis yang didirikan atas anjuran pejabat-pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Organisasi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisasi dari guru dalam kelompoknya masing-masing. Selain itu ada lagi organisasi professional resmi dibidang pendidikan, yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), yang saat ini mempunyai divisi-divisi antara lain: Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI), Himpunan sarjana istrasi Pendidikan Indonesia (HISAPIN), Himpunan Sarjana Pendidikan Indonesia (HSPBI), dll.

KESIMPULAN Jabatan guru merupakan jabatan profesional, pemegangnya harus memenuhi kualifikasi tertentu. Kriteria jabatan profesional antara lain bahwa jabatan itu melibatkan kegiatan intelektual, mempunyai batang tubuh ilmu yang khsusus, memerlukan persiapan yang lama untuk memangkunya, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, merupakan karier hidup dan keanggotaan yang permanen, menentukan buku perilakunya, mementingkan layanan, mempunyai organisasi profesional, dan mempunyai kode etik yang ditaati anggotanya. Jabatan guru belum dapat memenuhi secara maksimal persyaratan itu, namun perkembangannya di tanah air menunjukkan arah untuk terpenuhinya persyaratan tersebut. Usaha untuk itu sangat tergantung kepada niat, perilaku, dan komitmen dari guru sendiri dan organisasi yang berhubungan dengan itu, selain juga, oleh kebijaksanaan pemerintah. DAFTAR PUSTAKA Hamalik, Oemar. 2008. Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan kompetensi. Cetakan V. Jakarta: Bumi Aksara. Mujtahid. 2009. Pengembangan Profesi Guru. Malang: UIN-Malang Press (Anggota IKAPI). Saud, Udin Syaepudin. 2009. Pengembangan Profesi Guru. Cetakan II. Bandung: CV.Alfabeta. Soetjipto dan Raflis Kosasi. 2009. Profesi Keguruan. Cetakan IV. Jakarta: Rineka Cipta. Home > profesi keguruan > Kode Etik Profesi Keguruan

Kode Etik Profesi Keguruan A. Pengertian Kode Etik

Setiap profesi, seperti telah dibicarakan dalam bagian terdahulu, harus mempunyai kode etik profesi. Dengan demikian, jabatan dokter, notaris, arsitek, guru, dan lain-lain yang merupakan bidang pekerjaan profesi mempunyai kode etik. Sama halnya dengan kata profesi sendiri, penafsiran tentang kode etik juga belum memiliki pengertian yang sama. Sebagai contoh, dapat dicantumkan beberapa pengertian kode etik, antara lain sebagai berikut:

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jelas menyatakan bahwa “Pegawai Negeri/Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan.” Dalam penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya Kode Etik ini, pegawai negeri sispil sebagai aparatur Negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya, dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil itu digariskan pula prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri. Dari urai ini dapat kita simpulkan, bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari.

Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI XIII, Basuni sebagai Ketua Umum PGRI menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdiannya bekerja sebagai guru (PGRI, 1973). Dari pendapat Ketua Umum PGRI ini dapat ditarik kesimpulan bahawa dalam Kode Etik Guru Indonesia terdapat dua unsur pokok yakni: 1. Sebagai landasan moral, 2. Sebagai pedoman tingkah laku.

Dari uraian tersebut kelihatan, bahwa kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat.

B. Tujuan Kode Etik

Pada dasarnya tujuan merumuskankode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut:



Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remes terhadap profesi akan melarang. Oleh karenya, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atauk kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segin ini, kode etik juga sering kali disebut kode kehormatan.



Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya

Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan lahir (atau material) maupun kesejahteraan batin (spiritual atau mental). Dalam hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-

perbuatan yang merupakan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa-siapa yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan-rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin para anggota profesi, kode etik umumnya memberi petunjuk-petunjuk para anggotanya untuk melaksanakan profesinya. Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.



Untuk meningkatkan pengabadian para anggota profesi

Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabian profesi, sehingga bagi anggota profesi daapat dengan mudah megnetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.



Untuk meningkatkan mutu profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.



Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartispasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejateraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi. C. Penetapan Kode Etik Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para naggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus

dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut. Kode etik suatu profesi hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut, jika semua orang yang menjalankan profesi tersebut tergabung (menjadi anggota) dalam organisasi profesi yang bersangkutan.

Apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung di dalam suatu organisasi atau ikatan profesional, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan seccara murini dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran yang serius terhdap kode etik dapat dikenakan sanksi.

D. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sering ktia jumpai, bahwa ada kalanya negara mencampuri urusan profesi, seingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik dari suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Apabila hanya demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi hukum yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Sebagai contoh dalam hal ini. Jika seseorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggpakecurangan itu serius ia dapat dituntut di muka pengadilan. Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik akan mendapat celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah si pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi tertentu, menandakan bahwa organisasi profesi itu telah mantap.

E. Kode Etik Guru Indonesia

Kode Etik Guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematik dalam suatu sistem yang utuh dan bulat. Fungsi Kode Etik Guru Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menuunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarkat. Dengan demikian, maka Kode Etik Guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan.

Sebagaimana halnya dengan profesi lainnya, Kode Etik Guru Indonesia ditetapkandalam suatu konges yang dihadiri oleh seluruh utusan Cabang dan Pengurus Daerah PGRI dari seluruh tanah air, pertama

dalam Kongres PGRI XVI tahun 1973, dan kemudian disempurnakan dalam Kongres PGRI XVI tahun 1989 juga di Jakarta. Adapun teks Kode Etik Guru Indonesia yang telah disempurnakan tersebut adalah sebagai berikut: KODE ETIK GURU INDONESIA

Guru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhdapa Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdian Republik Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasardasar sebagai berikut:

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untukmembentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yangmenunjang berhasilnya proses belajarmengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhdap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengambangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. 8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

F. Organisasi Profesional Keguruan

Seperti yang telah disebutkan salah satu kriteria jabatan profesional, jabatan profesi harus mempunyai wadah untuk meyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi, yakni organisasi profesi. Bagi guru-guru di negara kita, wadah ini telah ada yakni Persatuan Guru Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan singkatan PGRI. PGRI didirikan di Surakarta pada tanggal 25 November 1945, sebagai perwujudan aspirasi guru Indonesia dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa.

Salah satu tujuan PGRI adalah mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan mereka (Basuni, 1986). Selanjutnya, Basuni menguraikan empat misi

utama PGRI, yaitu:(a) Misi politis/ideologi, (b) Misi persatuan organisatoris, (c) Misi profesi, dan (d) Misi kesejahteraan. Kelihatannya, dari praktek pelaksanaan keempat misi tersebut dua misi pertama-misi politis/ideologis, dan misi perasatuan/oranisasi lebih menonjol realisasinya dalam program-program PGRI. Ini dapat dibuktikan dengan telah adanya wakil-wakil PGRI dalam badan legislatif seperti DPR dan MPR. Peranan yang lebih menonjol ini dapat kita pahami sesuai dengan tahap perkembangan bangsa dalam era orde baru ini.

Dalam pelaksanaan misi lainnya, misi kesejateraan, kelihatannya masih perlu ditingkatkan. Sementara misi ketiga, misi profesi, belum tampak kiprah nyatanya dan belum terlalu melembaga.

Dalam kaitannya dengan perkembangan profesional guru, PGRI sampai saat ini masih mengandalkan pihak pemerintah, misalnya dalam merencanakan dan melakukan program-program penataran guru serta program peningkatan mutu lainnya. PGRI belum banyak merencanakan dan melakukan program kualifikasi guru, atau melakukan penelitian ilmiah tentang masalah-masalah profesional yang dihadapi oleh para guru dewasa ini.

Kebanyak kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu profesi biasanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan ulangtahun atau kongres, baik di pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu, peranan organisasi ini dalam peningkatan mutu profesional keguruan belum begitu menonjo.

Di samping PGRI sebagai satu-satunya organisasi guru-guru sekolah yang diakui pemerintah sampai saat ini, ada organisasi guru yang disebut Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) sejenis yang didirikan atas anjuran pejabat-pejabat Departemen Pendidikan Nasional. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesional dari gur dalam kelompoknya masing-masing. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini diatur dengan jadwal yang cukup baik. Sayangnya, belum ada keterkaitan dan hubungan formal antara kelompok guru-guru dalam MGMP ini dengan PGRI.

Selain PGRI, ada lagi organisasi profesional di bidnagn pendidikan yang harus kita ketahui juga yakni Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), yang saat ini mempunya divisi-divisi antara lain: Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI), Himpunan Sarjana istrasi Pendidikan Indonesia (HISAPIN), Himpunan Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia )HSPBI), dan lain-lain. Hubungan formal antara organisasi-organisasi ini dengan PGRI masih belum tampak secara nyata, sehingga belum didapatkan kerja sama yang saling menunjang dan menguntungkan dalam peningkatan mutu anggotanya. Sebagian anggota PGRI yang sarjana mungkin juga menjadi anggota salah satu divisi dari ISPI, tetapi tidak banyak anggota ISPI staf pengajar di LPTK yang juga menjadi anggota PGRI. http://www.sarjanaku.com/2010/11/kode-etik-profesi-keguruan.html