354156131-ustek-perencanaan.docx 5d4i53

Jl. Garut No. 6 Bandung Jl. Parakan saat, Komp. Pranaya Blok II N0.30 Bandung

Usulan Teknis Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Tahap II Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2014

BAB I PENDAHULUAN UMUM a)

Setiap bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dengan sebaikbaiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan, dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya serta berkontribusi positif bagi perkembangan infrastruktur di Indonesia.

b)

Setiap bangunan Gedung Negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria istrasi bagi bangunan Gedung Negara.

c)

Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan Gedung Negara perlu diarahkan secara baik dan

menyeluruh, sehingga mampu

menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional. d)

Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan ini perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan Kegiatan.

1

LATAR BELAKANG Dewasa ini pembangunan gedung-gedung bertingkat menjadi solusi kebutuhan lahan yang terus meningkat pada saat ini. Pertumbuhan daerah perkotaan yang sangat pesat menimbulkan penyempitan lahan yang semakin cepat. Oleh karena itu sangat penting diambil suatu cara untuk mengatasi penyempitan lahan tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah pembangunan gedung bertingkat. Peningkatan prasarana gedung perkantoran sangat diperlukan sejalan dengan semakin pesatnya pertumbuhan sosial ekonomi pada hampir seluruh wilayah di Indonesia. Sehingga pembangunan prasarana gedung perkantoran sangat menentukan dalam menunjang tercapainya laju pertumbuhan ekonomi. Pembangunan prasarana gedung perkantoran berupa peningkatan atau perenovasian gedung perkantoran harus sesuai dengan perkembangan kebutuhan akan pertambahan pelayanan ekonomi kepada masyarakat. Mengingat pentingnya peranan gedung perkantoran, maka pembangunan gedung perkantoran harus ditinjau dari beberapa sisi. Hal tersebut antara lain peninjauan kelayakan konstruksi gedung tersebut, dalam hubungannya denagan klasifikasi gedung perkantoran sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuan dalam menerima beban. Dalam kaitannya dengan keselamatan maka perlu diperhatikan juga tingkat

keamanan

dan

kenyamanan

dalam

pemakaian

gedung

perkantoran tersebut. Perencanaan teknik gedung perkantoran dan perenovasian gedung perkantoran merupakan salah satu upaya meningkatkan fungsi dan peranan gedung perkantoran, sehingga evaluasi kegunaan gedung diperlukan sebagai langkah awal suatu perencanaan teknik yang cermat hingga menghasilkan detail desain gedung perkantoran yang tepat dan efisien untuk memenuhi standar yang ditetapkan.

2

Adapun penetapan klasifikasi bangunan gedung perkantoran menurut ketentuan yang berlaku adalah: a.

Klasifikasi berdasarkan Tingkat Kompleksitas, bangunan gedung perkantoran diklasifikasikan sebagai bangunan tidak sederhana, yaitu bangunan gedung negara yang memiliki kompleksitas dan atau teknologi

tidak

sederhana.

Masa

penjaminan

kegagalan

bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun. b.

Bangunan gedung perkantoran dapat dijelaskan sebagai gedung kantor dengan luas lebih dari 500 m2.

c.

Klasifikasi berdasarkan Tingkat Permanensi, bangunan gedung perkantoran diklasifikasikan sebagai bangunan permanen.

d.

Klasifikasi berdasarkan Tingkat Risiko Kebakaran, bangunan gedung perkantoran diklasifikasikan sebagai bangunan gedung tingkat resiko kebakaran rendah

e.

Klasifikasi berdasarkan Ketinggian, bangunan gedung perkantoran merupakan bangunan gedung bertingkat rendah.

f.

Klasifikasi berdasarkan Kepemilikan, bangunan gedung perkantoran merupakan bangunan gedung milik Negara.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan Perencanaan Pada Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Tahap II Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2014 ini, Kerangka Acuan Kerja merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencana yang memuat masukan, azaz, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi, dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam Pelaksanaan tugas Perencanaan Pembangunan Bangunan Gedung berupa fasilitas

bangunan

pengadilan. ingin

Tujuan

dicapai

terwujudnya

yang adalah produk

Perencanaan yang sesuai untuk

menghasilkan

3

Bangunan Gedung Negara yang berdaya guna dalam mendukung fasilitas Pengadilan Agama Sumbawa Besar. sedangkan adanya Penyedia Jasa Konsultansi Pekerjaan Perencanaan Konsultan Perencana ini mempunyai maksud dan tujuan, yaitu: 

Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Tahap II Pengadilan Agama Sumbawa Besar dimaksudkan untuk mendapatkan suatu produk perencanaan yang berkualitas baik dari segi desain, Struktur dan fungsi yang menjadi acuan bagi pihak kontraktor pelaksana untuk melaksanakan pembangunan Ruang Makan Sespimmen mulai dari tahapan persiapan hingga finishing.



Merumuskan masalah, potensi dan kendala dalam merencanakan Pekerjaan ini , dalam waktu yang singkat dan efisien.



Menyusun rencana Pekerjaan ini yang menampilkan arsitektural yang menyatu dengan lingkungan sekitar.



Memberikan gambaran yang menyeluruh tentang masalah, kondisi, kendala dalam merencanakan Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Tahap II Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2014 ini .



Tersedianya

suatu

rancangan

dapat

memberikan

gambaran

menyeluruh mengenai rencana fasilitas/ bangunan yang akan disiapkan serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan yang lebih rinci. 

Memberikan

arahan

arsitektural

dalam

perencanaan

teknis/

rancangan bangunan Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Tahap II Pengadilan Agama Sumbawa Besar ini. SASARAN Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Tahap II Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan sasaran :  Terwujudnya Bangunan yang represntative dan memenuhi secara optimal fungsi bangunan dalam mendukung operasional Gedung Pengadilan Agama Sumbawa Besar.  Terwujudnya Bangunan yang handal dan sebagai teladan bagi

4

lingkungan

serta

berkontribusi

positif

bagi

perkembangan

perkembangan arsitektur di Indonesia.  Terwujudnya bangunan yang memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu biaya.

DATA PROYEK  Nama Pekerjaan:

Pekerjaan

Perencanaan

Renovasi

Gedung Kantor Tahap II Pengadilan Agama Sumbawa Besar .  Tahun Anggaran : 2014  Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sumbawa  Uraian Singkat Pekerjaan : Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Tahap II Pengadilan Agama Sumbawa Besar secara utuh dan lengkap sampai dengan finishing gedung beserta Rencana Anggaran Biaya baik dalam bentuk Software maupun dokumen lain yang dipersyaratkan

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Tahap II Pengadilan Agama Sumbawa Besar diselesaikan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak ditandatangani Kontrak/Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). SUMBER DANA

5

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan perencanaan ini dibebankan pada Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2014 DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2014.

CV. RAJAYA REKAYASA menyusun Dokumen Usulan Teknis ini dalam rangka memenuhi undangan panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Tahap II Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2014, Penyajian yang di muat dalam Dokumen Usulan Teknis ini menggambarkan pemahaman serta kajian penanganan untuk jenis pekerjaan tersebut sebagai bahan penilaian Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi.

SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN USULAN TEKNIS Materi penyajian pada proposal Teknis Pekerjaan Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Tahap II Pengadilan Agama Sumbawa Besar, terdiri atas 4 (empat) Bab, dengan uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Penjelasan tentang pengantar dari konsultan Perencana, Data Proyek, dan Sistematika Penyajian Dokumen Usulan Teknis.

BAB II PROFIL PERUSAHAAN Menguraikan tentang Latar Belakang Pendirian Perusahaan Struktur Organisasi Perusahaan, Lingkup Jasa Perusahaan, Data Peralatan

dan

Pengalaman

Perusahaan

CV.

RAJAYA

REKAYASA khususnya selama 10 Tahun Terakhir. 6

BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI Menguraikan tentang Tanggapan dan Saran dari Konsultan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), Pemahaman terhadap Kondisi Eksisting juga Menguraikan secara rinci konsep pendekatan secara umum, pendekatan teknis, metodologi pelaksanaan, Program Kerja yang akan dilakukan konsultan BAB IV dalam PENUTUP menangani pekerjaan Perencanaan. Disertai Apresiasi dan Inovasi, Jadwal Pelaksanaan dan Penugasan Personil yang Berisi Kesimpulan mengenai Penyajian / Proposal Teknik yang dibuat dengan menggunakan Diagram Batang (Bar Chart) juga diusulkan CV. Rajaya Rekayasa Komposisi Tim dan System Pelaporan yang merupakan hasil keluaran/hasil kerja dari Pekerjaan Perencanaan ini.

7

BAB 2 Pendekatan dan Metodologi

2.1. Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja Setelah membaca dan menelaah Kerangka Acuan Kerja memberikan tanggapan-tanggapan sebagai berikut :

1. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA a. Tanggapan Terhadap Latar Belakang Pekerjaan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah (Labschool Kebayoran) Konsultan telah mengetahui sepenuhnya mengenai latar belakang Pekerjaan Pekerjaan Pekerjaan

Perencanaan

Pelaksanaan

Pembangunan

Gedung

Sekolah

(Labschool

Kebayoran)

b. Tanggapan Terhadap Maksud dan Tujuan Pekerjaan Maksud dan tujuan pekerjaan Pekerjaan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah (Labschool Kebayoran) hemat konsultan sudah cukup tepat dan strategis, yaitu : Agar pelaksanaan pencapaian target mutu, waktu dan pembiayaan pembangunan bisa berjalan dengan baik, sehingga hasil pembangunan yang dihasilkan nanti semakin berharga serta memiliki kinerja yang baik.

c. Tanggapan Terhadap Sasaran Ketiga point Sasaran pekerjaan Pekerjaan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah (Labschool Kebayoran) menurut konsultan sudah cukup tepat guna sesuai dengan maksud dan tujuannya.

8

d. Tanggapan Terhadap Tugas, Tanggung jawab dan Program Kerja Konsultan Perencana Konsultan telah mengetahui sepenuhnya mengenai Tugas, Tanggung jawab dan Program Kerja Konsultan Perencana dalam Pekerjaan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah (Labschool Kebayoran) akan melaksanakan seoptimal mungkin.

e. Tanggapan Terhadap Ruang Lingkup Proyek Ruang lingkup Penyusunan Pekerjaan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah (Labschool Kebayoran) sebagaimana diarahkan dalam KAK sudah cukup jelas dan lengkap. Ruang lingkup pekerjaan terdiri dari : Lingkup Pekerjaan : Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah (Labschool Kebayoran) yang meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib istrasi dalam Pekerjaan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah (Labschool Kebayoran) pada tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan. Tahap Lingkup Tugas : Kegiatan Pekerjaan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah (Labschool Kebayoran) yang memiliki spesifikasi umum sebagai berikut:



Struktur beton bertulang



Pekerjaan pasangan



Pekerjaan rangka atap dan plafond



Instalasi air (bersih dan kotor)



Pekerjaan mekanikal dan elektrikal

Konsultan pada intinya akan berupaya melaksanakan seluruh lingkup yang diisyaratkan. Penjabaran pelaksanaan lingkup kegiatan akan diuraikan lebih rinci dalam pendekatan Masalah dan Metodologi.

f. Tanggapan Terhadap Pendekatan dan Metodologi Konsultan telah mengetahui sepenuhnya mengenai kebutuhan wawasan yang luas terhadap pendekatan dan metodologi pelaksanaan sebagai pendukung utama dalam Pekerjaan

Perencanaan

Pelaksanaan

Pembangunan

Gedung

Sekolah

(Labschool

Kebayoran) 9

g. Tanggapan Terhadap Waktu Pelaksanaan Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah (Labschool Kebayoran) selama 30 hari kalender sejak penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pekerjaan fisik oleh Kuasa Pengguna Anggaran sampai dengan masa pemeliharaan. Konsultan mengusulkan dokumen perencanaan untuk bias diselesaikan maksimall 90 (sembilam puluh) hari Kalender sejak dikeluarkannya Kontrak/Surat Perintah Mulai Kerja sesuai dengan standar jangka waktu perencanaan pada umumnya agar Konsultan akan membuat rencana kerja yang terkoordinasikan dengan baik dan akan mengerahkan kemampuan yang dimiliki agar dalam pelaksanaan nantinya tepat waktu dan tepat sasaran.

h. Tanggapan Terhadap Tenaga Ahli Yang Diperlukan Untuk

melaksanakan

Perencanaan

Pelaksanaan

Pembangunan

Gedung

Sekolah

(Labschool Kebayoran), jenis keahlian kualifikasi dan jumlah tenaga ahli yang disebutkan KAK akan disediakan sebaik mungkin. Konsultan memberikan komposisi tim ahli yang telah berpengalaman luas di proyek-proyek baik proyek pemerintah maupun swasta. Rincian tenaga ahli ini dapat dilihat pada bab Tenaga Ahli dan Tanggung jawabnya. Untuk mendukung kerja tim ahli ini diperlukan tim pendukung yang dapat akomodatif terhadap berbagai tugas yang dibebankan. Oleh karena itu tim pendukung ini juga akan melibatkan tenaga -tenaga pendukung yang telah berpengalaman.

i. Tanggapan Terhadap Lokasi Pekerjaan Konsultan telah mengetahui bahwa Kegiatan jasa konsultasi Perencanaa Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah (Labschool Kebayoran) Teknis sedang/berat ini harus dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya di JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 14, Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan-1230 dengan mengenali karakteristik kawasan secara fisik dan ataupun secara non fisik sesuai dengan yang terdapat dalam KAK.

j. Tanggapan Terhadap Keluaran

1 0

Konsultan telah mengetahui keluaran pada tahap pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah (Labschool Kebayoran) yang harus dihasilkan sesuai dengan KAK.

k. Tanggapan Terhadap Laporan Konsultan telah mengetahui jenis – jenis laporan yang harus dihasilkan selama pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah (Labschool Kebayoran) sesuai dengan KAK.

2. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL / FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK Tanggapan perihal penyediaan peralatan/ material/ personil/ fasilitas pendukung oleh PPK meliputi: a. Konsultan

memahami

maksud

KAK

sebagai

arahan

dalam

mewujudkan

perencanaan pembangunan berdasarkan sasaran kegiatan yang harus dipenuhi sehingga mendapatkan hasil ekonomis, berkualitas, dan berfungsi secara optimal. b. Penyediaan peralatan maupun material oleh PPK yang masuk dalam usulan biaya dan metode pengerjaannya dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan perencanaan sudah sesuai dengan kebutuhan seperti untuk penyelesaian istrasi dan teknis di lapangan c. Jumlah Personil maupun disiplin ilmu untuk tenaga ahli dan tenaga pendukung sudah sesuai dengan kebutuhan personil perencanaan d. Data dan fasilitas penunjang sudah bisa dijadikan modal untuk melaksanakan kegiatan perencanaan dari aspek biaya, mutu, waktu, dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dilakukan personil konsultan perencana dalam mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong e. Pelaporan sudah sesuai dengan keluaran yang tepat sasaran

1 1

2.2. Uraian Pendekatan, Metodologi, dan Program Kerja 1. UMUM Metodologi pelaksanaan layanan Jasa Konsultansi Pekerjaan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah (Labschool Kebayoran), mengacu pada pemahaman dan apresiasi konsultan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) untuk paket pekerjaan tersebut di atas. Orientasi pokok dalam penyusunan metodologi ini adalah tercapainya maksud dan tujuan dari pelaksanaan pekerjaan perencanaan dalam pengendalian dan Perencanaan teknik bangunan gedung secara memuaskan. Metodologi ini disusun berdasarkan beberapa pendekatan yaitu pendekatan umum, pendekatan teknis dan istrasi serta pendekatan professional. Pendekatanpendekatan tersebut akan menjadi kerangka dasar dari penyusunan program kerja secara terperinci khususnya yang berhubungan dengan teknik pelaksanaan Perencanaan pekerjaan di lapangan.

2. KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT Koordinasi dengan instansi terkait atau lembaga yang terkait di semua tingkatan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, agar implementasi dan pelaksanaan pekerjaan Perencanaan di lapangan dapat berjalan secara lancar tanpa ada benturan dan kesalah pahaman yang diakibatkan kurangnya koordinasi dan informasi dari pihak - pihak yang terkait. Pihak - pihak yang terkait yang dimaksud bukan hanya dari pihak Proyek, namun juga instansi - instansi terkait lainnya. Prasarana sebelum pelaksanaan pekerjaan Perencanaan dilaksanakan perlu adanya koordinasi dan pemberian informasi baik secara formal maupun secara non formal. Hal ini perlu ditekankan khususnya kepada personil - personil yang akan melakukan pengendalian dan Perencanaan langsung pada setiap harinya di lapangan. Agar pelaksanaan kerja dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan, konsultan Pengawas akan membina dan menjalin kerjasama yang baik dengan Konsultan lain di lingkungan BKD Provinsi NTB serta dengan instansi - instansi pemerintah yang terkait.

1 2

3. PENDEKATAN TEKNIS DAN ISTRASI Pendekatan teknis dan istrasi yang dimaksud adalah pendekatan terhadap semua aspek teknis dan istrasi yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan Perencanaan di lapangan. Pendekatan ini akan menunjukkan pemahaman konsultan mengenai aspek teknis dan istrasi yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Perencanaan di lapangan.

a. Pendekatan Secara Teknis

Prinsip-prinsip keteknikan yang akan diaplikasikan dalam pelaksanaan pekerjaan Perencanaan ini adalah pedoman - pedoman teknik yang biasa dipakai di lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah. Pedoman yang dimaksud adalah semua produk yang diterbitkan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah yang relevan dengan item pekerjaan - pekerjaan yang akan dilaksanakan di lapangan yang tentunya akan mengacu pada dokumen kontrak termasuk pada lingkup Pekerjaan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah (Labschool Kebayoran) . Prinsip keteknikan dalam hal pengendalian dan Perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang akan diaplikasikan, pada dasarnya merupakan alat Bantu agar pengelolaan pembangunan dapat menghasilkan out – put seperti yang diharapkan. Alat Bantu tersebut adalah sarana dan bukan tujuan yang akan dicapai, dan hasil pelaksanaan prinsip - prinsip tersebut sangat tergantung kepada komitmen para pelaksana di lapangan untuk melaksanakannya. Ukuran dasar keberhasilan suatu rehabilitasi adalah menyangkut mutu, sehingga aplikasi keteknikan dapat dikatakan sebagai “Quality Assurance“ bahwa sarana dan prasarana yang dibangun akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya dan dalam waktu pemanfaatan yang sesuai dengan umur rencana.

b. Pendekatan istrasi

istrasi pelaksanaan pekerjaan Perencanaan merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Bagian ini merupakan catatan penting mengenai jalannya pelaksanaan program, mulai dari tahap awal pengendalian dan Perencanaan pekerjaan, sampai dengan masa pemeliharaan pekerjaan. istrasi pelaksanaan program secara umum terdiri dari istrasi teknik, keuangan dan pelaporan.

1 3

Dalam pelaksanaan di lapangan konsultan akan menerapkan prinsip -prinsip istrasi sebagai berikut : Menggunakan format - format standar yang sudah ada dan sudah biasa dipakai



di lingkungan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Menggunakan format sederhana namun informatif (semua informasi penting



yang dibutuhkan dapat tercatat), sehingga mudah dipahami oleh para pelaksana di lapangan maupun oleh penerima laporan. Sistem pelaporan yang jelas dan berjenjang serta tidak “overlapping “



4. PENDEKATAN PROFESSIONAL Secara umum tugas konsultan Pekerjaan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah (Labschool Kebayoran) dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a.

Tugas - tugas yang bersifat “ Assistance Concept “

Dalam hal ini konsultan Pengawas bertindak sebagai pemberi saran dan bantuan teknis, istrasi dan manajerial kepada Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Pekerjaan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah (Labschool Kebayoran). Dalam konsep ini konsultan tidak berwenang memutuskan suatu kebijakan atau suatu langkah konkret, karena hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab dari instansi terkait.

b.

Tugas - tugas yang bersifat “ Task Concept ”

Dalam hal ini konsultan bertindak untuk melaksanakan suatu kegiatan, baik lingkup organisasi konsultan sendiri, maupun dalam lingkup secara keseluruhan. Dalam konsep ini konsultan berwenang mengambil keputusan dan menentukan kebijakan dimana keputusan yang diambil oleh konsultan bersifat mengikat terhadap pihak lain yang terkait (misal : kontraktor). Konsultan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua implikasi yang mungkin terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil.

1 4

Dalam Pendekatan Profesional perlu kiranya ditekankan mengenai Prinsip dasar yang harus dipahami dalam pelaksanaan pekerjaan Perencanaan, yang meliputi hal - hal sebagai berikut :

a)

Pengendalian Pelaksanaan

Kegiatan Konsultan akan melakukan kegiatan pengendalian dalam lingkup kerja secara cepat, tepat, praktis dan efisien. Kegiatan pengendalian ini meliputi sasaran, target dan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. b)

Pengaturan Tata Kerja

Personil Konsultan akan

membentuk

suatu

organisasi

intern

konsultan

maupun

pembentukan organisasi proyek secara keseluruhan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengaturan tata kerja atau organisasi yang kurang baik akan menyebabkan kegiatan berjalan tanpa arah dan terget. c)

Pemeriksaan Kegiatan Kerja

Pemeriksaan kegiatan kerja akan dilakukan dengan memeriksa : 

Penetapan langkah (apa, dimana, dan bagaimana ?)



Pengaturan waktu (kapan ?)



Penugasan (siapa ?)



Tahap lanjutan (atau penyelesaian dengan segera).

5. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN Metodologi pelaksanaan pekerjaan yang diajukan ini merupakan penjabaran secara lebih konkrit terhadap bidang kerja jasa konsultansi Pengawas. Metode ini meliputi pembahasan mengenai prosedur umum Pekerjaan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah (Labschool Kebayoran) secara keseluruhan, maupun prosedur pelaksanaan kegiatan dari bagian - bagian pekerjaan, termasuk didalamnya uraian sistem informasi dan pelaporan yang akan dilaksanakan.

a. Pengetahuan Tentang Dokumen Kontrak 1 5

Dalam setiap kegiatan proyek perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan sistem Perencanaan/pengendalian yang teratur, agar hasil akhir yang dicapai dapat memuaskan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dari proyek itu dan memenuhi sasaran dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pada umumnya dan

sudah menjadi suatu keharusan sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai antara pemilik proyek dengan pelaksana pekerjaan perlu dibuat suatu Dokumen Kontrak Kerja, dokumen kontrak ini merupakan acuan dan pedoman untuk melaksanakan pekerjaan

di

lapangan.

Dengan

demikian

perlu

kiranya personil - personil

Perencanaan menguasai hal - hal yang berhubungan dengan manajemen proyek, yang salah satu diantaranya adalah penguasaan Dokumen Kontrak tersebut. Dokumen Kontrak Fisik merupakan dokumen yang harus dikuasai oleh personil

konsultan

Pengawas. Biasanya dokumen kontrak berisi :  Instruksi Kepada Peserta Pelelangan  Syarat - syarat Umum  Spesifikasi Teknik  Gambar Rencana Proyek  Surat Penawaran Kontraktor beserta lampiran - lampirannya.  Addendum Kontrak, jika ada.

