Fix Sk Kebijakan Pkpo 56g29

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

RSUD SANGKULIRANG Jl. Wana Bhakti Desa Benua Baru Ulu Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Kode Pos 75684 Telepon 0852-4828-4818 Email : [email protected]

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGKULIRANG NOMOR :

TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGKULIRANG DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGKULIRANG, Menimban

: a.

g

bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit

Umum

Daerah

Sangkulirang

maka

diperlukan

penyelenggaraan pelayanan Instalasi Farmasi yang bermutu tinggi; b.

bahwa agar pelayanan Farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang pelayanan

sebagai

Farmasi

landasan di

Rumah

bagi Sakit

penyelenggaraan Umum

Daerah

Sangkulirang; c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang.

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; 6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

8.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika;

9.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit; 12. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 821/0183/Bkpp/II/2017 Tentang Pelantikan dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2017.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGKULIRANG

TENTANG

KEBIJAKAN

PELAYANAN

INSTALASI FARMASI. Kesatu

:

Kebijakan pelayanan Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

Kedua

:

Pembinaan Farmasi

dan

Rumah

pengawasan Sakit

penyelengaraan

Umum

Daerah

pelayanan

Sangkulirang

dilaksanakan oleh Tim Farmasi Terapi dan Kepala Bidang

Pelayanan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang. Ketiga

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Sangkulirang Pada tanggal : Direktur,

dr. Said Muchdar Bin Smith NIP. 19820116 200903 1 006

Lampiran

:

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang Nomor

:

Tanggal

:

KEBIJAKAN PELAYANAN FARMASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGKULIRANG

1. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai menggunakan sistem manajemen satu pintu yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau. 2. Pelayanan kefarmasian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan rumah sakit yang komprehensif dan berorientasi kepada pelayanan pasien meliputi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. 3. Instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan farmasi di rumah sakit. 4. Instalasi farmasi rumah sakit dipimpin oleh apoteker, berijazah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, yang telah memiliki surat tanda registrasi apoteker (STRA) dan surat ijin praktek apoteker. 5. Kepala Instalasi Farmasi bertanggung jawab terhadap segala aspek hukum dan peraturan farmasi terhadap pelayanan kesehatan. 6. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. 7. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi

pemilihan,

perencanaan

kebutuhan,

pengadaan,

penerimaan,

penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan istrasi. 8. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO) dan dispensing sediaan steril. 9.

Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan formularium dan standar pengobatan/pedoman diagnosa dan terapi, standar sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan, efektifitas dan keamanan, harga dan ketersediaan di pasaran.

10. Formularium rumah sakit disusun berdasarkan formularium nasional dan usulan dari masing-masing kelompok staf medis fungsional yang diputuskan

dalam rapat Panitia Farmasi dan Terapi, revisi dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali selama 1 tahun. 11. Pelayanan obat untuk pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengacu pada formularium nasional dengan penentuan harga sesuai e-catalog, jika tidak tersedia maka menggunakan obat yang masuk formularium Rumah Sakit. 12. Perencanaan sediaan farmasi,alat kesehatan,dan bahan medis habis pakai: a. Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan menentukan jumlah dan periode pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan efisien. b. Perencanaan kebutuhan tersebut dibuat dalam jumlah besar dibuat sekali dalam satu tahun dan dibagi dalam perencanaan bulanan. c. Pelaksanaan perencanaan melibatkan Tim Farmasi dan Terapi, Instalasi farmasi, pengendali kegiatan dan pihak lain yang terkait. 13. Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. a. Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencaaan kebutuhan. Pengadaan

yang efektif harus menjamin

ketersediaan, jumlah dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. b. Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang. 14. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun ( B3 ) a. Pengadaan bahan berbahaya dilakukan oleh Bagian Pengadaan secara rutin atas dasar permintaan dari unit-unit rumah sakit sesuai kebutuhan. b. Pengadaan dilakukan kepada distributor resmi pemegang B3 dilengkapi dengan MSDS ( Material Safety Data Sheet) bahan B3 tersebut. c. Penyimpanan B3 di tempatkan tersendiri dan disesuaikan dengan persyaratan masing-masing B3 dan diberi tanda khusus. 15. Penerimaaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai harus meneliti keadaan barang kiriman sesuai spesifikasi pesanan (jumlah, jenis bentuk sediaan, dosis, tanggal kadaluarsa, kondisi barang apakah rusak atau tidak dan harga). 16. Obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi (high alert medication) a. Obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadi kesalahan/kesalahan serius (sentinel event) dan obat yang berisiko tinggi menyebabkan

