2. Skema Kkni Pemasaran Level Ii 2si4x

2017

LSP-P1-SMK

SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN BISNIS DARING DAN PEMASARAN Skema sertifikasi Kualifikasi Level II pada Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran merupakan skema sertifikasi Kualifikasi yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP P1 SMK. Skema mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 2011 Tentang Sektor Perdagangan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Nomor 389 Tahun 2013 Tentang Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknik, Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, Golongan Konsultasi, Sub Golongan Kunsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dan sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran.

DV

SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI LEVEL II

BISNIS DARING DAN PEMASARAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN BISNIS DARING DAN PEMASARAN

Disahkan di Jakarta Pada tanggal, .. Mei 2017

Hamid Muhammad Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sumarna F. Abdurrahman Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

2

SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI LEVEL II

BISNIS DARING DAN PEMASARAN

3

SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI LEVEL II

BISNIS DARING DAN PEMASARAN

LATAR BELAKANG 1.1. Skema sertifikasi kompetensi ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyataan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompentensi yang dimilikinya. 1.2. Skema sertifikasi kompetensi ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyataan bahwa setiap peserta didik memiliki 2 sertifikat yaitu ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah (Sertifikat Kompetensi) 1.3. Skema ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten yang bergerak di Bidang Bisnis Daring dan Pemasaran 1.4. Skema ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan sertifikasi keluaran sekolah menengah kejuruan

1. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI 2.1. Ruang Lingkup : Bisnis Daring dan Pemasaran 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat : pada perusahaan, instansi, lembaga, atau organisasi yang

memiliki divisi atau berkaitan dengan pemasaran.

2. TUJUAN SERTIFIKASI 3.1. Memastikan kompetensi kerja kualifikasi Level II Bisnis Daring dan Pemasaran, 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP-P1 SMK dan asesor kompetensi.

3. ACUAN NORMATIF Acuan-acuan yang digunakan dalam menyusun skema sertifikasi ini meliputi: 4.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 4.2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 4.3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 4.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional 4.6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4.7 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. 4.8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional. 4.9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. 4.10 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 2011 Tentang Sektor Perdagangan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4.11 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 389 Tahun 2013 Tentang Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknik, Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat 4

SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI LEVEL II

BISNIS DARING DAN PEMASARAN

dan Konsultasi Manajemen, Golongan Konsultasi, Sub Golongan Kunsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran. 4.12 Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah No.130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan 4.13 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi 4.14 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 4/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi

4. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI 5.1 Jenis kemasan : KKNI / Okupasi Nasional / Klaster 5.2 Nama Skema : Level II Bisnis Daring dan Pemasaran 5.3 Rincian Unit Kompetensi : NO 01 02 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

KODE UNIT JUDUL UNIT KOMPETENSI UMUM DAN INTI KOP.RK01.001.01 Mempersiapkan diri untuk bekerja KOP.RK01.002.01 Berkomunikasi dengan target pelanggan KOP.RK01.003.01 Mengidentifikasi respon pelanggan KOP.RK01.004.01 Melaksanakan Pelayanan Pelanggan KOP.RK01.005.01 Melakukan Konfirmasi keputusan Pelanggan KOMPETENSI PILIHAN/FUNGSIONAL Mengoperasikan Peralatan Transaksi di Lokasi KOP.RK02.001.01 Penjualan Melakukan Transaksi Penjualan dengan KOP.RK02.002.01 pelanggan Anggota maupun non anggota KOP.RK02.003.01 Melakukan Penyerahan Produk KOP.RK02.004.01 Melakukan Proses istrasi Transaksi Melaksanakan dan Menjaga Kebersihan dan KOP.RK02.005.01 Ketertiban Lingkungan Kerja Mempersiapkan Penampilan Fisik dan Mental KOP.RK02.006.01 Dalam Melayani Pembeli Melakukan Proses istrasi Pengelolaan KOP.RK02.007.01 Produk KOP.RK02.008.01 Menemukan Peluang Baru dari Pelanggan KOP.RK02.009.01 Menerima Keluhan Pelanggan Memberikan Penanganan/Pemecahan atas KOP.RK02.010.01 Keluhan Masalah yang Disampaikan Pelanggan KOP.RK02.011.01 MelakukanStock opname KOP.RK02.012.01 Menata Produk KOP.RK02.013.01 Melakukan Rencana Pembelian Produk

5. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

5

SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI LEVEL II

BISNIS DARING DAN PEMASARAN

6.1. Siswa SMK Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran dan terdaftar sebagai siswa aktif. 6.2. Telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran produktif sesuai KKM 6.3. Mendapatkan rekomendasi dari ketua program keahlian Bisnis dan Pemasaran

6. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT 7.1. Hak Pemohon 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi. 7.1.3. Peserta berhak mendapat pelayanan prima dari LSP. 7.1.4. Memiliki hak banding terhadap keputusan sertifikasi. 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten. 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat 7.2.1. Melaksanakan keprofesian pada kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran. 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen. 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi. 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

7. BIAYA SERTIFIKASI 8.1 Biaya sertifikasi dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat, DU/DI atau sumber dana lainnya. 8.2 Biaya uji terdiri dari biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, penggandaan materi, biaya akomodasi dan transpor asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan asesmen.

8. PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI 9.1 Proses Pendaftaran 9.1.1 Pemohon memahami proses Asesmen (Skema Sertifikasi Bisnis Daring dan Pemasaran Level II) ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti : a. Copy Kartu Pelajar / NISN b. Copy Rapor semester I s.d. V dan surat keterangan menyelesaikan mata pelajaran semester VI c. Surat Rekomendasi dari Ketua Program Keahlian Bisnis dan Pemasaran d. Pas foto terbaru 4x6 sebanyak 2 lembar (background warna merah) 9.1.3 Peserta mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan buktibukti pendukung. 6

SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI LEVEL II

9.1.4 9.1.5

BISNIS DARING DAN PEMASARAN

Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian. LSP-P1 SMK menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2 Proses Asesmen 9.2.1 Asesmen skema sertifikasi kualifikasi Level II Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi. 9.2.2 Pelaksanan Asesmen untuk skema sertifikasi kualifikasi Level II Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran dapat dilakukan sekaligus dan atau dengan cara dicicil per klaster sesuai dengan proses pembelajaran. 9.2.3 LSP-P1 SMK memilih dan menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen. 9.2.4 Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan. 9.2.5 Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi. 9.2.6 Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan. 9.2.7 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut uji kompetensi. 9.3 Proses Uji Kompetensi 9.3.1 Pelaksanan Asesmen untuk skema sertifikasi kualifikasi Level II Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran dapat dilakukan sekaligus dan atau dengan cara dicicil per klaster sesuai dengan proses pembelajaran. 9.3.2 Uji kompetensi skema sertifikasi kualifikasi Level II Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktik, tertulis, lisan yang andal dan objektif serta konsisten. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan. 9.3.3 Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP 9.3.4 Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi kualifikasi Level II Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran diverifikasi dan dikalibrasi. 9.3.5 Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM 9.3.6 Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”. 7

SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI LEVEL II

9.3.7

BISNIS DARING DAN PEMASARAN

Asesor melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP.

9.4 Keputusan Sertifikasi 9.4.1 LSP-P1 SMK menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk: a. mengambil keputusan sertifikasi; b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding. 9.4.2 Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP-P1 SMK berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi. Personil pelaksanaan uji kompetensi tidak ikut serta dalam membuat keputusan sertifikasi. 9.4.3 Personil LSP-P1 SMK yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi. 9.4.4 LSP-P1 SMK melakukan sidang pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam berita acara, untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi. 9.4.5 LSP-P1 SMK menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun. 9.4.6 Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi. 9.5 Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat 9.5.1. LSP-P1 SMK akan melakukan pembekuan apabila: a. pemegang sertifikat menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan. b. pemegang sertifikat mencemarkan nama baik LSP 9.5.1 LSP-P1 SMK akan melakukan pencabutan sertifikat apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat dan pelanggaran telah diberikan peringatan tetapi tidak diindahkan 9.6 Pemeliharaan Sertifikat (Jika ada) LSP-P1 SMK tidak melakukan Pemeliharaan terhadap Sertifikat Kompetensi 9.7 Proses Sertifikasi Ulang LSP-P1 SMK tidak melakukan Proses Sertifikasi, hal ini dapat dilakukan oleh LSP-P3 9.8 Penggunaan Sertifikat Pemegang sertifikat kualifikasi Level II Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran menandatangani persetujuan untuk : 9.8.1 Memenuhi ketentuan skema sertifikasi. 9.8.2 Sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan. 9.8.3 Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP P1 SMK. 9.8.4 LSP P1 SMK akan menghentikan semua kewenangan pemegang sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat yang telah diterbitkan. 8

SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI LEVEL II

BISNIS DARING DAN PEMASARAN

9.8.5 Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 9.9 Banding 9.9.1 LSP-P1 SMK menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. 9.9.2 LSP-P1 SMK menetapkan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak dan tepat waktu. 9.9.3 Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta. 9.9.4 LSP-P1 SMK memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.

9