Di dalam pengendalian dan Perencanaan di lapangan nantinya Konsultan Pengawas akan selalu berpedoman pada Dokumen Kontrak yang telah dibuat dan disepakati antara Kuasa Pengguna Anggaran, dengan pihak - pihak yang terkait, kecuali kalau ada perintah perubahan (Contract Change Order) atau Addendum yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

b. Program Pengendalian dan Perencanaan pekerjaan

Program Pengendalian dan Perencanaan dalam Perencanaan harus dilaksanakan secara ketat dan terus - menerus sepanjang waktu kontrak, dimana masing - masing periode mempunyai tahapan/langkah sendiri - sendiri dan berkesinambungan antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya. Konsultan diwajibkan untuk kerja penuh waktu dalam pemberian saran kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Pekerjaan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah (Labschool Kebayoran) yang masuk dalam paket pekerjaan proyek dan pelaksanaan kontrak - kontrak. Konsultan akan menentukan dengan jelas dan spesifik, 1 6

luas dan dalam cakupan kerja Perencanaan dalam penugasan ini, dan akan mengkonfirmasikan tingkat pelayanan dan/atau masukan dari staf yang disyaratkan untuk kepastian cukupnya Perencanaan dan pemeriksaan.

a) Masa Mobilisasi Pada periode Mobilisasi ini disamping Konsultan akan melakukan mobilisasi personil - personilnya yang akan terlibat dalam pekerjaan Perencanaan, Konsultan juga sudah harus mulai mengadakan checking, pengendalian dan Perencanaan terhadap :  Schedule mobilisasi Kontraktor.  Realisasi Mobilisasi Peralatan, Personil serta Kantor (direksi–keet) Kontraktor.  Realisasi pemenuhan spesifikasi atas fasilitas untuk Team Supervisi (jika

ada).  Schedule Pekerjaan yang diajukan Kontraktor, diarahkan agar efektif,

dituangkan dalam Kurva S, sehingga Konsultan akan mudah mengawasi atas kemajuan pekerjaan Kontraktor.  Review terhadap design yang ada, serta alternatif design bila dipandang perlu.  Pembuatan Shop Drawing (terutama penampang memanjang dan melintang

dulu).  Mulai meneliti bahan - bahan yang akan dipakai, menurut spesifikasi yang ada.  Penyiapan blangko - blangko (form) yang akan dipergunakan selama masa

kontrak, termasuk diantaranya blanko pengujian, blangko perhitungan volume, blangko laporan, serta blangko sertifikat bulanan (MC) atau sertifikat eskalasi bulanan (Price Escalation Certificate) jika ada. Dalam masa mobilisasi inilah Konsultan Pengawas benar - benar harus dapat mengarahkan dan memberi bimbingan kepada kontraktor agar semuanya dapat selesai dalam jangka waktu mobilisasi tersebut. Penekanan dalam pembuatan schedule pekerjaan yang diajukan Kontraktor, harus diteliti betul serta diperiksa kemungkinan - kemungkinan dalam penerapan urutan pekerjaan apakah sudah sesuai dengan tahapan serta sesuai dengan kondisi dan keadaan di lapangan. Yang

jelas di dalam pembuatan schedule

ini harus

memperhatikan "hari efektif " yang ada didalam jangka waktu pelaksanaan serta harus mengingat batas waktu yang harus diselesaikan.

1 7

b) Masa Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Pada masa pelaksanaan pekerjaan fisik ada beberapa pokok pengendalian dan Perencanaan yang dapat dibagi dalam kategori sebagai berikut :

1)

Pengendalian dan Perencanaan Kualitas (Mutu) Pekerjaan :

Dalam pengendalian dan Perencanaan kualitas ini Konsultan harus benar - benar ketat, mengingat bahwa intensitas penyimpangan dalam hal mutu di pandang saat ini masih cukup tinggi. Pengendalian mutu yang dimaksud adalah untuk mendapatkan hasil pelaksanaan pekerjaan fisik yang awet, tahan lama dan dapat dipergunakan/dimanfaatkan

oleh

masyarakat

sesuai

dengan

usia/umur

pelayanan. Pencapaian mutu hasil pelaksanaan yang optimal akan ditempuh melalui pengendalian mutu bahan/material dan metode/cara pelaksanaan pekerjaan. Kegiatan pengendalian mutu direalisasikan melalui kegiatan “kontrol kualitas“, sesuai dengan setiap tahapan dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal – hal yang perlu dicermati terutama adalah kualitas pada pekerjaan utama. Agar diperoleh kualitas yang baik, perlu adanya cheking bahan/material, dalam hal ini kontraktor mengajukan contoh bahan dengan "request sheet" yang memuat asal bahan, komposisi bahan, hasil test mutu, ukuran type, spesifikasi, sertifikat dan sifat - sifatnya. Dari hasil penelitian bahan, konsultan supervisi membuat rekomendasi atas bahan - bahan yang dipakai harus sesuai contoh yang disetujui, dan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan akan ditolak oleh Konsultan Pengawas, bahan yang ditolak harus dikeluarkan dari lokasi proyek.

1 8

Inspeksi secara terus menerus merupakan salah satu alat dari pengendalian kualitas, disamping dokumentasi. Serta memberikan pengarahan pada para pekerja agar sesuai dengan rencana dan spesifikasi, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

2)

Pengendalian dan Perencanaan Kuantitas :

Dalam pengendalian dan Perencanaan kuantitas pekerjaan ini tugas utama ada pada Surveyor dan Pengawas lapangan. Harus dipahami betul masalah aturan dan cara pembayaran yang ada di dalam Spesifikasi, mana yang dapat dibayar dan mana yang tidak dan harus mengacu pada dokumen kontrak dan Addendum kontrak (bila ada).

3)

Pengendalian Biaya/Anggaran :

Pengendalian Biaya/Anggaran yang ada sangat erat hubungannya dengan pengendalian kwantitas. Karena pada umumnya kontrak - kontrak sekarang menggunakan sistem Harga Satuan, maka pengendalian kwantitas juga akan merupakan pengendalian anggaran.

4)

Pengendalian Waktu

Pengendalian pelaksanaan pekerjaan dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dengan demikian pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan harus selalu terkontrol. Pengendalian waktu akan dilakukan melalui analisa terhadap performance pelaksanaan proyek, dimana untuk proyek ini dapat menggunakan indikator SPI (Schedule Performance Index) dan I (Cost Performance Index). SPI adalah perbandingan antara realisasi fisik yang telah dikerjakan dengan rencana (schedule) yang ada pada periode yang sama. Sedangkan I adalah perbandingan antara dana yang telah dibayarkan dengan dana/biaya yang tersedia (kontrak). Secara umum SPI dan I dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kriteria, yaitu : SPI / I =

1,

Proyek dikatakan tepat waktu.

1 9

SPI / I >

1,

Proyek dikatakan cepat

SPI / I <

1,

Proyek dikatakan terlambat.

5) Contract Change Order (Perintah Perubahan Kontrak) dan Addendum Apabila selama jangka waktu pelaksanaan ini terdapat hal - hal yang tidak sama (dalam hal volume atau biaya dimana jumlah akhir tidak melebihi harga kontrak) harus ada perintah perubahan dari owner. Kalau perubahan itu bersifat mendasar, termasuk perubahan Spesifikasi Teknis serta Anggaran yang melebihi Harga Kontrak harus dibuat Addendum.

6) Pembuatan Monthly Certificate/Price Escalation Certification Di dalam kontrak - kontrak saat ini biasanya pembayaran dilaksanakan secara bulanan. Setiap akhir bulan Konsultan Pengawas Konstruksi bertugas memeriksa dan menyiapkan pembayaran yang dapat dilakukan untuk bulan yang bersangkutan. Sertifikat Pembayaran Bulanan ini atau MC ini harus dilengkapi dengan Back Up data yang lengkap. Konsultan Pengawas bertanggung jawab atas kebenaran dari Back Up Data tersebut. Dalam Back Up Data harus jelas ditulis untuk lokasi dan pekerjaan apa volume volume yang dibayarkan pada bulan tersebut. Seandainya di dalam kontrak di sebutkan bahwa selama jangka waktu kontrak, Kontraktor akan mendapatkan eskalasi harga, maka Konsultan juga selain Monthly Certificate harus menyiapkan Price Escalation (PEC). Eskalasi harga didasarkan pada index harga yang dikeluarkan oleh BPS (Biro Pusat Statistik). Perlu diperhatikan betul - betul cara pembuatan dari Price Escalation Certificate ini biasanya aturannya tercantum dalam Buku 3 Syarat -syarat Umum. Bagian dari Proses Penyusunan Sertifikat Pembayaran Bulanan Kontraktor ini lebih jelasnya disajikan seperti pada Gambar di bawah ini Bagan Proses Penyusunan Sertifikat Bulanan Kontraktor.

2 0

Hasil Opname terhadap Pekerjaan Yang telah lengkap

Kontraktor mengajukan data - data Pendukung sertifikat bulanan

Pengawas lapangan Memeriksa pengajuan tersebut

Penyusunan Draft Sertifikat bulanan Oleh Kontraktor berdasarkan data Yang telah diperiksa oleh Pengawas

Site Engineer memeriksa dan Menyetujui Draft sertifikat

Draft sertifikat dikembalikan ke Kontraktor untuk dikonfirmasikan Dan penyiapan pengajuan lengkap Jumlah salinannya dan tanda tangan

Site Engineer mengechek dan menandatangani, diteruskan Pemimipin Proyek

2 1

Pemimpin Proyek Menerima Dan menyetujui, kemudian di proses Untuk pembayarannya

Bagan Proses Penyusunan Sertifikat Bulanan Kontraktor

c) Masa Akhir Pelaksanaan Pada Akhir Pelaksanaan ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan, yaitu : 1) Penyiapan As Built Drawing Pada akhir masa pelaksanaan Kontraktor diwajibkan membuat As Built Drawing. Gambar ini akan merupakan dasar pembayaran terakhir. Tanggung jawab Konsultan adalah memeriksa kebenaran dari As Built Drawing tersebut. Supaya pada saat akhir pekerjaan kontraktor tidak terlalu banyak, kontraktor dapat menyiapkan gambar terlaksana ini sedikit demi sedikit seiring dengan selesainya item - item pekerjaan di lapangan (item pekerjaan yang telah selesai dikerjakan/dipasang). Gambar terlaksana ini merupakan gambar kenyataan di lapangan yang dikerjakan oleh Kontraktor, dimana gambar ini akan sangat bermanfaat untuk masa ke depan, untuk masa pemeliharaan konstruksi, juga diperlukan jika nantinya

akan

diadakan

overlay

(pelapisan

ulang),

rehabilitasi

bangunan/konstruksi kembali.

2) Pembuatan Final Certifikat/Price Escalation Certificate Setelah pembuatan As Built Drawing , harus dibuat Final Certificate (Sertifikat Akhir), demikian juga Final Escalation Certificate (jika ada). 2 2

Karena setelah sertifikat akhir ini tidak ada lagi pembayaran. Konsultan Pengawas harus hati - hati dan harus teliti

dalam memeriksa dan

menyiapkannya. Semua hitungan, ukuran, lokasi, aturan pembayaran mulai dari MC 1 (Monthly Certificate – 1) sampai terakhir/ dihitung ulang. Demikian juga halnya dengan Final Price Escalation Certificate (jika ada)

3) Claim Selama mulai periode kontrak mungkin terjadi claim atau tuntutan dari pihak Kontraktor maupun pihak luar, dalam hal ini konsultan pengawas harus selalu mendasarkan jawabannya berpedoman dan mengacu pada Dokumen Kontrak yang ada. Semaksimal mungkin Konsultan harus mengamankan Pemilik dari segala macam claim/tuntutan yang timbul.

4) Provisional Hand Over (Serah Terima Sementara) dan Final Hand Over (Serah Terima Terakhir) Biasanya dalam Buku 3 Syarat - syarat umum disebutkan bahwa apabila pekerjaan sudah mencapai 97 % (dengan syarat pekerjaan utama selesai 100 %). Kontraktor dapat mengadakan Serah Terima Sementara. Konsultan Pengawas berkewajiban menyiapkan semua data yang perlu untuk pelaksanaan Serah Terima ini. Kegiatan ini meliputi :  Penyiapan daftar kerusakan/ kekurangan dari pekerjaan yang

dilaksanakan kontraktor.  Penyiapan buku informasi bagi Panitia Serah Terima ini yang berisi data

proyek, status pembayaran dan progress serta data quality.  Ikut didalam anggota Tim Teknis yang akan menjadi petunjuk didalam

pelaksanaan pemeriksaan Serah Terima.  Menyiapkan semua pekerjaan istrasi yang berkaitan dengan kegiatan

Serah Terima.  Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Sementara dan memberi

pertimbangan kepada Penanggung Jawab Kegiatan dalam menyetujui 2 3

jangka waktu perbaikan (grace period) yang diajukan kontraktor.

