Kerjasama Lintas Sektor 3c4p6u

1. Kerjasama Lintas Sektor Sebagian dari masalah kesehatan adalah merupakan masalah nasional yang tidak dapat terlepas dari berbagai kebijakan dari sector lain sehingga upaya ini harus sacara strategis melibatkan sector terkait. Isu utama tersebut adalah bagaimana upaya meningkatkan kerjasama lintas sector yang lebih efektif karena kerjasama lintas sector dalam pembangunan kesehatan selama ini sering kurang berhasil, banyak program nasional yang terkait dengan kesehatan, tetapi pada akhirnya tidak atau kurang berwawasn kesehatan. Pembangunan kesehatan yang dijalankan selama ini hasilnya belum optimal karena kurangnya dukungan lintas sector. Beberapa program-program sektoral yang tidak atau kurang berwawasan kesehatan sehingga memberikan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Sebagian dari masalah kesehatan terutama lingkungan dan prilaku berkaitan erat dengan berbagai kebijaksanaan maupun pelaksanaan program disektor lain. Untuk itu diperlukan pendekatan lintas sector yang sangat baik, agar sector terkait dapat selalu mempertimbangkan kesehatan masyarakat. 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Mutu sumber daya manusia kesehatan sangat menentukan keberhasilan upaya serta manajemen kesehatan. Sumber daya kesehatan yang bermutu harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berusaha untuk menguasai IPTEK yang tinggi/mutakhir. Disamping itu mutu sumber daya tenaga kesehatan ditentukan pula oleh nilainilai moral yang dianut dan diterapkannya dalam menjalankan tugas. Disadari bahwa sumber daya tenaga kesehatan Indonesia yang mengikuti perkembangan IPTEK dan menerapkan nilai-nilai moral etika profesi dalam era pasar bebas sebagai akibat dari globalisasi harus diantisipasi dengan meningkatkan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia kesehatan. Hal ini diperlukan tidak saja untuk meningkatkan daya saing sector kesehatan, tetapi juga membantu meningkatkan daya saing sector lain. Antara lain peningkatan komoditi eksport bahan makanan dan makanan jadi. Dalam kaitan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah, peningkatan kemampuan dan profesionalisme manajer kesehatan ditiap tingkat istrasi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Pemberdayaan atau kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan sering belum seperti yang diharapkan. Kemitraan yang setara, terbuka dan saling menguntungkan bagi masing-masing mitra dalam upaya kesehatan menjadi suatu yang sentral untuk upaya pembudayaaan prilaku hidup sehat, penetapan kaidah hidup dan promosi kesehatan. 3. Mutu dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Dipandang dari segi fisik persebaran sarana pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit serta sarana kesehatan lainnya termasuk sarana upaya penunjang kesehatan telah dapat dikatakan merata keseluruh pelosok wilayah Indonesia. Namun harus diakui bahwa persebaran fisik tersebut masih belum diikuti sepenuhnya dengan peningkatan mutu pelayanan. Mutu pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat, alat kesehatan dan sarana penunjang kesehatan lainnya, proses pemberian pelayanan, dan kompensasi yang diterima serta harapan masyarakat pengguna. Dengan demikian maka peningkatan kualitas fisik serta factor-faktor tersebut diatas merupakan prakondisi yang harus dipenuhi. Selanjutnya proses pemberian pelayanan ditingkatkan melalui peningkatan pendidikan umum, penyuluhan kesehatan, komunikasi yang baik antara pemberi pelayanan dan masyarakat.

4. Pengutamaan dan Sumber Daya Pembiayaaan Upaya Kesehatan Upaya kesehatan masih kurang mengutamakan pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit, dan kurang didukung oleh pendekatan sumber daya pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa keterbatasan dana pemerintah dan masyarakat merupakan ancaman yang besar bagi kelangsungan program pemerintah serta ancaman terhadap pencapaian derajat kesehatan yang optimal. Dengan demikian maka diperlukan upaya lebih intensif untuk peningkatan sumber daya pembiayaan dari sector public yang diutamakan untuk kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit. Sumber daya pembiayaan untuk upaya penyembuhan dan pemulihan perlu digali lebih banyak dari antara sumser-sumber yang ada dimasyarakat dan diarahkan agar lebih rasional dan lebih berhasil dan berdaya guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran langsung masyarakat digunakan secara kurang efektif dan efisien sebagai akibat dari adanya informasi yang tidak sama antara pemberi pelayanan dan penerima pelayanan (pasien dan keluarganya). Keadaan ini mendorong perlunya langkah strategis dalam menciptakan system pembiayaan yang bersifat praupaya yang sering dikenal dengan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). Ketersediaan sumber daya yang terbatas, khususnya dosektor public mengharuskan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan peran serta sector swasta khususnya dalam upaya yang bersifat penyembuhan dan pemulihan. Upaya tersebut dilakukan melaui pemberdayaan sector swasta agar mandiri, antara sector public dan swasta sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. (ilmu kesehatan masyarakat, syafrudin)