Reaksi

Obat

yang

Tidak

Diinginkan

(ROTD)

penyimpanannya terpisah serta membatasi akses dan diberi tanda high alert. b. Obat high alert disimpan di gudang farmasi, pelayanan farmasi, ruang rawat inap, Instalasi Gawat Darurat. 17. Pencampuran sediaan injeksi didelegasikan kepada apoteker/perawat yang memiliki sertifikat pelatihan pencampuran obat dengan teknik aseptis. 18. Pengelolaan Gas Medis: a. Kepala instalasi Farmasi Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap pengelolaaan Gas Medis dan untuk pelaksanaannya dilakukan oleh bidang Sarana dan Prasarana Rumah Sakit. b. Pendelegasiaan pengelolaaan diketahui oleh Direktur Rumah Sakit 19. Penyimpanan sediaan farmasi,alat kesehatan,dan bahan habis pakai: a. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasiaan. Monitoring suhu penyimpanan dilakukan oleh petugas shift pagi dan shift malam. b. Pengawasan obat dan penggunaan obat dilakukan dimasing-masing satelit, untuk sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di ruangan maka pengawasan dan penggunaan obat menjadi tanggung jawab kepala ruangan. c. Pelabelan dilakukan secara akurat terhadap obat-obatan dan bahan kimia yang digunakan untuk menyiapkan obat dan hasil pengemasan kembali, yang berisi informasi tentang nama sediaan, komposisi, dan tanggal pengemasan atau pembuatan serta waktu kadaluarsa. d. Instalasi tidak menyimpan obat radioaktif, obat untuk keperluan investigasi serta obat sampel. 20.

Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai a. Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dari gudang berdasarkan pada permintaan bagian pelayanan. b. Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dari bagian pelayanan berdasarkan pada permintaan tiap unit yang wajib melampirkan resep atau form amprahan. c. Distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai mengikuti sistem barang yang masuk dahulu dikeluarkan terlebih dahulu (FIFO) dan/atau yang kadaluarsa terlebih dahulu (FEFO). d. Pendistribusian ke semua unit dilakukan tiap hari bergantung pada permintaan tiap unit.

e. Distribusi sediaan farmasi untuk pasien rawat jalan dilakukan dengan sistem resep perorangan. f. Distribusi sediaan farmasi untuk pasien rawat inap dengan sistem unit dosis untuk pemakaian satu hari. 21. Penghapusan dan pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai: a. Penghapusan dilakukan pada sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak dan mutu tidak memenuhi standar b. Sistem

penarikan/recall

untuk

obat

kadaluarsa

dilakukan

dengan

melaporkan obat obat yang akan kadaluarsa untuk 6 bulan yang akan datang. Petugas pelayanan akan menginformasikan obat tersebut kepada dokter untuk diresepkan terlebih dahulu. c. Jika memungkinkan diretur ke distributor maka dilakukan retur distributor. d. Obat yang kadaluarsa dikarantina ditempat khusus, dilakukan pencatatan yang kemudian untuk dimusnahkan. e. Pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan secara periodik terhadap barang yang rusak dan atau kadaluarsa. 22. Pengendalian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dimaksudkan menjaga kontinuitas ketersediaan serta mutu produk. 23. Pengawasan penggunaan obat dan pengamanan obat dilakukan oleh kepala Instalasi Farmasi beserta Tim Farmasi dan Terapi meliputi kesesuaian penggunaan

obat

dengan

formularium

dan

pengawasan

terhadap

penggunaan obat dan bahan medis habis pakai baru. 24. Penarikan kembali sediaaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai: a. Penarikan kembali (recall) dapat dilakukan terhadap : 1)

Permintaan produsen atau instruksi instansi pemerintah yang berwenang. Tindakan penarikankembali dilakukan segera (2x24 jam) setelah diumumkan instruksi untuk penarikan kembali.

b.

2)

Obat kadaluarsa

3)

Obat rusak

Obat Recall selanjutnya dapat dikembalikan kepada distributor farmasi dan atau dilakukan pemusnahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

25. Pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai:

a. Pelaporan dilakukan dalam bentuk stock opname yang dilakukan secara periodik tiap 6 bulan sekali.

b.