Setelah jangka waktu perbaikan berakhir diadakan lagi pemeriksaan kedua yang merupakan bagian dari proses Professional Hand Over (PHO). Kalau hasil pemeriksaan memenuhi Spesifikasi dan syarat, baru dikeluarkan Berita Acara Serah Terima. Untuk serah terima akhir (FHO) yang dilaksanakan setelah Masa Pemeliharaan habis secara prosedur sama dengan pelaksanaan Professional Hand Over.

6. URAIAN KAJIAN DAN PENDEKATAN PERENCANAAN Uraian kajian dan pendekatan Perencanaan sesuai dengan tugas konsultan pengawas adalah menyelaraskan antara biaya proyek yang optimal, mutu pekerjaan yang baik/berkualitas, dan waktu pelaksanaan yang tepat. Ketiga nya adalah 3 elemen yang saling mempengaruhi, seperti tertera pada gambar berikut :

Bagan Keselarasan biaya proyek, mutu dan waktu pelaksanaan

Spesifikasi pekerjaan:

A. STRUKTUR BETON BERTULANG Dalam rangka pengendalian desain struktur yang telah didesain oleh konsultan perencana, konsultan Pengawas memberikan apresiasi perlu adanya acuan yang

obyektif, sehingga dalam desain (perencanaan struktur) dapat menghasilkan 2 4

keluaran yang optimal. Seperti diketahui biaya fisik (pekerjaan struktur) cukup besar pengaruhnya terhadap biaya konstruksi. Untuk bangunan berlantai

banyak, konsep pengendalian dan Perencanaan

khususnya dalam estimasi beban gempa yang terjadi sangat penting. Karena kesalahan dalam konsep Perencanaan gempa akan berpengaruh terhadap beban gempa yang bekerja pada t balok kolom. Dan selanjutnya bisa terjadi over maupun under Estimate Earth Quake Loads, keadaan ini sangat merugikan pihak owner. Melalui usulan teknis ini, Konsultan Pengawas menyampaikan beberapa kajian, usulan-usulan yang konstruktif yang didasarkan pada kaidah atau peraturanperaturan yang berlaku. Dengan demikian Pekerjaan Pembangunan gedung ini dapat berjalan dengan baik. Secara garis besar, perancangan struktur dibagi menjadi dua hal pokok yaitu : a. Perancangan sub structure (struktur bawah), yaitu bagian bangunan yang

berada dibawah permukaan tanah yang berfungsi meneruskan beban bangunan diatasnya ketanah dasar.

b. Perancangan upper structure (struktur atas) yaitu bagian bangunan diatas

permukaan tanah, yang berfungsi sebagai pemikul beban kerja atap dan lantai bangunan. Secara umum, keduanya harus merupakan kesatuan yang kokoh dan utuh, sehingga mampu mengantisipasi perilaku struktur oleh beban-beban yang bekerja pada struktur tersebut. Dalam perancangan struktur ini, digunakan sebagai berikut: a)

Peraturan Pembebanan Indonesia Untuk Gedung (PPIG),1983

b)

Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia Untuk Gedung (PPTGIUG),1981.

c)

Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia Untuk Gedung (PPBBIG),1983.

d)

SNI 1726 tahun 2002

e)

Peraturan Konstruksi Indonesia (PKKI). 1961.

f)

Peraturan Umum Bahan Bangunan (PUBB), 1983.

g)

Hasil ” soil test “ berikut analisisnya.

h)

Peraturan/ketentuan lain yang terkait dengan pekerjaan perancangan struktur.

2 5

Untuk menetapkan sistem yang sesuai, perlu inventarisasi permasalahan yang ada, yang mungkin berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sistem terpilih. Berdasarkan rencana induk dan site engineering permasalahan yang dipandang berpengaruh pada penentuan sistem struktur ialah : a)

Tata letak bangunan yang direncanakan.

b)

System hubungan bangunan baru dengan bangunan lama.

c)

Rencana tahapan pelaksanaan masing-masing massa bangunan.

d)

Konsep arsitektur tiap-tiap massa bangunan.

e)

Rencana utilitas.

Beberapa pekerjaan struktur beton yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah :

 Kepastian pemilihan sub kontraktor yang akan menyediakan adukan

beton. Selalu dipertimbangkan track record dari sub kontraktor tersebut  Kepastian tentang mixed design dari campuran beton untuk mendapatkan

compressive strength yang diinginkan  Koordinasi dan monitoring dalam mekanisme pengujian compressive strength

beton  Pengendalian acuan beton melalui pembuatan shop drawing acuan beton  Kebenaran dimensi besi tulangan  Perencanaan saat pencoran beton, agar beton yang dihasilkan tidak berongga

B. STRUKTUR BAWAH (SUB STRUCTURE) Struktur bawah harus sesuai dengan karakteristik tanah dan hasil soil test yang sudah diklarifikasi dengan kondisi site development. Pekerjaan yang berhubungan dengan struktur bawah selalu berdekatan dengan tanah. a)

Deep foundation

Perlu diadakan survei sederhana di area rencana Pembangunan untuk mendapat beberapa data antara lain :  Kedalaman muka air tanah terhadap muka tanah 2 6

 Kedalaman tanah stabil berada di bawah muka tanah

Dengan hasil survey tersebut, diperkirakan fondasi yang cocok mungkin dengan

deep foundation (fondasi dalam). Alternatif pertama untuk fondasi dalam tentunya adalah driven pile (tiang pancang), karena keuntungan tiang pancang adalah :  Kualitas terjamin karena dibuat di pabrik dengan Perencanaan yang sangat

ketat  Pada saat driving (pemancangan) dapat ditentukan beban yang mampu dipikul

oleh pile tersebut.

b)

Kelongsoran Tanah Akibat Galian Cutting

Di dalam pengendalian dan Perencanaan terhadap pelaksanaan pekerjaan cutting (galian), perlu diperhatikan faktor-faktor yang diperkirakan akan mengganggu bahkan menggagalkan pekerjaan tersebut. Aspek yang penting untuk dicermati menurut perkiraan adalah:  longsoran tanah akibat aktivitas di sekitar lokasi proyek (lalu-lintas kendaraan

dan sebagainya) dan beban-beban yang timbul selama masa konstruksi  berkurangnya potensi daya-dukung fondasi bangunan di sekitar basement

tersebut akibat penggalian tanah, yang mungkin dapat menyebabkan miringnya bangunan yang sangat dekat dengan lokasi proyek  longsoran tanah akibat jenis tanah (khususnya jika jenis tanah cenderung

bersifat pasir)

Perkiraan-perkiraan tersebut berdasarkan

teori

daya-dukung tanah menurut

Terzaghi sebagai berikut

2 7

Gambar 5. Daya dukung tanah menurut Terzaghi

2 8

Dari teori tersebut, apabila persoalan galian tanah ini tidak dipersiapkan secara teliti, sangat dimungkinkan kejadian-kejadian seperti yang ditunjukkan di dalam Gambar I.6

(a). Kondisi sebelum penggalian tanah

(b). longsor akibat penggalian tanah

Gambar I.6. Longsor akibat kehilangan sebagian potensi daya-dukung tanah

Dari Gambar I.6 dapat dilihat terjadinya longsoran tanah oleh penurunan daya dukung tanah (kehilangan sebagian potensi daya-dukung tanah akibat penggalian tanah). Akibat longsoran ini akan terjadi gangguan tehadap proses konstruksi. Selain itu, apabila tedapat bangunan-bangunan di sekitar lokasi penggalian yang fondasinya berada di atas atau sedikit di bawah dasar penggalian potensial mengalami hal yang sama. Jika tanah yang digali adalah pasir atau lebih bersifat pasir, berarti sudut longsor akan lebih besar dibandingkan dengan tanah lempung atau yang bersifat lempung. Untuk jenis tanah yang memiliki sudut longsor besar ini (tanah dengan sudut gesek internal relatif besar) hampir tidak dimungkinkan penggalian vertikal, sebab probabilitas kelongsoran tanah sangat besar.

c)

Dinding Penahan Longsoran Tanah (Retaining Wall)

Dari analisis longsoran di atas, perlu kajian lebih mendalam tentang kemungkinan penggunaan dinding penahan longsoran (retaining wall) untuk menghindari keruntuhan atau kelongsoran tanah akibat galian. Penggunaan dinding ini akan menjadi sangat penting khususnya apabila terjadi hujan selama pelaksanaannya. Selain itu, dinding ini juga berfungsi sebagai pelindung bangunan di sekitarnya dan/atau peralatan/pekerja konstruksi dari longsoran akibat galian. Berdasarkan 2 9

kondisi site, penggunaan dinding penahan longsoran yang paling memungkinkan dengan menggunakan gravity wall (pasangan batu) atau Cantilever wall (beton bertulang).

C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Beberapa pemahaman dan aktifitas bidang arsitektur adalah :

a) Pemahaman Karakteristik Kawasan Dalam hal ini terkait dengan kemampuan Konsultan Pengawas untuk melihat dan mengenal potensi kawasan serta karakteristik nilai-nilai arsitektur bangunan yang membentuk “image” bagi kawasan lokasi Pembangunan tersebut. Demikian halnya dengan keberadaan sebuah desain arsitektur akan mudah dikenali ketika mampu menampilkan “image” yang terbentuk oleh melalui perwujudan bangunan dan ataupun ruang arsitektur yang diciptakan. Pembangunan Gedung ini sebagai ruang komunal harus mampu menampilkan “citra diri” sebagai wadah space yang akomodatif terhadap aktivitas yang diwadahinya serta dapat menampilkan “image”

sebagai bangunan

pendidikan. Ini bertujuan agar tercipta ruang dan atau bangunan arsitektur yang “mengenal” para pelaku yang diwadahinya, sehingga para pelaku kegiatan nantinya tidak merasa “terasingkan”.

b) Pemahaman Karakteristik “Pelaku” Kegiatan Bangunan

arsitektur

akan

memenuhi

“keidealan

desain”

ketika

mampu

menterjemahkan karakteristik pelaku kegiatan kedalam perwujudan bangunan dan ataupun ruang-ruang arsitektur. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami karakteristik aktivitas “pelaku” yang akan diwadahinya.

c) Pamahaman Karakteristik sirkulasi Internal maupun eksternal (terkait dengan Manajemen sirkulasi proyek dengan sirkulasi transportasi kawasan) Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan suatu pekerjaan fisik sangat dipengaruhi oleh adanya sebuah sistem pola sirkulasi yang “optimal” secara internal maupun 3 0

eksternal yang saling berkaitan diantara keduanya. “Optimal” dalam artian terciptanya sistem manajemen sirkulasi tansportasi, material dan ataupun human resourses yang baik tanpa adanya “crouded” yang dapat menyebabkan terganggunya kelancaran pekerjaan dan ataupun kelancaran sirkulasi eksternal. Berawal dari sinilah dituntut kemampuan bagi Konsultan Pengawas dalam menguasai existing lapangan yang tercakup didalamnya pola sirkulasi internal maupun eksternal.

Pola sirkulasi eksternal yang harus dapat dikendalikan adalah pemilihan dan pengaturan sirkulasi keluar masuknya material maupun tenaga kerja dengan pemilihan main entrance dan ataupun service entrance yang sedapatmungkin tidak menimbulkan crouded dengan pola sirkulasi eksternal (sirkulasi transportasi lalu lintas). Dengan demikian diharapkan tidak akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas transportasi kendaraan dan ataupun aktivitas lainnya.

Hal yang menjadi acuan pertimbangan pemahaman site development untuk kemudian akan diketahui zone-zone area bebas yang dapat dimanfaatkan sebagai dropping area serta zone- zone yang memungkinkan untuk dijadikan bagian dari area pengaturan pola sirkulasi.