Sasaran pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2025 adalah : a. Perilaku hidup sehat Meningkatnya secara bermakna jumlah ibu hamil yang memeriksakan diri dan melahirkan ditolonh oleh tenaga kesehatan, jumlah bayi yang memperoleh imunisasi lengkap, jumlah yang memperoleh ASI eksklusif, jumlah anak balita yang ditimbang setiap bulan, jumlah pasangan usia subur (PUS), peserta keluarga berencana (KB), jumlah penduduk dengan makan dengan gizi seimbang, jumlah penduduk yang memperoleh air bersih, jumlah penduduk buang air besar dijamban, jumlah pemukiman bebas vector dan rodent, jumlah rumah yang mempunyai syarat kesehatan, jumlah penduduk berolahraga, dan istirahat teratur, jumlah keluarga dengan komunikasi internal dan eksternal, jumlah keluarga yang menjalankan ajaran agama dengan baik, jumlah penduduk yang tidak merokok dan tidak minum-minuman keras, jumlah penduduk yang tidak berhubungan seks diluar nikah serta jumlah penduduk yang menjadi peserta JPKM. b. Lingkunan sehat Meningkatnya secara bermakna jumlah wilayah/kawasa sehat, tempat-tempat umu sehat, tempat pariwisata sehat, tempat kerja sehat, rumah dan banguna sehat, sarana sanitasi, sarana air minum,sarana pembungan limbah, serta berbagai standard an peraturan perundang-undangan yang mendukung terwujudnya lingkungan sehat. c. Upaya kesehatan

Meningkatkan secara bermakna jumlah sarana kesehatan yang bermutu, jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan, penggunaan obat generik dalam pelayanan kesehatan, penggunaan obat secara rasional, memanfaatkan pelayanan promotif dan preventif, biaya kesehatan yang dikelola secara efisien, serta ketersediaan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. d. Manajemen pembangunan kesehatan Meningkatnya secara bermakna system informasi pembangunan kesehatan, kemampuan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, pembangunan kesehatan, kepemimpinan dan manajemen kesehatan, peraturan perundang-undangan yang mendukung pembangunan kesehatan, kerjasama lintas program dan sektor. e. Derajat kesehatan Meningkatnya secara bermakna umur harapan hidup, menurunya angka kematian ibu dan bayi, menurunnya angka kesakitan beberapa penyakit penting, menurunya angka kecacatan dan ketergantungan serta meningkatnya status gizi masyarakat, menurunya angka infertilitas. Kebijakan Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan melandaskan pada dasar-dasar tersebut diatas, maka penyelenggaraan tersebut diatas, maka penyelenggaraan upaya kesehatan perlu memperhatikan kebijakan umum yang dikelompokkan sebagai berikut: a. Meningkatkan kerjasama lintas sector Untuk optimalisasi hasil pembangunan berwawasan kesehatan, kerjasama lintas sector merupakan hal yang utama, dan karena itu perlu digalang serta mantapkan secara seksama, sosialisasi masalah-masalah kesehatan kepada sector lain perlu dilakukan secara intensif dan berkala. Kerjasama lintas sector haus mencakup pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian serta melandaskan dengan seksama pada dasar-dasar pembangunan kesehatan. b. Peningkatan perilaku, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan swasta Masyarakat dan swasta peru berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Dalam kaitan ini perilaku hidup manusia sejak usia dini melalui berbagai kegiatan-kegiatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan, sehingga menjadi bagian dari norma hidup dan budaya masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kemandirian untuk hidup sehat. Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan terutama melalui penerapan konsep pembangunan kesehatan masyarakat tetap didorong atau bahkan dikembangkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan serta kesinambungan upaya kesehatan. c. Peningkatan kesehatan lingkungan Kesehatan lingkungan perlu diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan, lingkungan yang sehat, yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia. Upaya ini perlu untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan pembangunan berwawasan kesehatan. Kesehatan lingkungan pemukiman, tempat kerja dan tempat-tempat umum serta tempat pariwisata ditingkatkan melalui penyediaan serta pengawasan mutu air yang memenuhi persyaratan terutama perpipaan, penerbitan tempat pembuangan sampah,