Pencataan pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilakukan dengan dua cara yaitu: 1) Secara manual dicatat pada kartu stok untuk gudang dan pelayanan farmasi. 2) Secara komputer pada dokumen pencatatan untuk persediaan di pelayanan farmasi.

26. Pelaporan narkotika psikotropika dilakukan dengan cara rumah sakit menyusun dan mengirimkan laporan bulanan mengenai pemasukan dan pengeluaran obat narkotika dan psikotropika. Laporan dikirim selambatlambatnya tanggal 10 bulan berikutnya secara online (SIPNAP). Jika SIPNAP online tidak terkoneksi maka pelaporan dilakukan secara manual. 27. Pelaporan pelayanan kefarmasian bulanan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dan Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Timur setiap 3 bulan. 28. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi yang mempunyai SIP di RSUD Sangkulirang, kepada apoteker dalam bentuk tertulis untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku. 29. Peresepan narkotika harus disertai resep asli, nama dokter, nama dan alamat pasien serta tanda tangan dokter, resep tidak boleh diulang. Resep narkotika hanya boleh dilayani untuk pasien yang terdaftar di RSUD Sangkulirang. 30. Peresepan: a. Pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan kondisi pasien (termasuk jika perlu) berdasarkan permintaan dokter yang ditulis yang ditulis dalam lembar resep. b. Pelayanan resep yang bersifat segera/CITO dilayani terlebih dahulu. c. Dokter yang berhak menulis resep ditetapkan sebelum dilakukan penyaluran dan pemberian obat meliputi persyaratan istratif, persyaratan farmasetik dan persyaratan klinis. d. Petugas farmasi yang diijinkan melakukan telaah resep adalah apoteker. e. Jika terdapat hal yang harus dikonfirmasi berkaitan dengan telaah resep mengenai kelengkapan resep, resep tidak terbaca, interaksi obat dan hal lainnya, petugas farmasi menghubungi penulis resep untuk mendapatkan solusi.

f. Penyimpanan resep dan copy resep minimal 5tahun. g. Resep dan copy resep yang lebih dari 5 tahun dapat dimusnahkan dengan cara dibakar dan dibuat berita acara. h. Pencatatan penggunaan obat yang digunakan pasien selama perawatan dilakukan oleh tenaga keperawatan pada formulir catatan keperawatan pemberian obat. i. Pemesanan bahan medis habis pakai dilakukan oleh manager ruang. j. Permintaan obat secara verbal/telepon dilakukan Tulis Lengkap, Baca Ulang dan Konfirmasi. 31. Polifarmasi adalah jika dalam satu lembar resep terdiri lebih dari 5 obat maka dikatakan polifarmasi. 32. Pelayanan Instalasi Farmasi: a. Pelayanan farmasi meliputi pelayanan gudang dan pelayanan apotek. b. Dalam pelayanan pasien yang dirawat inap dan rawat jalan baik petugas RSUD Sangkulirang yang berkaitan dengan pelayanan farmasi maupun pasien diharapkan menggunakan prosedur ini, dengan jam pelayanan sebagai berikut: 1) Pelayanan Farmasi rawat jalan jam 08.00-14.00 2) Pelayanan Farmasi rawat inap selama 24 jam 3) Pelayanan Farmasi IGD selama 24 jam 4) Pelayanan satelit IBS jam 24 jam c. Pelayanan Farmasi Klinik meliputi Pelayanan Informasi Obat, Konseling (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), Ronde/visite pasien, Pemantauan Terapi Obat, Monitoring Efek Samping Obat dan Evaluasi Penggunaan Obat. 33. Pendistribusian a. Sistem distribusi yang berlaku diantaranya 1) Pendistribusian resep perorangan sesuai kebutuhan kondisi pasien (Individual prescription) untuk pasien rawat jalan. 2) Pendistribusian untuk pasien rawat inap secara unit dosis perhari. 3) Persediaan bahan medis habis pakai untuk keperluan tindakan di tiap unit sesuai permintaan dalam form amprahan.