Kemampuan Konsultan Pengawas dalam memahami site development akan menjadi titik acuan pula dalam memberikan masukan dalam menentukan pola sirkulasi internal yang mencakup penentuan dropping area dan pengaturan keluar masuk kendaraan terkait dengan kelancaran pola sirkulasi eksternal.

d) Pemahaman Konsep zonifikasi Zonifikasi dalam Pembangunan Gedung ini sangat terkait dengan jenis dan karakteristik dari aktivitas yang terjadi pada tiap-tiap ruangan ataupun pola aktivitas secara menyeluruh dalam suatu wadah bentuk arsitektur. Dalam kapasitasnya sebagai Konsultan Pengawas merupakan suatu keharusan memahami zonifikasi tiap-tiap massa bangunan dan ataupun zonifikasi ruang-ruang dari pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh kontraktor pelakana. Hal ini diawali dengan pemahaman terhadap pola aktivitas pelaku kegiatan yang terdiri dari pola kegiatan 3 1

pegawai serta pola interaksi antara pegawai ketika melayani keperluan masyarakat, serta pemahaman konsultan Pengawas terhadap pola sirkulasi yang terbentuk dari perilaku aktivitas tersebut. Zonifikasi dalam Pengendalian dan Perencanaan Pembangunan Gedung ini dapat dibagi menjadi beberapa zoning, yaitu : -

Zoning Kegiatan Publik

Merupakan zoning untuk kelompok kegiatan yang menjadi tempat interaksi langsung antara pimpinan dengan pihak intern staff . Zoning ini biasanya diletakkan di area dekat dan atau berhubungan langsung dengan entrance utama. -

Zoning Kegiatan Semipublik

Merupakan zoning bagi kegiatan yang lebih memerlukan tingkat keprivasian lebih ketika terjadi interaksi antara para staf dalam menyelesaikan permasalahanpermasalahan khusus yang harus diselesaikan dengan pihak intern. -

Zoning Kegiatan Privat

Merupakan zoning yang diperuntukkan bagi aktivitas-aktivitas yang memerlukan tingkat privasi lebih bagi kepentingan kantor.. Biasanya terletak pada area yang relatif tertutup bagi akses sirkulasi publik namun tetap dapat diakses bagi pelaku kegiatan intern gedung. Dari adanya pemahaman Konsultan Pengawas terhadap konsep zonifikasi ruangan akan memberikan kerangka acuan dalam menentukan penggunaan material serta pemenuhan terhadap syarat-syarat kenyamanan ruangan yang sesuai dengan pola aktivitas yang diwadahinya.

e) Konsep Fisika bangunan (pencahayaan dan penghawaan) Syarat sebuah desain arsitektur memenuhi standar kenyamanan adalah terpenuhinya kenyamanan pencahayaan dan penghawaan secara alami maupun buatan. Demikian halnya dengan menciptakan desain sebagai wadah kegiatan perkantoran sebagai wadah kegiatan publik, diperlukan pula adanya Perencanaan secara intens terhadap konsep fisika bangunannya yang meliputi konsep pencahayaan dan penghawaan. Dalam desain sebuah gedung pencahayaan menjadi sesuatu yang sangat urgen,

3 2

terlebih dengan pemaksimalan pemamfaatan pencahayaan alami agar mampu mendukung aktivitas yang sedang dilakukan, karena aktivitas ini lebih sering dilakukan pada siang hari. Dengan demikian Perencanaan terhadap pemberian perlubangan-perlubangan

sebagai

area

masuknya

cahaya

matahari

perlu

mendapatkan perhatian yang serius agar jumlah sinar matahari yang masuk kedalam ruangan mampu mencukupi intensitas penerangan yang diperlukan untuk

D. PEKERJAAN MEKANIKAL - PLUMBING

E. PEKERJAAN ELEKTRIKAL Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan usulan teknik ini pertama kali melalui pendalaman dan pemahaman terhadap karakteristik bangunan/ruang yang terkait dengan kebutuhan instalasi mekanikal/elektrikal

serta utilitas yang berada di

dalamnya. Sehingga aspek pemenuhan kebutuhan daya listrik, pemenuhan kebutuhan sanitasi dan kebersihan serta kenyamanan dapat dicapai. Adapun tanggung jawab sebagai Konsultan Pengawas dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pekerjaan Mekanikal elektrikal adalah dengan melakukan Perencanaan pada tahapan- tahapan pekerjaan. Pada tahap pelaksanaan, Konsultan Pengawas melakukan pengendalian istrasi dan pengendalian teknis. Dalam hal pengendalian ini diantaranya yang harus dilakukan terutama yang berkaitan dengan pekerjaan Mekanikal/Elektrikal adalah sebagai berikut : a. Ketepatan Konstruksi dan Koordinasi Sistem Dalam Pelaksanaan Untuk mencapai ketepatan dalam konstruksi serta koordinasi antara pekerjaan yang satu dengan lainnya dilakukan melalui: - Pembuatan gambar kerja (Shop Drawing) yang dibuat dan diusulkan oleh kontraktor sebelum pekerjaan yang dimaksud dikerjakan. Shop drawing hanya dibuat untuk posisi-posisi yang dipandang sulit untuk dikerjakan dan tidak tergambar secara detil di dalam dokumen perencanaan - Sebelum ada persetujuan dari pihak Konsultan Pengawas maka

pekerjaan 3 3

tersebut tidak boleh dikerjakan. - Setiap tahapan pekerjaan harus didahului oleh pembuatan surat ijin memulai pekerjaan b. Pencapaian Kualitas Material/Equipment sesuai yang diinginkan Rencana Kerja dan Syarat. pengendalian dan Perencanaan/inspeksi secara terus menerus di setiap tahapan pekerjaan.

3 4

3 5

e. Pencapaian Unjuk Kerja Pada saat pelaksanaan sering terjadi harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan

kondisi

lapangan

dan

tempat

yang

sebenarnya.

Atau

pada

saat

pengangkutan/transportasi terjadi hentakan-hentakan yang tidak sengaja sehingga mengakibatkan adanya pergeseran atau perubahan karakteristik peralatan sehingga dapat

menimbulkan

peralatan

tidak dapat bekerja secara optimal seperti yang

direncanakan. Untuk mendapatkan unjuk kerja yang baik harus dilakukan test. Dari data hasil tes inilah dapat dilakukan optimalisasi dengan melaksanakan setting ulang atau perbaikan seperlunya. Dengan demikian diharapkan ada jaminan bahwa system akan bekerja secara optimal seperti yang direncanakan

f. Tahapan Pencermatan/Persiapan dan Testing (Commissioning andTesting) Tujuan dari pencermatan/persiapan (lebih dikenal dengan istilah commissioning) dan pengujian

secara

umum

adalah

untuk

tercapainya

jaminan

keamanan,

keselamatan dan kenyamanan para pengguna dan lingkungan yang berada disekitarnya serta terjaminnya kerja system sesuai dengan yang direncanakan. Secara spesifik bertujuan sebagai berikut: 1) Menjamin terpasangnya instalasi menunjang

secara cukup dan aman dalam

terselenggaranya kegiatan dalam gedung sesuai dengan fungsinya

2) Menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari adanya kejadian yang tidak diinginkan 3)

Menjamin kehandalan system yang dipasang

4)

Menjamin mudahnya dilakukan perawatan

5) Menjamin life time peralatan, minimum sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pabrik pembuat 6) Menjamin beroperasinya system sehingga dapat menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam gedung sesuai dengan fungsinya secara optimal. Semua pelaksanaan instalasi dan peralatan (baik electrical maupun mechanical) harus diuji sehingga mencapai hasil baik dan bekerja sempurna sesuai dengan standar dan persyaratan yang diacu dalam pekerjaan ini seperti termaktub pada RKS Mechanical Electrical tentang Standard dan Referensi atau sesuai dengan standard pabrik. Bilamana diperlukan, bahan-bahan instalasi atau peralatan dapat diminta oleh Direksi Proyek untuk diuji di laboratorium atas tanggungan biaya kontraktor

Setiap bagian instalasi pengkabelan harus diuji sehingga dicapai baik, sesuai dengan 3 6

PUIL 2000. Untuk bagian-bagian yang akan tertutup instalasinya, harus diuji sebelum dan sesudah bagian tersebut ditutup. 1) Listrik 

Sebelum dilakukan pekerjaan pembuatan , maka kontraktor diwajibkan untuk menyampaikan shop drawing baik ukuran , tebal plat, lay out equipment maupun one line diagram lengkap dengan daftar dan volume equipment yang akan digunakan



Sebelum dilakukan pembuatan kontraktor diwajibkan untuk menunjukan kualitas yang pernah dibuat, baik itu di workshop pembuat ataupun diprojek lain yang pernah dikerjakan untuk mendapatkan persetujuan kualitas yang dikehendaki.



Sebelum - dikirimkan ke lokasi projek, kontraktor wajib melaporkan ke direksi proyek untuk dilakukan pengecekan akhir (victory visit). Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan, dan jika terjadi kesalahan, maka perbaikan harus dilakukan di work shop.

Terutama induk (LVMDP dan SDP) yang bekerja secara otomatis, harus dilakukan test unjuk kerja di workshop



Cek peralatan yang digunakan baik Merk dan keasliannya, kemampuan hantar arus, breaking capacity, rangkaian kontrolnya dan ukuran busbar

2) Kabel daya, instalasi listrik dan sistem pembumian: Insulation test. Lakukan pengukuran tahanan isolasi kabel yang meliputi tahanan penghantar phasanetral, tahanan penghantar phasa-ground, tahanan penghantar

antar phasa.

Tahanan isolasi minimum adalah seperti berikut :

Tegangan sirkit

Tegangan uji

Resistan isolasi

50 V nominal (ac); 120(volt) V (dc)

arus searah 250 (volt)

(mega Ohm) 0.25

Sampai dengan 500 V

500

0.5

Di atas 500 V

1000

1.0

Walaupun tahanan isolasi tersebut telah memenuhi syarat minimum, namun pada proyek ini dikehendaki tahanan isolasi di atas harus mencapai tak terhingga, 3 7

atau dapat dianggap besarnya tak terhingga. Dalam satu kelompok rangkaian instalasi yang menuju ke , tahanan isolasinya haruslah seimbang antara bagian satu dengan lainnya. Jika ada nilai yang perbedaannya cukup mencolok dibandingkan dengan yang lain, maka instalasi tersebut harus dicek dan diperbaiki sehingga mendapatkan tahanan isolasi yang seimbang dengan lainnya. 3) Visual test - Melakukan pengecekan aplikasi warna kabel serta luas penampang kabel pada instalasi yang dikerjakan. - Polaritas penyambungan kabel atau hubungan fase, harus benar dan semuanya terpasang dengan kuat

- Melakukan pengecekan pada sistem penyambungan kabel instalasi beserta kelengkapannya.

4) Grounding test. Besar tahanan pembumian tidak boleh melebihi seperti berikut ini: Tabel III.1. Nilai Tahanan Isolasi Minimum Tahanan pembumian Jenis Instalasi

Maksimum (Ohm)

Penyalur Petir

5

Pentanahan Peralatan

2

Listrik Telekomunikasi/elektroni

0,5

k

5) Pekerjaan Sistem Peringatan Dini - Lakukan pengetesan dan pengecekan tahanan isolasi pengkabelannya. - Lakukan test sistem secara simulasi - Lakukan pengetesan langsung dengan menggunakan asap (untuk smoke detector) dan dengan

3 8

menggunakan panas (untuk ROR dan Fix Temperature Detector) - Lakukan pengetesan terhadap fungsi break glass manual station, telephone, fungsi flow switch (dari sistem splinkler) dan lain-lain yang terhubung secara terintegrasi dengan Sistem Peringatan Dini

6) Pekerjaan Sound System, Telephone System - Lakukan pengetesan dan pengecekan tahanan isolasi pengkabelannya sesuai dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi seperti tercantum pada tabel III.1. - Lakukan pengetesan terhadap semua fitur yang dikehendaki RKS, atau sesuai dengan sistem yang bersangkutan seperti diterangkan oleh pabrik pembuat unit sistem tersebut

Melihat penjelasan pada uraian di atas dapat disampaikan bahwa pengawas yang mengerti teknis dan istrasi sangat diperlukan dalam pekerjaan Perencanaan di lapangan. Team work pengawas harus memahami lingkup dan wewenang pekerjaan yang harus ditangani dan dikendalikan, untuk hal tersebut maka diperlukan suatu prosedur Perencanaan di lapangan yang baku integrated dan mudah dipahami oleh personil yang terlibat di lapangan. Berikut ini adalah bagan skematis mengenai prosedur pelaksanaan manajemen Perencanaan, pada masa pelaksanaan di lapangan : 1. Skema prosedur pekerjaan persiapan dan penugasan 2. Skema pekerjaan persiapan pelaksanaan 3. Skema prosedur manajemen Perencanaan 4. Skema penegasan gambar kerja 5. Skema persetujuan material 6. Skema laporan harian dan mingguan

3 9

7. Skema surat instruksi Konsultan Pengawas 8. Skema pengesahan gambar kerja 9. Skema pengajuan pembayaran angsuran / termijn 10. Skema perubahan pekerjaan 11. Skema pengesahan as built drawing

2.3. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

4 0

2.4. Komposisi Tim dan Penugasan

4 1

2.5. Jadwal Penugasan Tenaga Ahli

4 2

KERANGKA ACUAN KERJA PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH LABSCHOOL KEBAYORAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017 DAFTAR ISI : DAFTAR ISI ........................................................................................... 1. PENDAHULUAN ............................................................................ A. UMUM B. LATAR BELAKANG 2.