penyediaan sarana pembuangan air limbah serta berbagai sarana sanitasi lingkunan lainnya. Kualitas air, udara dan tanah ditingkatkan untuk menjamin hidup sehat dan produktif sehingga masyarakat terhindar dari keadaan yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan. Untuk itu diperlukan peningkatan dan perbaikan peraturan perundang-undangan, pendidikan lingkungan sehat sejak dari usia muda serta pembakuan standar lingkungan. d. Peningkatan upaya kesehatan Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta upaya khusus melalui pelayanan kemanusiaan dan darurat atau krisis. Selanjutnya, pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu terus menerus diupayakan. Dalam rangka mempertahankan status kesehatan masyarakat selama krisis ekonomi, upaya kesehatan diprioritaskan untuk mengatasi dampak krisis disamping tetap mempertahankan peningkatan pembangunan kesehatan. Perhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga miskin agar derajat kesehatannya tidak memburuk dan tetap hidup produktif. Pemerintah bertanggungjawab terhadap biaya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin. Setelah melewati krisis ekonomi status kesehatan masyarakat diusahakan ditingkatkan melaui pencegahan dan pengurangan morbiditas, mortalitas dan kecacatan dalam masyarakat terutama pada bayi, anak balita, dan wanita hamil, melahirkan dan masa nifas, melalui upaya peningkatan (promosi) hidup sehat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan serta pengobatan penyakit dan rehabilitasi. Prioritas utama diberikan kepada penanggulangan penyakit menular dan wabah cenderung meningkat. e. Peningkatan sumber daya kesehatan Peningkatan tenaga kesehatan harus menunjang seluruh upaya pembangunan kesehatan dan diarahkan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan terampil sesuai pengembangan ilmu dan tekhnologi, beriamn dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, seta berpegang teguh pada pengabdian bangsa dan Negara dan etika prfesi. Pengembangan tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan atau daya guna tenaga dan penyediaan jumlah serta mutu tenaga kesehatan dari masyarakat dan pemerintah yang mampu melaksanakan pembangunan kesehatan. Dalam perencanaan tenaga kesehatan perlu diutamakan penentuan kebutuhan tenaga di berbagai Negara diluar negri dalam rangka globalisasi. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), yakni cara pelayanan kesehatan melaui pembayaran secara praupaya dikembangkan terus untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan kesehatan yang lebih merata dan bermutu dengan raga yang terkendali. JPKM diselenggarakan sebagai upaya bersama antara masyarakat, swasta, dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat.Tarif pelayanan kesehatan perlu disesuaikan atas dasar nilai jasa dan barang yang diterima oleh anggot masyarakat yang memperoleh pelayanan. Masyarakat yang tidak mampu akan dibantu melalui system JPKM yang disubsidi oleh pemerintah bersamaan dengan itu dikembangkan pula asuransi sebagai pelengkap / pendamping JPKM. Pengembangan asuransi kesehatan berada dibawah pembinaan pemerintah dan asosiasi peransuran. Secara bertahap puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah akan dikelola secara swadana. f. Peningkatan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan perlu makin ditingkatkan terutama melalui peningkatan secara strategis dalam kerja sama antara sektor kesehatan dan sektor lain yang terkait, dan antara berbagai program kesehatan serta antara para pelaku dalam pembangunan kesehatan sendiri. Manajemen upaya kesehatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian diselengarakan secara sistematik untuk menjamin upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh. Manajemen terebut didukung oleh system informasi yang handal guna menghasilkan pengambilan keputusan dan cara kerja yang efisien. System informasi tersebut dikembangkan secara komprehensif diberbagai tingkat istrasi kesehatan sebagai bagian dari pengembangan istrasi modern. Organisasi departemen kesehatan perlu disesuaikan kembali dengan fungsi – fungsi : regulasi, perencanaan nasional, pembinaan dan pengawasan. Penelitian dan pengembangan dibidan kesehatan akan terus dikembangkan secara terarah dan bertahap dalam rangka menunjang upaya kesehatan, utamanya untuk mendukung perumusan kebijaksanaan, membantu memecahkan masalah kesehatan dan mengatasi kendala didalam pelaksanaan program kesehatan. Penelitian dan pengembangan kesehatan akan terus dikembangkan melalui jaringan kemitraan dan di desentralisasikan sehingga menjadi bagian penting dari pembanguna kesehatan daerah. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, gizi, pendayagunan obat, pengembangan obat asli Indonesia, pemberantasan penyakit dan perbaikan lingkungan. Penelitian yang berkaitan dengan ekonomi kesehatan dikembangkan unutuk mengoptimalkan pemanfaatan pebiayaan kesehatan dari pemerintah dan swasta, serta meningkatkan kontribusi pemerintah dalam pembiayaan kesehatan yang masih terbatas. Selain berpengaruh positif globalisai juga menimbulkan perubahan sosial dan budaya masyarakat yang dapat berpengaruh negative terhadap pembanunan kesehatan untuk itu sangat diperlukan peningkatan kesehatan social dan budaya masyarakat melalui penungkatan sosio- ekonomi masyarakat, sehingga dapat mengambil manfaat yang sebesar – besarnya sekaligus meminimalkan dampak negative dari globalisasi. (ilmu kesehatan masyarakat, syafrudin)