34. Pemberian Obat a. Obat diberikan oleh Apoteker dan dapat dimandatkan kepada tenaga teknis kefarmasian penyedia dan untuk di ruangan keperawatan didelegasikan kepada perawat PK II dan PK III. b. Untuk semua pemberian obat parenteral dilakukan pengecekan ganda

c. Sebelum obat diserahkan pada pasien dilakukan pemeriksaan akhir dengan menggunakan prinsip 7 benar 1) Benar pasien 2) Benar indikasi 3) Benar obat 4) Benar dosis 5) Benar rute pemberian 6) Benar waktu pemberian 7) Benar dokumentasi d. Informasi yang diberikan pada saat pemberian obat sekurang-kurangnya cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari. e. Pemberian obat kepada pasien disertai waktu pemberian obat. 35. Obat yang tidak tersedia di Rumah Sakit penyediaannya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain yang sudah kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang. 36. Pelayanan untuk pasien dibedakan berdasarkan jenis penjamin, yaitu: a. Pasien umum/bayar berpedoman pada formularium RSUD Sangkulirang b. Pasien peserta JKN berpedoman pada Formularium Nasional c. Perusahaan lain dan jaminan kecelakaan kerja berpedoman pada perjanjian

kerjasama

yang

dibuat

perusahaan

dengan

RSUD

Sangkulirang. 37. Pemantauan terapi obat: a. Kriteria pasien yang perlu dilakukan pemantauan terapi obat antara lain: 1) Pasien yang masuk rumah sakit dengan multi penyakit sehingga menerima polifarmasi. 2) Pasien dengan gangguan fungsi organ terutama hati dan ginjal. 3) Pasien geriatri dan pediatri. 4) Pasien hamil dan menyusui. 5) Pasien dengan perawatan intensif. 6) Pasien

yang

menerima

regimen

kompleks

diantaranya

adalah

polifarmasi, variasi rute pemberian, variasi aturan pakai, cara pemberian khusus. 7) Pasien yang mendapat terapi obat dengan resiko tinggi. b. Pemantauan terapi obat dicatat dalam asuhan kefarmasian dan menjadi dokumen rekam medis.

c. Hasil pemantauan terapi obat dikomunikasikan kepada dokter/tenaga kesehatan lain dalam bentuk metode SOAP pada dokumen catatan perkembangan pasien terintegrasi (PT) 37. Temuan Reaksi Obat Tidak Diharapkan (ROTD) dilakukan manajemen efek samping oleh tim MESO Rumah Sakit a. Monitoring efek samping obat di rumah sakit dilaksanakan khusus untuk pasien yang di rawat inap dan rawat jalan. b. Obat yang diprioritaskan untuk dipantau efek sampingnya adalah obat baru/obat yang baru masuk formularium rumah sakit atau obat yang terbukti dalam literatur menimbulkan efek samping serius. c. Pemantauan dan Pelaporan efek samping obat dikoordinasikan oleh Tim MESO dan Tim Farmasi dan Terapi Rumah Sakit. d. Petugas pelaksana pemantauan dan pelaporan efek samping obat adalah dokter, perawat dan apoteker penanggung jawab. e. Laporan Efek Samping Obat dikirimkan ke Tim Farmasi dan Terapi untuk dievaluasi. f.

Tim Farmasi dan Terapi melaporkan hasil evaluasi pemantauan efek samping obat kepada Bidang Pelayanan dan menyebarluaskannya ke seluruh Kelompok Staf Medis Fungsional / Instalasi / Unit Pelayanan di rumah sakit sebagai umpan balik / edukasi.

g. Hasil evaluasi laporan efek samping obat dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan obat dari formularium.

38. Insiden Keselamatan Pasien a. Setiap

insiden

keselamatan

pasien

dilaporkan

ke

Komite

Mutu

Keselamatan dan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang. b. Insiden Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Tidak Cedera, Kejadian Tidak Diharapkan dan Kejadian Sentinel dalam waktu kurang dari 2×24 jam dilaporkan ke Komite Mutu Keselamatan dan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang. c. Kejadian Potensial Cedera segera dilaporkan ke Instalasi Farmasi untuk segera dilakukan penyelesaian dan dilaporkan secara periodik setiap bulan ke Komite Mutu Keselamatan dan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang. 39. Instalasi farmasi tidak memberikan pelayanan obat kemoterapi. 40. Pengaturan Obat Program

a. Obat Program merupakan obat hibah dari Kementrian Kesehatan. b. Obat Program digunakan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap. c. Obat Program dapat digantikan dengan obat non program dengan pertimbangan resistensi/kontraindikasi/efek samping atau pertimbangan tertentu. d. Obat Program dilaporkan ke bidang yang terkait setiap bulan.

Ditetapkan di :Sangkulirang Pada tanggal : Direktur,

dr. Said Muchdar Bin Smith NIP. 19820116 200903 1 006