3. 4. 5.

6. 7.

1 2

MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................. SASARAN ................................................................................. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ............... SUMBER PENDANAAN.................................................................... A. BIAYA PERENCANAAN B. SUMBER BIAYA

4 4 5 5

LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG.....

5

LINGKUP PEKERJAAN...................................................................... 7.1 LINGKUP PEKERJAAN 7.2 TANGGUNG JAWAB 8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN ...................................................... 9. KUALIFIKASI BADAN USAHA, TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG................................................................................. 10. KELUARAN...................................................................................... 11. PELAPORAN.................................................................................... 12. PENUTUP........................................................................................

7 11 11 16 17 17

4 3

1. PENDAHULUAN

A. UMUM Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri PU Nomor 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

1. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu

memenuhi secara optimal fungsi bagiannya, andal dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi pelayanan kepada masyarakat perkembangan arsitektur di Indonesia. 2. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik baiknya, sehingga

dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria istrasi bagi bangunan gedung negara. 3. Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilakukan oleh kontraktor

pelaksana harus mendapat pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional efektif. 4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

B.

LATAR BELAKANG

1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian lingkup Unit Peningkatan Perguruan Tinggi (P2T) Universitas Negeri Jakarta, tahun anggaran 2016. 2. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagi lembaga pendidikan tinggi yang mengemban misi luhur untuk menghasilkan ilmuwan dan praktisi baik di bidang pendidikan maupun non pendidikan, serta dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, senantiasa terus menerus mengembangkan diri menuju ke suatu baku mutu yang telah ditetapkan dalam standar kualitas nasional ataupun Internasional. Gedung Sekolah Labschool Kebayoran direncanakan sebagai gedung Sekolah 4 lantai dengan ruang kelas sejumlah 10 ruang, ruang audio visual, ruang guru, ruang rapat, ruang kepala sekolah, ruang piket dan sound system.

2. MAKSUD DAN TUJUAN. 4 4

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas perencanaan. Dengan penguasaan ini diharapkan konsultan perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.

3.

SASARAN

Penyusunan dokumen Laporan Pembangunan Gedung Sekolah Labschool Kebayoran Tahun 2017 yang memenuhi persyaratan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembangunan gedung negara melalui proses kajian dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Konsultan Perencana. Dokumen hasil perencanaan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan pedoman secara utuh untuk pembangunan Fisik.

4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pengguna Jasa Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Alamat

:

Kegiatan Peningkatan Perguruan Tinggi (P2T) Universitas Negeri Jakarta, TA 2016 : Ramlan Lumbantoruan, S.Sos, MM : Kampus A – UNJ, Jln. Rawamangun Muka Jakarta 13220

5. SUMBER PENDANAAN A. BIAYA PERENCANAAN 1. Untuk pelaksanaan pekerjaan Perencanaan ini diperlukan biaya kurang lebih Rp. 421.861.000,- dan mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/KPTSMK/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yaitu: a. Untuk pekerjaan standar berlaku biaya maksimum dihitung dengan billing rate sesuai ketentuan yang berlaku. b. Bila terdapat pekerjaan non standar, maka dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang dapat diganti, sesuai dengan ketentuan billing rate yang berlaku. c. Pengaturan komponen pembiayaan pada butir a) dan b) diatas adalah dipisahkan antara bangunan standar, serta dan non standar dan harus terbaca dalam suatu rekapitulasi akhir yang menyebut angka dan huruf, 4 5

d. Besarnya biaya konsultan Perencanaan merupakan biaya tetap dan pasti. e. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjan pekerjaan perencanaan yang dibuat oleh PPK dan Konsultan Perencana. 2. Biaya pekerjaan konsultan Perencanaan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan perencana sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri atas: a.

honorarium tenaga ahli dan tenaga pendukung,

b.

materi dan penggandaan laporan,

c.

Pembelian bahan dan ATK

d.

sewa kantor, peralatan dan kendaraan

e.

pajak.

3. Pembayaran biaya konsultan Perencana didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan.

B. SUMBER BIAYA Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan perencanaan dibebankan pada DIPA BLU Universitas Negeri Jakarta Tahun 2017. 6. LINGKUP, LOKASI KEGIATAN, DATA DAN FASILITAS PENUNJANG Lingkup Kegiatan

: Perencanaan Pembangunan Gedung Sekolah Labschool Kebayoran Tahun 2017.

Lokasi Kegiatan

: Jl. K.H Ahmad Dahlan No.14, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan A. Data Lokasi 1) Untuk melaksanakan tugasnya konsultan Perencana mencari informasi yang dibutuhkan selain dari yang diberikan dalam Kerangka Acuan Kerja ini. 2) Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Kepala Satuan Kerja, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab konsultan Perencana.. 3) Dalam hal ini informasi yang diperlukan adalah dengan mengumpulkan dan mengevaluasi data, gambar, dokumen, dan informasi yang sudah ada untuk bahan perencanaan lanjutan, diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut: a. Informasi tentang lahan, meliputi : i. kondisi fisik lokasi seperti : luasan, batas-batas, dan topografi, 4 6

ii. iii. iv. v. vi. vii. viii.

kondisi tanah (hasil soil test), keadaan air tanah, peruntukan tanah, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, perincian penggunaan lahan, perkerasan, penghijauan dan lain-lain.

b. Pengguna bangunan: i. struktur organisasi, ii. jumlah personil-personil sekarang dan satuan kerja pengembangan untuk 5 tahun mendatang, iii. kegiatan utama, penunjang, pelengkap, iv. perlengkapan / peralatan khusus, jenis, berat, dan dimensinya. c. Kebutuhan bangunan: i. program ruang, ii. keinginan tentang organisasi / pemanfaatan ruang, d. Keinginan tentang ruang-ruang tertentu, baik yang berhubungan dengan pemakai atau perlengkapan yang akan digunakan dalam ruang tersebut. e. Keinginan tentang kemungkinan perubahan fungsi ruang/bangunan. f. Keinginan-keinginan tentang utilitas bangunan seperti: i. Air bersih: kebutuhan (sekarang dan proyeksi mendatang), sumber air, jaringan dan kapasitasnya. ii. Air hujan dan air buangan: melewati sumur resapan dan ke saluran kota, cara pembuangan keluar tapak. iii. Air kotor dan sampah: Air Kotor diolah di STP yang letaknya dekat Tempat Pembuangan Sementara (TPS); sampah di tampung di TPS dan buang keluar dari TPA. iv. Tata Udara/A.C : beban (Ton of refrigerant), pembagian beban, sistem yang diinginkan. v. Penanggulangan bahaya kebakaran: APAR. vi. Pengaman dari bahaya pencurian dan perusakan: alarm (jenis, tipe), sistim yang dipilih, CCTV vii. Jaringan listrik: kebutuhan daya, sumber daya dan spesifikasinya, cadangan (kapasitas, spesifikasi). viii. Jaringan komunikasi (telepon, faximile, internet, intercom dan data): kebutuhan titik pembicaraan, sistim yang dipilih. 4)

Program alih teknologi. Penyedia jasa harus mengadakan pelatihan/kursus singkat/diskusi/seminar/rapat terkait

dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada PPK, Tim teknis dan Pengawas minimal satu kali dalam satu minggu dalam masa kontrak. 5)

Staf/ Tim teknis pelaksanaan pekerjaan.

Pejabat Pembuat Komitmen akan mengangkat petugas sebagai wakilnya yang bertindak sebagai Tim Teknis untuk pengawas, pendamping dalam pelaksanaan pekerjaan ini. 4 7

7. LINGKUP PEKERJAAN I.

LINGKUP TUGAS

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/KPTS/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan lanjutan lingkungan, site/tapak bangunan, dan perencanaan fisik bangunan gedung negara yang terdiri atas:

A.

Penyusunan Rencana Detail antara lain : a.1 Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan tanah), membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/ perijinan bangunan a.2 Penyusunan perkiraan biaya, dan mengurus perijinan, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan, dan IMB dari Pemerintah Daerah setempat. a.3 Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi atau studi maket yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas. Perhitungan struktur harus ditandatangani oleh Tenaga Ahli yang mempunyai Ijin Sertifikat. a.4 Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya. a.5 Rencana utilitas, dan Tata Hijau/landscape beserta uraian konsep dan perhitungannya. a.6 Perkiraan Biaya a.7 Penyusunan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi 1. Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui. Semua gambar arsitektur, struktur, dan utilitas harus ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Perusahaan dan Tenaga Ahli yang mempunyai Ijin Sertifikat. 2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). 3. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi (E.E.). a.4 Laporan akhir perencanan.

B.

Mengadakan persiapan pelelangan, seperti membantu PPK didalam menyusun dokumen pelelangan dan membantu POKJA pengadaan menyusun program dan pelaksanaan pengadaan. Membantu POKJA pengadaan pada waktu penjelasan pekerjaan (Aanwijzing), termasuk hadir dalam menyusun berita acara penjelasan pekerjaan, evaluasi penawaran apabila diperlukan, menyusun kembali dokumen pengadaan dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi lelang ulang. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan satuan kerja seperti : 1. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan. 2. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi.

C.

D.

4 8

E.

3. Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan. 4. Membuat laporan akhir pengawasan berkala. Menyusun buku petunjuk penggunaan peralatan bangunan dan perawatannya termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.

7.2. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN a Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang berlaku dilandasi pasal 11 Undang-undang Nomor 18 Tentang Jasa Konstruksi. b Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut: 1. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku mekanisme pertanggungan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. 2. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh kegiatan, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan. 3. Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus untuk bangunan gedung negara.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai diserahkannya dokumen perencanaan untuk siap dilelangkan maksimal 30 (tiga puluh) hari Kalender atau 1 bulan sejak dikeluarkannya Kontrak/Surat Perintah Mulai Kerja. Jangka waktu tersebut sekurang-kurang dijabarkan sebagai berikut: 

Tahap Rencana Persiapan: 7 (tujuh) hari kalender



Tahap Rancangan Gambar Detail dan Penyusunan RKS serta RAB: 16 (empat belas) Hari Kalender



Tahap Persiapan Pelelangan (Dokumen Perencanaan Teknis): 7 (lima) hari kalender.



Jangka waktu pelaksanaan pada Tahap Pengawasan Berkala adalah selama masa pekerjaan fisik konstruksi sampai penyerahan tahap pertama (Provisional Hand Over/PHO).

9. KUALIFIKASI BADAN USAHA, TENAGA AHLI DAN TENAGA PENDUKUNG A. Kualifikasi Badan Usaha Untuk mendapatkan penyedia jasa perencana yang dapat menghasilkan kualitas pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan, badan usaha penyedia idealnya mempunyai pengalaman sebagai penyedia jasa perencana gedung pendidikan selama 10 tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bagi penyedia jasa yang memiliki pengalaman kerja kurang atau lebih dari 10 tahun. Selain itu badan usaha penyedia jasa perencana harus mempunyai pengalaman dalam perencanaan gedung bertingkat minimal 4 (empat) lantai. 4 9

B. Kualifikasi Tenaga Ahli, Asisten Tenaga Ahli Dan Tenaga Pendukung Kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung Konsultan Perencana dirinci dalam tabel berikut ini:

No.