4.2. Indikator Keberhasilan Pendampingan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas a. Kerjasama Lintas Sektor Sebelum melakukan intervensi baik pemerintah atau suatu Lembaga Non Pemerintah perlu mencari dan menetapkan kerangka pikir mengenai pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (capacity building) yang terfokus pada upaya pelayanan kesehatan Ibu dan Anak serta mencari data-data dan Informasi mengenai Analisa Situasi Kesehatan Ibu dan Anak (ASIA). a. Perilaku Hidup Sehat, Kemandirian Masyarakat dan Kemitraan Swasta Perilaku hidup sehat masyarakat sejak usia dini perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan, agar menjadi bagian dari norma hidup dan budaya masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. C. Lingkungan Sehat

Kesehatan lingkungan pemukiman, tempat kerja, dan tempat tempat umum serta tempat-tempat pariwisata ditingkatkan melalui:  Penyediaan serta pengawasan mutu air yang memenuhi persyaratan terutama perpipaan  Penertiban tempat pembuangan sampah  Penyediaan sarana pembuangan limbah serta berbagai sarana sanitasi lingkungan lainnya D. Upaya Kesehatan Perhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga miskin agar derajat kesehatannya tidak memburuk dan tetap hidup produktif. Pemerintah bertanggung jawab terhadap biaya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin. E. Sumber Daya Kesehatan Menciptakan tenaga kesehatan yg ahli dan trampil sesuai pengembangan ilmu dan teknologi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berpegang teguh pada pengabdian kepada bangsa dan negara dan etika profesi. F. Manajemen Pembangunan Kesehatan Terdiri dari perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengendalian dan penilaian diselenggarakan secara sistematik untuk menjamin upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh. G. IPTEK meningkatkan pelayanan kesehatan, gizi, pendayagunaan obat dan pengembangan obat asli Indonesia, pemberantasan penyakit dan perbaikan lingkungan. H. Derajat Kesehatan Merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Untuk menggambarkan derajat kesehatan digunakan indikator kualitas utama seperti angka kematian, kesakitan, kelahiran, status gizi dll.

4.4. Strategi Implementasi Gagasan Pembangunan Kesehatan 1. Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan Kegiatan advokasi, sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan, sehingga semua pelaku pembangunan nasional (stakeholders) memahami dan mampu melaksanakan pembangunan nasional berwawasan kesehatan. 2. Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah Melibatkan masyarakat untuk aktif dalam pengabdian masyarakat (to serve), aktif dalam pelaksanaan advokasi kesehatan (to advocate), dan aktif dalam mengkritisi pelaksanaan upaya kesehatan (to watch). 3. Pengembangan Upaya dan Pembiayaan Kesehatan  Menggunakan teknologi kesehatan/kedokteran & informatika yg semakin maju, antara lain: pembuatan berbagai vaksin, pemetaan dan test dari gen, terapi gen, tindakan dengan intervensi bedah yang minimal, transplantasi jaringan, otomatisasi istrasi kesehatan/kedokteran, upaya klinis dan rekam medis dengan dukungan komputerisasi, serta telekomunikasi jarak jauh (telehealth).  Dalam 20 tahun mendatang, pelayanan RS terus dikembangkan & kegiatan2nya harus bertumpu kpd fungsi sosial yg dikaitkan dg sistem jaminan kesehatan sosial nasional. 4. Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan  Perencanaan kebutuhan dan penentuan standar kompetensi tenaga kesehatan

 Pengadaan tenaga kesehatan  Pendayagunaan tenaga kesehatan  Pembinaan & pengawasan SDM kesehatan >> Dilaksanakan sesuai dg kebutuhan pembangunan kesehatan di Indonesia dalam era desentralisasi dan globalisasi. 5. Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan Mencakup upaya kesehatan masyarakat & upaya kesehatan perorangan, dilakukan secara komprehensif, mitigasi serta didukung kerjasama lintas sektor & peran aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun bencana karena ulah manusia, termasuk konflik sosial.