Personil

Pengalaman Kerja Minimal

Kualifikasi

Orang

A

TENAGA AHLI

1

Ketua Tim

4 Thn

Ahli Utama/S1Si/Ar

1

2

Ahli Perencana Struktur/ Ahli Teknik Bangunan Gedung

3 Thn

Ahli Muda/S1Si

1

3

Ahli Teknik Tenaga Listrik

3 Thn

Ahli Muda/S1El

1

4

Ahli Perencana Sistem Plumbing/Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik

3 Thn

Ahli Muda/S1Me

1

5

Ahli Sistem Tata Udara dan refrigrasi/Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigasi

3 Thn

Ahli Muda/S1Me

1

6

Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi/Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi dalam Gedung

3 Thn

Ahli Muda/S1El

1

B

ASISTEN TENAGA AHLI

7

Asisten Ahli Arsitek

2 tahun

S1-Ar

1

8

Asisten Ahli Teknik Perencana Struktur

2 tahun

S1-Si

1

9

Asisten Ahli Teknik Tenaga Listrik

2 tahun

S1-El

1

5 0

No.

Personil

10

Asisten Ahli Manajemen Konstruksi

C

TENAGA PENDUKUNG

Sekretaris 11

Pengalaman Kerja Minimal

Kualifikasi

Orang

2 tahun

Si-Si

1

3 Thn

D3

1

12

Site office Manager/

3 Thn

13

Operator Komputer

3 Thn

14

Operator Computer CAD Struktur dan Arsitektur

3 Thn

15

Operator Computer CAD Elektrikal

3 Thn

16

Operator Computer CAD Mekanikal

3 Thn

17

Surveyor

3 Thn

D3 D3

1

2 2

D3

D3 D3 D3

1

2

2

Persyaratan untuk tenaga ahli dan tenaga pendukung tersebut di atas dirinci sebagai berikut: A.

Tenaga Ahli. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Pihak Konsultan Perencana harus menyediakan tenaga-

tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan Perencana untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh pemberi tugas. Tenaga Ahli yang dilibatkan adalah tenaga ahli aktif yang berpengalaman dibidangnya masing-masing, yaitu terdiri atas tenaga ahli sebagai berikut : 1) Ketua Tim

Seorang Ketua Tim dengan persyaratan: (a) memiliki SKA Ahli Utama dan aktif bekerja sebagai ahli utama Arsitek konstruksi sekurang-kurangnya 4 tahun sejak diterbitkannya SKA pertama; (b) mempunyai pengalaman kerja sebagai Ketua Tim dalam suatu proyek pemerintah dan atau non pemerintah pekerjaan perencanaan gedung negara bertingkat minimal 4 lantai; (c) sekurang5 1

kurangnya pernah bekerja selama 4 tahun pada proyek gedung bertingkat sedang atau tinggi; (d) berpendidikan minimal Sarjana (S1) Teknik Sipil/ Arsitektur. Persyaratan tersebut di atas adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi, jika kualifikasi Tenaga Ahli yang diusulkan melebihi persyaratan minimal maka menjadi bahan pertimbangan. 2) Ahli Perencana Struktur/Ahli Teknik Bangunan Gedung Seorang Ahli Perencana Struktur/Ahli Teknik Bangunan Gedung dengan persyaratan: (a) memiliki

SKA Ahli Muda dan aktif bekerja sebagai ahli muda Perencana Struktur/Ahli Teknik Bangunan Gedung sekurang-kurangnya 3 tahun sejak diterbitkannya SKA pertama; (b) mempunyai pengalaman kerja sebagai ahli muda Perencana Struktur/Ahli Teknik Bangunan Gedung dalam suatu proyek perencanaan gedung bertingkat minimal 4 lantai; (c) mempunyai pengalaman dalam mengevaluasi kekuatan struktur bangunan gedung yang telah berdiri; (d) sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman kerja selama 3 tahun pada proyek gedung bertingkat sedang atau tinggi; (e) berpendidikan minimal Sarjana (S1) Sipil.

Persyaratan tersebut di atas adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi, jika kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan melebihi persyaratan minimal maka menjadi bahan pertimbangan. 3) Ahli TeknikTenaga Listrik

Seorang Ahli Teknik Tenaga Listrik dengan persyaratan: (a) memiliki SKA Ahli Muda Teknik Tenaga Listrik dan aktif bekerja sebagai ahli muda Teknik Tenaga Listrik sekurang-kurangnya 3 tahun sejak diterbitkannya SKA pertama; (b) mempunyai pengalaman kerja merancang struktur bangunan dalam suatu proyek perencanaan gedung sekolah dan/atau perkantoran minimal 4 lantai; (c) mempunyai pengalaman merancang struktur bangunan gedung sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman kerja selama 3 tahun pada proyek gedung bertingkat sedang atau tinggi; (d) berpendidikan minimal sarjana (S1) Teknik Elektro. Persyaratan tersebut di atas adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi, jika kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan melebihi persyaratan minimal maka menjadi bahan pertimbangan. 4) Ahli Perencana Sistem Plambing/Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik

Seorang Ahli Perencana Sistem Plambing/Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik dengan persyaratan: (a) memiliki SKA Ahli Muda Perencana Sistem Plambing/Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik dan aktif bekerja sebagai Ahli muda Perencana Sistem Plambing/Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik sekurang-kurangnya 3 tahun sejak diterbitkannya SKA pertama; (b) mempunyai pengalaman kerja melaksanakan pekerjaan perencanaan dan/atau pemasangan dan/atau perawatan instalasi listrik, untuk penerangan dan/atau tenaga di dalam dan/atau di luar bangunan untuk disambung pada jaringan tegangan rendah, jaringan tegangan menegah dan melaksanakan pembangunan pekerjaan jaringan tegangan rendah, jaringan tegangan menengah, gardu distribusi, gardu hubung dan sentral pembangkit tenaga listrik dalam proyek perencanaan bangunan bertingkat 5 2

minimal 4 lantai. (c) sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman kerja selama 3 tahun pada proyek gedung bertingkat sedang atau tinggi; (d) berpendidikan minimal Sarjana (S1) Teknik Mesin.

Persyaratan tersebut di atas adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi, jika kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan melebihi persyaratan minimal maka menjadi bahan pertimbangan.

5) Ahli Sistem Tata Udara dan Refrigasi/Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refigrasi

Seorang ahli muda Sistem Tata Udara dan Refrigasi/Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refigrasi dengan persyaratan: (a) memiliki SKA Ahli Muda Sistem Tata Udara dan Refrigasi/Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refigrasi dan aktif bekerja sebagai ahli muda sistem plambing sekurang-kurangnya 3 tahun sejak diterbitkannya SKA pertama; (b) mempunyai pengalaman kerja sebagai perencana sistem plambing dalam suatu proyek perencanaan gedung bertingkat minimal 4 lantai; (c) mempunyai pengalaman kerja sebagai perencana sistem plumbing sekurang-kurangnya selama 3 tahun pada proyek gedung bertingkat sedang atau tinggi; (d) berpendidikan minimal Sarjana (S1) Teknik Mesin.

Persyaratan tersebut di atas adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi, jika kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan melebihi persyaratan minimal maka menjadi bahan pertimbangan. 6) Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi/Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi dalam

Gedung

Seorang ahli muda Teknik Elektronika dan Telekomunikasi/Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi dalam Gedung dengan persyaratan: (a) memiliki SKA ahli muda Teknik Elektronika dan Telekomunikasi/Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi dalam Gedung dan aktif bekerja sebagai ahli muda tata udara dan refrigrasi sekurang-kurangnya 3 tahun sejak diterbitkannya SKA pertama; (b) mempunyai pengalaman kerja sebagai perencana tata udara dan refrigrasi dalam suatu proyek perencanaan gedung bertingkat minimal 4 lantai; (c) mempunyai pengalaman kerja sebagai perencana sistem tata udara selama 3 tahun pada proyek gedung bertingkat sedang atau tinggi; (d) berpendidikan minimal Sarjana (S1) Teknik Mesin. Persyaratan tersebut di atas adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi, jika kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan melebihi persyaratan minimal maka menjadi bahan pertimbangan. 7) Ahli Quantity Surveyor/Ahli Manajemen Konstruksi

Seorang ahli muda Quantity Surveyor/Ahli Manajemen Konstruksi dengan persyaratan: (a) memiliki SKA Ahli Muda Quantity Surveyor/Ahli Manajemen Konstruksi dan aktif bekerja sebagai ahli muda quantity surveyor/Ahli Manajemen Konstruksi sekurang-kurangnya 4 tahun sejak diterbitkannya SKA pertama (melampirkan semua referensi dari tempat kerja sebagai tenaga ahli muda); (b) mempunyai pengalaman kerja sebagai ahli Muda Quantity Surveyor/Manajemen Konstruksi dalam

5 3

suatu proyek perencanaan gedung bertingkat minimal 8 lantai; (c) mempunyai pengalaman kerja sebagai quantity surveyor dan/atau Manajemen Konstruksi sekurang kurangnya 6 tahun pada proyek gedung bertingkat sedang atau tinggi; (d) berpendidikan minimal Sarjana (S1) Teknik Sipil.

Persyaratan tersebut di atas adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi, jika kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan melebihi persyaratan minimal maka menjadi bahan pertimbangan. Semua tenaga ahli diatas harus melampirkan Curiculum Vitae (pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat keterangan) serta copy ijazah, NPWP, KTP dan bukti setor SPT tahun terakhir.

B. Asisten Tenaga Ahli 1. Asisten Ahli Arsitek

Seorang Asisten Ahli Arsitek dengan persyaratan: (a) mempunyai pengalaman kerja dalam suatu proyek perencanaan gedung bertingkat minimal 4 lantai; (b) mempunyai pengalaman kerja selama 2 tahun pada proyek gedung bertingkat sedang atau tinggi; (c) berpendidikan minimal Sarjana (S1) Teknik Arsitek. Persyaratan tersebut di atas adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi, jika kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan melebihi persyaratan minimal maka menjadi bahan pertimbangan. 2. Asisten Ahli Perencana Struktur

Seorang Asisten Ahli Perencana Struktur dengan persyaratan: (a) mempunyai pengalaman kerja dalam suatu proyek perencanaan gedung bertingkat minimal 4 lantai; (b) mempunyai pengalaman kerja selama 2 tahun pada proyek gedung bertingkat sedang atau tinggi; (c) berpendidikan minimal Sarjana (S1) Teknik Sipil. Persyaratan tersebut di atas adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi, jika kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan melebihi persyaratan minimal maka menjadi bahan pertimbangan. 3. Asisten Ahli Teknik Tenaga Listrik

Seorang Asisten Ahli Teknik Tenaga Listrik dengan persyaratan: (a) mempunyai pengalaman kerja dalam suatu proyek perencanaan gedung bertingkat minimal 4 lantai; (b) mempunyai pengalaman kerja selama 2 tahun pada proyek gedung bertingkat sedang atau tinggi; (c) berpendidikan minimal Sarjana (S1) Teknik Elektro. Persyaratan tersebut di atas adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi, jika kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan melebihi persyaratan minimal maka menjadi bahan pertimbangan. 5 4

4. Asisten Ahli Manajemen Konstruksi

Seorang Asisten Ahli Manajemen Konstruksi dengan persyaratan: (a) mempunyai pengalaman kerja dalam suatu proyek perencanaan gedung bertingkat minimal 4 lantai; (b) mempunyai pengalaman kerja selama 2 tahun pada proyek gedung bertingkat sedang atau tinggi; (c) berpendidikan minimal Sarjana (S1) Teknik Elektro. Persyaratan tersebut di atas adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi, jika kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan melebihi persyaratan minimal maka menjadi bahan pertimbangan. Semua asisten tenaga ahli diatas harus melampirkan Curiculum Vitae (pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat keterangan) serta copy ijazah, NPWP, KTP dan bukti setor SPT tahun terakhir.

C. Tenaga Pendukung

Masing masing tenaga pendukung berpendidikan minimal D3 dan berpengalaman lebih dari 3 (tiga) tahun untuk tenaga: Sekretaris, Site Office Manager (), surveyor dan operator komputer. Semua tenaga pendukung diatas harus dilengkapi dengan Curiculum Vitae (pengalaman dilengkapi dengan referensi/surat keterangan) serta ijazah, NPWP, KTP dan bukti setor SPT tahun terakhir.

10. KELUARAN A. TAHAPAN PERENCANAAN Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan Perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi: a. Tahapan

Konsep Perencanaan.

1. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim perencana, metoda pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu perencanaan. 2. Perijinan (IMB dari Pemerintah Daerah setempat)/ keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan. 3. Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi hubungan ruang, dll. 4. Rencana utilitas lanjutan bila diperlukan/ ada perubahan. 5. Penjadwalan pekerjaan konsultan perencana. 6. Perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi/EE .

5 5

7. Gambar Rencana beserta detail pelaksanaan ; arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang . 8. Rencana kerja dan syarat-syarat istratif, syarat umum dan syarat teknis (RKS) 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB), 10. Rincian Volume pekerjaan/ bill of quatity (BQ), 11. Laporan perencanaan pengadaan (termasuk mendampingi POKJA pada waktu penjelasan pekerjaan (Aanwijzing).

b. Tahap Pra Rencana Teknis 1) Gambar-gambar rencana tapak. 2) Gambar-gambar pra-rencana bangunan. 3) Perkiraan biaya pembangunan. 4) Laporan Perencanaan. 5) Mengurus kelengkapan untuk perizinan, IMB, SLF, dan Bukti Hak Atas Tanah. 6) Hasil konsultasi rencana dengan Pemda setempat. 7) Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). c. Tahap Pengembangan Rencana 1) rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi dwi dan trimatra bila diperlukan; 2) rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya; 3) rencana mekanikal-elektrikal termasuk IT, beserta uraian konsep dan perhitungannya; 4) garis besar spesifikasi teknis (Outline Specifi-cations); 5) perkiraan biaya. d. Tahap Rencana Detail 1) membuat gambar-gambar detail, 2) rencana kerja dan syarat-syarat, (RKS) 3) rincian volume pelaksanaan pekerjaan, (BQ) 4) rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, (RAB) berdasarkan Analisa Biaya Konstruksi - SNI 5) dan menyusun laporan perencanaan; struktur, utilitas, lengkap dengan perhitungan-perhitungan yang bisa dipertanggung jawabkan. e. Tahap Pelelangan (Dokumen Perencanaan Teknis) 1) Gambar Rencana beserta detail pelaksanaan ; arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang , 2) Rencana kerja dan syarat-syarat istratif, syarat umum dan syarat teknis (RKS) 3) Reancana Anggaran Biaya (RAB), 4) Rincian Voume pekerjaan/ bill of quatity (BQ), 5 6

5) Laporan Perencanaan; f.

Pengawasan Berkala 1. Laporan Pengawasan Berkala; seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan, dan membuat laporan akhir pengawasan berkala. 2. Menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan perencanaan ada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.

B. K R l T E R l A I. Kriteria Umum

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana seperti yang dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu: 1) Persyaratan Peruntukan dan Intensitas :

a. Menjamin bangunan gedung didirikan berdasarkan ketentuan tata ruang dan tata bangunan yang ditetapkan di Daerah yang bersangkutan. b. Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. c. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan. 2) Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan:

a. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang didirikan berdasarkan karakteristik lingkungan, ketentuan wujud bangunan, dan budaya daerah, sehingga seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya (fisik, sosial dan budaya). b. Menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya, c. Menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 3) Persyaratan Struktur Bangunan:

a. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia (gempa,dll).

5 7

b. Menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan. c. Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur. d. Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur. 4) Persyaratan Ketahanan terhadap Kebakaran:

a. Menjamin terwujudnya sistem proteksi pasif dan aktif pada bangunan gedung. b. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukungbeban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia, c. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa sehingga mampu secara struktural stabil selama kebakaran, sehingga: i.

cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman,

ii. cukup waktu dan mudah bagi pasukan pemadam kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan api, iii. dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.

5) Persyaratan Sarana Jalan Masuk dan Keluar a. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai akses yang layak, aman dan nyaman ke dalam bangunan dan fasilitas serta layanan di dalamya. b. Menjamin terwujudnya upaya melindungi penghuni dari kesakitan atau luka saat evakuasi pada keadaan darurat. c. Menjamin tersedianya aksesbilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial.

6) Persyaratan Pencahayaan Darurat, Tanda arah Keluar, dan Sistem Peringatan Bahaya : a. Menjamin tersedianya pertandaan dini yang informatif di dalam bangunan gedung apabila terjadi keadaan darurat. b. Menjamin penghuni melakukan evakuasi secara mudah dan aman, apabila terjadi keadaan darurat,

7) Persyaratan Instalasi Listrik, Penangkal Petir dan Komunikasi : a. Menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup dan aman dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadi dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, b. Menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung dan penghuninya dari bahaya akibat petir, c. Menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadi dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. 5 8

8) Persyaratan Sanitasi Bangunan Gedung dan Lingkungan a. Menjamin tersedianya sarana sanitasi yang memadai dalam menunjang pada bangunan gedung dan lingkungan sesuai dengan fungsinya. b. Menjamin terwujudnya kebersihan, kesehatan dan memberikan kenyamanan bagi penghuni bangunan dan lingkungan. c. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasi secara baik.

9) Persyaratan Ventilasi dan Pengkondisian Udara a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya satuan kerja dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, b. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata udara secara baik,

10) Persyaratan Pencahayaan : a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya satuan kerjadalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, b. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan pencahayaan secara baik,

11) Persyaratan Kebisingan dan Getaran a. Menjamin terwujudnya kehidupan yang nyaman dari gangguan suara dan getaran yang tidak diinginkan, b. Menjamin adanya kepastian bahwa setiap usaha atau satuan kerja yang menimbulkan dampak negatif suara dan getaran perlu melakukan upaya pengendalian pencemaran dan atau mencegah perusakan lingkungan.

12) Persyaratan Bangunan Hemat Energi dan Ramah Lingkungan. Mempertimbangkan dalam perencanaan lanjutan ini menghasilkan operasional bangunan yang lebih hemat dibandingkan dengan bangunan di sekitar UNJ.

II. Kriteria Khusus Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat -syarat yang khusus, spesifik berkaitan dengan bangunan gedung yang akan direncanakan, baik dari segi fungsi khusus bangunan, segi teknis lainnya, misalnya: 1) Dikaitkan dengan upaya pelestarian atau konservasi bangunan yang ada. 2) Kesatuan perencanaan bangunan dengan lingkungan yang ada disekitar, seperti dalam rangka implementasi penataan bangunan dan lingkungan.

5 9

3) Solusi dan batasan - batasan kontekstual , seperti faktor sosial budaya setempat, geografi klimatologi, dan lain - lain.

C. AZAS-AZAS

Selain dari kriteria diatas, di dalam melaksanakan tugasnya konsultan Perencana hendaknya memperhatikan azas-azas bangunan gedung negara sebagai berikut: a

Bangunan gedung negara hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan.

b

Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekankan pada kelatahan gaya dan kemewahan material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan, terutama sebagai bangunan pelayanan kepada masyarakat.

c

Dengan batasan tidak mengganggu produktivitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umumya, hendaknya diusahakan serendah mungkin.

d

Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga bangunan dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya.

e

Bangunan gedung negara hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan di sekitarnya.

D. PROSES PERENCANAAN

a

Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, konsultan perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala minimal seminggu sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan dengan PPK/Tim Teknis.

b

Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini.

c

Dalam pelaksanaan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.

E. PROGRAM KERJA a.

Konsultan Perencana harus segera menyusun program kerja minimal meliputi : 1. Jadwal kegiatan secara detail di setiap tahapan. 2. Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan keahliannya). Tenaga-tenaga yang diusulkan oleh konsultan perencana harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Satuan Kerja. 3. Konsep penanganan pekerjaan perencanaan.

b.

Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi kerja, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Konsultan Perencana dan mendapatkan pendapat teknis dari Pengelola Teknis Kegiatan.

c.

Secara Umum, persyaratan teknis bangunan gedung negara mengikuti ketentuan dalam :

6 0

1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.

2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 3) Standar Nasional Indonesia tentang Bangunan Gedung serta standar teknis yang terkait. 4) Peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung.

11. PELAPORAN A. Laporan Pendahuluan.

a)

Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi (fixed) sesuai dengan

dokumen kualifikasi dan seleksi, jumlah dan kualifikasi tim perencana (fixed) sesuai dengan dokumen kualifikasi dan seleksi, metoda pelaksanaan sesuai dengan dokumen penawaran teknis dan hasil klarifikasi, dan master schedule (rencana waktu pelaksanaan) serta penugasan personil dalam waktu pelaksanaan perencanaan serta job-description personil sesuai dengan dokumen penawaran teknis dan hasil klarifikasi teknis. b)

Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi, hubungan tata

ruang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan perencanaan. Rencana kelanjutan pengurusan perijinan (IMB dari Pemerintah Daerah setempat)/ keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan. c) Hasil analisis dan evaluasi Konsultan Perencana tentang informasi/ data/survei lapangan. d) Dokumen-dokumen dan gambar-gambar hasil rancangan dari pengembangan konsepkonsep rancangan yang telah disetujui oleh pemberi tugas. e) Perkiraan biaya untuk pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan. Laporan ini paling lambat diserahkan 10 hari setelah kontrak dimulai dalam bentuk hardcopy dan soft copy dengan rincian 1 (satu) asli dan rekaman 4 (empat) copy.

B. Laporan Antara: 1. Perhitungan Engineer Estimate .

6 1

 Analisis Harga Satuan (Analisis Biaya Konstruksi) sesuai dengan SNI atau referensi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.  Daftar referensi Harga Bahan dan Upah di Wilayah DKI Jakarta

2. Dokumen-dokumen untuk pelelangan pelaksanaan konstruksi yang harus diselesaikan pada hari ke-30 terhitung sejak tanggal kontrak berupa 1 (satu) asli dan 4 (empat) rekaman dengan Hard copy dan softcopy terdiri atas: 1)

Buku 1 : Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Umum

2)

Buku 2 : RKS untuk Pekerjaan Struktur

3)

Buku 3 : RKS untuk Pekerjaan Arsitektur

4)

Buku 4 : RKS untuk Pekerjaan Mekanikal Elektrikal

5)

Buku 5 : Gambar Detail Engineering (DED) Arsitektur & Lanskap

6)

Buku 6 : Gambar DED Struktur

7)

Buku 7 : Gambar DED Mekanikal Elektrikal

8)

Buku 8 : Daftar Kuantitas (Bill of Quantity).

3. Pada Tahap Pelelangan. a)

Dokumen tambahan hasil penjelasan pekerjaan

b)

Dokumen petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan peralatan/ perlengkapan bangunan

4. Laporan Akhir. Laporan akhir berisi keluaran dari kegiatan yang dilakukan tahap pengawasan berkala yang terdiri atas: Gambar Detail dan perubahannya, laporan pengawasan berkala serta pedoman pengoperasian dan pemeliharaan peralatan yang harus diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum PHO. Laporan akhir berupa 1 (satu) asli dan 4 (empat) rekaman dengan Hard copy dan softcopy.

12. PENUTUP A. Setelah Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan. B. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pemberi kerja.

6 2

DISUSUN OLEH: TIM TEKNIS 1. Erna Septiandini, ST, MT 2. Drs. Sopiyan

(Ketua) 1.......................... (Sekretaris) 2..........................

3. 4. 5. 6.

Lukman Arhami, S.Pd, MT Winoto Hadi, MT Andi Irawan Sulistyo, S.Pd Azhar, S.Ag

(Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)

3........................... 4.......................... 5 ........................... 6 ...........................

Tim Bagian Perencanaan Biro Keuangan : 1. Edy Witanto, SH, MH 2. Kamandoko, S.Sos 3. Rahim, S.Pd.

1................................ 2................................ 3................................

Ditetapkan oleh : Pejabat Pembuat Komitmen

Ramlan Lumbantoruan, S.Sos, MM. NIP. 196501071986031003 Mengetahui : Pembantu Rektor II

Dr. Komarudin, M.Si NIP 196403011991031001

Menyetujui : Rektor Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

6 3

Prof. Dr. Djaali NIP 19550902 197903 1 001

6 4